00369 - Bank Sentral dalam Perspektif Ekonomi Islam

 Bank sentral merupakan institusi fundamental dalam sistem perekonomian modern yang mengemban fungsi-fungsi vital seperti menjaga stabilitas keuangan, pelaksanaan kebijakan likuiditas, kelancaran sistem pembayaran, dan pemberi pinjaman terakhir. Ketika perspektif ekonomi Islam dihadirkan dalam diskursus ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitas instrumen dan fungsi bank sentral konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, terutama berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep bank sentral dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis berbasis Maqasid al-Syariah, instrumen kebijakan moneter yang sesuai syariah seperti sukuk, mudharabah antarbank, dan cadangan wajib, serta praktik di berbagai negara meliputi Iran, Malaysia, Pakistan, Bahrain, dan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun model bank sentral Islam yang otentik masih dalam tahap perkembangan, kemajuan signifikan telah dicapai melalui inovasi instrumen dan kerangka regulasi. Tantangan utama yang diidentifikasi mencakup keterbatasan instrumen likuiditas syariah, masalah penetapan tolok ukur, serta perlunya harmonisasi standar syariah di tingkat internasional. Ke depan, pengembangan Central Bank Digital Currency berbasis syariah dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci bagi efektivitas bank sentral Islam.

Kata Kunci: Bank Sentral Islam, Kebijakan Moneter Syariah, Riba, Sukuk, Maqasid al-Syariah, Sistem Perbankan Ganda

Abstract (English)

The central bank is a fundamental institution in the modern economic system, carrying out vital functions such as maintaining financial stability, implementing liquidity policies, ensuring smooth payment systems, and serving as a lender of last resort. When the perspective of Islamic economics is introduced into this discourse, fundamental questions arise regarding the compatibility of conventional central bank instruments and functions with Sharia principles, particularly concerning the prohibition of riba, gharar, and maysir. This article comprehensively examines the concept of the central bank from an Islamic economic perspective, encompassing the philosophical foundations based on Maqasid al-Shariah, Sharia-compliant monetary policy instruments such as sukuk, interbank mudharabah, and reserve requirements, as well as practices in various countries including Iran, Malaysia, Pakistan, Bahrain, and Indonesia. The findings indicate that although an authentic Islamic central banking model is still in its developmental stage, significant progress has been achieved through instrument innovation and regulatory frameworks. The main challenges identified include limited Sharia-compliant liquidity instruments, benchmark-setting issues, and the need for harmonization of Sharia standards at the international level. Looking ahead, the development of Sharia-based Central Bank Digital Currency and strengthened coordination among stakeholders are key to the effectiveness of Islamic central banks.

Keywords: Islamic Central Bank, Sharia Monetary Policy, Riba, Sukuk, Maqasid al-Shariah, Dual Banking System

1. Pendahuluan

Bank sentral merupakan institusi keuangan yang memiliki peran fundamental dalam sistem perekonomian modern. Sebagai pencipta dan pelaksana kebijakan moneter, bank sentral di sebagian besar negara modern menyandang status sebagai institusi keuangan kunci dan poros stabilitas sistem keuangan (Lekpek & Šabotić, 2022). Dalam konteks ekonomi konvensional, bank sentral menjalankan fungsi-fungsi utama seperti menjaga stabilitas keuangan, pelaksanaan kebijakan likuiditas yang bijaksana, kelancaran sistem pembayaran dan penyelesaian, serta sebagai pemberi pinjaman terakhir (lender of last resort) (Omar & Sari, 2019). Namun, ketika perspektif ekonomi Islam dihadirkan dalam diskursus ini, muncul berbagai pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitas instrumen dan fungsi bank sentral konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, terutama berkaitan dengan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Perkembangan perbankan Islam yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah mendorong para ekonom, ulama, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan kerangka kerja bank sentral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan Islam syariah telah berkembang secara global dengan aset perbankan Islam global melampaui US$1,842 triliun (Anwer et al., 2022), sehingga tantangan bagi bank sentral untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta mekanisme transmisinya menjadi semakin kompleks dan mendesak. Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif konsep bank sentral dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan filosofis, instrumen kebijakan moneter yang sesuai syariah, praktik di berbagai negara, serta tantangan dan prospek ke depan.

2. Landasan Filosofis Bank Sentral dalam Ekonomi Islam

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem keuangan Islam didasarkan pada seperangkat aturan dan hukum yang secara kolektif disebut syariah. Syariah mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam, dan bersumber dari aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan elaborasi lebih lanjut oleh para ulama dalam yurisprudensi Islam (Mejia et al., 2014). Prinsip-prinsip fundamental yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional mencakup: pertama, larangan riba (bunga) dalam segala bentuknya; kedua, keharusan berbagi risiko antara pihak-pihak yang bertransaksi; ketiga, keterkaitan transaksi keuangan dengan aset riil; keempat, larangan investasi dalam kegiatan yang diharamkan; dan kelima, penekanan pada keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (Jan et al., 2021).

Dalam konteks moneter, ekonomi Islam memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar yang harus mendukung perekonomian riil (Riani, 2021). Pandangan ini secara fundamental bertentangan dengan sistem moneter konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Sebagaimana ditegaskan oleh para ekonom Islam, sistem keuangan Islam harus didasarkan pada sistem uang Islam, ekonomi moneter Islam, dan prinsip-prinsip pertukaran Islam (Ayub & Khan, 2021). Oleh karena itu, para ekonom dan pembuat kebijakan perlu terlebih dahulu mengembangkan ekonomi moneter dan kebijakan dari perspektif Islam, sebagai dasar reformasi struktural.

2.2 Posisi Riba dan Implikasinya terhadap Bank Sentral

Larangan riba merupakan inti dari perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional. Dalam sistem perbankan konvensional, suku bunga menjadi instrumen utama yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Namun, karena larangan bunga dalam Islam, instrumen ini tidak dapat diterapkan secara langsung pada lembaga keuangan Islam. Hal ini menciptakan dilema fundamental bagi bank sentral di negara-negara Muslim yang menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system): bagaimana merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang efektif tanpa menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama (Hanif & Shaikh, 2010).

Dalam negara-negara Muslim saat ini, bank sentral bergantung pada suku bunga sebagai instrumen utama regulasi dan kebijakan moneter untuk mengelola perekonomian (Ayub & Khan, 2021). Akibatnya, bank-bank Islam menghadapi masalah terkait harga acuan (benchmark price); misalnya, harga instrumen keuangan Islam di Pakistan dikaitkan dengan KIBOR (Karachi Interbank Offered Rate) yang pada dasarnya merupakan tolok ukur penetapan harga untuk perbankan konvensional (Hanif & Shaikh, 2010). Kondisi ini mencerminkan ketegangan yang inheren antara kebutuhan operasional bank sentral modern dan tuntutan kepatuhan syariah.

2.3 Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Normatif

Konsep Maqasid al-Syariah (tujuan-tujuan syariah) memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi pengembangan sistem moneter Islam. Maqasid al-Syariah bertujuan untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi (Omar & Sari, 2019). Dalam konteks kebijakan moneter, penerapan Maqasid al-Syariah berarti bahwa mekanisme moneter Islam dan instrumen-instrumennya, serta operasi lembaga keuangan Islam (LKI), harus bebas dari praktik yang dilarang dalam Islam dan tidak boleh dipengaruhi oleh alat kebijakan moneter dan saluran transmisi yang ditetapkan oleh bank sentral konvensional (Omar & Sari, 2019).

Studi tentang rezim moneter dalam keuangan Islam yang bersumber dari Maqasid al-Syariah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dalam perekonomian (Omar & Sari, 2019). Kerangka ini menekankan bahwa distribusi kekayaan yang adil untuk keadilan sosial Islam serta keseimbangan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui sistem moneter Islam yang mentransmisikan kebijakan moneter melalui saluran-saluran dengan instrumen bebas bunga dan berbagi risiko (Omar & Sari, 2019).

3. Konsep Bank Sentral Islam: Teori dan Evolusi

3.1 Perkembangan Pemikiran Bank Sentral Islam

Perbankan sentral Islam dalam praktik ekonomi global baru berlangsung selama beberapa dekade. Model bank sentral Islam yang otentik dan sesuai syariah masih dalam tahap awal perkembangan. Oleh karena itu, praktik perbankan sentral Islam sebagian besar didasarkan pada penerapan instrumen perbankan sentral konvensional, yang sesuai dengan kepatuhan syariah, digunakan dalam bentuk asli atau modifikasi, atau dikecualikan dari penggunaan (Lekpek & Šabotić, 2022). Evolusi pemikiran tentang bank sentral Islam dapat ditelusuri melalui berbagai kontribusi akademis yang mencakup konsep-konsep seperti rasio pembiayaan ulang (refinance ratio), rasio qard-e-hasanah, peminjaman berbasis mudharabah antara bank komersial dan bank sentral, serta pembatasan uang beredar melalui rasio cadangan wajib (Hanif & Shaikh, 2010).

Islamisasi perbankan, kebijakan moneter, dan sistem keuangan dimulai pada tahun 1975 setelah pembentukan Islamic Development Bank (IDB) (Hossain, 2020). Sejak saat itu, berbagai negara telah berupaya mengembangkan kerangka kerja bank sentral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Hanya Iran yang memiliki bank sentral Islam penuh (full-pledged Islamic central bank), sementara 24 negara lainnya hanya memiliki regulasi perbankan Islam (Hossain, 2020).

3.2 Tujuan dan Fungsi Bank Sentral Islam

Tujuan bank sentral Islam pada dasarnya tidak berbeda jauh dari bank sentral konvensional dalam hal menjaga stabilitas ekonomi makro, namun dengan penekanan yang berbeda pada dimensi etis dan sosial. Bank sentral Islam harus memastikan stabilitas keuangan, pelaksanaan kebijakan likuiditas yang bijaksana, kelancaran sistem pembayaran dan penyelesaian, serta berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir (Omar & Sari, 2019). Namun, semua fungsi ini harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Stabilitas moneter merupakan persyaratan inti dari stabilitas makroekonomi di semua ekonomi modern, terlepas dari seberapa dalam prinsip-prinsip etis-religius memengaruhi sistem moneter-keuangan dan cara kerjanya (A. A. Hossain, 2015). Dalam ekonomi yang menampung sistem perbankan konvensional-Islam hibrida, kebijakan makroekonomi ini mengambil karakteristik mikroekonomi dari kebijakan industri yang bertujuan menciptakan lapangan bermain yang kompetitif bagi semua peserta dari kedua jenis sistem perbankan dan keuangan (A. A. Hossain, 2015).

Beberapa perubahan yang kompatibel dengan syariah dapat diidentifikasi dalam cara bank sentral saat ini beroperasi dan melakukan kebijakan moneter di negara-negara mayoritas Muslim. Pertama, tugas utama perbankan sentral dalam sistem keuangan Islam parsial adalah penyediaan kerangka kelembagaan untuk kelancaran operasi pasar keuangan sesuai dengan syariah (A. A. Hossain, 2015). Kedua, bank sentral Islam harus lebih langsung terlibat dalam tren keuangan dan ekonomi dibandingkan bank sentral di negara-negara maju (Lekpek & Šabotić, 2022).

3.3 Perdebatan tentang Keberadaan Bank Sentral dalam Ekonomi Islam

Terdapat perdebatan di kalangan ekonom Islam mengenai keberadaan dan peran bank sentral dalam sistem ekonomi Islam. Sebagian ulama menerima keberadaan bank sentral dalam ekonomi Islam dan keuangan, namun dengan satu kualifikasi utama, yaitu bahwa instrumen-instrumennya harus kompatibel dengan yurisprudensi Islam (Orhan et al., 2023). Di sisi lain, ada pandangan yang lebih radikal yang menolak sistem uang fiat dan perbankan cadangan fraksional (fractional reserve banking) sebagai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari perspektif syariah, uang adalah emas dan perak, yang disediakan oleh pasar berdasarkan kriteria keuntungan (Krichene & Ghassan, 2019). Pandangan ini berpendapat bahwa uang kertas yang tidak dapat dikonversi muncul dari kebangkrutan pemerintah, dan bahwa pemerintah dengan anggaran berimbang tidak akan pernah membutuhkannya (Krichene & Ghassan, 2019). Ekonomi Moneter Islam menolak gagasan uang sebagai alat kebijakan, dan uang kertas yang sepenuhnya dapat dikonversi dianggap sesuai syariah (Krichene & Ghassan, 2019). Namun, pandangan ini dianggap terlalu idealis oleh banyak ekonom Islam praktis yang mengakui realitas sistem moneter global saat ini.

Pandangan yang lebih moderat dan pragmatis menerima keberadaan bank sentral tetapi menekankan perlunya reformasi instrumen kebijakan moneter agar sesuai dengan syariah. Dalam pandangan ini, bank sentral Islam harus menggunakan instrumen berbasis bagi hasil, sukuk, dan mekanisme lain yang bebas bunga untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya (Lekpek & Šabotić, 2022).

4. Instrumen Kebijakan Moneter Bank Sentral Islam

4.1 Cadangan Wajib (Reserve Requirements)

Penggunaan cadangan wajib sebagai instrumen kebijakan moneter bank sentral Islam tidak diragukan di kalangan para ahli ekonomi Islam (Lekpek & Šabotić, 2022). Cadangan wajib merupakan salah satu dari delapan instrumen kebijakan moneter Islam yang dapat digunakan oleh bank sentral, bersama dengan plafon kredit dan persuasi moral (Orhan et al., 2023). Instrumen ini memungkinkan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar dengan mewajibkan bank-bank Islam untuk menyimpan sebagian dari simpanan mereka di bank sentral.

Namun, terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah tingkat cadangan wajib yang optimal adalah 100% (Lekpek & Šabotić, 2022). Beberapa ekonom Islam berpendapat bahwa sistem cadangan 100% lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena mencegah penciptaan uang melalui perbankan cadangan fraksional, yang dianggap sebagai bentuk riba dan pencurian (Meera, 2009). Penciptaan uang melalui perbankan cadangan fraksional dianggap sebagai penciptaan daya beli dari ketiadaan yang mengakibatkan transfer kepemilikan aset yang tidak adil dari perekonomian ke bank, yang secara efektif dibayar oleh seluruh perekonomian melalui inflasi (Meera, 2009).

4.2 Sukuk sebagai Instrumen Operasi Pasar Terbuka

Sukuk (obligasi Islam) merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam operasi pasar terbuka bank sentral Islam. Sukuk berbasis proyek merupakan instrumen moneter Islam yang paling umum (B. Hossain, 2020). Bank sentral dapat menggunakan sukuk untuk menyerap atau menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan tanpa melibatkan bunga.

Di beberapa negara, sukuk ijarah dan al-salam telah diterbitkan sebagai instrumen sovereign jangka panjang dan jangka pendek, dengan tujuan menggantikan sebagian pinjaman konvensional pemerintah dengan instrumen Islam, sehingga bank-bank Islam memiliki kesempatan yang setara dengan bank-bank tradisional dalam hal peluang investasi, dan otoritas dapat melibatkan bank-bank Islam dalam pelaksanaan kebijakan moneter (Solé, 2007). Harga penjualan masa depan menentukan imbal hasil sukuk, sementara pembayaran spot awal dari bank-bank Islam ke bank sentral merupakan penarikan likuiditas (Solé, 2007).

Namun, terdapat kekhawatiran syariah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sukuk ijarah sebagai instrumen kebijakan moneter. Struktur baru yang memperhatikan kepatuhan syariah harus diikuti dalam penggunaan sukuk ijarah (Orhan et al., 2023). Selain itu, di negara-negara dengan bank-bank Islam di mana pemerintah tidak menerbitkan surat berharga Islam, bank sentral perlu menemukan cara alternatif untuk melakukan operasi pasar terbuka dengan bank-bank Islam, sehingga bank sentral mungkin harus menerbitkan instrumen Islam sendiri untuk menciptakan alat pengelolaan likuiditas sistem (Solé, 2007).

4.3 Instrumen Berbasis Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) merupakan instrumen inti dalam sistem keuangan Islam yang dapat diadaptasi untuk keperluan kebijakan moneter. Mudharabah antarbank yang genuine dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter bebas bunga (Orhan et al., 2023). Dalam konteks ini, bank sentral dapat bertindak sebagai mudarib (pengelola) atau rabb al-mal (pemilik modal) dalam transaksi dengan bank-bank komersial Islam.

Penelitian menunjukkan bahwa bank sentral dapat mengendalikan kebijakan moneter, aktivitas ekonomi, dan alokasi sumber daya yang efisien dengan menggunakan tingkat imbal hasil musyarakah melalui kerangka ekonomi Islam (Adela, 2018). Dalam kasus resesi, bank sentral dapat meningkatkan rasio musyarakah investor yang meningkatkan imbal hasil musyarakah pengelola dan meningkatkan tingkat kecukupan marjinal investasi, sehingga meningkatkan jumlah investasi (Adela, 2018). Pendekatan ini menawarkan alternatif yang menarik terhadap kebijakan suku bunga konvensional.

4.4 Sertifikat Investasi Pemerintah dan Instrumen Lainnya

Sertifikat investasi pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter bebas bunga (Orhan et al., 2023). Di Indonesia, Bank Indonesia Shariah Certificate (SBIS) merupakan instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan Islam (Mohamed et al., 2020). SBIS diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mohamed et al., 2020).

Instrumen lain yang dapat digunakan mencakup wadiah acceptance tanpa hadiah kebiasaan (habitual gift) (Orhan et al., 2023), serta Interest-Free Treasury Bond (IFTB) yang diperkenalkan sebagai pengganti surat perbendaharaan konvensional (Bidabad, 2019). IFTB merupakan surat berharga tanpa bunga yang diterbitkan oleh perbendaharaan pemerintah melalui kontrak barter dan dijual kepada bank sentral atau bank komersial (Bidabad, 2019). Instrumen ini dapat digunakan sebagai pengganti surat perbendaharaan konvensional, dan semua sistem tradisional dan non-riba dapat mengimplementasikan IFTB (Bidabad, 2019).

4.5 Instrumen yang Bermasalah dari Perspektif Syariah

Tidak semua instrumen yang digunakan dalam praktik perbankan sentral Islam dianggap sesuai syariah. Tawarruq dan surat berharga bank sentral berbasis konvensional tidak disukai karena kekhawatiran syariah (Orhan et al., 2023). Meskipun demikian, beberapa bank sentral telah menggunakan tawarruq sebagai instrumen kebijakan moneter; misalnya, bank sentral Kuwait telah merancang jenis operasi kebijakan moneter berbasis tawarruq untuk mengelola likuiditas sistem (Solé, 2007).

Tingkat kebijakan (policy rate) tidak dapat digunakan karena kekhawatiran syariah (Orhan et al., 2023). Hal ini menciptakan tantangan signifikan bagi bank sentral di negara-negara dengan sistem perbankan ganda, karena tingkat kebijakan merupakan instrumen utama transmisi kebijakan moneter dalam sistem konvensional. Sebagai alternatif, beberapa peneliti mengusulkan penggunaan tingkat referensi syariah yang bergantung pada tingkat keuntungan sebagai pengganti suku bunga bank sentral (Orhan et al., 2023).

4.6 Penargetan Pendapatan Nominal sebagai Rezim Kebijakan Moneter

Sebagai alternatif terhadap penargetan inflasi berbasis suku bunga, beberapa ekonom Islam mengusulkan penargetan pendapatan nominal sebagai rezim kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank sentral di negara-negara dengan lingkungan keuangan Islam harus mengikuti penargetan pendapatan nominal sebagai rezim kebijakan dengan mengkarakterisasi kebijakan moneter sebagai fungsi reaksi pertumbuhan pendapatan nominal (Hanif & Shaikh, 2010). Pertumbuhan pendapatan nominal harus merespons dengan intensitas yang berbeda terhadap deviasi inflasi dari target inflasi dan deviasi kesenjangan output riil dari nol (Hanif & Shaikh, 2010).

Pendekatan ini menawarkan kerangka kebijakan moneter yang tidak bergantung pada suku bunga sebagai instrumen utama, sehingga lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, tingkat pertumbuhan PDB nominal diusulkan sebagai tolok ukur untuk penetapan harga transaksi keuangan domestik LKI serta untuk penetapan harga pinjaman bilateral/multilateral eksternal (Hanif & Shaikh, 2010).

5. Tata Kelola Syariah dalam Bank Sentral

5.1 Dewan Syariah di Bank Sentral

Salah satu elemen kunci dalam tata kelola bank sentral Islam adalah keberadaan dewan syariah (Shariah board) yang berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah. Di sebagian besar yurisdiksi yang menerapkan perbankan Islam, bank-bank Islam diwajibkan memiliki Dewan Syariah, dan di beberapa kasus, pekerjaan ini dilengkapi dengan pembentukan Dewan Syariah terpusat (centralized SSB) (Mejia et al., 2014). Di beberapa yurisdiksi seperti Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab, Dewan Syariah terpusat telah dibentuk sebagai lembaga publik independen, sementara di negara lain seperti Afghanistan, Bahrain, Malaysia, Pakistan, dan Palestina, Dewan Syariah ditempatkan di bank sentral (Mejia et al., 2014).

Dalam konteks bank sentral, dewan syariah memiliki fungsi-fungsi penting, antara lain: meninjau dan menyetujui kepatuhan syariah pada produk/instrumen yang dikembangkan oleh bank sentral untuk menjalankan fungsi perbankan sentral dan manajemen moneter berdasarkan modus Islam; memberikan saran kepada bank sentral tentang regulasi prudensial yang dikembangkan untuk sektor perbankan Islam; menyetujui kriteria kelayakan untuk penunjukan penasihat syariah di institusi yang menjalankan kegiatan perbankan Islam; dan memberikan saran kepada bank sentral tentang putusan syariah dalam kasus konflik yang timbul dari audit syariah kegiatan perbankan Islam (WASİ̇M et al., 2021).

5.2 Model Tata Kelola Syariah Terpusat vs. Terdesentralisasi

Terdapat dua model utama tata kelola syariah dalam sistem perbankan Islam: model terpusat dan model terdesentralisasi. Dewan Syariah terpusat memiliki keunggulan dalam harmonisasi putusan syariah dan pengurangan biaya syariah dan kepatuhan bagi bank-bank Islam (Mejia et al., 2014). Keputusan penting yang harus dibuat adalah apakah akan membentuk Dewan Syariah terpusat (selain Dewan Syariah di tingkat bank) untuk mengawasi kerangka tata kelola syariah di bank-bank Islam (Mejia et al., 2014).

Malaysia merupakan contoh terbaik dari model terpusat, di mana Bank Negara Malaysia (BNM) telah menciptakan dua dewan penasihat syariah yang melekat pada dua badan regulasi keuangan nasional (Lai, 2014). Dewan Penasihat Syariah (SAC) di Malaysia memiliki status sebagai satu-satunya badan otoritatif dalam masalah syariah yang berkaitan dengan perbankan Islam, takaful, dan keuangan Islam (Ibrahim et al., 2017). Sebaliknya, negara-negara Teluk umumnya menerapkan model terdesentralisasi di mana setiap bank memiliki dewan syariahnya sendiri untuk menentukan kepatuhan produk perbankan Islam (Haqqi, 2017).

5.3 Kerangka Regulasi dan Pengawasan

Untuk menyediakan landasan hukum bagi pengawasan bank-bank Islam, undang-undang perbankan umum (atau undang-undang khusus yang berkaitan dengan bank-bank Islam) perlu mendefinisikan sifat bank-bank ini dan hubungan operasional mereka dengan bank sentral dan bank-bank konvensional lainnya (Mejia et al., 2014). Mengingat bahwa bank-bank Islam beroperasi di berbagai negara dalam lingkungan hukum yang sangat berbeda yang mencerminkan tradisi hukum yang beragam dan pandangan yang berbeda tentang syariah sebagai sumber hukum, yurisdiksi telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan operasi bank-bank Islam (Mejia et al., 2014).

Kerangka hukum dan operasional bank sentral perlu ditingkatkan dengan memungkinkan pengembangan dan penggunaan instrumen manajemen likuiditas Islam. Hal ini akan membantu memastikan stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter di yurisdiksi dengan kehadiran perbankan Islam yang signifikan (Mejia et al., 2014). Tanpa instrumen likuiditas yang sesuai syariah, penetapan harga kegiatan perbankan Islam tidak akan terkait kuat dengan tingkat likuiditas yang sesuai syariah, yang berpotensi menghambat perancangan kebijakan moneter yang tepat (Mejia et al., 2014).

6. Praktik Bank Sentral Islam di Berbagai Negara

6.1 Iran: Model Bank Sentral Islam Penuh

Iran merupakan satu-satunya negara yang telah menginstitusikan perbankan yang sesuai syariah secara nasional dan tidak memiliki sektor perbankan konvensional (Meisamy & Gholipour, 2020). Undang-Undang Perbankan Bebas Riba (RFBA) yang disahkan dan diterapkan pada tahun 1983 terdiri dari empat bab: tujuan dan tugas sistem perbankan; mobilisasi sumber daya keuangan; fasilitas perbankan; dan perbankan sentral serta kebijakan moneter (Meisamy & Gholipour, 2020). Sejak saat itu, semua bank dan lembaga kredit di Iran telah mengadaptasi aturan Islam dan seharusnya beroperasi sebagai bisnis yang sesuai syariah (Meisamy & Gholipour, 2020).

Namun, meskipun Iran memiliki sistem perbankan Islam yang paling komprehensif, sistem ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Lima tantangan utama sistem perbankan Islam Iran adalah: (1) sikap pemerintah terhadap perbankan Islam; (2) kurangnya persaingan; (3) tidak merevisi undang-undang (RFBA); (4) kurangnya pengawasan syariah; dan (5) kurangnya standar akuntansi dan audit (Meisamy & Gholipour, 2020). Pengawasan syariah tidak diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik dalam sistem perbankan Iran, dan tidak ada standar akuntansi dan audit syariah yang wajib bagi bank-bank dan lembaga keuangan Iran (Meisamy & Gholipour, 2020).

Untuk mengatasi tantangan kebijakan moneter dalam konteks Iran yang sepenuhnya Islam, penelitian telah mengusulkan Swap Valuta Asing (FX Swap) yang sesuai syariah sebagai instrumen baru yang dapat digunakan oleh bank sentral Iran untuk mengurangi risiko valuta asing (Meisamy & Zamanzadeh, 2020). Instrumen ini dirancang untuk memungkinkan bank sentral Iran menggunakan mekanisme ini untuk mengurangi volatilitas valuta asing, mengurangi risiko, mengelola likuiditas, dan meningkatkan operasi kebijakan moneter dalam lingkungan yang terbatas kas (Meisamy & Zamanzadeh, 2020).

6.2 Malaysia: Model Sistem Perbankan Ganda

Malaysia merupakan contoh terdepan dari sistem perbankan ganda yang berhasil mengintegrasikan perbankan Islam ke dalam kerangka regulasi yang komprehensif. Bank Negara Malaysia (BNM), yang mulai beroperasi pada 26 Januari 1959, merupakan badan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Bank Malaysia yang diberlakukan pada tahun 2009 (Zengin, 2022). Mandat Bank Sentral Malaysia adalah memastikan stabilitas moneter dan keuangan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan (Zengin, 2022).

BNM menggunakan empat saluran transmisi kebijakan moneter utama, namun BNM tidak melakukan transmisi kebijakan moneter melalui bank-bank Islam (Zengin, 2022). Islamic Interbank Money Market (IIMM) digunakan untuk mengelola likuiditas bank-bank Islam (Zengin, 2022). Oleh karena itu, saluran transmisi kebijakan moneter yang ada hanya berlaku untuk sistem perbankan konvensional, sementara bank-bank Islam dikelola melalui mekanisme yang berbeda.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui saluran pembiayaan diamati pada model jangka pendek untuk bank-bank Islam di Malaysia (Husin, 2019). Studi ini menyimpulkan bahwa dalam merancang kebijakan moneter, bank sentral harus mempertimbangkan pembiayaan Islam sebagai saluran alternatif untuk transmisi moneter karena saluran ini sama aktifnya dengan saluran pinjaman konvensional (Husin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BNM tidak secara eksplisit mentransmisikan kebijakan moneter melalui bank-bank Islam, dampak kebijakan moneter tetap terasa melalui sistem perbankan Islam.

Malaysia juga telah mengembangkan kerangka tata kelola syariah yang komprehensif. Pada 1 Januari 2011, BNM mengimplementasikan "Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions" (SGF) yang berfungsi sebagai peta jalan bagi lembaga keuangan Islam untuk membangun tata kelola syariah yang kuat (Ahmad et al., 2023). Kerangka ini menempatkan BNM sebagai regulator syariah yang kuat, dengan SAC sebagai badan otoritatif tunggal dalam masalah syariah (Ibrahim et al., 2017).

6.3 Pakistan: Transformasi Menuju Sistem Bebas Bunga

Pakistan merupakan salah satu negara yang telah melakukan upaya signifikan untuk mengislamkan sistem keuangannya. Upaya transformasi dari sistem berbasis bunga ke sistem bebas bunga di tingkat nasional dilakukan pada awal 1980-an di Pakistan, Iran, dan Sudan (Ayub, 2022). Di Pakistan, langkah besar untuk Islamisasi ekonomi berujung pada sistem yang umumnya berbasis bai' al-inah dan jual beli instrumen utang, yang kemudian dinyatakan tidak Islami oleh Pengadilan Syariah negara tersebut (Ayub, 2022).

Sejak tahun 2002, pemerintah beralih ke sistem ganda perbankan konvensional dan Islam (Ayub, 2022). State Bank of Pakistan (SBP) telah menetapkan pengaturan regulasi tiga tingkat untuk praktik tata kelola syariah lembaga perbankan Islam (WASİ̇M et al., 2021). Pertama, Departemen Perbankan Islam (IBD) SBP dan Komite Penasihat Syariah (SAC) yang terkait dipercayakan untuk membangun, memperkenalkan, dan mengeluarkan pedoman regulasi dan standar atas praktik tata kelola syariah lembaga perbankan Islam (WASİ̇M et al., 2021).

Putusan Pengadilan Syariah Federal Pakistan pada 28 April 2022 menjadi tonggak penting yang mendorong transformasi lebih lanjut sistem keuangan Pakistan menuju prinsip-prinsip Islam (Ayub, 2022). Transformasi seluruh perekonomian menuju prinsip-prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam juga akan memerlukan visi kebijakan fiskal baru untuk pembiayaan anggaran dan pengelolaan tingkat likuiditas yang diperlukan dalam perekonomian oleh bank sentral (Ayub, 2022).

6.4 Bahrain: Pusat Keuangan Islam Global

Bahrain merupakan salah satu pusat keuangan Islam terkemuka di dunia. Bahrain Monetary Agency (BMA), bank sentral dan regulator sektor keuangan negara tersebut, memainkan peran instrumental dalam mendorong industri perbankan Islam (Ali, 2022). Bahrain Monetary Authority mendirikan Liquidity Management Center (LMC) pada tahun 2002 dengan tujuan memungkinkan bank-bank Islam menangani kebutuhan likuiditas mereka (Solé, 2007).

Dalam hal tata kelola syariah, Bahrain telah mendirikan Dewan Syariah Terpusat pada tahun 2015, dan Bank Sentral Bahrain mengeluarkan Modul Tata Kelola Syariah mereka serta mulai mengimplementasikannya pada Agustus 2017 (Waheed & Hamid, 2023). Modul Tata Kelola Syariah mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (SSB), Penasihat Syariah Internal, dan Dewan Penasihat Syariah Internal dan Eksternal, serta mencakup pedoman dan persyaratan pengungkapan (Waheed & Hamid, 2023).

6.5 Indonesia: Sistem Moneter Ganda

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menerapkan sistem perbankan ganda. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, bertujuan mencapai stabilitas harga dalam perekonomian menggunakan instrumen moneter konvensional dan Islam dalam sistem moneter ganda ini (Muzio & Mariyanti, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat antarbank semalam Islam (Islamic interbank overnight rate) Granger menyebabkan simpanan dan pembiayaan Islam, dan ini pada gilirannya Granger menyebabkan indeks produksi industri (Muzio & Mariyanti, 2020).

Bank Indonesia menggunakan Bank Indonesia Shariah Certificate (SBIS) sebagai instrumen moneter untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan Islam (Mohamed et al., 2020). SBIS diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mohamed et al., 2020). Selain itu, Bank Indonesia menggunakan penyerapan likuiditas oleh bank-bank Islam dalam upaya mengendalikan kebijakan moneter dan menawarkan imbalan bagi mereka yang berpartisipasi dalam implementasi (Mohamed et al., 2020).

Dari perspektif hukum, Bank Indonesia sebagai badan regulasi yang mengawasi bank konvensional dan Islam di Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan tingkat bagi bank-bank Islam, dengan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional, badan otoritatif untuk keuangan dan ekonomi Islam di negara tersebut (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Hal ini mencerminkan pendekatan unik Indonesia dalam mengintegrasikan pengawasan syariah ke dalam kerangka regulasi bank sentral.

7. Transmisi Kebijakan Moneter dalam Sistem Perbankan Islam

7.1 Mekanisme Transmisi dan Tantangannya

Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah proses di mana keputusan kebijakan moneter ditransmisikan menjadi perubahan dalam pendapatan dan inflasi (Husin, 2019). Dalam sistem perbankan ganda, bank sentral harus mengimplementasikan kebijakan moneter dalam sistem perbankan konvensional dan Islam untuk dapat secara efektif memengaruhi kondisi makroekonomi secara keseluruhan (Soemitra et al., 2021). Namun, mekanisme transmisi mungkin berbeda untuk bank-bank Islam karena mereka terpapar pada penyaringan syariah yang membuang sektor bisnis tertentu dan membatasi utang dalam struktur modal (Anwer et al., 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara bank-bank Islam dan kebijakan moneter, dengan bank-bank Islam berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan dampak kebijakan moneter ke perekonomian riil (Husin, 2019). Namun, penelitian lain menunjukkan sedikit efektivitas kebijakan moneter ekspansif dalam kondisi pasar Bear maupun Bull untuk sebagian besar indeks sampel Islam (Anwer et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui bank-bank Islam masih menjadi pertanyaan empiris yang terbuka.

Dalam sistem perbankan ganda, terdapat beberapa implikasi penting untuk pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Pertama, efektivitas saluran pinjaman bank bergantung pada kapasitas bank sentral untuk menyediakan likuiditas dan kemampuan bank-bank Islam untuk mengubah pola pinjaman/pembiayaan mereka sebagai respons terhadap perubahan persyaratan cadangan oleh bank sentral. Kedua, dalam kasus pasar keuangan yang cukup berkembang, rasio bagi hasil bank-bank Islam konvergen dengan suku bunga konvensional dan saluran suku bunga tradisional kebijakan moneter efektif (Anwer, 2020).

7.2 Dampak Kebijakan Moneter terhadap Deposan Bank Islam

Penelitian menunjukkan bahwa deposan di bank-bank Islam merespons perubahan suku bunga, meskipun mereka beroperasi dalam sistem yang melarang bunga. Deposan di bank-bank Islam dan konvensional merespons perubahan suku bunga, dan deposan bank Islam lebih responsif ketika ukuran simpanan mereka lebih besar (Aysan et al., 2018). Ketika biaya peluang deposan bank Islam meningkat karena kenaikan suku bunga, mereka tidak ragu untuk menarik simpanan (Aysan et al., 2018).

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan moneter. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan tingkat kebijakan merambat melalui sistem perbankan ganda merupakan persyaratan kritis untuk keberhasilan kebijakan moneter (Aysan et al., 2018). Regulasi dalam sistem perbankan ganda harus lebih fokus pada perbedaan komparatif ini, sehingga regulasi dapat berhasil dalam menahan volatilitas simpanan bank Islam yang mungkin menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan dan manfaat pelanggan (Aysan et al., 2018).

7.3 Dampak Kebijakan Moneter AS terhadap Ekuitas Islam

Dalam konteks global, kebijakan moneter tidak konvensional AS juga memiliki dampak signifikan terhadap ekuitas Islam. Penelitian menunjukkan bahwa guncangan kebijakan moneter memiliki efek signifikan terhadap ekuitas Islam (Ziaei, 2018). Analisis menunjukkan bukti substansial bahwa inovasi spread korporat tercermin sebagai sinyal positif di pasar ekuitas Islam dan memiliki dampak yang lebih besar pada ekuitas Islam dengan leverage rendah dibandingkan spread jangka (Ziaei, 2018).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ekuitas Islam dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, mereka tidak sepenuhnya terisolasi dari dampak kebijakan moneter konvensional, terutama dari ekonomi besar seperti Amerika Serikat. Bank sentral harus meningkatkan kredibilitas mereka agar kebijakan moneter efektif, dan kebijakan mereka harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak kuat suku bunga AS terhadap lingkungan moneter global (Anwer et al., 2019).

8. Tantangan Bank Sentral Islam

8.1 Tantangan Instrumen dan Likuiditas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bank sentral Islam adalah keterbatasan instrumen kebijakan moneter yang sesuai syariah. Bank-bank Islam tidak dapat menggunakan semua alat manajemen likuiditas konvensional dalam proses manajemen likuiditas karena alasan yang berbeda, sehingga harus memegang aset likuid yang lebih tinggi daripada bank-bank konvensional dalam jangka pendek (Çakmak & Sunal, 2024). Instrumen syariah yang kompatibel relatif tidak mencukupi, yang membatasi jenis aset likuid yang dapat dilihat dalam neraca bank-bank Islam (Çakmak & Sunal, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan pasar antarbank domestik Islam yang sesuai syariah, instrumen manajemen likuiditas yang sesuai syariah, dan kerangka operasional untuk bank sentral (Anwer, 2020). Pemerintah Muslim harus merancang kerangka manajemen likuiditas yang efektif untuk bank-bank Islam, dan bank sentral serta komisi sekuritas negara-negara ini perlu mengembangkan pasar antarbank domestik yang sesuai syariah dan pasar sukuk pemerintah Islam (Anwer, 2020).

8.2 Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Tantangan regulasi merupakan hambatan signifikan bagi pengembangan bank sentral Islam yang efektif. Di banyak negara, regulasi yang ada tidak memperlakukan semua sistem keuangan secara adil, sehingga sulit bagi lembaga keuangan Islam untuk berkontribusi secara efektif dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara (El-Mubarak et al., 2021). Kerangka hukum dan operasional bank sentral perlu ditingkatkan dengan memungkinkan pengembangan dan penggunaan instrumen manajemen likuiditas Islam (Mejia et al., 2014).

Tantangan regulasi juga mencakup kurangnya standar yang seragam dan harmonisasi putusan syariah di berbagai yurisdiksi. Berbagai kesenjangan dalam praktik pengawasan syariah saat ini terdeteksi di sebagian besar negara anggota OIC, yang sebagian besar terkait dengan kerangka regulasi saat ini: peran dan tanggung jawab otoritas syariah nasional, serta tugas dan atribut dewan syariah institusional (Grassa, 2015). Hal ini menciptakan risiko arbitrase regulasi dan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

8.3 Tantangan Benchmark dan Penetapan Harga

Ketiadaan tolok ukur (benchmark) yang berbeda dan terstandarisasi telah menciptakan hambatan dalam penciptaan dan pertumbuhan alternatif Islam yang lebih disukai (Hanif & Shaikh, 2010). Bank sentral di negara-negara di mana keuangan Islam berkembang menggunakan suku bunga sebagai instrumen kebijakan utama, yang menciptakan masalah bagi lembaga keuangan Islam dalam menetapkan harga produk mereka (Hanif & Shaikh, 2010).

Sebagai solusi, beberapa peneliti mengusulkan tingkat pertumbuhan PDB nominal sebagai tolok ukur untuk penetapan harga transaksi keuangan domestik LKI serta untuk penetapan harga instrumen keuangan publik (Hanif & Shaikh, 2010). Pendekatan ini menggabungkan dua ide, satu dari ekonomi konvensional dan satu dari literatur ekonomi Islam, untuk mengusulkan tolok ukur yang dapat digunakan oleh industri keuangan Islam untuk penetapan harga produk keuangan Islam (Hanif & Shaikh, 2010).

8.4 Tantangan Islamisasi Kebijakan Moneter

Proses Islamisasi kebijakan moneter menghadapi berbagai hambatan di negara-negara OIC. Lebih dari 154 bank komersial Islam beroperasi di bawah kebijakan moneter konvensional di 23 negara dengan sangat sedikit alat moneter Islam (B. Hossain, 2020). Hanya 17% dari total bank adalah bank Islam, sementara 83% masih merupakan bank berbasis bunga (B. Hossain, 2020). Dua negara (Turkmenistan dan Uzbekistan) bahkan tidak memiliki alat kebijakan moneter Islam sama sekali (B. Hossain, 2020).

Hambatan lain mencakup kegagalan koordinasi di antara bank-bank Islam di suatu negara, kurangnya fasilitas ATM di antara bank-bank Islam, kurangnya patronase proyek, tidak adanya koordinasi di antara bank-bank Islam untuk menciptakan tekanan pada bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter Islam, dan asosiasi perbankan Islam yang tidak aktif (B. Hossain, 2020). Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa Islamisasi kebijakan moneter memerlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya dari bank sentral semata.

9. Inovasi dan Prospek Bank Sentral Islam

9.1 Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi bank sentral Islam dalam bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC). Otoritas moneter di seluruh dunia diharapkan untuk memajukan mata uang digital nasional mereka sendiri yang bekerja secara efektif dan efisien (Omar, 2022). Dalam konteks Islam, CBDC harus memenuhi persyaratan syariah yang ketat.

Kerangka Maqasid al-Syariah dapat diterapkan pada CBDC dan ekosistem keuangan digital pada setiap tahap dari pengenalan, implementasi, dan implikasi (Omar, 2022). Otoritas moneter harus memastikan bahwa semua aspek CBDC sesuai, tidak hanya dengan regulasi, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi juga dengan ketentuan syariah (Omar, 2022). Sistem keuangan Islam dengan prinsip-prinsip panduan Islam memiliki potensi untuk menjadi salah satu praktik terbaik keuangan sosial dan etis (Omar, 2022).

Namun, CBDC juga menghadirkan tantangan bagi bank sentral Islam. Kemunculan mata uang digital mengancam tidak hanya bank sentral atau otoritas moneter, tetapi juga berpotensi mengganggu seluruh sistem keuangan serta menantang model bisnis tradisional (Omar, 2022). Dalam konteks Islam, tantangan tambahan muncul dari kebutuhan untuk memastikan bahwa CBDC tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

9.2 Pasar Taqaruz dan Inovasi Instrumen

Salah satu inovasi yang diusulkan dalam konteks bank sentral Islam adalah pengembangan pasar taqaruz antarbank dan metode taqaruz dengan bank sentral (Orhan et al., 2023). Taqaruz merupakan konsep yang mengacu pada pinjaman timbal balik tanpa bunga, yang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter yang sesuai syariah. Pengembangan transaksi takaruz (karz) yang ada, baik di antara bank-bank Islam sendiri maupun antara bank-bank Islam dan bank sentral serta lembaga likuiditas lainnya, dapat didorong (Çakmak & Sunal, 2024).

Inovasi instrumen lainnya mencakup pengembangan platform tawarruq berbasis Turki yang dapat distrukturisasi untuk digunakan oleh negara lain sebagai alternatif terhadap penerapan ke London (Orhan et al., 2023). Meskipun tawarruq sendiri memiliki kekhawatiran syariah, platform yang lebih terstruktur dan transparan dapat mengurangi kekhawatiran tersebut sambil tetap menyediakan mekanisme manajemen likuiditas yang diperlukan.

9.3 Stabilitas Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan Islam memiliki dampak positif terhadap kinerja ekonomi. Guncangan positif dan negatif dalam stabilitas keuangan Islam dalam jangka panjang meningkatkan dan menurunkan kinerja ekonomi, masing-masing (Law & Ridhwan, 2022). Sebaliknya, stabilitas keuangan bank konvensional berkorelasi negatif dengan kinerja ekonomi dalam jangka panjang (Law & Ridhwan, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem keuangan Islam, termasuk melalui kebijakan moneter yang sesuai syariah, dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas keuangan Islam terbukti kondusif untuk mendorong kinerja ekonomi dan membuktikan bahwa peran keuangan Islam dalam menyalurkan dana dan tugas-tugas lainnya di Indonesia bermanfaat bagi peningkatan kinerja ekonomi (Law & Ridhwan, 2022). Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah bahwa bank sentral harus mempertimbangkan penguatan sistem keuangan Islam sebagai bagian dari strategi kebijakan moneter yang lebih luas.

9.4 Rekomendasi untuk Pengembangan Bank Sentral Islam

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan bank sentral Islam yang lebih efektif. Pertama, bank sentral di negara-negara dengan lingkungan keuangan Islam harus mengikuti penargetan pendapatan nominal sebagai rezim kebijakan (Hanif & Shaikh, 2010). Kedua, diperlukan pengembangan pasar antarbank domestik yang sesuai syariah dan pasar sukuk pemerintah Islam (Anwer, 2020). Ketiga, koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter diperlukan untuk mengembangkan pasar-pasar ini dan memasukkan perubahan regulasi yang diperlukan (Anwer, 2020).

Keempat, bank sentral harus mendirikan atau mengakui dewan syariah terpusat yang memiliki kekuatan untuk mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan bank-bank Islam (Alam et al., 2019). Kelima, diperlukan enam langkah untuk meningkatkan proses Islamisasi: (1) Islamisasi perbankan komersial; (2) pembuatan pedoman dan regulasi perbankan Islam; (3) inovasi dan pengembangan instrumen kebijakan moneter Islam; (4) koordinasi antara bank-bank Islam; (5) peningkatan kesadaran publik; dan (6) penguatan asosiasi perbankan Islam (B. Hossain, 2020).

10. Kesimpulan

Bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam merupakan topik yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup dimensi teologis, ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Meskipun bank sentral Islam dalam praktik ekonomi global baru berlangsung selama beberapa dekade dan model yang otentik serta sesuai syariah masih dalam tahap awal perkembangan (Lekpek & Šabotić, 2022), kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam berbagai aspek.

Dari perspektif teoritis, ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang komprehensif untuk kebijakan moneter, yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan dengan ekonomi riil. Instrumen-instrumen seperti sukuk, mudharabah antarbank, cadangan wajib, dan sertifikat investasi pemerintah menawarkan alternatif yang layak terhadap instrumen kebijakan moneter konvensional berbasis bunga (Lekpek & Šabotić, 2022; Orhan et al., 2023; Solé, 2007).

Dari perspektif praktis, pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Iran, Pakistan, Bahrain, dan Indonesia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moneter Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan instrumen, masalah benchmark, tantangan regulasi, dan kebutuhan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan (Anwer, 2020; Hanif & Shaikh, 2010; B. Hossain, 2020; Meisamy & Gholipour, 2020). Namun, pengalaman-pengalaman ini juga menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, bank sentral, dan industri perbankan Islam, tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara bertahap.

Ke depan, inovasi dalam instrumen keuangan Islam, pengembangan pasar keuangan Islam yang lebih dalam dan likuid, serta harmonisasi standar syariah di tingkat internasional akan menjadi kunci bagi pengembangan bank sentral Islam yang lebih efektif dan otentik. Selain itu, integrasi teknologi digital, termasuk CBDC berbasis syariah, menawarkan peluang baru yang menarik untuk memodernisasi sistem moneter Islam sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Omar, 2022). Dengan demikian, bank sentral Islam bukan hanya merupakan aspirasi teologis, tetapi juga merupakan proyek kelembagaan yang sedang berkembang dengan implikasi praktis yang signifikan bagi stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim dan di seluruh dunia.