00382 - Cash Ratio pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

 Cash ratio merupakan salah satu indikator keuangan terpenting dalam perbankan syariah yang mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang tersedia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, pengukuran, determinan, tantangan, dan implikasi regulasi cash ratio pada perbankan syariah. Melalui pendekatan kajian literatur sistematis, penelitian ini menganalisis temuan penelitian empiris dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Sudan, Pakistan, Turki, Mesir, Malaysia, dan negara-negara GCC. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memegang lebih banyak kas dibandingkan bank konvensional, sebagian karena keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai syariah dan pembatasan syariah terhadap instrumen keuangan berbasis bunga. Meskipun kepemilikan kas yang lebih tinggi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko likuiditas, hal ini juga dapat menekan profitabilitas bank syariah karena kas tidak menghasilkan pendapatan. Manajemen cash ratio yang efektif pada bank syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pengelolaan aset dan liabilitas yang terintegrasi, pengembangan instrumen likuiditas syariah, penguatan regulasi yang sesuai dengan karakteristik unik bank syariah, serta pengembangan pasar uang syariah yang aktif dan likuid. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman manajemen cash ratio di perbankan syariah dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator, bank sentral, dan praktisi perbankan syariah.

Kata Kunci: cash ratio, perbankan syariah, manajemen likuiditas, kepatuhan syariah, risiko likuiditas

1. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan perbankan syariah adalah manajemen likuiditas, yang di dalamnya mencakup pengukuran dan pengelolaan cash ratio atau rasio kas. Cash ratio merupakan salah satu indikator keuangan terpenting yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset kas yang tersedia (Hawas, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan cash ratio memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional, mengingat adanya batasan-batasan syariah yang mengatur operasional bank, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir (Alnori & Bugshan, 2022).

Pentingnya cash ratio dalam perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi intermediasi keuangan yang diemban oleh bank syariah. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, bank syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan tujuan profitabilitas ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020). Ketidakmampuan bank dalam mengelola cash ratio secara optimal dapat mengakibatkan risiko likuiditas yang serius, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan operasional bank dan kepercayaan nasabah (Mustafa, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, pengukuran, determinan, tantangan, dan implikasi regulasi cash ratio pada perbankan syariah.

2. Konsep dan Definisi Cash Ratio pada Perbankan Syariah

2.1 Pengertian Cash Ratio

Cash ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya penarikan dana oleh nasabah, menggunakan kas dan setara kas yang tersedia ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020). Dalam literatur perbankan syariah, cash ratio didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan hubungan antara sumber daya kas bank dengan kewajiban keuangan bersihnya (Hawas, 2024). 

Rasio ini mengekspresikan proporsi total deposito yang dapat segera diselesaikan atau ditarik oleh deposan dari kas dan setara kas yang tersedia di bank. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah risiko kekurangan kas (Mennawi, 2020). Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, cash ratio digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur kemampuan aset likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya (Mardhiyaturrositaningsih, 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Cash Ratio (CR) adalah salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan aset likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya (Mardhiyaturrositaningsih, 2022). Dalam perbankan syariah, cash ratio juga dipahami sebagai rasio untuk mengukur ketersediaan kas dalam membayar penarikan tabungan atau rekening giro, atau untuk memenuhi permintaan pembiayaan baru ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020). Jika bank tidak memiliki kas yang cukup, maka cash ratio yang rendah akan mendorong bank untuk mencari dana darurat dengan biaya dana yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mendorong bank untuk meningkatkan margin pembiayaannya ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020).

2.2 Perbedaan Cash Ratio pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat perbedaan mendasar dalam pengelolaan cash ratio antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini berakar dari karakteristik unik operasional bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan larangan bunga (YOUSIF, 2019). Dalam bank konvensional, rekening investasi merupakan kewajiban bank kepada deposan, sehingga bank harus menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, dalam bank syariah, rekening investasi berbasis mudharabah bukan merupakan kewajiban tetap bank, melainkan merupakan investasi bersama di mana risiko kerugian ditanggung bersama antara bank dan deposan (YOUSIF, 2019).

Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan cash ratio. Bank syariah cenderung memegang lebih banyak kas dibandingkan yang seharusnya, karena keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai syariah (Dolgun et al., 2020). Penelitian di Turki menunjukkan bahwa bank syariah memegang kas lebih tinggi dari yang diperlukan, dan direkomendasikan adanya ambang batas maksimum rasio likuiditas untuk bank syariah (Dolgun et al., 2020). Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memiliki akses lebih luas ke pasar uang dan instrumen likuiditas berbasis bunga.

Selain itu, bank syariah menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan cash ratio karena larangan syariah terhadap penjualan utang dan instrumen derivatif berbasis bunga, yang membatasi kemampuan bank dalam mengelola risiko likuiditas secara efisien (Alnori & Bugshan, 2022). Perusahaan yang patuh syariah tidak dapat menerapkan alat manajemen risiko konvensional untuk melindungi diri dari berbagai risiko alternatif, seperti risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko operasional, karena alat-alat tersebut didasarkan pada ketidakpastian (gharar), bunga (riba), dan perjudian (maysir) yang dilarang oleh syariah Islam (Alnori & Bugshan, 2022).

3. Pengukuran dan Indikator Cash Ratio pada Perbankan Syariah

3.1 Formula dan Komponen Cash Ratio

Dalam praktik perbankan syariah, terdapat beberapa formula yang digunakan untuk mengukur cash ratio. Rasio ini mengekspresikan proporsi total deposito yang dapat segera diselesaikan kepada deposan dari kas dan setara kas yang tersedia di bank (Mennawi, 2020). Komponen kas dan setara kas dalam perbankan syariah mencakup uang tunai di brankas dan vault bank, saldo di bank lain (baik lokal maupun asing), dan cadangan kas di bank sentral (Mkiyes, 2024). Selain itu, komponen kas juga mencakup portofolio sekuritas yang terdiri dari saham biasa perusahaan dan institusi di mana bank syariah menginvestasikan dananya, serta sukuk dalam portofolio investasi (Mkiyes, 2024).

Pengukuran ini digunakan dalam beberapa penelitian untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan kas dan profitabilitas bank syariah (Alzoubi, 2018). Bank dengan lebih banyak kas dan setara kas akan memiliki profitabilitas yang rendah karena kas tidak menghasilkan pendapatan bagi bank (Alzoubi, 2018).

3.2 Rasio Cadangan Legal dan Rasio Likuiditas Legal

Selain cash ratio dalam pengertian umum, perbankan syariah juga mengenal beberapa rasio terkait yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas bank. Pertama adalah Rasio Cadangan Legal (Legal Reserve Ratio). Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memenuhi persyaratan cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral (Hawas, 2024). Kedua adalah Rasio Likuiditas Legal (Legal Liquidity Ratio), yang mengukur kemampuan cadangan primer dan sekunder (kas dan aset mendekati kas) untuk memenuhi kewajiban keuangan bank dalam segala kondisi (Hawas, 2024). 

Rasio ini merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengevaluasi manajemen likuiditas dan secara hukum dipersyaratkan berada antara 30%–35% dalam sistem ekonomi (Hawas, 2024). Ketiga adalah Rasio Saldo Kas (Cash Balance Ratio), yang menunjukkan hubungan antara sumber daya kas bank dengan kewajiban keuangan bersihnya (Hawas, 2024).

3.3 Cash Ratio dalam Kerangka Basel III dan IFSB

Dalam kerangka regulasi internasional, cash ratio dan manajemen likuiditas bank syariah diatur melalui standar Basel III yang diadaptasi oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Basel III menetapkan dua rasio likuiditas utama: Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) (Rizkiah, 2018). LCR mensyaratkan bank untuk memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk bertahan dalam krisis pasar selama 30 hari (Rizkiah, 2018).

Aset likuid berkualitas tinggi Level 1 mencakup kas, cadangan bank sentral, dan sekuritas yang diterbitkan oleh bank sentral, pemerintah, dan beberapa lembaga keuangan internasional (Rizkiah, 2018). Dalam konteks bank syariah, kas dan cadangan bank sentral merupakan komponen utama dari cash-based LCR, yang dibatasi hingga 20% dari arus kas keluar bersih (Dolgun et al., 2019). Namun, penerapan standar Basel III pada bank syariah menghadapi tantangan tersendiri, karena persyaratan Basel saat ini dan standar IFSB merupakan disinsentif bagi bank syariah untuk menyediakan investasi berbasis bagi risiko atau kemitraan kepada nasabah dan deposan mereka (Dolgun et al., 2020).

Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sistem LCR dalam industri perbankan syariah masih rendah karena LCR masih relatif baru bagi semua lembaga keuangan dan vendor (Zainudin et al., 2019). Terdapat kesenjangan besar antara infrastruktur sistem perbankan yang ada dan persyaratan model LCR sebagaimana didefinisikan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah Basel III (Zainudin et al., 2019).

4. Determinan Cash Ratio pada Perbankan Syariah

4.1 Faktor Internal Bank

Berbagai faktor internal bank memengaruhi tingkat cash ratio yang dipertahankan oleh bank syariah. Pertama, ukuran bank (bank size) memiliki pengaruh signifikan terhadap cash ratio. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang lebih besar cenderung mempertahankan lebih banyak likuiditas, berpotensi karena kemampuan mereka untuk mengakses berbagai sumber pendanaan (Bhowmik et al., 2024). Namun, bank yang lebih besar juga lebih mungkin menghadapi risiko likuiditas baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan likuiditas (Abdo & Onour, 2020).

Kedua, profitabilitas (Return on Assets/ROA) memiliki hubungan yang kompleks dengan cash ratio. Dalam bank syariah Indonesia, ROA menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, yang berarti bahwa bank syariah yang lebih menguntungkan cenderung memiliki risiko likuiditas yang lebih rendah (Sukmana & Suryaningtyas, 2016). Hal ini berbeda dengan bank konvensional di mana ROA memiliki hubungan positif dan signifikan dengan risiko likuiditas (Sukmana & Suryaningtyas, 2016).

Ketiga, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) memiliki pengaruh terhadap cash ratio. Dalam bank syariah Indonesia, CAR menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, yang berarti bahwa bank syariah mungkin mengalokasikan modal sebagai cadangan likuiditas (Sukmana & Suryaningtyas, 2016). Cadangan modal yang lebih tinggi menciptakan penyangga likuiditas untuk mengelola risiko keuangan (Bhowmik et al., 2024).

Keempat, Non-Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas bank syariah. Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, dan sebaliknya, semakin kecil tingkat NPF, semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank (Yustina et al., 2021). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas (FDR) bank syariah (Yustina et al., 2021).

Kelima, dana pihak ketiga (Third Party Funds) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset likuid bank syariah. Penelitian pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan laba bulan sebelumnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset likuid (Harun, 2020). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, semakin besar pula kebutuhan bank untuk mempertahankan cash ratio yang memadai.

4.2 Faktor Eksternal dan Makroekonomi

Selain faktor internal, faktor eksternal dan makroekonomi juga memengaruhi cash ratio bank syariah. Inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi yang paling berpengaruh. Inflasi yang tinggi memotivasi deposan untuk melakukan penarikan kas yang tinggi dari deposito mereka, dan akibatnya mengekspos bank syariah pada risiko kekurangan likuiditas (Mustafa, 2020). Kebijakan moneter secara tidak langsung berkontribusi pada eksposur bank syariah terhadap risiko kekurangan likuiditas melalui peningkatan pasokan uang (Mustafa, 2020).

Pertumbuhan GDP juga memengaruhi manajemen cash ratio bank syariah. Variabel GDP yang signifikan dan berbanding lurus dengan likuiditas menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi yang lebih baik mendukung posisi likuiditas bank yang lebih kuat (Kihanga, 2020). Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat menekan posisi likuiditas bank syariah.

Kebijakan bank sentral terkait persyaratan cadangan wajib (reserve requirements) juga memiliki dampak langsung terhadap cash ratio bank syariah. Bank sentral menginstruksikan semua bank untuk menyimpan sebagian likuiditas kas mereka di bank sentral, yang dikenal sebagai cadangan kas wajib (Mkiyes, 2024). Penting untuk dicatat bahwa bank sentral tidak membayar imbal hasil kepada bank atas cadangan kas tersebut, yang menciptakan biaya peluang bagi bank syariah (Mkiyes, 2024).

4.3 Kepatuhan Syariah sebagai Determinan

Kepatuhan syariah (Shariah compliance) merupakan determinan unik yang memengaruhi cash ratio pada bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki dampak positif terhadap tingkat cadangan kas perusahaan (Guizani & Abdalkrim, 2021). Perusahaan yang patuh syariah cenderung memegang lebih banyak kas karena pembatasan yang dikenakan oleh aturan syariah untuk mempertahankan status kepatuhan mereka (Guizani & Abdalkrim, 2021).

Perusahaan yang patuh syariah menghadapi kendala pembiayaan eksternal yang lebih ketat dibandingkan perusahaan non-syariah, sehingga mereka lebih mengandalkan cadangan kas internal untuk mendanai operasi dan investasi yang tersedia (Alnori & Bugshan, 2022). Perusahaan yang patuh syariah memegang lebih banyak kas secara signifikan dibandingkan rekan konvensional mereka, mempertahankan target kepemilikan kas yang lebih tinggi, dan menyesuaikan kembali ke tingkat kas yang tinggi lebih cepat dari perusahaan konvensional untuk menghindari pembiayaan eksternal yang mahal (Alnori & Bugshan, 2022).

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan kas. Perusahaan dengan tingkat religiusitas yang tinggi memegang jumlah kas yang signifikan, dan perusahaan memegang kas untuk mengurangi risiko dengan mengurangi pembiayaan utang (Hendrawaty et al., 2020).

5. Hubungan Cash Ratio dengan Profitabilitas Bank Syariah

5.1 Trade-off antara Likuiditas dan Profitabilitas

Salah satu isu sentral dalam manajemen cash ratio bank syariah adalah trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Manajemen likuiditas cenderung merupakan trade-off: di satu sisi, aset likuid yang tidak mencukupi dapat menyebabkan bank tidak mampu melaksanakan transaksi dengan nasabahnya atau memenuhi kewajiban jatuh temponya; di sisi lain, aset likuid yang tinggi dapat mengakibatkan hilangnya peluang, karena aset likuid tidak memberikan imbal hasil (Harun, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas berbanding terbalik dengan tingkat profitabilitas: ketika likuiditas bank tinggi, profitabilitas rendah, dan sebaliknya, ketika likuiditas rendah maka profitabilitas tinggi (Ismaulina & Zulfadhli, 2017). Hal ini karena kas tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, sehingga bank dengan lebih banyak kas dan setara kas akan memiliki profitabilitas yang rendah (Alzoubi, 2018).

Dalam konteks bank syariah, jika bank ingin mempertahankan posisi likuiditasnya dengan meningkatkan cadangan kas, bank tidak dapat menggunakan seluruh dana yang dapat dipinjamkan karena sebagian akan dikembalikan dalam bentuk cadangan kas, sehingga akan mengurangi upaya untuk mencapai profitabilitas (Ikhsan et al., 2019). Sebaliknya, jika bank ingin meningkatkan profitabilitas, maka cadangan kas yang ada untuk likuiditas digunakan untuk bisnis bank, sehingga posisi likuiditas akan menurun (Ikhsan et al., 2019).

5.2 Dampak Cash Ratio terhadap Margin Bank Syariah

Cash ratio memiliki dampak signifikan terhadap margin bank syariah. Jika bank tidak memiliki kas yang cukup, maka cash ratio yang rendah akan mendorong bank untuk mencari dana darurat dengan biaya dana yang lebih tinggi. Situasi ini mendorong bank untuk meningkatkan margin pembiayaannya sehingga pendapatan marginnya juga akan meningkat ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020). Dengan demikian, cash ratio yang rendah dapat menjadi faktor yang mendorong peningkatan margin bank syariah.

Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu penarikan dana dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh deposan ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020). Dalam bank syariah, risiko gagal bayar, rasio modal, biaya implisit, dan biaya peluang cadangan bank memiliki korelasi positif dengan margin bank syariah, sementara volatilitas suku bunga dan risiko likuiditas memiliki korelasi negatif dengan margin bank syariah ("The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin," 2020).

5.3 Kelebihan Likuiditas dan Dampaknya

Kelebihan likuiditas (excess liquidity) merupakan fenomena yang umum terjadi pada bank syariah dan memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas. Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kelebihan likuiditas positif sementara bank konvensional memiliki kelebihan likuiditas negatif (Faisal et al., 2020). Profitabilitas bank syariah di Pakistan lebih rendah dibandingkan rekan konvensionalnya, dan kelebihan likuiditas pada bank syariah memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas bank syariah (Faisal et al., 2020).

Kelebihan likuiditas pada bank syariah sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan instrumen pasar uang dan modal yang sesuai syariah (Faisal et al., 2020). Permintaan terhadap sekuritas pemerintah yang sesuai syariah sangat tinggi, sementara pasokannya sangat terbatas dibandingkan sekuritas pemerintah yang tersedia untuk bank konvensional (Faisal et al., 2020). Kondisi ini menyebabkan bank syariah terpaksa memegang kas dalam jumlah besar yang tidak produktif, yang pada akhirnya menekan profitabilitas.

Penelitian di GCC juga menunjukkan bahwa terdapat segmentasi pasar antara bank syariah dan konvensional, yang menyebabkan kelebihan likuiditas dan ketidaksetaraan bagi bank syariah yang dapat memengaruhi pertumbuhan mereka (Basu et al., 2015). Manajemen likuiditas telah menjadi perhatian jangka panjang dalam industri keuangan Islam global karena kurangnya instrumen yang sesuai syariah yang dapat berfungsi sebagai aset likuid jangka pendek berkualitas tinggi (Basu et al., 2015).

6. Risiko Likuiditas dan Cash Ratio pada Perbankan Syariah

6.1 Jenis-jenis Risiko Likuiditas

Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang terkait dengan manajemen cash ratio dan likuiditas. Risiko kekurangan likuiditas (Liquidity Shortage Risk/LSR) merupakan risiko utama yang dihadapi bank syariah. Penelitian di Sudan menunjukkan bahwa deposito lancar terhadap total deposito, total pembiayaan terhadap total deposito, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah, sementara aset likuid terhadap total aset berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Mustafa, 2020).

Risiko kelebihan likuiditas juga merupakan tantangan bagi bank syariah. Bank syariah yang lebih besar lebih mungkin menghadapi risiko likuiditas baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan likuiditas (Abdo & Onour, 2020). Kelebihan likuiditas dapat mengindikasikan bahwa bank memiliki manajemen likuiditas yang buruk sehingga tidak optimal dalam mengelola portofolio aset dan liabilitas (Yustina et al., 2021).

Risiko mismatch maturitas (maturity mismatch risk) merupakan sumber risiko likuiditas yang fundamental bagi bank syariah. Risiko likuiditas merupakan hasil dari disparitas antara maturitas kedua sisi neraca bank (Sukmana & Suryaningtyas, 2016). Disparitas ini dapat mengakibatkan kelebihan kas yang dapat diinvestasikan atau kekurangan kas yang membutuhkan lebih banyak likuiditas (Sukmana & Suryaningtyas, 2016). Dalam konteks bank syariah, mismatch maturitas sering terjadi karena bank menggunakan deposito jangka pendek untuk membiayai proyek musharakah dan mudharabah jangka panjang (Hamza & Jedidia, 2014).

6.2 Faktor-faktor yang Memperburuk Risiko Likuiditas

Beberapa faktor spesifik memperburuk risiko likuiditas bank syariah dibandingkan bank konvensional. Pertama, keterbatasan instrumen likuiditas syariah. Bank syariah menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional karena ketersediaan sumber likuiditas yang relatif terbatas yang melekat dalam praktik perbankan syariah (Al-Shaikhli et al., 2024). Keterbatasan ini mencakup kurangnya instrumen pasar uang yang sesuai syariah, pasar uang Islam yang kecil dan belum berkembang, serta kurangnya fasilitas lender of last resort di beberapa negara (Farooq & Zaheer, 2015).

Kedua, larangan syariah terhadap penjualan utang. Larangan syariah terhadap penjualan utang menambah sumber illikuiditas bagi bank syariah dan lembaga keuangan (Al-Shaikhli et al., 2024). Hal ini membatasi kemampuan bank syariah untuk mengelola posisi likuiditasnya melalui mekanisme yang umum digunakan oleh bank konvensional.

Ketiga, ketergantungan pada deposito jangka pendek. Bank syariah sering menggunakan deposito jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang, yang menciptakan mismatch maturitas dan meningkatkan eksposur terhadap risiko likuiditas (Hamza & Jedidia, 2014). Masalah kritis dalam manajemen likuiditas di bank timbul karena orientasi bank terhadap pinjaman jangka pendek sebagai lawan dari pembiayaan jangka panjang (Kihanga, 2020).

Keempat, keterbatasan akses ke fasilitas bank sentral. Bank syariah tidak dapat mengakses fasilitas likuiditas berbasis bunga yang tersedia untuk bank konvensional karena pembatasan syariah (Lukonga, 2023). Hal ini menyebabkan bank syariah cenderung memegang lebih banyak kas dari yang diperlukan (Lukonga, 2023).

6.3 Dampak COVID-19 terhadap Cash Ratio Bank Syariah

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap posisi cash ratio bank syariah. Penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa posisi kas bank memburuk pada kuartal kedua tahun 2020, dengan bank syariah yang terdaftar memiliki kesehatan keuangan yang lebih buruk dibandingkan bank komersial yang terdaftar (Karim et al., 2021). Tidak ada bank yang memiliki cash ratio sebesar 1, dan sebagian besar bank memiliki cash ratio negatif pada kuartal kedua tahun 2020 (Karim et al., 2021).

Penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, bank-bank dipaksa untuk menyediakan lebih banyak saldo kas dan setara kas dibandingkan kondisi normal (Mardhiyaturrositaningsih, 2022). Meskipun demikian, BPRS di Jawa Tengah memiliki modal dan likuiditas yang sangat sehat selama pandemi, yang ditentukan oleh kualitas aset yang dimiliki bank (Mardhiyaturrositaningsih, 2022).

7. Manajemen Cash Ratio pada Perbankan Syariah

7.1 Strategi Manajemen Likuiditas

Manajemen cash ratio yang efektif pada bank syariah memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah pengelolaan aset dan liabilitas (Asset-Liability Management/ALM) yang bertujuan untuk menciptakan kompatibilitas, keseimbangan, dan harmonisasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas (Hawas, 2024). Manajemen likuiditas harus memperhatikan penciptaan kompatibilitas, keseimbangan, dan harmonisasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas serta peran cadangan dalam mengamankan likuiditas (Hawas, 2024).

Strategi lain yang penting adalah pencocokan maturitas (maturity matching) antara aset dan liabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalurkan dana jangka pendek untuk membiayai proyek jangka pendek, sementara dana jangka panjang dapat digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang (Rizkiah, 2018). Strategi ini memungkinkan bank syariah untuk mencocokkan waktu arus kas antara deposan dan peminjam mereka (Rizkiah, 2018).

Diversifikasi sumber pendanaan juga merupakan strategi penting dalam manajemen cash ratio. Bank syariah harus tidak sepenuhnya bergantung pada deposito lancar sebagai sumber pembiayaan, karena gagal bayar nasabah dapat menyebabkan risiko kekurangan likuiditas yang mengakibatkan penurunan profitabilitas (Mustafa, 2020). Diversifikasi aset keuangan dengan likuiditas tinggi melindungi bank dari risiko kekurangan likuiditas (Mustafa, 2020).

Peramalan arus kas (cash flow forecasting) merupakan alat yang efektif untuk membantu mengelola kas dan menentukan tingkat kas yang optimal (Karim et al., 2021). Manajemen likuiditas yang baik harus memperhatikan peramalan, perencanaan, dan pemantauan volume dan waktu arus kas, pengungkapan dini kemungkinan defisit dan surplus saldo kas, serta perencanaan untuk menginvestasikan surplus (Hawas, 2024).

7.2 Instrumen Likuiditas Syariah

Untuk mendukung manajemen cash ratio yang efektif, bank syariah memerlukan instrumen likuiditas yang sesuai syariah. Di Indonesia, Bank Indonesia menyediakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang disebut Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta instrumen lain seperti cadangan wajib dan moral suasion (Muwazir et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah SBIS lebih baik digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dibandingkan SBPUS (Muwazir et al., 2019).

Di Turki, otoritas keuangan telah melakukan upaya besar untuk memberikan bank syariah alat manajemen likuiditas yang lebih tepat. Penerbitan sukuk pemerintah telah mengisi kesenjangan aset likuid, meningkatkan profil likuiditas bank syariah, dan mengurangi risiko likuiditas secara keseluruhan, sementara fasilitas likuiditas bank sentral yang diperkenalkan telah mengurangi risiko likuiditas pendanaan (Can & Bocuoglu, 2021).

Dalam konteks global, sukuk merupakan instrumen penting untuk manajemen likuiditas bank syariah. Sukuk pemerintah dapat berfungsi sebagai aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan bank syariah untuk memenuhi persyaratan LCR (Rizkiah, 2018). Bahkan diusulkan agar bank sentral memegang sukuk tertentu atau instrumen lain sebagai bagian dari persyaratan cadangan wajib bank syariah, yang akan memungkinkan bank syariah untuk mendapatkan penghasilan dari manajemen cadangan kas yang menganggur (Rizkiah, 2018).

7.3 Peran Bank Sentral dalam Manajemen Cash Ratio Bank Syariah

Bank sentral memainkan peran krusial dalam pengaturan cash ratio bank syariah. Bank sentral, sebagai pengelola kebijakan moneter, bertindak sebagai pengontrol dalam sistem perbankan (YOUSIF, 2019). Namun, bank sentral sering kali tidak membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dalam penerapan instrumen kebijakan moneter, termasuk persyaratan cadangan kas (YOUSIF, 2019).

Beberapa rekomendasi telah diajukan untuk meningkatkan peran bank sentral dalam mendukung manajemen cash ratio bank syariah. Pertama, bank sentral harus menetapkan kebijakan spesifik yang memungkinkan penggunaan cadangan legal dengan cara yang memungkinkan bank syariah untuk memperluas kegiatan keuangan mereka (Hawas, 2024). Kedua, dalam kasus di mana bank sentral membayar bunga atas cadangan kas, rasio cadangan yang dipersyaratkan dari bank syariah dapat dikurangi dengan alasan bahwa mereka tidak menuntut bunga apa pun (Paksoy, 2015).

Ketiga, bank sentral harus memiliki seperangkat pedoman yang berbeda untuk inspeksi bank syariah serta regulasi untuk melindungi kepentingan investor syariah (Paksoy, 2015). Keempat, bank sentral harus secara aktif menggunakan instrumen keuangan Islam pemerintah dalam operasi moneter berbasis pasar untuk mengelola likuiditas di pasar uang Islam (Aassouli et al., 2018).

8. Regulasi Cash Ratio pada Perbankan Syariah

8.1 Kerangka Regulasi Internasional

Regulasi cash ratio dan manajemen likuiditas bank syariah di tingkat internasional diatur oleh beberapa lembaga standar. Islamic Financial Services Board (IFSB) telah memperkenalkan prinsip-prinsip inti untuk melengkapi pedoman Basel dan memfasilitasi bank sentral dalam melaksanakan fungsi pemantauan secara lebih efektif (Anwer et al., 2020). IFSB telah mengeluarkan pedoman untuk industri keuangan Islam terkait risiko kredit, investasi ekuitas, likuiditas pasar, tingkat pengembalian, dan risiko operasional untuk mengembangkan model manajemen risiko (Anwer et al., 2020).

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for International Settlements (BIS) secara berkala menerbitkan standar dan publikasi terkait manajemen likuiditas, termasuk A Framework for Measuring and Managing Liquidity (1992) dan standar Basel III (Harun, 2020). Standar-standar ini juga berlaku untuk bank syariah, meskipun dengan adaptasi yang diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik unik perbankan syariah.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga memainkan peran penting dalam pengaturan standar akuntansi dan keuangan untuk bank syariah, termasuk standar terkait manajemen likuiditas dan cash ratio (Greuning & Iqbal, 2007).

8.2 Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, regulasi cash ratio dan manajemen likuiditas bank syariah diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia menetapkan persyaratan cadangan wajib (statutory reserve requirements) yang harus dipenuhi oleh bank syariah (Tugiantoro & Suyanto, 2014). Pada April 2018, BI merilis regulasi baru tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk Perbankan Konvensional dan Syariah, yang mengatur rasio pembiayaan terhadap pendanaan perbankan dan hubungannya dengan persyaratan cadangan wajib (Harun, 2020).

OJK menggunakan Cash Ratio (CR) sebagai salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan aset likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya (Mardhiyaturrositaningsih, 2022). Regulasi OJK juga menetapkan parameter tingkat kesehatan bank yang mencakup aspek likuiditas, termasuk cash ratio (Yustina et al., 2021).

8.3 Tantangan Regulasi

Penerapan regulasi cash ratio pada bank syariah menghadapi berbagai tantangan. Pertama, ketidaksesuaian standar regulasi dengan karakteristik unik bank syariah. Persyaratan Basel saat ini dan standar IFSB merupakan disinsentif bagi bank syariah untuk menyediakan investasi berbasis bagi risiko atau kemitraan kepada nasabah dan deposan mereka (Dolgun et al., 2020). Kerangka hukum dan regulasi yang efektif serta pengawasan yang memadai perlu mempertimbangkan perbedaan antara profil risiko bank syariah tipikal dan bank konvensional (Dolgun et al., 2020).

Kedua, kurangnya standar universal untuk manajemen likuiditas bank syariah. Tantangan utama bagi pertumbuhan dan ekspansi keuangan Islam adalah kurangnya standar regulasi dan pengawasan yang secara khusus sesuai untuk keuangan Islam (Dolgun et al., 2019). Saat ini, IFSB adalah penentu standar yang standarnya mencakup banyak isu terkait keuangan Islam, namun sebagian besar standar ini serupa dengan sistem konvensional (Dolgun et al., 2019).

Ketiga, segmentasi pasar antara bank syariah dan konvensional. Di beberapa yurisdiksi, bank syariah tidak berpartisipasi dalam operasi moneter konvensional dan pasar antarbank, menciptakan segmentasi antara pasar uang syariah dan konvensional (Lukonga, 2023). Segmentasi ini mempersulit manajemen cash ratio bank syariah karena keterbatasan akses ke sumber likuiditas.

9. Perbandingan Cash Ratio Bank Syariah dan Bank Konvensional

9.1 Perbedaan Tingkat Cash Ratio

Penelitian empiris menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat cash ratio antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian di Mesir menemukan bahwa bank konvensional berkinerja lebih baik dalam hal manajemen risiko likuiditas dibandingkan bank syariah (Megeid, 2017). Perbedaan signifikan dalam manajemen risiko likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional dapat dikaitkan dengan ketersediaan kas yang lebih banyak pada bank konvensional dibandingkan bank syariah (Megeid, 2017).

Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kelebihan likuiditas yang lebih besar dibandingkan bank konvensional (Faisal et al., 2020). Rata-rata kelebihan likuiditas bank syariah lebih besar dari bank konvensional, yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki lebih banyak likuiditas dari bank konvensional (Faisal et al., 2020). Hal ini paradoks karena meskipun bank syariah memegang lebih banyak kas, mereka menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi karena keterbatasan instrumen likuiditas syariah.

Penelitian di GCC menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memegang lebih banyak kas dari yang seharusnya (Dolgun et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang memaksa bank syariah untuk memegang kas dalam jumlah besar sebagai cadangan likuiditas (Dolgun et al., 2020).

9.2 Perbedaan Determinan Cash Ratio

Determinan cash ratio juga berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa untuk perusahaan yang patuh syariah, determinan yang relevan dari kepemilikan kas adalah leverage, profitabilitas, pengeluaran modal, modal kerja bersih, dan arus kas operasi (Alnori et al., 2021). Untuk perusahaan non-syariah, satu-satunya determinan yang relevan dari kepemilikan kas adalah leverage, modal kerja bersih, dan arus kas operasi (Alnori et al., 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan kepemilikan kas perusahaan yang patuh syariah paling baik dijelaskan menggunakan teori pecking order, yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang patuh syariah menggunakan aset likuid sebagai opsi pembiayaan pertama mereka, karena regulasi syariah (Alnori et al., 2021). Hal ini berbeda dengan perusahaan konvensional yang memiliki lebih banyak opsi pembiayaan eksternal.

9.3 Resiliensi Bank Syariah dalam Krisis Likuiditas

Meskipun bank syariah menghadapi tantangan dalam manajemen cash ratio, penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki resiliensi yang lebih baik dalam menghadapi krisis keuangan. Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa selama kepanikan keuangan, bank syariah mengalami penurunan deposito yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional (Farooq & Zaheer, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa nasabah bank syariah cenderung lebih loyal dan tidak melakukan penarikan dana secara masif selama krisis.

Penelitian juga menunjukkan bahwa bank syariah kurang terekspos terhadap risiko kredit dibandingkan bank konvensional (Abdeljawad et al., 2024). Keyakinan dan nilai-nilai Islam berfungsi sebagai mekanisme tunggal untuk mitigasi risiko dalam sistem Islam, yang mengarah pada kualitas kredit yang lebih baik yang ditandai dengan tingkat pinjaman bermasalah yang rendah (Abdeljawad et al., 2024).

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa bank syariah memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan bank konvensional pada batas likuiditas, meskipun mereka memiliki posisi yang lebih tangguh dalam hal z-score (Khan et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah mungkin menghadapi tantangan likuiditas jangka pendek, mereka memiliki stabilitas jangka panjang yang lebih baik.

10. Implikasi Cash Ratio terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

10.1 Dampak terhadap Return on Assets (ROA)

Cash ratio memiliki dampak signifikan terhadap Return on Assets (ROA) bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kas terhadap aset tidak memiliki efek pada profitabilitas bank syariah maupun konvensional, karena kas tidak menghasilkan pendapatan apa pun, dan karena kas dipegang sebagai persyaratan cadangan, diharapkan tidak memiliki efek pada profitabilitas (Alzoubi, 2018). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan kas yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan yang patuh syariah (Alnori & Bugshan, 2022).

Penelitian di Sudan menunjukkan bahwa aset likuid terhadap total aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Mustafa, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan tingkat aset likuid yang memadai, termasuk kas, dapat mendukung kinerja keuangan bank syariah dengan memungkinkan bank untuk memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan.

10.2 Dampak terhadap Stabilitas Bank

Cash ratio yang memadai berkontribusi pada stabilitas bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa cadangan modal yang lebih tinggi menciptakan penyangga likuiditas untuk mengelola risiko keuangan (Bhowmik et al., 2024). Bank dengan cadangan kas yang memadai memiliki likuiditas yang diperlukan untuk membayar pembelian segera dan berinvestasi dalam investasi potensial, sementara bank dengan cadangan kas yang tidak mencukupi harus meminjam untuk tetap bertahan (Wawire & Njogo, 2021).

Penelitian juga menunjukkan bahwa hasil negatif antara risiko likuiditas dan cash ratio serta sekuritas yang dipegang oleh bank menunjukkan bahwa saldo kas dapat digunakan untuk memenuhi permintaan likuiditas dari nasabah (Abdo & Onour, 2020). Selain itu, bank dapat menjual sekuritas untuk memenuhi kekurangan likuiditas apa pun (Abdo & Onour, 2020).

10.3 Dampak terhadap Distribusi Bagi Hasil

Cash ratio juga memiliki dampak terhadap distribusi bagi hasil kepada nasabah bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari operasi, tingkat bank sentral, dan tingkat deposito berjangka tiga bulan di bank konvensional secara signifikan memengaruhi distribusi bagi hasil (Tugiantoro & Suyanto, 2014). Manajemen cash ratio yang efektif memungkinkan bank syariah untuk mengoptimalkan pendapatan dari aset produktif, yang pada akhirnya meningkatkan distribusi bagi hasil kepada nasabah.

11. Tantangan dan Prospek Cash Ratio pada Perbankan Syariah

11.1 Tantangan Utama

Perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan utama dalam manajemen cash ratio. Pertama, keterbatasan instrumen likuiditas syariah. Isu umum yang terkait dengan instrumen likuiditas syariah mencakup isu syariah, ketidakaktifan pasar sekunder, isu utama pada penerbitan sukuk jangka pendek, dan kesulitan transaksi lintas batas (Rizkiah, 2018). Keterbatasan ini memaksa bank syariah untuk memegang kas dalam jumlah besar yang tidak produktif.

Kedua, ketidaksesuaian regulasi. Persyaratan regulasi yang ada tidak selalu sesuai dengan karakteristik unik bank syariah, yang dapat menciptakan beban regulasi yang tidak proporsional (Dolgun et al., 2020). Kerangka regulasi yang efektif dan pengawasan yang memadai perlu mempertimbangkan perbedaan antara profil risiko bank syariah tipikal dan bank konvensional (Dolgun et al., 2020).

Ketiga, kurangnya pasar uang syariah yang berkembang. Pasar uang syariah yang belum berkembang membatasi kemampuan bank syariah untuk mengelola cash ratio secara efisien (Basu et al., 2015). Tanpa pasar uang syariah yang aktif dan likuid, bank syariah tidak dapat dengan mudah mengonversi aset menjadi kas atau sebaliknya sesuai kebutuhan.

Keempat, risiko reputasi dan kepatuhan syariah. Manajemen risiko ini sangat penting bagi bank syariah karena jika bank syariah gagal mematuhi standar syariah, hal itu akan berdampak pada reputasi dan keberlanjutannya (Puneri et al., 2019). Kegagalan dalam menjaga cash ratio yang memadai dapat memaksa bank untuk mencari sumber dana yang tidak sesuai syariah, yang dapat merusak reputasi bank.

11.2 Prospek dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan manajemen cash ratio pada perbankan syariah, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pengembangan instrumen likuiditas syariah. Diperlukan manajemen yang lebih baik atas posisi likuiditas dan infrastruktur likuiditas yang lebih kuat untuk manajemen likuiditas yang lebih baik dalam industri perbankan syariah (Rizkiah, 2018). Pengembangan sukuk pemerintah jangka pendek dan instrumen pasar uang syariah lainnya dapat membantu bank syariah mengelola cash ratio secara lebih efisien.

Kedua, penerapan ambang batas maksimum rasio likuiditas. Penerapan batas atas pada rasio likuiditas akan memaksakan disiplin pada bank syariah untuk mengelola aset mereka secara tepat serta mendorong intermediasi keuangan mereka ke sektor riil (Dolgun et al., 2020). Hal ini dapat membantu mengatasi masalah kelebihan likuiditas yang umum terjadi pada bank syariah.

Ketiga, penguatan kerja sama internasional. Untuk mencapai industri keuangan Islam global yang lebih stabil dan kuat, diperlukan penguatan kerja sama global antarnegara Muslim (Rizkiah, 2018). Kerja sama ini dapat mencakup pengembangan standar manajemen likuiditas syariah yang lebih komprehensif dan harmonisasi regulasi antarnegara.

Keempat, pengembangan pasar uang syariah. Tiga area yang saling terkait harus ditingkatkan lebih lanjut: memperkaya keragaman sekuritas pemerintah, menyediakan fasilitas likuiditas bank sentral di bawah berbagai kontrak syariah yang tersedia, dan membangun pasar uang syariah yang terorganisir yang akan memfasilitasi aliran dana antarberbagai lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Can & Bocuoglu, 2021).

Kelima, adaptasi regulasi yang lebih tepat. Bank syariah harus mengadopsi rasio cadangan legal, rasio likuiditas legal, dan rasio cadangan kas sebagai ukuran untuk mengatasi kekurangan likuiditas (Hawas, 2024). Bank sentral harus menetapkan kebijakan spesifik yang memungkinkan penggunaan cadangan legal dengan cara yang memungkinkan bank syariah untuk memperluas kegiatan keuangan mereka (Hawas, 2024).

12. Kesimpulan

Cash ratio merupakan indikator keuangan yang sangat penting dalam perbankan syariah, mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang tersedia. Pengelolaan cash ratio pada bank syariah memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional, mengingat adanya batasan-batasan syariah yang mengatur operasional bank dan keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai syariah (Alnori & Bugshan, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memegang lebih banyak kas dibandingkan bank konvensional, sebagian karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah dan pembatasan syariah terhadap instrumen keuangan berbasis bunga (Dolgun et al., 2020). Meskipun kepemilikan kas yang lebih tinggi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko likuiditas, hal ini juga dapat menekan profitabilitas bank syariah karena kas tidak menghasilkan pendapatan (Alzoubi, 2018).

Manajemen cash ratio yang efektif pada bank syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pengelolaan aset dan liabilitas yang terintegrasi, pengembangan instrumen likuiditas syariah, penguatan regulasi yang sesuai dengan karakteristik unik bank syariah, dan pengembangan pasar uang syariah yang aktif dan likuid (Can & Bocuoglu, 2021; Rizkiah, 2018). Dengan pendekatan yang tepat, bank syariah dapat mengoptimalkan cash ratio mereka untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan tujuan profitabilitas, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka (Hawas, 2024).

Ke depan, pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif, di mana semua risiko dikelola dengan lebih baik dan sumber daya dialokasikan secara lebih efisien, akan menjadi kunci keberhasilan manajemen cash ratio pada perbankan syariah (Can & Bocuoglu, 2021). Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara bank syariah, regulator, bank sentral, dan lembaga standar internasional untuk menciptakan kerangka regulasi dan infrastruktur pasar yang mendukung manajemen likuiditas yang efektif dan efisien bagi bank syariah.