00392 - Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

 Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen vital dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia, mencakup hingga 80–90% dari total dana operasional bank. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek DPK pada perbankan syariah, meliputi definisi dan landasan hukum, produk-produk DPK (giro, tabungan, dan deposito), faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan DPK baik internal maupun eksternal, peran DPK dalam kinerja perbankan syariah, serta perkembangan DPK dalam berbagai kondisi ekonomi termasuk masa pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPK berperan strategis terhadap pembiayaan, profitabilitas, likuiditas, dan total aset perbankan syariah. Meskipun terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian, secara umum DPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Perkembangan DPK menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan sebesar 12,93% (yoy) pada akhir tahun 2022 pascapandemi. Optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan DPK memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan inovasi produk, peningkatan layanan, perluasan jaringan, serta dukungan kebijakan regulator.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Perbankan Syariah, Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pembiayaan, Profitabilitas

Abstract

Third-Party Funds (DPK) constitute a vital component in Indonesia's Islamic banking ecosystem, accounting for up to 80–90% of total bank operational funds. This article comprehensively examines various aspects of DPK in Islamic banking, including its definition and legal basis, DPK products (demand deposits, savings, and time deposits), internal and external factors influencing DPK collection, the role of DPK in Islamic banking performance, and DPK developments under various economic conditions including the Covid-19 pandemic. This study employs a systematic literature review method across various published research. The findings indicate that DPK plays a strategic role in Islamic banking financing, profitability, liquidity, and total assets. Despite inconsistencies in research findings, DPK generally exerts a positive influence on Islamic banking performance. DPK development shows a positive trend, with growth of 12.93% (yoy) at the end of 2022 in the post-pandemic period. Optimizing DPK collection and management requires a comprehensive strategy involving product innovation, service improvement, network expansion, and regulatory policy support.

Keywords: Third-Party Funds (DPK), Islamic Banking, Wadiah Demand Deposit, Mudharabah Savings, Mudharabah Time Deposit, Financing, Profitability

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang terus mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menjalankan fungsi utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan (Hasan et al., 2021). Dalam konteks ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendanaan utama bagi kelangsungan operasional perbankan syariah di Indonesia (Fitri, 2016).

Dana Pihak Ketiga (DPK) secara sederhana dapat dipahami sebagai dana yang berasal dari masyarakat luas, baik perorangan maupun badan usaha, yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Putra & Wardana, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan pada bank didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Rahman & Setiawansi, 2021). Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan bahwa "dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada nasabah dalam bentuk rupiah dan valuta asing" (Putra & Wardana, 2022).

Pentingnya DPK bagi perbankan syariah tidak dapat dilebih-lebihkan. Dana yang dimiliki bank dapat mencapai 80% hingga 90% dari total dana yang digunakan oleh bank sebagai dana kredit atau pembiayaan (Wulandari, 2024). Hal ini menegaskan bahwa DPK merupakan tulang punggung operasional perbankan syariah, sekaligus menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut (Suhartono et al., 2022). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, semakin kuat pula fungsi bank sebagai saluran pendanaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (Dewi & Shara, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan DPK pada perbankan syariah di Indonesia, meliputi definisi dan landasan hukum, produk-produk DPK, faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan DPK, peran DPK dalam kinerja perbankan syariah, serta perkembangan DPK dalam berbagai kondisi ekonomi termasuk masa pandemi Covid-19.

2. Definisi, Landasan Hukum, dan Konsep Dasar DPK

2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (Pransiska & Ilmiah, 2022). Secara lebih spesifik, DPK dalam konteks perbankan syariah adalah dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah pihak ketiga bukan bank kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hasan et al., 2021).

Menurut Ismail, dana pihak ketiga ini biasanya lebih dikenal luas sebagai dana masyarakat, yang artinya adalah dana yang berasal dari masyarakat yang berhasil dihimpun bank dalam arti luas; istilah masyarakat tersebut meliputi individu maupun badan usaha (Sugiharti et al., 2021). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau nasabah yang terdiri dari tabungan, giro, simpanan yang berjangka, sertifikat deposito serta kewajiban segera lainnya (Sugiharti et al., 2021). Dalam terminologi syariah, simpanan atau DPK dikenal dengan al-wadiah yang diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja atas kehendak penyimpan (nasabah) (Suryani & Ika, 2019).

2.2 Landasan Hukum DPK Perbankan Syariah

Landasan hukum DPK pada perbankan syariah bersumber dari beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang disimpan oleh nasabah pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad wadi'ah atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang setara dengan itu (Agustina et al., 2023). Sumber dana dari masyarakat ini disebut dengan simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab I Ayat 20 didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Saifuddin & Budhijana, 2019).

Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 juga mengatur bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito (Somantri & Sukmana, 2020). Peraturan Bank Indonesia 17/11/PBI/2015 mendefinisikan Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing (Saputro & Wildaniyati, 2021).

2.3 Fungsi dan Peran Strategis DPK

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah bergantung pada keberadaan DPK bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah (Hasan et al., 2021). Fungsi intermediasi ini terus didorong agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Hasan et al., 2021). DPK memiliki peran yang sangat strategis dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah yang meliputi aspek kepastian manajemen untuk memberikan pembiayaan/kredit, dan memengaruhi kinerja usaha terutama pada upaya menciptakan laba operasional yang sangat menentukan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah (Izzaturrahman, 2022).

Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan jumlah penyaluran dana yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia (Adenan et al., 2021). Semakin besar dana pihak ketiga yang dapat diperoleh suatu bank, maka kesempatan untuk mengelola hingga menghasilkan keuntungan semakin besar (Wicaksono et al., 2022). Hal tersebut dapat terwujud dengan pendistribusian kembali dana pihak ketiga kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan syariah; dengan kata lain, sumber dana dapat tersalurkan dengan baik (Wicaksono et al., 2022).

3. Produk-Produk Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

3.1 Giro (Demand Deposit)

Giro merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah (Eliza et al., 2023). Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (Jannah & Achmad, 2023). Dalam perbankan syariah, giro dioperasikan berdasarkan akad wadiah, di mana bank bertindak sebagai penerima titipan dana dari nasabah (Setiawan, 2018). Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah (Fitri, 2016).

Giro wadiah merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Komposisi giro dalam total DPK perbankan syariah umumnya lebih kecil dibandingkan tabungan dan deposito (Mokhtar & Syamsu, 2020). Berdasarkan data dari Bank Syariah Mandiri, jumlah dana pihak ketiga yang terkecil dari semua produk dana pihak ketiga yaitu pada produk giro non-profit sharing sebesar 0,06 atau Rp60.798.000.000,00 pada bulan Februari 2017 (Mokhtar & Syamsu, 2020).

3.2 Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit (Setiawan, 2018). Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik hanya dengan persyaratan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat diperoleh kembali dengan cek, bilyet giro, atau produk penghimpunan dana pihak ketiga lainnya (Jannah & Achmad, 2023).

Dalam perbankan syariah, tabungan dapat dioperasikan dengan dua akad utama, yaitu wadiah dan mudharabah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sementara tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, di mana bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) (Setiawan, 2018).

Tabungan memiliki peran penting dalam menghimpun DPK, terutama pada masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, nasabah cenderung menghindari risiko investasi dengan mengurangi deposito dalam bentuk dana investasi dan lebih memilih wadiah sebagai produk yang aman (Hasan et al., 2021). Hal ini menyebabkan DPK dalam bentuk tabungan wadiah mengalami pertumbuhan positif yang signifikan selama pandemi Covid-19 (Hasan et al., 2021).

3.3 Deposito (Time Deposit)

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Eliza et al., 2023). Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito (Eliza et al., 2023).

Deposito mudharabah merupakan produk yang paling dominan dalam komposisi DPK perbankan syariah. Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS didominasi deposito, kemudian tabungan dan diikuti giro (Johan & Muslikhati, 2018). Pada tahun 2017, proporsi terbesar dalam penghimpunan dana pihak ketiga berasal dari produk perbankan syariah yakni deposito mudharabah pada bank syariah sebesar Rp196.266 miliar dari total DPK yang berjumlah Rp334.719 miliar, yang berarti deposito mudharabah mengambil 58,63% proporsi dari total dana pihak ketiga (Febriani, 2019).

Deposito mudharabah menjadi produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk lainnya karena dianggap lebih menguntungkan nasabah (Febriani, 2019). Dalam deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan pihak bank sebagai pihak pengelola dana (Kirana, 2022). Sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan usaha selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan mengembangkannya, termasuk skema mudharabah dengan pihak lain (Kirana, 2022).

Konsekuensi dari besarnya deposito dalam komposisi DPK adalah bank syariah mengeluarkan biaya dana yang besar dibandingkan tabungan dan giro (Mokhtar & Syamsu, 2020). Komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah masih berbiaya tinggi (high cost) karena semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki berada di produk deposito, semakin besar beban biaya yang harus dikeluarkan (Wulandari, 2024). Oleh karena itu, salah satu strategi yang perlu dilakukan bank syariah adalah meningkatkan market share dana murah, yaitu tabungan dan giro (Mokhtar & Syamsu, 2020).

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan DPK

4.1 Faktor Internal Bank

4.1.1 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor internal yang paling berpengaruh terhadap penghimpunan DPK perbankan syariah. Bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dana masuk dari masyarakat yang dititipkan atau diinvestasikan pada bank umum syariah tersebut (Sugiharti et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga, yang mengindikasikan bahwa semakin besar bagi hasil yang diberikan bank umum syariah kepada masyarakat, semakin besar pula dana yang masuk (Sugiharti et al., 2021).

Namun demikian, terdapat nuansa dalam temuan penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap DPK. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK, dengan asumsi bahwa nasabah menyimpan dananya di bank syariah karena alasan agama dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, bukan semata-mata karena motif keuntungan (Sugiharti et al., 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (Kusumaningrum et al., 2021).

Dalam konteks deposito mudharabah, tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah (Juniarty et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam menyimpan dananya di bank masih dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan, sehingga semakin besarnya tingkat bagi hasil, semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah (Febriani, 2019).

4.1.2 Profitabilitas (ROA)

Return on Assets (ROA) sebagai indikator profitabilitas bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Rahman & Setiawansi, 2021). Tinggi rendahnya tingkat ROA suatu bank sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat (nasabah). Dari tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap suatu bank, akan dapat meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang nantinya akan dapat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan operasional (Wulandari, 2024).

Penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan adanya catatan pertumbuhan positif melalui pertambahan dana pihak ketiga seiring dengan produk perbankan syariah yang semakin dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan meningkatnya layanan akses dan infrastruktur secara digital (Sitanggang & Wahyuni, 2024). Sukuk ritel juga terbukti memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghimpunan DPK, yang berarti penerbitan sukuk ritel menyebabkan penurunan nilai DPK pada bank syariah (Syakur, 2020).

4.1.3 Biaya Promosi

Biaya promosi merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi penghimpunan DPK. Semakin tinggi biaya promosi yang dialokasikan oleh bank syariah, maka akan semakin meningkat pula dana pihak ketiga (Suhartono et al., 2022). Penelitian pada Bank BRI Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh biaya promosi terhadap dana pihak ketiga adalah sebesar 0,038% (Suhartono et al., 2022). Hal ini memberikan implikasi bahwa promosi merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan DPK, karena dengan promosi masyarakat menjadi tertarik untuk menyimpan dananya di bank tersebut (Suhartono et al., 2022).

4.1.4 Jaringan Kantor

Jumlah kantor atau jaringan kantor bank syariah juga memiliki pengaruh terhadap penghimpunan DPK. Secara umum, jaringan kantor perbankan syariah mencakup jumlah kantor, gerai, maupun perwakilan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia (Setiawan, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia (Dewi & Shara, 2021).

Namun, terdapat perbedaan temuan dalam penelitian lain yang menjelaskan bahwa jumlah kantor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghimpunan DPK (Dewi & Shara, 2021). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh jaringan kantor terhadap DPK tidak bersifat mutlak dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas layanan dan strategi pemasaran.

4.1.5 Faktor Internal Lainnya

Faktor-faktor internal lain yang memengaruhi pertumbuhan DPK perbankan syariah meliputi Operating Expenses to Operating Revenue (BOPO), biaya pelatihan, biaya promosi, Financing to Deposit Ratio (FDR), jumlah jaringan kantor, dan Non-Performing Financing (NPF) (Setiawan, 2018). Penelitian menggunakan Structural Equation Models (SEM) menemukan bahwa variabel internal faktor berpengaruh pada Dana Pihak Ketiga, dengan variabel-variabel tersebut menjelaskan DPK sebesar 15,6% (Setiawan, 2018).

4.2 Faktor Eksternal (Makroekonomi)

4.2.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan penghimpunan DPK perbankan syariah (Rahman & Setiawansi, 2021). Inflasi memberikan dua tekanan bagi perbankan syariah: pertama, dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), di mana kenaikan tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik daripada return dari perbankan syariah (Somantri & Sukmana, 2020); kedua, dari sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung dan deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional (Eliza et al., 2023).

Ketika tingkat inflasi cenderung naik, masyarakat akan lebih tertarik menabung di bank konvensional yang menawarkan suku bunga yang tinggi, sehingga akan mengakibatkan jumlah dana pihak ketiga bank syariah menjadi berkurang (Eliza et al., 2023). Hal ini dikarenakan sebagian atau seluruh pendapatan masyarakat yang semula dialokasikan sebagai tabungan akan digunakan untuk keperluan konsumsi, sehingga otomatis bank akan kesulitan memperoleh dana pihak ketiga (Dewi & Shara, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014–2019 (Kristina & Esya, 2023). Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK (Sugiharti et al., 2021), yang menunjukkan adanya inkonsistensi temuan dalam literatur.

4.2.2 Suku Bunga (BI Rate)

Suku bunga atau BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Rahman & Setiawansi, 2021). Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan menurunkan dana pihak ketiga di bank syariah; hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga yang tinggi akan memberikan keuntungan yang tinggi pula kepada nasabah bank konvensional dan hal ini berakibat pada tingkat bagi hasil yang rendah di bank syariah (Rahman & Setiawansi, 2021).

Penelitian lain menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (Kusumaningrum et al., 2021), sementara penelitian lainnya menemukan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Kristina & Esya, 2023). Perbedaan temuan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara suku bunga dan DPK perbankan syariah.

4.2.3 Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau kurs merupakan faktor eksternal yang juga memengaruhi penghimpunan DPK perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK (Rahman & Setiawansi, 2021). Hal ini berimplikasi bahwa apabila nilai tukar menguat atau apresiasi maka dana perbankan syariah dapat meningkat karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank syariah ketimbang membelanjakannya (Kristina & Esya, 2023).

Penelitian pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar menunjukkan bahwa variabel kurs dolar AS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Wahyuni et al., 2021). Ketika dolar naik mengakibatkan dana pihak ketiga juga naik sehingga membuat masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank syariah dibandingkan untuk membelanjakannya (Rahman & Setiawansi, 2021).

4.2.4 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap DPK perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh terhadap dana pihak ketiga (Sugiharti et al., 2021). Ketika kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah (Rahman & Setiawansi, 2021).

Beberapa penelitian memperlihatkan hasil bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh positif terhadap DPK (Kusumaningrum et al., 2021). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa GDP per kapita berpengaruh negatif terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah (Kusumaningrum et al., 2021), yang menunjukkan adanya perbedaan temuan dalam literatur mengenai hubungan PDB dengan DPK.

4.2.5 Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar juga merupakan faktor yang memengaruhi DPK perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga (F. Setiawan, 2022). Perubahan aset perbankan banyak faktor yang memengaruhinya, di antaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), di mana Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan nasabah pada lembaga keuangan yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito (F. Setiawan, 2022).

5. Peran DPK dalam Kinerja Perbankan Syariah

5.1 DPK dan Pembiayaan

Salah satu peran terpenting DPK adalah sebagai sumber utama pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Dana pihak ketiga diperoleh dari pendanaan masyarakat secara personal maupun institusional melalui produk perbankan berbasis syariah, yang berupa simpanan tabungan, simpanan giro, serta simpanan deposito. Semakin besar dana pihak ketiga yang dapat diperoleh suatu bank, maka kesempatan untuk mengelola hingga menghasilkan keuntungan semakin besar (Wicaksono et al., 2022).

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah (Primadhita et al., 2021). Semakin meningkat aliran dana pihak ketiga yang masuk ke dalam kas bank syariah akan semakin meningkatkan kegiatan pembiayaan bank (Masudah, 2017). Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, jumlah giro, dan deposito tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan akan semakin meningkat (Masudah, 2017).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah (Kurniawan & Nurhidayah, 2021). Semakin besar sumber dana yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat (Kurniawan & Nurhidayah, 2021). Demikian pula untuk pembiayaan musyarakah, dana pihak ketiga memengaruhi pembiayaan musyarakah secara positif (Anggreni & Novianty, 2021).

Untuk pembiayaan murabahah, DPK juga memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara NPF berpengaruh negatif (Primadhita et al., 2021). Semakin rendah risiko bank, semakin tinggi pengumpulan dana nasabah, dan semakin besar rasio penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia (Primadhita et al., 2021).

Namun, terdapat beberapa temuan yang berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah (Anisa & Tripuspitorini, 2019), yang berarti ketika simpanan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah di Indonesia naik maka pembiayaan murabahah yang disalurkan menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh preferensi bank untuk menyalurkan dana ke instrumen yang lebih aman atau menguntungkan selain murabahah.

5.2 DPK dan Profitabilitas

Hubungan antara DPK dan profitabilitas perbankan syariah merupakan salah satu topik yang paling banyak diteliti. Secara teoritis, semakin terkumpulnya dana pihak ketiga yang terhimpun, maka semakin kuat peran bank sebagai pengalokasi dana untuk keuntungan yang tinggi (Sari & Bawono, 2023). Apabila DPK sebuah bank semakin meningkat dan perolehan dana pihak ketiga maka dapat memaksimalkan tingkat profitabilitas dengan asumsi penyaluran pembiayaan kredit bank tersebut lancar (Sari & Bawono, 2023).

Penelitian pada Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba BNI Syariah sebesar 25,50% (Kareem et al., 2022). Variabel dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan akan meningkatkan laba bank BNI Syariah (Kareem et al., 2022). Penelitian lain pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (Sitanggang & Wahyuni, 2024).

Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan kemampuan manajemen bank syariah untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, dan meningkatnya pembiayaan akan menambah kemampuan bank dalam menghasilkan Return on Assets (ROA) (Jyana & Affandi, 2019). Hal ini berarti semakin besar dana pihak ketiga suatu bank akan meningkatkan nilai Return on Asset bank tersebut sehingga membuat kinerja keuangan membaik (Muliyanti et al., 2023).

Namun demikian, terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian mengenai hubungan DPK dan profitabilitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas (Wicaksono et al., 2022). Penelitian lain menemukan bahwa DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah (Sari & Bawono, 2023). Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPK dan profitabilitas bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti efisiensi pengelolaan dana, kualitas pembiayaan, dan kondisi makroekonomi.

5.3 DPK dan Likuiditas

DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah yang diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR). Secara teori, semakin besar DPK membuat rasio FDR menurun, karena likuiditas bank syariah meningkat setelah bertambahnya DPK (Utami & Muslikhati, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) (Utami & Muslikhati, 2019).

Penelitian lain menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) (Utami & Muslikhati, 2019). Sementara secara parsial, DPK dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas (Utami & Muslikhati, 2019).

Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, maka ekspansi kredit akan semakin besar, sehingga tingkat likuiditas mengalami peningkatan (Adawiyah & Azifah, 2020). DPK juga dapat digunakan oleh bank untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi keuangannya (Agustin et al., 2024). Strategi pengelolaan DPK yang baik sangat penting untuk menjaga likuiditas bank syariah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu (Agustin et al., 2024).

5.4 DPK dan Total Aset

DPK memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap total aset perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia (Ariani et al., 2022). Semakin besar dana pihak ketiga maka semakin besar pula aset perbankan, sehingga posisi dana pihak ketiga menjadi penting dalam perkembangan aset perbankan (Sugiharti et al., 2021).

Laju pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang pertumbuhan DPK, sehingga kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya (Hidayati et al., 2017). Apabila DPK mengalami peningkatan maka market share perbankan syariah di Indonesia turut meningkat (Adenan et al., 2021). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya DPK tidak hanya bagi kinerja individual bank, tetapi juga bagi perkembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

5.5 DPK dan Pertumbuhan Ekonomi

Peran DPK tidak hanya terbatas pada kinerja internal bank syariah, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia (Hasyim, 2016). Dana yang dihimpun dari pihak ketiga kemudian disalurkan pada penerima pembiayaan di berbagai sektor ekonomi (Hasyim, 2016).

Kontribusi dana pihak ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sambas adalah sebesar 0,64% (Deti et al., 2017). Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan konvensional, yaitu sebesar 27,02% (Deti et al., 2017), hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika penghimpunan DPK dapat dioptimalkan.

6. Perkembangan DPK Perbankan Syariah di Indonesia

6.1 Tren Pertumbuhan DPK

Dari tahun ke tahun, DPK perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2006 dengan DPK sebesar Rp20.672 miliar, lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu total DPK yang berhasil dibukukan sebesar Rp76.036 miliar dengan kenaikan sebesar Rp39.378 miliar dari tahun 2010 (S. Setiawan, 2018). Kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah bank syariah di Indonesia (S. Setiawan, 2018).

Namun pada tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi lagi kenaikan yang signifikan; justru sebaliknya, mendekati tahun 2015 peningkatan jumlah DPK semakin melemah (S. Setiawan, 2018). Pertumbuhan DPK perbankan syariah pada tahun 2015 mencapai 6,35%, kemudian meningkat menjadi 20,84% pada tahun 2016, 19,83% pada tahun 2017, dan 11,14% pada tahun 2018 (Dewi & Shara, 2021).

Perkembangan dana pihak ketiga bank umum syariah dari Juli 2015 sampai dengan Juli 2019 terus mengalami peningkatan, dimulai dari Juli 2015 dengan total dana pihak ketiga sebesar Rp165.378 miliar (Rahman & Setiawansi, 2021). Pada tahun 2017, jumlah dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia sebesar Rp334.888 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp371.828 miliar (Putra & Wardana, 2022).

Pada akhir tahun 2022, perbankan syariah mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12,93% (yoy) (Izzaturrahman, 2022). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap perbankan syariah terus meningkat dan perbankan syariah mampu bertahan dari krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022).

6.2 Komposisi DPK Perbankan Syariah

Komposisi DPK perbankan syariah didominasi oleh deposito, diikuti tabungan dan giro (Johan & Muslikhati, 2018). Tingginya proporsi deposito dalam komposisi DPK memiliki implikasi biaya yang signifikan bagi bank syariah. Salah satu kelemahan dari bank syariah di Indonesia saat ini adalah tingginya marjin pembiayaan yang ditawarkan, yang diakibatkan oleh tingginya biaya dana (cost of funds) dari bank syariah, karena dana pihak ketiga didominasi sekitar 60% oleh deposito (Masudah, 2017).

Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan beberapa langkah strategis guna pengembangan industrinya, salah satunya adalah meningkatkan market share dana murah, yaitu tabungan dan giro (Mokhtar & Syamsu, 2020). Strategi ini penting untuk mengurangi biaya dana dan meningkatkan daya saing bank syariah dalam menawarkan pembiayaan dengan margin yang kompetitif.

6.3 Perbandingan DPK Bank Syariah dan Bank Konvensional

Meskipun DPK perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, terdapat perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional. Pada tahun 2020, pertumbuhan DPK bank umum syariah mengalami penurunan sebesar 22,5%, sedangkan untuk pertumbuhan DPK bank umum konvensional mengalami peningkatan sebesar 11,11% (F. Setiawan, 2022). Pertumbuhan rata-rata dana pihak ketiga bank umum syariah juga lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata dari bank umum konvensional (F. Setiawan, 2022).

Namun, terdapat perkembangan positif yang perlu dicatat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di kuartal II-2021 tumbuh hingga 16,54%, atau lebih tinggi dari pertumbuhan DPK bank konvensional (Suhartono et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dari bank konvensional dalam kondisi tertentu.

7. DPK Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19

7.1 Dampak Pandemi terhadap DPK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan DPK perbankan syariah. Beberapa indikator pertumbuhan perbankan syariah, termasuk total aset, total dana pihak ketiga, dan total pembiayaan, mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi tren dana masyarakat di bank syariah (Hasan et al., 2021). Dalam memilih produk dana di bank, nasabah menghindari risiko investasi dengan mengurangi deposito dalam bentuk dana investasi dan lebih memilih wadiah sebagai produk yang aman (Hasan et al., 2021). Hal ini menyebabkan DPK dalam bentuk tabungan wadiah mengalami pertumbuhan positif yang signifikan, sementara dana investasi mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 (Hasan et al., 2021).

Pertumbuhan DPK pada bank syariah mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19 (Pransiska & Ilmiah, 2022). Namun, perbandingan hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan DPK sebelum dan selama pandemi Covid-19 (Pransiska & Ilmiah, 2022). Perbankan syariah sangat berhati-hati mengambil kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satunya dengan mengurangi jumlah penyaluran pembiayaan dan memperbanyak menghimpun dana terutama DPK (Pransiska & Ilmiah, 2022).

7.2 Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, bank syariah dituntut untuk bisa bertahan dalam guncangan ekonomi tersebut. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dan dianggap efisien adalah dengan membatasi penyaluran pembiayaan dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Sholiha, 2023). Strategi ini bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan memastikan kelangsungan operasional di tengah ketidakpastian ekonomi.

Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penempatan dana dilakukan kepada Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang kemudian di tahun 2021 dilaksanakan merger untuk ketiga bank tersebut sehingga berganti menjadi Bank Syariah Indonesia (Dinanti et al., 2023). Penempatan dana diberikan pemerintah dalam bentuk pembiayaan kepada bank mitra sebagai bentuk pengelolaan uang negara (Dinanti et al., 2023).

7.3 Pemulihan Pascapandemi

Pascapandemi Covid-19, perbankan syariah menunjukkan pemulihan yang signifikan. Aset perbankan syariah pascacovid-19 sebesar Rp703.167 miliar, naik sebesar Rp26.432 miliar dari tahun sebelumnya (Sholiha, 2023). Untuk jumlah rekening pembiayaan dan DPK mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan pascacovid-19 jumlah rekening pembiayaan dan DPK sebesar 38.056.603 dan 5.198.067 (Sholiha, 2023).

Pada akhir tahun 2022, perbankan syariah mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12,93% (yoy) (Izzaturrahman, 2022). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap perbankan syariah terus meningkat dan perbankan syariah mampu bertahan dari krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022).

8. Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi DPK

8.1 Strategi Penghimpunan DPK

Pengelolaan DPK yang efektif merupakan kunci keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Besar kecilnya Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sangat bergantung pada manajemen perbankan itu sendiri (Mokhtar & Syamsu, 2020). Apabila DPK dalam keadaan stabil maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit/pembiayaan (Mokhtar & Syamsu, 2020).

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan DPK untuk meningkatkan likuiditas pada Bank Syariah Indonesia meliputi: mencari dana ritel dengan jumlah yang banyak, memberikan penawaran produk yang kompetitif, melakukan kerja sama dengan mitra bisnis, mencari dana murah, dan tidak menerima dana yang hanya bersifat titipan (Agustin et al., 2024). Strategi pemasaran seperti memberikan suvenir kepada nasabah, meningkatkan frekuensi kunjungan kepada calon nasabah dengan menawarkan produk, memberikan keyakinan calon nasabah, dan melakukan promosi secara berkelanjutan juga dipandang cukup efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah dan DPK (Ribowo & Nurdin, 2022).

8.2 Peramalan DPK dengan Metode Kuantitatif

Untuk mengoptimalkan strategi penghimpunan DPK, bank syariah dapat menggunakan berbagai metode peramalan kuantitatif. Penelitian menggunakan teknik peramalan exponential smoothing dengan metode Holt's menunjukkan bahwa deposito mendominasi komposisi dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri (Mokhtar & Syamsu, 2020). Metode peramalan ini dapat membantu manajemen bank dalam merencanakan strategi penghimpunan DPK yang lebih efektif.

Penelitian lain menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk menganalisis dan memprediksi aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, dengan hasil bahwa pada periode tertentu jumlah aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan perbankan syariah tidak mengalami peningkatan yang berarti dan cenderung stabil (Mokhtar & Syamsu, 2020).

8.3 Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan DPK perbankan syariah adalah melalui konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi BUMD Bank menjadi Bank Syariah, seperti yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah, terbukti telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan market share bank syariah di Indonesia (Ribowo & Nurdin, 2022). Pola konversi ini dianggap lebih efektif dalam meningkatkan market share bank syariah, karena secara otomatis semua nasabah bank konvensional sebelumnya menjadi nasabah bank syariah (Ribowo & Nurdin, 2022).

8.4 Kebijakan Tax Amnesty dan DPK

Kebijakan Tax Amnesty juga terbukti memberikan kontribusi positif untuk kinerja keuangan perbankan, termasuk Dana Pihak Ketiga (DPK) (Johan & Muslikhati, 2018). Dana repatriasi yang masuk sebagai DPK akan membawa hal positif bagi perbankan syariah karena pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan penghimpunan DPK baik berskala kecil maupun besar dengan masa investasi yang memadai (Johan & Muslikhati, 2018). Penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penghimpunan DPK bank syariah sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty (Johan & Muslikhati, 2018).

9. Hubungan DPK dengan Variabel Keuangan Lainnya

9.1 DPK dan Non-Performing Financing (NPF)

Hubungan antara DPK dan NPF merupakan aspek penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), yang berarti setiap peningkatan DPK akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (NPF) (Khatimah et al., 2020). Semakin tinggi DPK yang dihimpun oleh bank maka akan semakin banyak dana yang akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan semakin tinggi dana yang disalurkan, maka dapat menurunkan rasio NPF bank (Khatimah et al., 2020).

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) (Khatimah et al., 2020). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPK dan NPF bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kualitas manajemen risiko dan kondisi ekonomi.

9.2 DPK dan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kecukupan modal (CAR) merupakan faktor penting yang berinteraksi dengan DPK dalam menentukan kinerja bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, dan capital adequacy ratio juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah (Kurniawan & Nurhidayah, 2021). Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat posisi modal bank.

9.3 DPK dan Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara pembiayaan yang disalurkan dengan DPK yang dihimpun. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Somantri & Sukmana, 2020). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK, dan dengan dana pihak ketiga yang disalurkan maka pendapatan atau profitabilitas semakin meningkat (Hanafia & Karim, 2020).

Menurut peraturan BI, standar nilai FDR suatu bank adalah 80%–110%, karena itu rasio tersebut harus dijaga, tidak terlalu tinggi maupun rendah (Affandy & Arinta, 2022). FDR yang terlalu tinggi mengindikasikan rendahnya kemampuan likuiditas bank, sementara FDR yang terlalu rendah menunjukkan bahwa bank tidak optimal dalam menyalurkan dananya (Jatmiko, 2021).

10. Pemetaan Penelitian DPK Perbankan Syariah

10.1 Topik-Topik Utama Penelitian DPK

Berdasarkan studi bibliometrik menggunakan VOSviewer, terdapat 628 publikasi jurnal mengenai rasio DPK, dengan hasil visualisasi jaringan yang terbagi dalam 6 kluster dan 190 item topik (Budianto et al., 2023). Pemetaan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 topik utama seputar rasio DPK dalam perbankan syariah dan konvensional (Budianto et al., 2023).

Topik-topik tersebut meliputi: (1) faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah DPK pada perbankan syariah dan konvensional; (2) pengaruh DPK terhadap pembiayaan; (3) pengaruh DPK terhadap profitabilitas; (4) pengaruh DPK terhadap likuiditas; dan (5) pengaruh DPK terhadap total aset (Budianto et al., 2023). Pemetaan ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah penelitian DPK dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

10.2 Inkonsistensi Temuan Penelitian

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam literatur DPK perbankan syariah adalah adanya inkonsistensi temuan penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Sitanggang & Wahyuni, 2024), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Affandy & Arinta, 2022) atau bahkan berpengaruh negatif (Sari & Bawono, 2023).

Inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan periode penelitian, perbedaan sampel bank yang digunakan, perbedaan metode analisis, dan perbedaan kondisi ekonomi pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan generalisasi temuan.

11. Implikasi dan Rekomendasi

11.1 Implikasi bagi Manajemen Bank Syariah

Berdasarkan kajian komprehensif mengenai DPK perbankan syariah, terdapat beberapa implikasi penting bagi manajemen bank syariah. Pertama, bank syariah perlu terus meningkatkan upaya penghimpunan DPK melalui berbagai strategi, termasuk pengembangan produk yang inovatif, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan jaringan kantor (Dewi & Shara, 2021). Kedua, bank syariah perlu memperhatikan komposisi DPK dan berupaya meningkatkan proporsi dana murah (tabungan dan giro) untuk mengurangi biaya dana (Mokhtar & Syamsu, 2020).

Ketiga, bank syariah perlu mengelola DPK secara efisien dengan menyalurkannya ke pembiayaan yang produktif dan berkualitas tinggi untuk memaksimalkan profitabilitas (Wicaksono et al., 2022). Keempat, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi penghimpunan DPK, seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta mengembangkan strategi yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi (Rahman & Setiawansi, 2021).

11.2 Implikasi bagi Regulator

Bagi regulator, kajian ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan DPK perbankan syariah. Pemerintah perlu lebih memikirkan regulasi-regulasi tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia, di antaranya sebagai pengontrol, menghitung, mengawasi, dan melihat pertumbuhan atau perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah agar market share di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Wahyuni et al., 2021).

Selain itu, pemerintah perlu meninjau kebijakan terkait penerbitan sukuk ritel agar dapat bersinergi dengan pengembangan bank syariah, mengingat sukuk ritel terbukti memiliki dampak negatif terhadap penghimpunan DPK bank syariah (Syakur, 2020). Kebijakan yang mendorong konversi bank konvensional menjadi bank syariah juga terbukti efektif dalam meningkatkan market share dan DPK perbankan syariah (Ribowo & Nurdin, 2022).

12. Kesimpulan

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen yang sangat vital dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai sumber pendanaan utama yang dapat mencapai 80% hingga 90% dari total dana yang digunakan oleh bank (Wulandari, 2024), DPK menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas operasional bank syariah, mulai dari penyaluran pembiayaan hingga pencapaian profitabilitas.

DPK perbankan syariah terdiri dari tiga produk utama, yaitu giro (wadiah), tabungan (wadiah dan mudharabah), dan deposito (mudharabah), dengan deposito mendominasi komposisi DPK (Johan & Muslikhati, 2018). Penghimpunan DPK dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti tingkat bagi hasil, profitabilitas, biaya promosi, dan jaringan kantor (Dewi & Shara, 2021), serta faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan PDB (Rahman & Setiawansi, 2021).

Peran DPK dalam kinerja perbankan syariah sangat luas, mencakup pengaruhnya terhadap pembiayaan (Primadhita et al., 2021), profitabilitas (Sitanggang & Wahyuni, 2024), likuiditas (Utami & Muslikhati, 2019), total aset (Ariani et al., 2022), dan bahkan pertumbuhan ekonomi (Hasyim, 2016). Meskipun terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian mengenai arah dan signifikansi pengaruh DPK terhadap berbagai variabel kinerja, secara umum DPK memiliki peran yang positif dan strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

Perkembangan DPK perbankan syariah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami tekanan pada masa pandemi Covid-19 (Hasan et al., 2021). Pascapandemi, perbankan syariah menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan DPK sebesar 12,93% (yoy) pada akhir tahun 2022 (Izzaturrahman, 2022), yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Ke depan, optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan DPK perbankan syariah memerlukan strategi yang komprehensif, meliputi pengembangan produk yang inovatif dan kompetitif, peningkatan kualitas layanan, perluasan jaringan, serta kebijakan yang mendukung dari regulator. Dengan pengelolaan DPK yang optimal, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Nengsih, 2015).