00398 - Denda dalam Sistem Keuangan Islam: Kajian Komprehensif

 Indonesia: Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep denda dalam sistem keuangan Islam, meliputi landasan hukumnya, perbedaan pandangan ulama dan lembaga fatwa, mekanisme penerapannya di berbagai lembaga keuangan syariah, serta implikasinya terhadap dana sosial dan kebajikan. Kajian menunjukkan bahwa persoalan denda merupakan salah satu isu paling kompleks dan kontroversial dalam fiqh muamalah kontemporer. Terdapat perbedaan signifikan antara lembaga fatwa internasional, di mana Majma' al-Fiqh al-Islami OKI melarang denda dalam akad yang menimbulkan kewajiban, sementara DSN-MUI Indonesia membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Titik temu yang dapat diidentifikasi adalah bahwa denda hanya boleh diterapkan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda kewajibannya, dana denda tidak boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan syariah melainkan harus dialokasikan sebagai dana sosial, dan penerapannya harus didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan mendisiplinkan nasabah. Kajian ini juga mengungkap kesenjangan signifikan antara teori dan praktik di lapangan, serta peran rendahnya literasi keuangan syariah dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap denda.

Kata Kunci: denda, sistem keuangan Islam, riba, ta'zir, DSN-MUI, dana sosial, fiqh muamalah

1. Pendahuluan

Sistem keuangan Islam dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang secara tegas melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman (Maimun & Tzahira, 2022). Dalam konteks ini, persoalan denda (penalty atau ta'zir) dalam lembaga keuangan syariah menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan kontroversial, karena di satu sisi denda diperlukan sebagai instrumen disiplin bagi nasabah yang lalai, namun di sisi lain penerapannya berpotensi menyerupai praktik riba yang diharamkan (Zawawi, 2017). Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di kalangan akademisi dan praktisi keuangan Islam, tetapi juga di antara lembaga-lembaga fatwa internasional yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebolehan penerapan denda dalam akad-akad keuangan syariah (Zawawi, 2017).

Fenomena penundaan pembayaran oleh nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam praktik perbankan modern (Alimin & Fahlefi, 2020). Ketika nasabah menunda pembayaran secara sengaja, bank syariah mengalami kerugian nyata, termasuk biaya penagihan seperti biaya transportasi dan administrasi (Zawawi, 2017). Kondisi ini mendorong berbagai lembaga fatwa untuk merumuskan ketentuan mengenai sanksi denda yang dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep denda dalam sistem keuangan Islam, meliputi landasan hukumnya, perbedaan pandangan ulama dan lembaga fatwa, mekanisme penerapannya di berbagai lembaga keuangan syariah, serta implikasinya terhadap dana sosial dan kebajikan.

2. Konsep Dasar Denda dalam Perspektif Hukum Islam

2.1 Pengertian dan Terminologi

Dalam terminologi fiqh muamalah, denda atas keterlambatan pembayaran dikenal dengan beberapa istilah, antara lain ta'zir (hukuman disiplin), gharamah maliyah (denda finansial), dan syarth jaza'i (klausul sanksi) (Joko et al., 2022). Konsep ta'zir secara harfiah berarti peringatan atau hukuman yang bersifat mendidik, dan dalam konteks keuangan Islam, ia diterapkan sebagai sanksi bagi nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya (Salkan & Aprilianto, 2019). Berbeda dengan bunga dalam sistem konvensional yang diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan, denda dalam sistem syariah memiliki karakter yang berbeda secara fundamental, yakni tidak boleh menjadi sumber pendapatan bagi bank atau lembaga keuangan syariah (Joko et al., 2022).

Secara esensi, bank syariah tidak diperkenankan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran karena kelebihan pembayaran atas utang sama dengan riba (Mustafa, 2020). Dalam fiqh muamalah, tidak dikenal adanya teori denda terhadap keterlambatan pembayaran utang; menurut konsep hukum Islam, setiap penambahan dari utang yang telah jatuh tempo disebut riba jahiliah (Mustafa, 2020). Riba jahiliah adalah riba yang timbul dari adanya penundaan pembayaran dalam transaksi, dan dalam praktiknya identik dengan pembebanan denda atas keterlambatan bayar (Adi et al., 2022).

2.2 Hubungan Denda dengan Riba

Salah satu persoalan mendasar dalam diskursus denda dalam sistem keuangan Islam adalah hubungannya dengan riba. Para ulama telah sepakat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran utang merupakan riba yang paling pertama dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dan ulama telah sepakat atas keharamannya (Abdullah, 2023). Riba jahiliah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai referensi, adalah riba yang disebabkan oleh transaksi utang-piutang di mana orang yang berutang akan dibebani tambahan jumlah pembayarannya jika tidak dapat membayar tepat waktu (Dianti et al., 2022).

Dalam konteks akad qardh (pinjaman), klausul denda adalah haram karena adanya penambahan nominal dari utang aslinya (Aeni et al., 2022). Penambahan tersebut sama artinya dengan mengambil manfaat dari sebuah utang, yang dalam hukum Islam dihukumi riba (Setiawan & Ridwanulloh, 2024). Lebih spesifik lagi, jika utang memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo, maka hukumnya adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran (Syaifuddin et al., 2022). Riba nasi'ah ini secara tegas dilarang berdasarkan dalil Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kajian fiqh muamalah (Adi et al., 2022).

Namun demikian, terdapat nuansa penting yang perlu dipahami: perbedaan antara denda yang diakuisisi sebagai pendapatan lembaga keuangan dengan denda yang dialokasikan sebagai dana sosial. Riba diakuisisi sebagai pendapatan, sedangkan ta'zir atau gharamah maliyah tidak diakuisisi sebagai pendapatan melainkan sebagai dana sosial (Joko et al., 2022). Perbedaan inilah yang menjadi dasar bagi sebagian ulama dan lembaga fatwa untuk membolehkan penerapan denda dalam kondisi tertentu.

3. Perbedaan Pandangan Ulama dan Lembaga Fatwa

3.1 Pandangan yang Melarang Denda

Lembaga Hukum Islam Internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami) di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan kedua belas di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2000, memutuskan bahwa persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang (Zawawi, 2017). Keputusan ini didasarkan pada pendekatan saddu dzariah (menutup pintu kerusakan) dengan memberikan perhatian pada norma kehati-hatian dalam pertimbangan maslahat dan mafsadat (Zawawi, 2017).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang tidak membolehkan denda keterlambatan dan bunga riba, dengan alasan bahwa denda semacam itu termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat Al-Qur'an (Fatahullah et al., 2021). Beberapa lembaga keuangan syariah juga mengambil posisi ini; misalnya, BMT Al Fath Pamulang tidak menerapkan denda bagi nasabah yang lalai dalam skema angsuran karena dikhawatirkan penerapan denda akan menyebabkan riba yang justru merugikan berbagai pihak (Nuryadin, 2021). Demikian pula, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apa pun berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba (Aisyah et al., 2024).

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, terdapat bank yang secara tegas menghapuskan kebijakan denda keterlambatan angsuran, seperti BNIS (BNI Syariah), dengan pemahaman bahwa denda dalam dunia perbankan merupakan riba (Ernawati, 2020). Penghapusan denda ini berbeda dengan pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa denda adalah boleh (Billah et al., 2023).

3.2 Pandangan yang Membolehkan Denda dengan Syarat

Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran membolehkan penerapan denda (Amri, 2019). Fatwa ini menjelaskan bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang menunda pembayaran secara sengaja dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya (Amri, 2019). Sementara itu, nasabah yang tidak mampu atau tidak dapat membayar karena force majeure tidak boleh dikenakan denda (Amri, 2019).

DSN-MUI menggunakan metode istislahi yang menempatkan maslahat sebagai prioritas, khususnya bagi organisasi keuangan syariah (Zawawi, 2017). Pendekatan ini berbeda dengan Majma' Fiqh OKI yang menggunakan pendekatan saddu dzariah. Perbedaan mendasar antara kedua lembaga ini terletak pada jenis kontrak yang dapat menerima klausul sanksi: menurut Majma' Fiqh OKI, denda tidak dapat diterapkan dalam kontrak yang menimbulkan kewajiban seperti salam, transaksi angsuran, dan qardh; sementara DSN-MUI memutuskan bahwa klausul denda dapat diterapkan pada setiap kontrak yang menimbulkan kewajiban (Zawawi, 2017).

DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), yang memberikan kerangka hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk meminta kompensasi atas kerugian nyata yang dialami akibat kelalaian nasabah (Ingka et al., 2020). Beberapa ulama tidak sepakat dengan fatwa ini karena tidak dicantumkan kriteria secara spesifik, mengingat dalam perjalanannya ada nasabah yang terkendala pembayaran seperti pedagang yang penghasilannya tidak menentu (Ingka et al., 2020).

3.3 Pandangan Ulama Kontemporer

Di kalangan ulama kontemporer, terdapat beragam pandangan mengenai denda. Al-Sadiq al-Darir berpendapat bahwa denda terhadap default payment diperbolehkan dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah utang nasabah (Mustofa, 2017). Muhammad Taqi Usmani mendukung pandangan ini dengan menegaskan bahwa nasabah yang melakukan default payment hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank Islam untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh syariah, dan bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikit pun dari uang denda tersebut (Mustofa, 2017). Dengan demikian, uang denda bukan merupakan kompensasi kepada bank Islam sebagai opportunity cost, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan (Sutono, 2022).

Umer Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa jika default payment tidak dikenakan penalti atau denda, maka hal ini akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang melakukan default payment tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran (Alfian et al., 2022). Pandangan ini menekankan dimensi sosial dari penerapan denda sebagai instrumen disiplin yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan Islam.

4. Mekanisme Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah

4.1 Denda dalam Perbankan Syariah

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal pengelolaan denda sangat signifikan. Ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah, bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan (Maimun & Tzahira, 2022). Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar dalam pengertian yang sama dengan bank konvensional (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank melainkan dianggarkan sebagai dana sosial (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, bank syariah menerapkan penalti bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, namun perbedaannya dengan bank konvensional adalah bahwa seluruh dana penalti yang diterima tidak menjadi income (pendapatan) bank syariah, tetapi dimasukkan ke dalam penerimaan dana non-halal atau yang dikenal dengan dana ta'zir (Suretno, 2020). Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan DSN-MUI yang menyatakan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial (Setianingrum et al., 2022).

Sebagai contoh konkret, Bank Syariah Mandiri menetapkan denda pada produk BSM OTO sebesar 0,00069 dikali angsuran (Albana & Firmansyah, 2021). Sementara itu, di BPR Syariah Madinah Lamongan, nominal ta'zir sudah sesuai dengan pinjaman nasabah yang tercantum dalam akad, dan hanya sejumlah kecil nasabah yang mendapat dispensasi ketika terlambat membayar, yaitu nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar atau dalam kondisi force majeure (Salkan & Aprilianto, 2019). Dana ta'zir yang terkumpul kemudian disalurkan untuk dana sosial seperti beasiswa, pembangunan jalan dan jembatan, dan sebagainya (Salkan & Aprilianto, 2019).

4.2 Denda dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam konteks pembiayaan murabahah, persoalan denda menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat kritikan dari sudut pandang riba (Abdullah, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih terjatuh pada masalah denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah (Abdullah, 2023). Hanya beberapa bank syariah yang secara konsisten tidak pernah menerapkan denda keterlambatan pada pembiayaan murabahah (Abdullah, 2023).

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa janji nasabah pemesan untuk membeli dalam pembiayaan murabahah bersifat mengikat, dan DSN-MUI memperbolehkan lembaga keuangan syariah untuk mengenakan denda kepada nasabah yang ingkar janji (Wibowo, 2015). Denda yang dibebankan adalah biaya riil yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan barang (Wibowo, 2015). Namun demikian, BMT Amanah Ummah juga menerapkan denda bagi calon anggota atau anggota yang terlambat membayar angsuran, dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang diterapkan ini merupakan bentuk riba jahiliyyah menurut sebagian pandangan (Wibowo, 2015).

Dalam pembiayaan KPR syariah, terdapat perbedaan yang jelas antara KPR syariah dan KPR konvensional terkait denda. KPR syariah tidak menetapkan aturan denda keterlambatan pembayaran angsuran (Ar et al., 2023), sementara KPR konvensional menerapkan sistem denda yang besarannya berbeda antarbank sesuai kebijakan masing-masing (Ar et al., 2023). Keabsahan jual beli kredit tidak diperbolehkan terdapat sanksi denda pada saat pembeli terlambat membayar uang angsuran, karena pembayaran atas denda keterlambatan ini merupakan salah satu bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an (Fadlurrahman, 2021).

4.3 Denda dalam Produk Kartu Kredit Syariah

Dalam produk kartu kredit syariah (syariah card), persoalan denda juga menjadi salah satu isu utama yang membedakannya dari kartu kredit konvensional. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card mengatur ketentuan ta'widh (ganti rugi) dan denda yang berbeda dengan bank konvensional yang dikenakan bunga (Yulianto, 2019). Dalam syariah card, denda yang dikenakan harus digunakan untuk kegiatan sosial dan tidak boleh diakui sebagai profit lembaga penerbit (Yulianto, 2019).

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, penggunaan kartu kredit tidak hanya memunculkan persoalan mengenai akad saja, tetapi juga memunculkan beberapa masalah lain dalam hukum Islam, yaitu mengenai persyaratan awal atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penerbit, seperti iuran keanggotaan yang diambil oleh pihak yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan (Fatoni, 2022). Denda keterlambatan dalam kartu kredit konvensional termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat Al-Qur'an (Fatahullah et al., 2021).

Dalam praktik iB Hasanah Card yang diterbitkan oleh BNI Syariah, biaya denda keterlambatan (tadwidh) dihitung secara harian, dimulai dari 0—6 hari, kemudian 14 hari dan seterusnya, selama nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan, biaya denda akan terus meningkat (M et al., 2018). Namun, BNI Syariah berupaya untuk tidak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang dan akan menonaktifkan Hasanah Card bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi (M et al., 2018).

4.4 Denda dalam Fintech Syariah dan Paylater

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah memunculkan produk-produk baru seperti paylater yang juga mengandung persoalan denda. Dalam sistem Shopee Paylater, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah tagihan (Setiawan & Ridwanulloh, 2024). Penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan paylater dalam transaksi jual beli di Shopee dinilai tidak sesuai karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut, yang masuk dalam kategori Riba Jahiliah (Setiawan & Ridwanulloh, 2024).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sanksi atau denda yang diaplikasikan kepada pembeli yang telat membayar dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan (Subagja, 2023). Penggunaan sanksi atau denda dapat berdampak pada persepsi pengguna tentang layanan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Subagja, 2023). Oleh karena itu, perusahaan fintech direkomendasikan untuk mengkaji kembali kebijakan sanksi atau denda yang diterapkan dan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan ekonomi (Subagja, 2023).

Terkait denda dalam pinjaman online, ada yang membolehkan pengenaan biaya ganti rugi bagi kreditur yang melakukan keterlambatan pembayaran, dan ada pula yang mengharamkannya karena alasan riba dan gharar (Saragih, 2021). Pendapat lain mengatakan, untuk menghindari riba dan gharar, sebaiknya denda tersebut diberikan dalam bentuk bantuan dana sosial ke lembaga-lembaga sosial (Saragih, 2021). Peralihan denda untuk peruntukan dana sosial seperti infaq dan shadaqah dikarenakan pernah terjadi suatu kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW di mana seseorang melakukan utang piutang tetapi menunda pembayaran setelah jatuh tempo, sehingga ditakutkan adanya unsur riba (Saragih, 2021).

5. Dana Non-Halal dan Alokasi Denda sebagai Dana Sosial

5.1 Konsep Dana Non-Halal

Salah satu mekanisme yang dikembangkan oleh perbankan syariah untuk menangani denda adalah dengan mengkategorikannya sebagai pendapatan non-halal yang kemudian dialokasikan sebagai dana kebajikan (dana sosial). Sumber pendapatan non-halal bank umum syariah terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan denda/pinalti (Ernawati, 2020). Pendapatan tersebut tidak diakui sebagai milik bank umum syariah, namun diperlakukan sebagai dana kebajikan yang dialokasikan untuk kepentingan kegiatan sosial (Ernawati, 2020).

Besarnya share pendapatan non-halal terhadap total dana kebajikan cukup tinggi, sebesar 55,62 persen berdasarkan data laporan tahunan bank umum syariah tahun 2018 (Ernawati, 2020). Data ini menunjukkan betapa signifikannya kontribusi denda terhadap dana sosial perbankan syariah. Pada tahun 2017, jumlah dana denda mencapai Rp87,08 miliar, sedangkan pada tahun 2018 jumlah denda sudah mencapai Rp92,52 miliar berdasarkan data dari 9 Bank Umum Syariah (Alimin & Fahlefi, 2020).

5.2 Mekanisme Alokasi Dana Denda

Praktik penetapan denda di Bank Muamalat, misalnya, dimaksudkan untuk semua nasabah yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban angsuran pembiayaannya (Setianingrum et al., 2022). Nominal denda menyesuaikan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Praktik penetapan denda ini termasuk dalam kategori dana non-halal, tetapi dana ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM) (Setianingrum et al., 2022). Hal ini sesuai dengan syariah, dilihat dari teori dana non-halal yang selaras dengan aturan DSN-MUI serta hadis yang menyebutkan bahwa penambahan dari utang merupakan riba (Setianingrum et al., 2022).

DSN-MUI memutuskan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, sehingga dengan adanya fatwa tersebut, DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan (Setianingrum et al., 2022). Dalam konteks BRI Syariah, pengelolaan dana ta'zir masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengelolaan dana ta'zir menurut Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal, karena dana ta'zir yang merupakan dana pendapatan non-halal tersebut disatukan dengan dana sosial ZIS yang dialokasikan untuk kegiatan CSR (Zakiyah et al., 2020).

5.3 Potensi Dana Denda

Potensi dana sanksi di berbagai lembaga keuangan syariah cukup besar dan bervariasi. Ada LKS yang dana sanksinya mencapai 3 sampai 5 juta rupiah per tahun, dan ada pula yang dana sanksinya 800 ribu rupiah per tahun (Alimin & Fahlefi, 2020). Potensi yang cukup besar ini akan berkontribusi positif terhadap fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan citra positif di masyarakat (Alimin & Fahlefi, 2020). Variasi dalam penerapan denda ini mencerminkan belum adanya standar yang seragam di antara lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana denda.

6. Denda dalam Berbagai Produk dan Konteks Keuangan Islam

6.1 Denda dalam Asuransi Syariah dan BPJS

Persoalan denda juga muncul dalam konteks asuransi dan jaminan sosial. Ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi BPJS, BPJS menetapkan denda yang termasuk riba nasi'ah (Itang, 2015). Denda yang dikenakan bagi peserta BPJS ini menjadi salah satu alasan MUI menyatakan bahwa BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah (Itang, 2015). Namun, sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, sistem denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan telah dihapuskan (Amri & Iyasi, 2021). Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 42 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak memberlakukan sistem denda keterlambatan pembayaran iuran (Amri & Iyasi, 2021).

6.2 Denda dalam Dana Pensiun Syariah

Dalam sistem pengelolaan dana pensiun syariah, ketika anggota terlambat membayar iuran, diberikan hukuman berupa denda (Sofiyah, 2023). Sisi positif dari sistem syariah ini adalah bahwa denda iuran tersebut nantinya digunakan atau didonasikan untuk kepentingan sosial, sesuai dengan prinsip syariah (Sofiyah, 2023). Hal ini berbeda dengan dana pensiun konvensional di mana denda dikenakan sebagai bunga ketika anggota terlambat membayar iuran (Sofiyah, 2023).

6.3 Denda dalam Arisan Online

Dalam praktik arisan online, pengenaan denda bagi anggota yang terlambat membayar iuran juga menjadi persoalan hukum Islam. Denda dalam arisan ini dikenakan untuk mendisiplinkan anggota agar tidak seenaknya apabila sudah jatuh tempo untuk membayar iuran (Putri et al., 2023). Namun, praktik denda tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan cenderung kepada praktik orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai praktik riba jahiliyah karena timbul dari utang-piutang yang terlambat dibayarkan pada waktu jatuh tempo (Putri et al., 2023). Penetapan denda dalam utang piutang termasuk haram karena denda tersebut telah diperjanjikan pada awal akad dan terdapat adanya tambahan yang dapat menimbulkan praktik riba qardh (Jannah & Ulpah, 2023).

7. Perbedaan antara Denda Syariah dan Bunga Konvensional

7.1 Aspek Tujuan dan Fungsi

Perbedaan mendasar antara denda dalam sistem syariah dan bunga dalam sistem konvensional terletak pada tujuan dan fungsinya. Dalam teori bank konvensional, penerapan denda (penalty) berguna untuk penyelamatan kredit yang disalurkan dan masuk dalam akun pendapatan bank (Alimin & Fahlefi, 2020). Sebaliknya, dalam sistem syariah, denda berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah terutang, dan dalam penerapannya tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan (Alimin & Fahlefi, 2020).

Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam sistem konvensional, bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan (Maimun & Tzahira, 2022), sementara dalam sistem syariah, denda tidak boleh menjadi sumber pendapatan bank dan harus dialokasikan sebagai dana sosial (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Ketegasan DSN-MUI melarang tambahan harga akibat penjadwalan ulang merupakan bentuk perlindungan jual beli di bank syariah dari sistem riba dan gharar, dan peniadaan denda akibat force majeure menunjukkan keinginan besar DSN-MUI menghindari aniaya dalam utang piutang (Fathoni, 2015).

7.2 Aspek Penerima Manfaat

Aspek penting lainnya adalah siapa yang menerima manfaat dari denda. Dalam sistem konvensional, denda menjadi pendapatan bank yang menguntungkan pihak kreditur. Dalam sistem syariah, bank tidak boleh menjadikan dana denda tersebut sebagai pendapatan bank (Hidayati et al., 2023). Apabila lembaga keuangan syariah memberikan denda atau menarik denda dari nasabah, maka bank telah mengambil kelebihan dari harga pokok ditambah margin yang telah disepakati sebelumnya, yang jelas masuk dalam kategori riba (Hidayati et al., 2023).

Oleh karena itu, dana denda dalam sistem syariah harus disalurkan untuk kepentingan sosial (public interest) dan tidak boleh diakui sebagai profit lembaga penerbit (Irsyad, 2020). Hal ini dikarenakan jika pihak perbankan syariah yang menentukan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut dikhawatirkan sama dengan penerapan konsep bunga sebagaimana yang dilakukan pada kartu kredit konvensional (Irsyad, 2020).

8. Implementasi Denda dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah: Antara Teori dan Realitas

8.1 Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu temuan penting dalam kajian denda di lembaga keuangan syariah adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, termasuk penerapan denda, masih jauh dari prinsip syariat Islam (Tarmizi et al., 2022). Praktik penerapan denda atau ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah dianggap tidak sesuai syariat Islam karena menimbulkan riba (Tarmizi et al., 2022).

Dalam praktik di lapangan, penerapan denda sering kali dilakukan secara umum tanpa memandang kondisi nasabah, baik yang mampu maupun yang tidak mampu (Amri, 2019). Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya denda hanya diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (Amri, 2019). Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas dalam hal ini (Amri, 2019).

8.2 Variasi Penerapan Denda

Penerapan denda di berbagai lembaga keuangan syariah sangat bervariasi. Ada lembaga yang menerapkan denda secara ketat, ada yang menerapkan secara case by case yang dapat dihapuskan tergantung kondisi masing-masing nasabah, dan ada pula yang sama sekali tidak menerapkan denda (Mustafa, 2020). Kebijakan terhadap denda ini masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini (Mustafa, 2020).

Beberapa koperasi syariah, seperti Koperasi Syariah ANNSI, tidak menerapkan denda pada pembiayaan bermasalah jika nasabah terlambat membayar, karena pihak koperasi berlandaskan sesuai dengan syariat Islam (Hanifah & Novita, 2022). Jika dikenakan denda dan dijadikan pendapatan koperasi, maka koperasi syariah tersebut sama dengan koperasi konvensional karena mengandung unsur riba dan tidak dibenarkan dalam Islam (Hanifah & Novita, 2022).

8.3 Urgensi Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Persoalan denda tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Penerapan denda atau penalty di bank konvensional dapat masuk dalam kategori riba, sedangkan di bank syariah masalah denda sampai saat ini masih menuai pro dan kontra (Hidayati & Hidayatullah, 2021). DSN-MUI melalui fatwanya mendudukkan denda ini dalam sesuatu yang dibolehkan namun dengan syarat, karena itu DSN-MUI tidaklah membolehkannya secara mutlak, melainkan denda ini hanya boleh diterapkan sebagai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan beranjak pada prinsip ta'zir (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya risiko yang khas melekat pada bank syariah (Mustafa, 2020). Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada apa yang dinilai dalam manajemen risikonya (Mustafa, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang berbasis syariah secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek mekanisme transaksi, tetapi juga dalam aspek penanganan risiko pembiayaan bermasalah termasuk kebijakan denda (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

9. Persepsi Masyarakat dan Literasi Keuangan Syariah tentang Denda

Literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi terhadap denda di lembaga keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,93% menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019 yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah masih sangat terbatas (Joko et al., 2022). Angka ini menunjukkan peningkatan dari indeks literasi keuangan syariah yang diadakan pertama kali di tahun 2016 yang menunjukkan angka 8,1% (Joko et al., 2022).

Banyak faktor yang menyebabkan mispersepsi terhadap denda keterlambatan, salah satunya adalah karena adanya pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat bahwa denda keterlambatan tersebut merupakan suatu praktik riba (Joko et al., 2022). Namun, ketika diberikan pemahaman yang benar, mayoritas mahasiswa ekonomi syariah menjawab tidak setuju bahwa denda keterlambatan pada bank syariah termasuk riba, karena persepsi bahwa sesuainya bank syariah dengan prinsip syariah akan berbanding lurus juga dengan persepsi terhadap denda keterlambatan yang tidak dianggap riba (Joko et al., 2022).

Stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya terkait dengan denda keterlambatan yang dipraktikkan oleh LKS, banyak disuarakan oleh para ustaz yang memiliki ilmu agama yang cukup baik (Joko et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan denda bukan hanya masalah teknis keuangan, tetapi juga masalah persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem keuangan Islam.

10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian komprehensif mengenai denda dalam sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan salah satu isu yang paling kompleks dan kontroversial dalam fiqh muamalah kontemporer. Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara berbagai lembaga fatwa internasional, di mana Majma' al-Fiqh al-Islami OKI melarang denda dalam akad yang menimbulkan kewajiban, sementara DSN-MUI Indonesia membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu (Zawawi, 2017).

Titik temu yang dapat diidentifikasi dari berbagai pandangan adalah bahwa: pertama, denda hanya boleh diterapkan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya, bukan kepada nasabah yang tidak mampu atau mengalami force majeure (Amri, 2019); kedua, dana denda tidak boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan syariah, melainkan harus dialokasikan sebagai dana sosial (Setianingrum et al., 2022); dan ketiga, penerapan denda harus didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan mendisiplinkan nasabah, bukan untuk mengambil keuntungan dari keterlambatan pembayaran (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Untuk ke depannya, diperlukan harmonisasi antara berbagai fatwa dan regulasi yang mengatur denda dalam sistem keuangan Islam, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat agar pemahaman tentang denda dalam konteks syariah menjadi lebih tepat dan proporsional (Joko et al., 2022). Lembaga keuangan syariah juga perlu mengembangkan mekanisme manajemen risiko yang lebih komprehensif dan berbasis syariah secara penuh, sehingga persoalan denda dapat ditangani dengan cara yang adil dan sesuai dengan maqashid syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).