00428 - Ekonomi Pancasila Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

 Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan dalam membangun sistem ekonomi yang selaras dengan identitas nasional dan nilai-nilai keislaman. Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dari dimensi landasan ideologis, prinsip-prinsip dasar, tujuan, implementasi, serta relevansinya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan analisis kualitatif-deskriptif terhadap berbagai sumber akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan memiliki kesamaan visi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang fundamental, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara ideologis, nilai-nilai dalam lima sila Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam, di mana maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan keduanya. Secara praktis, implementasi Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila telah terwujud melalui instrumen perbankan syariah, koperasi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa Ekonomi Islam justru dapat memperkuat dan memperkaya Ekonomi Pancasila dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga keduanya merupakan sinergi yang saling menguatkan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila; Ekonomi Islam; Keadilan Sosial; Maqashid Al-Syariah; Demokrasi Ekonomi

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, faces challenges in building an economic system that aligns with its national identity and Islamic values. This study aims to comprehensively analyze the relationship between Pancasila Economy and Islamic Economy from the dimensions of ideological foundations, basic principles, objectives, implementation, and relevance in the context of Indonesia's economic development. The method employed is library research with a qualitative-descriptive analytical approach to various academic sources. The findings indicate that Pancasila Economy and Islamic Economy are not two contradictory systems; rather, they share a fundamental vision, goals, and basic principles, namely realizing social justice and prosperity for all people. Ideologically, the values embedded in the five principles of Pancasila align with the fundamental principles of Islamic teachings, in which maqashid al-syariah serves as a tool to juxtapose the two. Practically, the implementation of Islamic Economy within the Pancasila Economy framework has been realized through instruments such as Islamic banking, cooperatives, and other Islamic financial institutions. This study concludes that Islamic Economy can actually strengthen and enrich Pancasila Economy with moral and spiritual values rooted in Islamic teachings, making the two a mutually reinforcing synergy in realizing an Indonesia that is just, prosperous, and well-being for all its people.

Keywords: Pancasila Economy; Islamic Economy; Social Justice; Maqashid Al-Syariah; Economic Democracy

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan identitas nasional sekaligus nilai-nilai keislaman. Di satu sisi, Indonesia berdiri di atas fondasi ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sisi lain, mayoritas penduduknya adalah Muslim yang dalam kehidupan ekonominya tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: apakah Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan dua sistem yang saling bertentangan, ataukah keduanya dapat berjalan beriringan secara harmonis dalam konteks ke-Indonesiaan?

Kajian tentang hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam telah menjadi diskursus akademik yang semakin berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem ekonomi ini memiliki kesamaan visi dan tujuan yang fundamental, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (LC., 2022). Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang memiliki korelasi kuat dengan budaya asli yang berkembang di Indonesia dan tidak menyimpang dari ajaran Islam (LC., 2022). Lebih jauh, Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai ekonomi syariah/Islam, keduanya compatible meskipun tidak sepenuhnya substitutable, dengan kata lain ekonomi Pancasila sudah sangat Islami (Rama & Makhlani, 2014).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dari berbagai dimensi: landasan ideologis, prinsip-prinsip dasar, tujuan, implementasi, serta relevansinya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.

2. Landasan Ideologis: Pancasila dan Islam

2.1 Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Rizkianto, 2022). Kelima nilai dasar ini tidak dapat dilepaskan dari pentingnya konsepsi ideal yang menjadi landasan moral bagi setiap bangsa (Rizkianto, 2022).

Pancasila menawarkan ide dan falsafah hidup yang mampu menjadi ruang konsolidasi nasional sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama yang heterogen (Adabi & Awwaliyah, 2020). Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia (FAJRI, 2023). Dalam konteks ekonomi, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila, dan keduanya menjadi landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional (Parwanto, 2022).

2.2 Islam sebagai Sistem Kehidupan Komprehensif

Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sebuah sistem kehidupan yang komprehensif (ad-din) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap Tuhan, Allah SWT (Adzkiya, 2020). Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat (Ali, 2023).

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian yang berdasarkan tauhid dengan segala elemen-elemennya, yaitu: keimanan, pengabdian, dan interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk "Reference Frame Work" yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan berusaha (Ali, 2023). Secara umum, ekonomi Islam berdasar pada lima nilai universal, yakni: tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (return) (Wahid et al., 2023).

2.3 Titik Temu Ideologis: Pancasila dan Islam

Salah satu bukti utama bahwa Pancasila sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam adalah adanya rumusan tujuh kata pada sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Rama & Makhlani, 2014). Meskipun rumusan ini kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, semangat keislaman tetap menjiwai seluruh sila Pancasila.

Munawir Sjadzali, seorang modernis Muslim, menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan lainnya. Islam adalah sumber nilai, norma, dan moral, sedangkan Pancasila merupakan wadah untuk menjalankan nilai-nilai keislaman dalam keseharian di Indonesia. Pancasila adalah substansi ajaran Islam itu sendiri (Toharudin, 2018). Pandangan ini sejalan dengan kesimpulan bahwa meski tidak secara spesifik disebutkan kata Islam dalam asas negara, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya (Adabi & Awwaliyah, 2020).

Lebih jauh, Mubyarto menyatakan bahwa dalam ekonomi Pancasila, di mana kegiatan ekonominya diatur oleh UUD 1945, penting untuk mengedepankan moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi untuk mencapai keadilan ekonomi (Wahid & Yuliani, 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang juga menekankan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

3. Konsep Ekonomi Pancasila

3.1 Definisi dan Karakteristik

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, yakni sistem perekonomian yang digali dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia (Jalil, 2018). Secara sederhana, Ekonomi Pancasila bisa disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali" (Rama & Makhlani, 2014). Mungkin istilah lain yang lebih mendekati dan populer dengan pengertian "Ekonomi Pancasila" adalah "sistem ekonomi campuran" (mixed economy), maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau "sistem ekonomi jalan tengah" (Rama & Makhlani, 2014).

Sistem ekonomi Pancasila secara tegas dibedakan dari sistem ekonomi kapitalis/liberal dan sosialis/komando (Firdiansyah et al., 2024). Dalam ekonomi Pancasila, peran negara maupun sektor swasta (privat) merupakan hal yang penting dan saling melengkapi; dengan kata lain, peran negara dan swasta berdampingan dan berimbang tanpa tumpang tindih satu sama lain (Maulidani, 2022). Demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan ciri utama sistem ekonomi Pancasila (Wahid & Yuliani, 2023).

3.2 Ciri-Ciri Ekonomi Pancasila

Mubyarto sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber menyebutkan bahwa demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri antara lain: pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; ketiga, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi (Syarif, 2019). Selain itu, ciri-ciri ekonomi Pancasila mencakup: (1) Nasionalisme Ekonomi, di mana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri; (2) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi): demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (3) Keadilan Sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi (A. Wahid et al., 2023).

3.3 Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional Ekonomi Pancasila terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Saefuddin, 2019). Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh Marxisme (Saefuddin, 2019). Sistem ekonomi Pancasila disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Saefuddin, 2019). Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam Pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN, dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi (Syaugi, 2017).

4. Konsep Ekonomi Islam

4.1 Definisi dan Prinsip Dasar

Ekonomi Islam merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam; ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis (Jalil, 2018). Menurut Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islami (Jalil, 2018). Ekonomi Islam mencoba menegakkan keadilan dalam ranah sosial-ekonomi dan kesejahteraan untuk semua melalui peran nilai moral, mekanisme pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan yang baik (Maulidani, 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum mencakup: kerja (resource utilization), kompensasi (compensation), efisiensi (efficiency), profesionalisme (professionalism), dan kecukupan (Jalil, 2018). Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan prinsip informasi simetri (symmetric information) sebagai bagian dari etika bisnis yang Islami (Jalil, 2018).

4.2 Maqashid Al-Syariah sebagai Kerangka Ekonomi Islam

Maqashid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah (al-syari') dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya (Adzkiya, 2020). Konsep maqashid al-syariah dalam Islam, khususnya jika diterapkan dalam ekonomi, memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang selama ini ada. Dalam ekonomi konvensional tidak dikenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal, dan keturunan (Adzkiya, 2020). Maqashid al-syariah bisa menjadi titik temu antara tujuan besar Pancasila dan cita-cita mulia sistem ekonomi Islam (Adzkiya, 2020).

Sistem ekonomi Islam dalam Indonesia dilakukan selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa Pancasila telah mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) (Adzkiya, 2020). Dengan demikian, maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dengan ekonomi Islam; prinsip dasar dalam ekonomi Islam sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara (Adzkiya, 2020).

4.3 Empat Asas Pembangunan Ekonomi Islam

Terdapat empat asas dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan filosofi pembangunan ekonomi Islam: tawhîd, rubûbiyah, khalîfah, dan tazkiyah (Fadlan, 2012). Asas tawhîd mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas khalîfah mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Asas tazkiyah mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan (Fadllan, 2018). Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplementasi di dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia (Fadlan, 2012).

5. Persamaan dan Titik Temu Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam

5.1 Kesamaan Visi dan Tujuan

Beberapa persamaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Pancasila di antaranya: (1) Keduanya memiliki visi sosial dan etik; (2) Memiliki visi untuk mewujudkan keadilan sosial; (3) Keseimbangan dalam menjalankan kebijakan ekonomi; dan (4) Nasionalisme dan demokrasi ekonomi serta semangat kebersamaan (LC., 2022). Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah keduanya memprioritaskan prinsip kekeluargaan dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat (Ali, 2023).

Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial di sekitarnya (Akbar & Ghufron, 2019). Sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi tujuan utama dari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila, dan dalam pandangan Islam, tujuan ini selaras dengan semangat ekonomi Islam (Akbar & Ghufron, 2019).

5.2 Prinsip Ketuhanan (Tauhid) sebagai Fondasi Bersama

Merujuk pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam (Ali, 2023). Tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang rasionalistik dan demokratis (Sukardi et al., 2017).

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan ruh bagi sila-sila lainnya. Dalam konteks ekonomi, prinsip ketuhanan ini mengandung makna bahwa setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral (Akbar & Ghufron, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas ekonomi seorang Muslim. Tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam, dan dalam konteks ekonomi, tauhid berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah-Nya (Akbar & Ghufron, 2019).

5.3 Prinsip Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan nilai yang paling fundamental yang menjadi titik temu antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Pancasila dalam social justice dan maqashid syariah dan muamalah sama-sama memiliki asas serta dasar kesejahteraan (Samsuri, 2023). Kesenadaan Pancasila dengan ijtihad ekonomi Islam terhadap perlawanan cekaman sistem kapitalis merupakan senjata tandingan. Sikap defensif Pancasila dan ekonomi Islam ini adalah salah satu bentuk efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa (Samsuri, 2023).

Dalam Islam, keadilan sosial-ekonomi diartikan sebagai suatu aturan dan etika yang mengatur pendistribusian keadilan sosial-ekonomi secara luas dan merata. Dalam agama Islam dikenal mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi keadilan sosial-ekonomi yang dijadikan sebagai tools social engineering untuk pengentasan kemiskinan (Maulidani, 2022). Instrumen-instrumen ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang juga menghendaki distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan.

5.4 Prinsip Kekeluargaan dan Gotong Royong

Asas kekeluargaan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan ciri utama Ekonomi Pancasila yang juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Asas ini sama persis dengan yang dimaksud ethical economy dalam Islam. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh Marxisme (Saefuddin, 2019). Karena itu, wajib bagi umat Islam untuk mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila (Saefuddin, 2019).

Gagasan mengenai gotong royong ekonomi, sosial, kebersamaan, dan menghormati sangat sejalan dengan nilai-nilai ajaran keagamaan Islam, karena Islam menyuruh umatnya untuk membangun hubungan kepribadian yang baik dengan karib kerabat dan untuk saling hormat menghormati dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (Wahyudin, 2017). Konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam merupakan sebuah ide yang memperkuat basis komitmen, tanggung jawab, serta jati diri sebagai gerakan Islam, keadilan sosial, dan keindonesiaan (Muhibbin & Arangga, 2020).

5.5 Penolakan terhadap Monopoli dan Eksploitasi

Baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam sama-sama menolak monopoli dan eksploitasi ekonomi. Prinsip Ekonomi Pancasila sejalan dengan konsep dalam sistem ekonomi Islam yang menolak adanya monopoli kepemilikan oleh individu terhadap sumber-sumber yang esensial bagi kehidupan banyak orang (Firdiansyah et al., 2024). Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai entitas yang berhak menguasai sumber daya umum ini (Firdiansyah et al., 2024).

Sistem pemerasan tidak hanya bertentangan dengan etika dan moral Islam, tetapi juga bertolak belakang dengan butiran filosofis yang terkandung dalam Pancasila, yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Samsuri, 2023). Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan kemerdekaan bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan kesengsaraan: yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat (Khalik, 2016). Baik Pancasila maupun Islam menolak kondisi demikian.

6. Sila-Sila Pancasila dalam Perspektif Ekonomi Islam

6.1 Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan fondasi dari seluruh sila lainnya dan menjadi ruh bagi seluruh sistem ekonomi Pancasila. Dalam perspektif Islam, sila ini mencerminkan konsep tauhid yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Ajaran utama dari tauhid yaitu keyakinan bahwa "Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah" (LC., 2022). Konsep tauhid ini dalam ekonomi berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Kegiatan ekonomi yang tercermin dalam Pancasila, terutama pada sila pertama, ada di dalam ekonomi Islam atau syariah dengan dasar bahwa ketuhanan akan sejalan dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dilihat juga dengan kultural masyarakat yang mayoritas beragama, sehingga hal ini menjadi adanya aturan-aturan beragama dalam berekonomi yang mengarah pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang disesuaikan berdasarkan perspektif Islam (Nurcholida & Zunaidi, 2021). Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam (Fariana, 2017).

6.2 Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," merupakan spirit ajaran Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Akbar & Ghufron, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, sila ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Prinsip keadilan telah ditransformasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hamimah, 2019).

Al-Qaradhawi sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber mengatakan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam, meskipun ia seorang non-Muslim, menderita lapar, tidak berpakaian, dan tidak bertempat tinggal (LC., 2022). Prinsip ini sejalan dengan semangat sila kedua Pancasila yang menghendaki perlakuan yang adil dan beradab bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan sangat jelas sekali tertuang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Muslim di dunia (Samidi & Suharno, 2018).

6.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dalam konteks ekonomi mengandung makna nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi berarti bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri (A. Wahid et al., 2023). Dalam perspektif Islam, persatuan umat (ukhuwwah) merupakan salah satu nilai fundamental yang juga mendukung semangat nasionalisme ekonomi.

Ekonomi Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi (Syarif, 2019). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkeadilan. Nilai persatuan dalam Pancasila dan konsep ukhuwwah dalam Islam sama-sama menghendaki bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan seluruh bangsa.

6.4 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Sila keempat Pancasila mengandung prinsip demokrasi ekonomi yang dalam perspektif Islam sejalan dengan konsep syura (musyawarah). Prinsip syura dalam Islam merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2023). Demokrasi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum keagamaan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam sila keempat (Firmansyah et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi, sila keempat mengandung makna bahwa kebijakan ekonomi harus dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam yang menghendaki bahwa keputusan-keputusan penting, termasuk dalam bidang ekonomi, harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan para ahli dan wakil masyarakat. Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah teori umum (general theory) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan (Nurjihadi, 2020).

6.5 Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan tujuan akhir dari seluruh sistem ekonomi Pancasila dan sekaligus merupakan titik temu yang paling fundamental dengan Ekonomi Islam. Sila kelima ini merupakan bentuk imperatif etis dari sila-sila sebelumnya (Rizkianto, 2022). Dalam perspektif Islam, keadilan sosial merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh ajaran Islam dalam bidang ekonomi.

Sudah sepatutnya keadilan sosial selaras dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, agar asas keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan spirit ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual maupun praksis (Ridho, 2021). Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi (Ridho, 2021). Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara) (Irham, 2017).

7. Perbedaan dan Nuansa antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam

7.1 Perbedaan Sumber Ideologi

Meskipun memiliki banyak kesamaan, Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber ideologi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi atau ideologi Islam, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan Pancasila (Ali, 2023). Jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi masing-masing dari ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia (Sukardi et al., 2017).

Pancasila bukan agama dan agama bukan Pancasila. Pancasila jangan diagamakan dan agama jangan dipancasilakan (Fadlan, 2012). Pernyataan ini menuntun agar nilai-nilai sistem ekonomi Islam terhindar dari pencampuradukan yang tidak pada tempatnya dengan falsafah ekonomi lainnya. Namun demikian, perbedaan sumber ideologi ini tidak menghalangi keduanya untuk berjalan beriringan secara harmonis dalam konteks ke-Indonesiaan.

7.2 Cakupan Subjek

Perbedaan lain yang perlu dicatat adalah bahwa Ekonomi Islam secara spesifik ditujukan bagi umat Muslim, sementara Ekonomi Pancasila mencakup seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non-Islam kiranya dapat dikembangkan (Ali, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila memiliki cakupan yang lebih luas dan inklusif dibandingkan Ekonomi Islam yang secara spesifik berbasis pada ajaran Islam.

7.3 Instrumen Spesifik

Ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen spesifik yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Ekonomi Pancasila, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba. Instrumen-instrumen ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Meskipun demikian, semangat di balik instrumen-instrumen ini, yakni redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan tujuan Ekonomi Pancasila yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8. Implementasi Ekonomi Islam dalam Kerangka Ekonomi Pancasila

8.1 Perbankan Syariah sebagai Wujud Konkret

Salah satu implementasi paling nyata dari Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomi Islam atau yang dikenal di nusantara sebagai ekonomi syariah mulai dikenal di tanah air pada tahun 1990-an, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (LC., 2022). Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia (Syaugi, 2017).

Sistem ekonomi Pancasila disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini sama persis dengan yang dimaksud ethical economy dalam Islam (Saefuddin, 2019). Oleh karena itu, umat Islam Indonesia dapat menerima, bahkan mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dasar serta ideologi negara (Saefuddin, 2019).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan regulasi perbankan syariah yang mengarah ke full fledged Islamic financial system (restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam) (Saefuddin, 2019). Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia (Syarif, 2019).

8.2 Koperasi sebagai Jembatan

Koperasi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang menjadi jembatan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Dalam konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 33 UUD 1945, disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam (Nurjihadi, 2020).

Sebagai terjemahan atas konstitusi ekonomi Indonesia, telah dikembangkan konsep ekonomi koperasi. Dengan penekanan yang kuat pada gagasan keadilan sosial, konsep koperasi harusnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Islam Indonesia karena sesuai dengan doktrin keislaman dalam ekonomi yang menganut prinsip egalitarian yang proporsional (Nurjihadi, 2020). Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta yang cukup dikenal yaitu ekonomi kerakyatan untuk membangun perekonomian rakyat, petani, nelayan, dan lain-lainnya melalui koperasi (Wulandari & Hasan, 2023).

8.3 Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Dalam perspektif Islam, zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila. Zakat selain menjadi kewajiban dan rukun Islam bagi setiap Muslim, ia juga merupakan aktivitas yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dan menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku (Rohim, 2020). Pada perbuatan pembagian kekayaan, seperti berzakat kepada para fakir miskin dan kelompok lainnya, adalah pintu masuk untuk melakukan upaya agar tidak ada lagi ketimpangan ekonomi pada sosial kehidupan masyarakat (Karimullah, 2022).

Instrumen-instrumen distribusi kekayaan dalam Islam ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang menghendaki distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan. Dalam fikih distribusi keadilan sosial-ekonomi, kekayaan ekonomi tidak boleh hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja (Maulidani, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang juga menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.

8.4 Hukum Persaingan Usaha Berbasis Nilai Islam dan Pancasila

Penerapan sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam (K. Wahid & Yuliani, 2023). Dalam konteks hukum persaingan usaha, pembaruan diperlukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menciptakan hukum persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai sistem Ekonomi Pancasila (K. Wahid & Yuliani, 2023). Jika merujuk pada prinsip keadilan menurut hukum Islam, Islam mengidentikkan keadilan dengan kejujuran. Seseorang dikatakan adil ketika dia menjaga dirinya di jalan yang benar (K. Wahid & Yuliani, 2023).

9. Pemikiran Para Tokoh tentang Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Islam

9.1 Mohammad Hatta: Ekonomi Kerakyatan yang Islami

Mohammad Hatta merupakan tokoh proklamator yang juga sebagai peletak dasar-dasar demokrasi dan ekonomi di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hatta sangat aktif memberikan masukan terkait konsep ekonomi; sekurang-kurangnya Hatta memberikan masukan terkait nilai fundamental ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai kepemilikan, nilai keadilan dan kebersamaan, serta nilai persaudaraan (Wulandari & Hasan, 2023).

Nilai fundamental yang digagas oleh Hatta, selain konsep kepemilikan, juga nilai keadilan. Keadilan menurut pandangan Hatta sangat selaras dengan nilai-nilai keislaman, di mana dalam Islam kita harus menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kezaliman (Wulandari & Hasan, 2023). Hatta berkeyakinan bahwa keadilan Islam akan dapat diterima oleh siapapun, bahkan oleh komunis sekalipun, karena keadilan Islam menumbuhkan rasa damai, rasa bahagia dan sejahtera, serta persaudaraan yang tertanam dalam masyarakat (Wahyudin, 2017).

Konsep ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah (Yusuf et al., 2019). Pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

9.2 Mubyarto: Ekonomi Pancasila sebagai Teori Umum

Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah teori umum (general theory) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan (Nurjihadi, 2020). Pandangan Mubyarto ini menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan sebuah sistem ekonomi yang memiliki landasan teoritis yang kuat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Dalam ekonomi Pancasila, di mana kegiatan ekonominya diatur oleh UUD 1945, penting untuk mengedepankan moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi untuk mencapai keadilan ekonomi (K. Wahid & Yuliani, 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang juga menekankan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

9.3 Nurcholish Madjid: Islam Inklusif dan Pancasila

Nurcholish Madjid secara optimis melihat agama Islam sebagai agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga mampu merespons segala permasalahan kemanusiaan universal (Sulbi, 2021). Dalam pandangannya, Islam bukan agama yang eksklusif dan statis, melainkan agama yang mendorong orientasi hidup manusia kepada nilai-nilai kebaikan umum bagi seluruh peradaban umat manusia (Sulbi, 2021).

Prinsip keadilan dalam Islam adalah dasar kemanusiaan dan sosial politik agama Islam itu sendiri (Sulbi, 2021). Pandangan Nurcholish Madjid ini mendukung gagasan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.

9.4 Ahmad Syafii Maarif: Islam sebagai Sumber Moral Pancasila

Menurut Ahmad Syafii Maarif, Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya mesti diterapkan dan diimplementasikan secara praktik, bukan hanya sebatas teoritik politik belaka, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut mampu menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam kenyataan yang konkret, bukan hanya retorika semata (Nuraini, 2023). Bagi Ahmad Syafii Maarif, Islam diharapkan mampu dijadikan sumber moral bagi umatnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi (Nuraini, 2023).

10. Tantangan dan Problematika

10.1 Kesenjangan antara Ideal dan Realitas

Meskipun secara normatif Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan, dalam praktiknya sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era Orde Baru cenderung kapitalis (Rama & Makhlani, 2014). Implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia masih jauh dari harapan (Ali, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara cita-cita ideal Ekonomi Pancasila dan realitas ekonomi yang terjadi di lapangan.

Secara de facto, praktik ekonomi politik Indonesia sejak zaman Hindia Belanda cenderung berkarakter kapitalistik. Hal ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi dan doktrin ekonomi dalam Islam yang mengedepankan konsep keadilan sosial dan keseimbangan (tawazun) (Nurjihadi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam sama-sama menghadapi tantangan dalam implementasinya di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalis global.

10.2 Ketegangan Ideologis

Gerakan-gerakan yang menempatkan Islam sebagai ideologi selalu mengangkat isu dan tuntutan pengimplementasian syariat Islam secara totalitas (kaffah) melalui instrumen negara (LC., 2022). Hal ini menciptakan ketegangan ideologis antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem negara dengan kelompok yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Namun demikian, tidak perlu ada usaha untuk membenturkan antara konstitusi ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam atau antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam, karena masing-masing sistem tersebut diinspirasi dari ajaran Islam. Hal tersebut terlihat pada adanya kesamaan prinsip dasar dan tujuan yang ingin dicapai (Rama & Makhlani, 2014). Dalam konteks Indonesia, hal ini adalah wajib, agar Islam ekonomi tidak dihadapkan dengan ekonomi Pancasila secara ideologis yang berdampak politis, dan akan menghasilkan sesuatu yang kontra produktif dengan cita ideal ekonomi syariah (Al-Hakim, 2009).

10.3 Kelangkaan Ilmu Ekonomi Islam

Pertumbuhan perbankan Islam dibayangi kelangkaan ilmu ekonomi Islam, sehingga perkembangannya mengalami inefektivitas di Indonesia (Darmalaksana, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa asas konkordansi antara Islam dan Pancasila dalam pengembangan perbankan syariah terlihat memungkinkan dari aspek filosofis, tetapi diragukan dari aspek politis karena benturan berbagai sistem ekonomi di Indonesia (Darmalaksana, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara filosofis Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila sejalan, masih terdapat tantangan dalam implementasi praktisnya.

11. Relevansi dan Prospek ke Depan

11.1 Penguatan Ekonomi Syariah dalam Kerangka Pancasila

Ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi (Syarif, 2019). Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia (Syarif, 2019).

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang masuk dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan pada sektor UMKM-nya, wisata halal, dan perbankan syariah (K. Wahid et al., 2023). Kerangka ini sejalan dengan misi besar Indonesia dan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

11.2 Pendidikan Ekonomi Pancasila Berbasis Islam

Melalui pendidikan ekonomi Pancasila, baik di dalam proses pembelajaran di sekolah (formal), luar sekolah, dan keluarga (non-formal), akan tercipta Sumber Daya Manusia Indonesia yang bersikap, berperilaku, dan berkarakter Pancasila (Firdiansyah et al., 2024). Implikasi ekonomi Pancasila sesuai dengan moralitas ekonomi Islam yang sama-sama mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama serta menaruh perhatian terhadap kondisi sosial di sekitar (Firdiansyah et al., 2024).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dapat menjadi tempat tumbuhnya perkembangan Islam Nusantara sekaligus tempat pembelajaran pendidikan ekonomi yang memiliki karakter Pancasila (Nurcholida & Zunaidi, 2021). Dalam penerapan pendidikan ekonomi di pesantren, diberikan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai Islam sesuai dengan background yang ada di pesantren, sehingga dalam pendidikan ekonominya berbasis Islam atau biasa disebut ekonomi Islam (Nurcholida & Zunaidi, 2021).

11.3 Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam dan Pancasila

Untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, diperlukan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peran komplementer negara yang aktif dalam ekonomi (Fadllan, 2018). Inti dari seluruh tawaran tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan moral, mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan (Fadllan, 2018).

Pendekatan ekonomi Islam yang secara konseptual selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia (Samsuri, 2023). Untuk mengentas kesenjangan sosial dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak cukup hanya dengan mengandalkan teori deduktif ekonomi sekuler, profan, serta humanisme sentris. Namun, berdasarkan fakta juga dibutuhkan sebuah rumusan atau konsep ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan moral spiritual keadilan sosial sebagai pelengkap (Samsuri, 2023).

12. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang memiliki kesamaan visi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang fundamental. Keduanya sama-sama menghendaki terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pertama, secara ideologis, Pancasila dan Islam memiliki titik temu yang sangat kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam (Adzkiya, 2020; Akbar & Ghufron, 2019; LC., 2022). Maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dengan ekonomi Islam, karena di dalamnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai mashlahah bagi masyarakat (Adzkiya, 2020).

Kedua, secara praktis, implementasi Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila telah terwujud melalui berbagai instrumen, seperti perbankan syariah, koperasi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi yang tidak bertentangan dengan ekonomi Pancasila (Sarkum, 2017). Karena itu tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila (Darmalaksana, 2018).

Ketiga, secara prospektif, pengembangan Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila merupakan keniscayaan yang harus terus didorong. Ekonomi Islam dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia tanpa mengubah sistem negara dengan khilafah (LC., 2022). Sebaliknya, Ekonomi Islam justru dapat memperkuat dan memperkaya Ekonomi Pancasila dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.

Dengan demikian, Ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam bukan sekadar kompatibilitas dua sistem, melainkan merupakan sinergi yang saling memperkuat dalam mewujudkan cita-cita bersama: Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan dicitakan oleh ajaran Islam.