00484 - Filsafat Ilmu Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

 Ekonomi Islam merupakan sebuah bangunan epistemologis yang komprehensif, berakar pada wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus berdialog secara kritis dengan realitas ekonomi kontemporer. Artikel ini mengkaji landasan filosofis ilmu ekonomi Islam melalui tiga dimensi fundamental: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, ekonomi Islam berpijak pada konsep tauhid dan manusia sebagai khalifah, menghadirkan kerangka yang berbeda secara fundamental dari asumsi-asumsi ontologis ekonomi kapitalis. Secara epistemologis, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu, akal ('aql), dan pengalaman empiris sebagai sumber-sumber pengetahuan yang saling melengkapi, membangun epistemologi yang bersifat holistik dan integratif yang tidak memisahkan antara fakta dan nilai, maupun antara ilmu dan etika. Secara aksiologis, ekonomi Islam berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, yang tercermin dalam prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan larangan gharar. Artikel ini juga menelusuri sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam melalui enam fase yang berbeda, mengkaji hubungannya dengan kapitalisme dan sosialisme, serta mengevaluasi prospek ekonomi Islam sebagai alternatif yang relevan di era kontemporer. Tantangan sentral bagi filsafat ilmu ekonomi Islam terletak pada pengembangan kerangka epistemologis yang lebih koheren dan komprehensif, yang mampu mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan metodologi ilmu ekonomi modern, sekaligus mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang fundamental.

Kata Kunci: ekonomi Islam, filsafat ilmu, tauhid, epistemologi, keuangan Islam, riba, zakat

1. Pendahuluan: Ekonomi Islam sebagai Disiplin Ilmu

Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki akar filosofis mendalam, bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus berkembang melalui tradisi intelektual Islam yang panjang. Sebagai sebuah sistem pengetahuan, ekonomi Islam tidak sekadar merupakan seperangkat aturan teknis tentang transaksi keuangan, melainkan sebuah bangunan epistemologis yang komprehensif yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas. Pemahaman terhadap filsafat ilmu ekonomi Islam menuntut penelusuran yang cermat terhadap fondasi-fondasi filosofis yang menopangnya, sejarah perkembangannya sebagai disiplin ilmu, serta hubungannya dengan sistem ekonomi lain, khususnya kapitalisme Barat.

Ekonomi Islam, dalam pengertian yang paling mendasar, adalah sebuah sistem yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang bersumber dari wahyu ilahi, namun sekaligus berdialog secara kritis dengan realitas ekonomi kontemporer. Sebagaimana ditegaskan oleh Islahi, "ekonomi islamique" bukanlah produk abad ke-20 semata; istilahnya mungkin baru, tetapi akar-akarnya dapat ditelusuri hingga masa-masa awal Islam, dan perkembangannya menjadi sebuah disiplin tersendiri dapat dibagi ke dalam enam fase yang berbeda (Islahi, 2016). Lebih jauh, Islahi menegaskan bahwa ekonomi Islam modern tidak pernah bersifat sektarian, dan tidak dikembangkan semata-mata untuk kepentingan identitas dan perlindungan umat Muslim; sebaliknya, para sarjana dari berbagai wilayah dan afiliasi yang beragam telah mempromosikannya dengan tujuan kesejahteraan bagi semua (Islahi, 2016).

Dalam konteks filsafat ilmu, ekonomi Islam menghadirkan tantangan epistemologis yang unik. Sebagaimana diargumentasikan oleh Azwar et al., ekonomi Islam bukan sekadar sebuah sistem atau norma, melainkan juga sebuah disiplin ilmiah yang ditemukan melalui metodologi ilmiah (Azwar et al., 2022). Posisi ekonomi Islam di antara pengaruh ilmu ekonomi konvensional dan Fiqh al-Mu'āmalah merupakan tantangan tersendiri untuk dikombinasikan, mengingat perbedaan mendasar di antara keduanya, terutama dalam aspek epistemologis (Azwar et al., 2022). Hal ini menuntut pemikiran untuk mensinergikan dan mengintegrasikan keduanya ke dalam disiplin ekonomi Islam.

2. Landasan Ontologis Ekonomi Islam

2.1 Konsep Tauhid sebagai Fondasi Ontologis

Fondasi ontologis ekonomi Islam bertumpu pada konsep tauhid, yakni keesaan Allah SWT, yang menjadi prinsip pengorganisasi seluruh realitas, termasuk realitas ekonomi. Dalam kerangka ini, seluruh aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah kepada Allah dan pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Adinugraha menegaskan bahwa filsafat ekonomi Islam menjadi orientasi dasar ekonomi yang paradigma dasarnya relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang kemudian diterapkan dalam perilaku ekonomi masyarakat, dan bahwa filsafat hukum ekonomi Islam didasarkan pada filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam (Adinugraha, 2021).

Konsep kepemilikan dalam Islam, sebagai salah satu manifestasi ontologi ekonomi Islam, menyatakan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah kontrol mutlak atas sumber daya ekonomi, melainkan kemampuan untuk memanfaatkannya (Adinugraha, 2021). Ini merupakan perbedaan ontologis yang fundamental dengan sistem kapitalisme, di mana kepemilikan privat bersifat absolut. Dalam pandangan Islam, manusia hanyalah pemegang amanah atas kekayaan yang sejatinya milik Allah SWT.

Askari et al. merangkum prinsip-prinsip umum yang mengatur pembangunan manusia, ekonomi, dan keuangan dalam Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan kehidupan serta tradisi Nabi Muhammad SAW (Askari et al., 2014). Prinsip-prinsip ini meletakkan fondasi pembangunan sebagai basis struktur institusional, yang pada gilirannya menjadi landasan kemajuan ekonomi dan sosial (Askari et al., 2014). Elemen-elemen esensial kehidupan seorang Muslim—kesatuan ciptaan, kebebasan dan kebebasan memilih, pembangunan ekonomi dan manusia, sistem ekonomi dan praktik keuangan—semuanya dikembangkan dalam kerangka ini (Askari et al., 2014).

2.2 Manusia sebagai Khalifah: Implikasi Ontologis bagi Ekonomi

Konsep manusia sebagai khalifah (wakil Allah di bumi) memiliki implikasi ontologis yang mendalam bagi ekonomi Islam. Manusia tidak dipandang semata-mata sebagai homo economicus yang didorong oleh kepentingan diri sendiri, sebagaimana dalam ekonomi neoklasik, melainkan sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan sumber daya alam. Adinugraha menegaskan bahwa praktik monkey business dalam jual beli tidak diperbolehkan dalam filsafat ekonomi Islam, karena hal itu menunjukkan esensi penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah dengan mengolah sumber daya yang tersedia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Adinugraha, 2021).

Dalam kerangka ontologis ini, ekonomi Islam memandang bahwa tujuan akhir aktivitas ekonomi bukan sekadar maksimalisasi keuntungan material, melainkan pencapaian falah (keberuntungan) yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Hal ini berbeda secara fundamental dengan asumsi ontologis ekonomi kapitalis yang, sebagaimana dikritik oleh Innal dan Oweida, didasarkan pada filosofi bahwa setiap faktor hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi semata, sehingga tidak ada komitmen terhadap aturan perilaku etis yang dapat diterima (Innal & Oweida, 2023).

3. Epistemologi Ekonomi Islam

3.1 Sumber-Sumber Pengetahuan dalam Ekonomi Islam

Epistemologi ekonomi Islam memiliki kekhasan yang membedakannya dari epistemologi ilmu ekonomi konvensional. Sementara ekonomi konvensional mengandalkan empirisme dan rasionalisme sebagai sumber pengetahuan utama, ekonomi Islam mengakui tiga sumber pengetahuan yang saling melengkapi: wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), akal ('aql), dan pengalaman empiris. Azwar et al. menegaskan bahwa epistemologi Islam adalah fondasi bagi ekonomi Islam karena terhubung dengan pandangan dunia (worldview) Islam (Azwar et al., 2022). Ini konsisten dengan pernyataan bahwa ekonomi Islam dihasilkan oleh kerangka Islam yang mencakup filosofi dan pandangan dunia Islam, dan dikembangkan, dipraktikkan, serta dinilai menggunakan konsep, ukuran, dan standar yang bersumber dari pandangan dunia Islam (Azwar et al., 2022).

Imam et al. dalam kajian komparatif mereka tentang filosofi penelitian Barat dan Islam menemukan bahwa sementara penelitian Barat menekankan metode empiris dan objektif, penelitian Islam mengintegrasikan hal-hal tersebut dengan dimensi etis dan spiritual, menawarkan pendekatan yang lebih holistik (Imam et al., 2023). Perbedaan epistemologis ini memiliki implikasi langsung bagi metodologi ekonomi Islam: ekonomi Islam tidak hanya menggunakan teori-teori ekonomi tradisional, tetapi mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip etis dan moral Islam, menawarkan model-model alternatif perilaku ekonomi dan kebijakan (Imam et al., 2023).

3.2 Epistemologi Islam versus Epistemologi Barat

Perbedaan epistemologis antara ekonomi Islam dan ekonomi Barat bukan sekadar perbedaan metodologis, melainkan perbedaan yang lebih mendasar dalam cara memandang realitas dan pengetahuan. Imam et al. mengidentifikasi bahwa dalam tradisi Islam, terdapat teori-teori epistemologis yang khas, termasuk konsep pengetahuan sebagai "kasyf" (penyingkapan), yang dikembangkan oleh Mulla Sadra yang menyamakan pengetahuan dengan eksistensi (wujud) itu sendiri, memandangnya sebagai mode penyingkapan realitas eksistensi (Imam et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam, epistemologi ini berarti bahwa kebenaran ekonomi tidak hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan penalaran logis semata, tetapi juga melalui pemahaman terhadap wahyu ilahi. Hal ini menciptakan sebuah epistemologi yang bersifat integratif, yang tidak memisahkan antara fakta dan nilai, antara ilmu dan etika. Sebagaimana dicatat oleh Arminjon dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, para teolog dan filosof Muslim telah berupaya membangun epistemologi baru yang tidak sekadar menjadi pengganti agama, tetapi berfungsi sebagai fondasi bagi agama di era modern (Arminjon, 2019).

3.3 Tantangan Epistemologis: Antara Fiqh Muamalah dan Ilmu Ekonomi

Salah satu tantangan epistemologis terbesar dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu adalah bagaimana mengintegrasikan Fiqh al-Mu'āmalah (hukum Islam tentang transaksi) dengan ilmu ekonomi modern. Azwar et al. mengidentifikasi bahwa pembagian mahasiswa jurusan Ekonomi Islam ke dalam cabang-cabang ilmu syariah, seperti Fakultas Syariah/Hukum, secara tidak sengaja akan menimbulkan masalah epistemologis dalam filsafat ilmu, karena ekonomi dan syariah yang menjadi fondasi Ekonomi Islam memiliki implikasi filosofis yang berbeda (Azwar et al., 2022). Untuk mengintegrasikan Ekonomi Islam sebagai bidang ilmu yang menggabungkan keduanya, perlu mempertimbangkan perbedaan mendasar antara Fiqh al-Mu'āmalah dan Ekonomi, khususnya mengenai epistemologi (Azwar et al., 2022).

Dalam konteks ini, Lahlou menegaskan bahwa ekonomi Islam, sebagai bagian dari lingkaran luas ilmu-ilmu humaniora, bertumpu pada sejumlah aksioma, teori, aturan, dan prinsip panduan yang mengaturnya (Lahlou, 2017). Ekonomi Islam bukan sekadar dikenal melalui larangan-larangannya, tetapi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terorganisir dari prinsip-prinsip yang terkoordinasi untuk membentuk suatu keseluruhan ilmiah atau tubuh doktrin (Lahlou, 2017).

4. Aksiologi Ekonomi Islam: Nilai-Nilai dan Etika

4.1 Larangan Riba sebagai Prinsip Aksiologis

Salah satu prinsip aksiologis paling fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga). Larangan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan mencerminkan nilai-nilai mendalam tentang keadilan, solidaritas, dan penolakan terhadap eksploitasi. Néfissa-Paris mencatat bahwa bagi para pendukung ekonomi Islam, larangan riba bertujuan secara eksplisit untuk memodelkan hubungan ekonomi, sementara zakat memiliki fungsi utama keadilan sosial karena bertujuan mendistribusikan kembali sebagian kekayaan yang terakumulasi oleh sebagian orang kepada mereka yang membutuhkan (Néfissa-Paris, 1991).

Ferrié, dalam ulasannya tentang karya Timur Kuran, mencatat bahwa argumen bahwa pinjaman berbunga (terpisah dari pengambilan risiko) diperlukan untuk berfungsinya ekonomi dengan baik menghadapi temuan-temuan kontemporer yang menantang; ekonomi spekulatif (gelembung keuangan, dana pensiun, dana kedaulatan, dan sebagainya) tampak, saat ini, sangat disfungsional (Ferrié, 2015). Ini menunjukkan bahwa kritik ekonomi Islam terhadap sistem bunga memiliki relevansi yang semakin besar dalam konteks krisis keuangan global.

4.2 Zakat sebagai Instrumen Keadilan Distributif

Zakat merupakan salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam yang mencerminkan komitmen aksiologis terhadap keadilan distributif. Néfissa-Paris menjelaskan bahwa zakat al-mal bertujuan untuk keadilan sosial, dan bagi para pendukung ekonomi Islam, zakat al-mal seharusnya dikenakan tidak hanya secara religius tetapi juga secara sipil oleh negara (Néfissa-Paris, 1991). Bersama dengan larangan riba, zakat merupakan salah satu konsep utama ekonomi Islam (Néfissa-Paris, 1991).

Lahlou menegaskan bahwa jika seseorang mengabaikan elemen-elemen konstitutif ekonomi Islam seperti pembiayaan ekonomi atau solidaritas sosial dan sistem redistribusi kekayaan, maka pemahaman tentang ekonomi Islam akan menjadi tidak lengkap (Lahlou, 2017). Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban religius individual, melainkan merupakan instrumen makroekonomi yang integral dalam sistem ekonomi Islam.

4.3 Etika Bisnis dan Larangan Gharar

Selain larangan riba, ekonomi Islam juga melarang gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (perjudian) dalam transaksi ekonomi. Thielmann mencatat bahwa larangan riba dan spekulasi (gharar) dalam Islam, dan akibatnya, larangan bunga dan asuransi, berada di pusat kontradiksi antara hukum Islam klasik dan kode sipil modern (Thielmann, 1998). Innal dan Oweida menegaskan bahwa industri keuangan Islam, melalui prinsip-prinsipnya yang mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam dunia bisnis, memiliki kemampuan untuk mengatasi fenomena krisis dan fluktuasi, mencegah monopoli, penipuan dan pengelabuan, serta mendorong perilaku rasional terhadap spekulasi (Innal & Oweida, 2023).

5. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

5.1 Fase-Fase Perkembangan Ekonomi Islam

Islahi mengidentifikasi bahwa perkembangan ekonomi Islam menjadi sebuah disiplin tersendiri dapat dibagi ke dalam enam fase yang berbeda (Islahi, 2016). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki sejarah intelektual yang panjang dan berkelanjutan, bukan sekadar fenomena kontemporer. Lahlou menegaskan bahwa dengan menganalisis sejarah pemikiran Islam, kita menemukan bahwa konsep-konsep siklus, krisis, kebijakan moneter dan fiskal, pembiayaan ekonomi, regulasi negara, pajak, institusi sosial, pasar keuangan, dan sebagainya, sama sekali tidak asing bagi ekonomi Islam (Lahlou, 2017).

Lahlou secara khusus menyebut Al-Maqrizi yang mengaitkan krisis keuangan Mesir pada masanya dengan penyebab yang berkaitan dengan kebijakan moneter, yang ia bahas secara sangat rinci, serta Ibn Khaldun yang mengemukakan karakteristik utama teori siklus dalam Muqaddimah-nya (Lahlou, 2017). Ini menunjukkan bahwa para pemikir Muslim klasik telah mengembangkan analisis ekonomi yang canggih jauh sebelum munculnya ilmu ekonomi modern Barat.

Ramadan, dalam kajiannya tentang mengapa ekonomi moneter Arab tidak berkembang menjadi kapitalisme, mencatat bahwa beberapa sarjana "Arab-Muslim" telah meninggalkan jejak mereka di semua bidang ilmu pengetahuan, seperti Al-Khawarizmi, "bapak aljabar", Ibn Rushd dalam kedokteran dan terutama dalam filsafat, Al-Farabi, "guru kedua" (yang pertama adalah Aristoteles), Ibn Khaldun, pelopor sosiologi modern (Ramadan, 2008). Ini menegaskan kontribusi peradaban Islam yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi.

5.2 Konteks Kebangkitan Ekonomi Islam Modern

Kebangkitan ekonomi Islam modern tidak dapat dipisahkan dari konteks historis yang lebih luas, termasuk dekolonisasi, kebangkitan nasionalisme Islam, dan krisis kapitalisme global. Ahmed mencatat bahwa terdapat hubungan dialektis antara dinamika pendapatan minyak dan dinamika Islam dalam arti luas di negara-negara Arab (Ahmed, 1990). Yankaya menegaskan bahwa Islam telah dimobilisasi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang tampaknya tidak mampu diselesaikan oleh sosialisme maupun kapitalisme, dan untuk membela budaya dan masyarakat Islam dari agresi Barat dan kolonialisme; ekonomi pun menjadi domain yang membawa promosi model pembangunan Islam (Yankaya, 2014).

Yankaya juga mencatat bahwa Kongres Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam berlangsung pada tahun 1976 di Mekkah dalam konteks ekonomi yang menguntungkan bagi negara-negara Teluk penghasil minyak pasca guncangan minyak tahun 1971 (Yankaya, 2014). Ini menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi Islam modern memiliki konteks geopolitik dan ekonomi yang spesifik.

Luxembourg mencatat bahwa di bawah naungan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang didirikan pada tahun 1969 di Jeddah, telah didirikan sebuah bank pembangunan Islam (1974), sebuah asosiasi internasional bank-bank Islam (1977), sebuah pusat penelitian ekonomi Islam (akademik, 1978), sebuah lembaga penelitian dan pelatihan Islam (di bawah BID, 1979), sebuah akademi yurisprudensi (fiqh, 1981), dan akhirnya AAOIFI pada tahun 1990 yang menutup siklus pertama ini (Luxembourg, 2016). Ini menggambarkan proses institusionalisasi ekonomi Islam yang sistematis.

6. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Makroekonomi

6.1 Kerangka Makroekonomi Islam

Lahlou mengajukan pertanyaan mendasar: dapatkah ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah sistem? Ia mendefinisikan sistem sebagai "organisasi prinsip-prinsip yang terkoordinasi untuk membentuk suatu keseluruhan ilmiah atau tubuh doktrin" (Lahlou, 2017). Dalam analisisnya, Lahlou menemukan bahwa konsep-konsep siklus, krisis, kebijakan moneter dan fiskal, pembiayaan ekonomi, regulasi negara, pajak, institusi sosial, dan pasar keuangan sama sekali tidak asing bagi ekonomi Islam (Lahlou, 2017).

Dalam kerangka makroekonomi Islam, negara memiliki peran penting sebagai penjamin stabilitas moneter. Lahlou menegaskan bahwa sebagai penjamin stabilitas moneter, negara harus menghadapi siklus pertumbuhan dan depresi ekonomi yang alami, dan memiliki alat-alat dalam kerangka ekonomi Islam untuk tujuan ini (Lahlou, 2017). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem mikro yang mengatur transaksi individual, melainkan juga memiliki dimensi makroekonomi yang komprehensif.

6.2 Inovasi dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Miloudi mengidentifikasi tiga model inovasi dalam pemikiran ekonomi Islam: pertama, inovasi dalam pembangunan ekonomi Madinah pada awal pembentukan kekhalifahan Islam; kedua, inovasi dalam aspek stabilitas ekonomi dalam sistem perbankan Islam, khususnya keterkaitan keuangan Islam dengan ekonomi riil; dan ketiga, inovasi dalam sistem Wakaf Islam (Miloudi, 2015). Model-model ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam memiliki kapasitas inovatif yang signifikan yang dapat dimanfaatkan dalam ekonomi modern (Miloudi, 2015).

Miloudi menegaskan bahwa dari ketiga model inovasi tersebut, dapat ditarik manfaat dalam ekonomi modern untuk menemukan lingkungan kreatif yang memungkinkan umat Muslim mengeksploitasi potensi manusia dan materialnya, dan memanfaatkannya untuk membangun ekonomi yang kuat (Miloudi, 2015). Ini menunjukkan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik bagi tantangan ekonomi kontemporer.

7. Keuangan Islam: Manifestasi Praktis Filsafat Ekonomi Islam

7.1 Prinsip-Prinsip Keuangan Islam

Keuangan Islam merupakan manifestasi praktis paling nyata dari filsafat ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Njima dan Zouari menegaskan bahwa keuangan Islam didasarkan pada lima pilar (Njima & Zouari, 2012). Keuangan Islam, karena fondasi moralnya yang menghormati ajaran Islam dalam hal investasi dan penempatan dana, dimensi etis, religius, dan sosialnya, serta ketertautannya dengan ekonomi riil, secara bertahap telah memantapkan dirinya sebagai alternatif yang menarik terhadap mode pembiayaan konvensional, terutama di masa krisis keuangan (Njima & Zouari, 2012).

Innal dan Oweida menegaskan bahwa industri keuangan Islam telah terdiversifikasi untuk menjangkau beberapa segmen keuangan modern, menawarkan serangkaian reformasi dan teknik keuangan di jantung sistem ekonomi klasik (Innal & Oweida, 2023). Melalui prinsip-prinsipnya yang mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam dunia bisnis, industri ini memiliki kemampuan untuk mengatasi fenomena krisis dan fluktuasi, mencegah monopoli, penipuan dan pengelabuan, serta mendorong perilaku rasional terhadap spekulasi (Innal & Oweida, 2023).

7.2 Keuangan Islam dan Ekonomi Riil

Salah satu prinsip filosofis terpenting keuangan Islam adalah keterkaitan yang erat antara aktivitas keuangan dan ekonomi riil. Jeanson mencatat bahwa keuangan Islam mensyaratkan kewajiban untuk mengaitkan sekuritas dengan aset nyata, agar tetap terhubung dengan ekonomi riil (Jeanson, 2019). Innal dan Oweida menegaskan bahwa industri keuangan Islam memposisikan dirinya untuk melayani ekonomi riil, mengkritik inflasi nominal (yaitu penciptaan likuiditas yang berlebihan), utang berlebihan, dan strukturisasi aset keuangan yang didukung oleh kertas (Innal & Oweida, 2023).

Ismail dan Jallais mencatat bahwa monetisasi aset melalui sekuritisasi kredit perumahan telah menunjukkan terputusnya hubungan antara lingkup riil dan lingkup keuangan ekonomi dalam sistem kapitalis, dan bahwa krisis adalah krisis sistem yang didasarkan pada spekulasi dalam aset virtual, yang telah menghancurkan ekonomi dunia secara brutal (Ismail & Jallais, 2011). Dalam konteks ini, keuangan Islam menawarkan alternatif yang lebih sehat dengan mewajibkan keterkaitan antara instrumen keuangan dan aset riil.

7.3 Perbankan Islam: Antara Idealisme dan Realitas

Perbankan Islam merupakan institusi keuangan yang paling dikenal sebagai wujud nyata ekonomi Islam. Rycx mencatat bahwa perdebatan tentang konsepsi Islam tentang hubungan ekonomi, termasuk pertanyaan apakah bunga bank halal atau haram, telah menjadi faktor intelektual dan religius yang mendorong perkembangan perbankan Islam (Rycx, 1988). Haddab dan Traimond menegaskan bahwa dalam kerangka "ekonomi Islam", institusi keuangan Islam berupaya membangun hubungan yang kuat dengan nasabah mereka, dan untuk itu mereka mendasarkan tindakan mereka pada pembagian risiko (Haddab & Traimond, 2012).

Namun, Innal dan Oweida juga mengakui bahwa industri keuangan Islam yang disebut etis ini tidak sepenuhnya bebas dari kekurangan dan keterbatasan (Innal & Oweida, 2023). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme filosofis ekonomi Islam dan realitas praktik perbankan Islam kontemporer, yang merupakan tantangan yang perlu terus dihadapi oleh para pemikir dan praktisi ekonomi Islam.

8. Ekonomi Islam dalam Perspektif Komparatif

8.1 Ekonomi Islam versus Kapitalisme

Perbandingan antara ekonomi Islam dan kapitalisme merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat ekonomi Islam. Ireton mencatat bahwa dalam wacana ekonomi Islam, representasi ekonomi dan masyarakat "Barat" berfungsi sebagai deskripsi keadaan yang perlu diubah atau sebagai contoh yang tidak boleh ditiru (Ireton, 1997). Innal dan Oweida mengkritik filosofi ekonomi kapitalis yang telah tercetak oleh sifatnya, berkontribusi pada penyebaran penyimpangan dan krisis, karena dalam sistem ini tidak ada komitmen terhadap aturan perilaku etis yang dapat diterima (Innal & Oweida, 2023).

Chassonnery-Zaïgouche mencatat bahwa Tarek El Diwany, setelah karier cemerlang dalam keuangan internasional, beralih ke ekonomi Islam; penolakan terhadap riba oleh agama Muslim dan peran "para pemodal" dalam dunia Muslim menjadi titik awal etika keuangan yang didasarkan pada penyelarasan kepentingan nasabah dan bankir (Chassonnery-Zaïgouche, 2013). Ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kapitalisme dan pencarian alternatif etis merupakan salah satu motivasi utama di balik perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

8.2 Ekonomi Islam versus Sosialisme

Ekonomi Islam juga membedakan dirinya dari sosialisme, meskipun keduanya berbagi komitmen terhadap keadilan sosial. Sementara sosialisme menolak kepemilikan privat, ekonomi Islam mengakui kepemilikan privat tetapi membatasinya dengan kewajiban-kewajiban sosial seperti zakat dan larangan penimbunan. Lahlou mencatat bahwa di beberapa negara Muslim terdapat segmen-segmen ekonomi Islam, emanasi dari sub-sistemnya, yang menawarkan alternatif terhadap materialisme kapitalis yang mendominasi ekonomi selama hampir dua abad (Lahlou, 2017).

8.3 Ekonomi Islam dan Krisis Keuangan Global

Relevansi ekonomi Islam semakin menonjol dalam konteks krisis keuangan global. Jeanson mencatat bahwa fakta bahwa keuangan Islam berfungsi secara berbeda dari keuangan Barat telah relatif melindungi dunia Muslim dari krisis 2008 (Jeanson, 2019). Njima dan Zouari menegaskan bahwa keuangan Islam, berdasarkan partisipasi dalam modal dan pembagian risiko, memungkinkan investasi tanpa membebani rekening publik dan swasta dengan utang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang (Njima & Zouari, 2012).

Ismail dan Jallais mencatat bahwa PDB dunia mewakili 2,5% dari aktivitas keuangan global, dan kerentanan finansial yang melekat pada kapitalisme kontemporer ini terbukti merugikan ekonomi riil (Ismail & Jallais, 2011). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mewajibkan keterkaitan antara aktivitas keuangan dan ekonomi riil menawarkan solusi yang relevan terhadap disfungsi sistem keuangan global.

9. Dimensi Sosial dan Institusional Ekonomi Islam

9.1 Wakaf sebagai Institusi Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu institusi ekonomi Islam yang paling inovatif dan memiliki dampak sosial yang signifikan. Miloudi mengidentifikasi sistem Wakaf Islam sebagai salah satu model inovasi utama dalam pemikiran ekonomi Islam, yang tercermin dalam beberapa kasus, termasuk adopsi Wakaf sejak awal pembentukan sistem ekonomi dan sosial negara Islam yang baru muncul, serta keragaman bentuk-bentuk inovatifnya dalam hal domain ekonomi di mana Wakaf telah berkontribusi (Miloudi, 2015).

9.2 Zakat sebagai Sistem Redistribusi

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting. Néfissa-Paris menjelaskan bahwa bagi para pendukung ekonomi Islam, pengenaan zakat dan redistribusinya oleh negara akan menjadi solusi pengganti sistem perpajakan Mesir dan kelemahan-kelemahannya, terutama ketidakadilannya (Néfissa-Paris, 1991). Zakat al-mal pedagang, misalnya, adalah 2,5% dari modalnya, ditambah bunga, dikurangi utang (Néfissa-Paris, 1991).

Askari et al. menegaskan bahwa elemen-elemen esensial kehidupan seorang Muslim—termasuk sistem ekonomi dan praktik keuangan—semuanya dikembangkan dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Askari et al., 2014). Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang komprehensif.

9.3 Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Ekonomi Islam

Salah satu kontribusi penting ekonomi Islam dalam konteks pembangunan adalah penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Haddab dan Traimond mencatat bahwa dalam lingkungan ekonomi yang tidak menentu, tradisi Islam mengenal pembagian risiko antara pemberi pinjaman dan peminjam (Haddab & Traimond, 2012). Kontrak-kontrak Islam seperti musharaka, murabaha, atau ijara membawa studi proyek dan sarana keuangan sekaligus (Haddab & Traimond, 2012).

Boulahrir menegaskan bahwa secara teoritis, keuangan Islam adalah contoh kasus keadilan dalam pembiayaan ekonomi, karena prinsip-prinsipnya menyimpang dari keuangan konvensional di mana kreditur memastikan profitabilitas mereka terlepas dari hasil debitur (Boulahrir, 2017). Ini menunjukkan bahwa keuangan Islam menawarkan model pembiayaan yang lebih adil dan berbasis kemitraan dibandingkan sistem perbankan konvensional.

10. Tantangan dan Prospek Ekonomi Islam

10.1 Tantangan Epistemologis dan Metodologis

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu adalah tantangan epistemologis dan metodologis. Azwar et al. mengidentifikasi bahwa perbedaan mendasar antara Fiqh al-Mu'āmalah dan Ekonomi, khususnya mengenai epistemologi, memerlukan pemikiran untuk mensinergikan dan mengintegrasikan keduanya ke dalam disiplin ekonomi Islam (Azwar et al., 2022). Ini merupakan tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

Lahlou mencatat bahwa kekurangan mungkin juga ada di sisi prinsip-prinsip dan batas-batas, elemen-elemen yang diperlukan untuk identifikasi setiap sistem, yang mendefinisikan apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam sistem (Lahlou, 2017). Ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut kerangka konseptual ekonomi Islam yang lebih jelas dan komprehensif.

10.2 Tantangan Institusional dan Regulasi

Selain tantangan epistemologis, ekonomi Islam juga menghadapi tantangan institusional dan regulasi. Gara mengidentifikasi bahwa kondisi sine qua non bagi pengembangan keuangan Islam di Tunisia ada tiga: informasi, pelatihan, dan peningkatan kerangka hukum dan regulasi (Gara, 2013). Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam tidak hanya memerlukan fondasi filosofis yang kuat, tetapi juga dukungan institusional dan regulasi yang memadai.

Seck et al. mencatat bahwa laporan global tentang keuangan Islam mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri dan merekomendasikan solusi-solusi kebijakan untuk memanfaatkan keuangan Islam guna membantu menghapus kemiskinan ekstrem dan membangun kemakmuran bersama (Seck et al., 2016). Ini menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen pembangunan, tetapi memerlukan dukungan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan potensi tersebut.

10.3 Prospek Ekonomi Islam di Era Kontemporer

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Islam memiliki prospek yang menjanjikan di era kontemporer. Innal dan Oweida menegaskan bahwa jika pasar keuangan konvensional yang disebut tidak berfungsi sesuai dengan teori pasar efisien, maka realitas pasar-pasar ini memaksakan kepada dunia kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali sifat dan reformasinya, untuk menghemat dunia dari bencana krisis-krisis yang akan datang, dan untuk mengonversinya menjadi pasar keuangan Islam, atau untuk menciptakan pasar keuangan terpadu yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan legislasi ekonomi Islam (Innal & Oweida, 2023).

Njoto-Feillard mencatat bahwa ekonomi Islam dan para-ekonomi Islam memungkinkan untuk memikirkan dan mengambil alih kembali tatanan kapitalis yang terglobalisasi, dan bahwa keduanya akan menghasilkan efisiensi ekonomi yang meningkat dengan menghasilkan kepercayaan dalam "komunitas moral" Islam (Njoto-Feillard, 2016). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan alternatif etis terhadap kapitalisme, tetapi juga dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi melalui penguatan modal sosial berbasis kepercayaan.

11. Ekonomi Islam dan Dialog Peradaban

11.1 Kontribusi Peradaban Islam terhadap Ilmu Ekonomi

Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu ekonomi, meskipun kontribusi ini sering kali kurang diakui dalam narasi sejarah ilmu ekonomi yang didominasi perspektif Barat. Ramadan mencatat bahwa "ilmu (modern) adalah kontribusi paling menentukan dari peradaban Islam" (Ramadan, 2008). Holenstein mencatat bahwa pada Abad Pertengahan, pedagang dan sarjana Islam merupakan penghubung antara Eropa dan India serta Cina, yang kemajuan matematika dan teknologinya sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan ekonomi di Eropa (Holenstein, 2022).

Islahi menegaskan bahwa ekonomi Islam modern tidak pernah bersifat sektarian dan tidak dikembangkan untuk identitas dan perlindungan umat Muslim; sebaliknya, para sarjana dari berbagai wilayah dan afiliasi yang beragam telah mempromosikannya dengan tujuan kesejahteraan bagi semua (Islahi, 2016). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki ambisi universal, bukan sekadar sistem ekonomi untuk umat Muslim saja.

11.2 Ekonomi Islam dan Modernitas

Hubungan antara ekonomi Islam dan modernitas merupakan salah satu tema yang paling kompleks dan kontroversial dalam filsafat ekonomi Islam. Beberapa pemikir Muslim berpendapat bahwa Islam dan modernitas pada dasarnya kompatibel, sementara yang lain melihat adanya ketegangan yang fundamental. Hanafi dan Al-Jabiri menegaskan bahwa modernitas saat ini merupakan leitmotif kehidupan di semua domain: modernitas pemikiran diperlukan untuk produksi pengetahuan, diperlukan untuk pembaruan dan interpretasi dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan, filsafat, politik, masyarakat, dan ekonomi (Hanafî & Al-Jâbirî, 1991).

Dalam konteks ini, Lahlou mencatat bahwa di beberapa negara Muslim terdapat segmen-segmen ekonomi Islam yang menawarkan alternatif terhadap materialisme kapitalis yang mendominasi ekonomi selama hampir dua abad (Lahlou, 2017). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berupaya untuk menjadi alternatif yang relevan terhadap kapitalisme dalam konteks modernitas, bukan sekadar nostalgia terhadap masa lalu.

12. Kesimpulan: Menuju Filsafat Ilmu Ekonomi Islam yang Komprehensif

Filsafat ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah bangunan intelektual yang kaya dan kompleks, yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam memiliki akar yang dalam dalam tradisi intelektual Islam, sekaligus berdialog secara kritis dengan ilmu ekonomi modern dan tantangan-tantangan kontemporer.

Secara ontologis, ekonomi Islam didasarkan pada konsep tauhid dan manusia sebagai khalifah, yang memberikan landasan filosofis yang berbeda secara fundamental dari asumsi-asumsi ontologis ekonomi kapitalis. Secara epistemologis, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan, menciptakan epistemologi yang bersifat holistik dan integratif. Secara aksiologis, ekonomi Islam berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, yang tercermin dalam prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan larangan gharar.

Azwar et al. menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sebuah sistem atau norma, melainkan juga sebuah disiplin ilmiah yang ditemukan melalui metodologi ilmiah (Azwar et al., 2022). Adinugraha menegaskan bahwa filsafat ekonomi Islam menjadi orientasi dasar ekonomi yang paradigma dasarnya relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis (Adinugraha, 2021). Islahi menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki sejarah yang panjang dan akar yang dalam dalam tradisi intelektual Islam (Islahi, 2016).

Tantangan ke depan bagi filsafat ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana mengembangkan kerangka epistemologis yang lebih koheren dan komprehensif, yang mampu mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan metodologi ilmu ekonomi modern, sekaligus mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang fundamental. Sebagaimana dicatat oleh Lahlou, ekonomi Islam perlu mengembangkan prinsip-prinsip dan batas-batas yang lebih jelas untuk mengidentifikasi apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam sistemnya (Lahlou, 2017). Hanya dengan demikian, ekonomi Islam dapat memenuhi potensinya sebagai alternatif yang komprehensif dan relevan terhadap sistem ekonomi yang ada, dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.