00486 - Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

 Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang paling krusial dalam perbankan syariah, mencerminkan sejauh mana bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya melalui penyaluran pembiayaan dari dana pihak ketiga yang dihimpun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep FDR pada perbankan syariah, mencakup definisi dasar, regulasi yang mengaturnya, hubungannya dengan berbagai variabel keuangan, dampaknya terhadap profitabilitas dan kinerja bank, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis, studi ini mensintesis temuan dari berbagai penelitian empiris tentang perbankan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa FDR memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai variabel keuangan lainnya, termasuk Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Mayoritas penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara FDR dan profitabilitas bank syariah, meskipun tingkat signifikansinya bervariasi tergantung pada konteks dan periode penelitian. Regulasi Bank Indonesia menetapkan kisaran FDR ideal antara 78% hingga 92–100%, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Berbagai faktor internal (CAR, NPF, ROA, DPK) dan eksternal (pertumbuhan GDP, inflasi, BI Rate, dan pandemi COVID-19) terbukti memengaruhi tingkat FDR pada bank syariah. Optimalisasi FDR pada perbankan syariah merupakan salah satu kunci keberhasilan intermediasi yang efektif, dukungan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Financing to Deposit Ratio, Perbankan Syariah, Likuiditas, Profitabilitas, Fungsi Intermediasi

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang terus mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menjalankan fungsi utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Saba, 2021). Dalam konteks ini, salah satu rasio keuangan yang paling krusial dan sering menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), yang merupakan padanan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perbankan konvensional (Suryani, 2011).

FDR menjadi indikator vital karena mencerminkan sejauh mana bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Suryani, 2012). Tinggi rendahnya nilai FDR tidak hanya mencerminkan kondisi likuiditas bank, tetapi juga berdampak langsung pada profitabilitas, kinerja keuangan, dan bahkan pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan (Janah & Siregar, 2018; Zuhroh, 2022).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Juli 2016 tercatat sudah 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 103 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Hidayati et al., 2017). Namun demikian, di balik pertumbuhan kelembagaan tersebut, kinerja perbankan syariah yang diukur melalui rasio FDR menunjukkan dinamika yang perlu dikaji secara mendalam. Penurunan nilai FDR pada beberapa periode mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengalami penurunan, yang pada gilirannya mengindikasikan kinerja perbankan syariah yang belum berjalan secara optimal (Hidayati et al., 2017).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai rasio FDR pada perbankan syariah, mencakup definisi dan konsep dasar, regulasi yang mengatur, hubungannya dengan berbagai variabel keuangan, dampaknya terhadap profitabilitas dan kinerja bank, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang FDR, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perbankan syariah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Konsep Dasar dan Definisi Financing to Deposit Ratio (FDR)

2.1 Pengertian FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Suryani, 2012). Dalam perbankan syariah, istilah "kredit" (loan) tidak dikenal; sebagai gantinya digunakan istilah "pembiayaan" atau "financing" (Suryani, 2011). Oleh karena itu, rasio yang dalam perbankan konvensional dikenal sebagai Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam perbankan syariah disebut sebagai Financing to Deposit Ratio (FDR) (Adi & Rifa'i, 2023; Silfia et al., 2022).

Secara lebih spesifik, FDR didefinisikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank tersebut (Wulandari & Oktaviana, 2022). Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan (Silfia et al., 2022). Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan DPK yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Affandy & Arinta, 2022).

Financing to Deposit Ratio juga dapat dipahami sebagai pengukuran yang menjelaskan sejauh mana kinerja suatu bank ketika melunasi penarikan simpanan yang dilaksanakan deposan menggunakan pembiayaan yang disalurkan selaku dasar likuiditasnya (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Tinggi rendahnya rasio ini akan menggambarkan kondisi tingkat likuiditas suatu bank (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK), dan semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman (Armereo, 2015; Suryani, 2012).

2.2 Perbedaan FDR dengan LDR

Meskipun secara konseptual FDR dan LDR memiliki kesamaan sebagai rasio likuiditas, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya yang mencerminkan perbedaan sistem operasional antara perbankan syariah dan konvensional. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana kepada masyarakat disebut kredit atau pinjaman (loan), sementara dalam bank syariah penyaluran dana disebut pembiayaan (financing) (Suryadi, 2014). Perbedaan terminologi ini bukan sekadar perbedaan nama, melainkan mencerminkan perbedaan fundamental dalam mekanisme dan prinsip operasional.

Pada bank syariah, pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), sehingga mekanisme pengembalian dana menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), atau sewa (ijarah) (Angraini, 2018). Sementara pada bank konvensional, kredit didasarkan pada sistem bunga yang telah ditetapkan di muka. Perbedaan ini menjadikan FDR sebagai indikator yang lebih tepat untuk mengukur fungsi intermediasi bank syariah dibandingkan menggunakan LDR (Sudrajat, 2015).

Selain itu, dalam konteks dual banking system yang berlaku di Indonesia, perbandingan antara FDR bank syariah dan LDR bank konvensional menunjukkan karakteristik yang berbeda. Rata-rata FDR bank syariah BUMN yang lebih rendah dari rata-rata LDR bank umum persero mencerminkan dana pihak ketiga yang mengandung biaya dana (cost of fund) tidak dapat diimbangi dengan penyaluran pembiayaan sebagai sumber pendapatan bank, tetapi relatif lebih stabil karena sistem yang dibangun adalah profit sharing berbasis ekuitas (Rustendi, 2019).

2.3 Formula Perhitungan FDR

Secara matematis, FDR dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, kemudian dikalikan dengan 100% (Wildaniyati, 2020). Formula ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100%$$

Dalam praktiknya, FDR dihitung dari pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga. Apabila dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun tinggi maka penyaluran pembiayaan juga tinggi, dan pembiayaan yang tinggi dapat menghasilkan laba yang tinggi pula, sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Pardian et al., 2022). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa peningkatan FDR yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan risiko likuiditas yang signifikan bagi bank syariah.

3. Regulasi dan Ketentuan FDR pada Perbankan Syariah

3.1 Regulasi Bank Indonesia

Regulasi mengenai FDR pada perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013, besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun (Wulandari & Oktaviana, 2022). Ketentuan ini menetapkan batas bawah dan batas atas FDR yang harus dipatuhi oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang lain, batas minimal FDR ditetapkan senilai 78% dan batas maksimal senilai 92% (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Peraturan BI No. 17/11/PBI/2015 juga menetapkan batasan dalam mengukur rasio FDR, yaitu 78%–92% (Affandy & Arinta, 2022). Adanya perbedaan angka batas maksimal dalam berbagai peraturan ini mencerminkan dinamika regulasi yang terus berkembang sesuai dengan kondisi perbankan syariah.

Bank Indonesia menetapkan FDR yang ideal berkisar antara 78% hingga 100% (Romdhoni & Chateradi, 2018). Penetapan batas ini dimaksudkan agar bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%; hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga (Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011–2014, 2016). FDR perbankan syariah yang tinggi (di atas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri (Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011–2014, 2016).

3.2 Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan FDR

Dalam sistem penilaian tingkat kesehatan bank, FDR merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai profil risiko, khususnya risiko likuiditas. Berdasarkan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) atau yang lebih dikenal sebagai metode RGEC, FDR digunakan sebagai salah satu rasio untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah (Achmad & Nabila, 2023). Dalam konteks ini, FDR membandingkan jumlah pembiayaan bank syariah terhadap dana pihak ketiga (Wanakusuma & Widiyanti, 2023).

Kondisi FDR yang berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah dalam kondisi sehat dari sisi likuiditas. Sebagai contoh, FDR Bank BJB Syariah dalam periode 2017–2021 berada dalam kisaran 81,55% dan 93,56% yang dikategorikan sebagai cukup sehat (Nurjanah et al., 2023). Sementara itu, kondisi rasio FDR BPRS HIK Parahyangan pada Triwulan I Tahun 2019 sampai Triwulan II Tahun 2020 dalam kondisi sangat kurang sehat, karena angka rasio yang dihasilkan setiap triwulannya berada di atas kisaran 120% (Silfia et al., 2022).

Penilaian kesehatan bank berdasarkan FDR juga mempertimbangkan aspek risiko likuiditas secara lebih luas. Risiko likuiditas merupakan jenis risiko perbankan yang paling utama, baik bagi bank syariah maupun bank konvensional, karena kegagalan dalam likuiditas dapat menyebabkan kepailitan (Adi & Rifa'i, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan FDR yang baik merupakan bagian integral dari manajemen risiko likuiditas yang efektif pada bank syariah.

4. Hubungan FDR dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)

4.1 Peran DPK sebagai Sumber Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen utama yang menentukan besarnya FDR pada bank syariah. DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (Sahita et al., 2023). Secara umum, produk simpanan tersebut meliputi simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito (Wicaksono et al., 2022). Dana pihak ketiga diperoleh dari pendanaan masyarakat secara personal maupun institusional melalui produk perbankan berbasis syariah (Wicaksono et al., 2022).

Kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan sangat bergantung pada kemampuannya menghimpun dana pihak ketiga (Makfiroh & Annisa, 2022). Semakin tinggi dana pihak ketiga yang terhimpun maka akan semakin tinggi pula volume pembiayaan perbankan syariah yang dikeluarkan, karena DPK merupakan dana pokok yang digunakan untuk pembiayaan (Makfiroh & Annisa, 2022). Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara DPK dan FDR, di mana peningkatan DPK yang disertai dengan penyaluran pembiayaan yang optimal akan menghasilkan nilai FDR yang ideal.

Sumber pendanaan terpenting dan paling utama pada perbankan syariah adalah dana simpanan dari pihak ketiga (Anggreni & Novianty, 2021). Dana pihak ketiga merupakan instrumen penting dalam perbankan karena mampu memengaruhi beberapa aspek, termasuk profitabilitas perbankan, total pembiayaan yang disalurkan bank syariah, dan bahkan Produk Domestik Bruto (PDB) (Izzaturrahman, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan DPK yang efektif merupakan prasyarat bagi tercapainya nilai FDR yang optimal.

4.2 Pengaruh DPK terhadap FDR

Penelitian empiris menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Peningkatan dana pihak ketiga harus disertai dengan seimbangnya penyaluran pembiayaan yang dapat menggerakkan sektor riil (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank syariah perlu memastikan bahwa setiap peningkatan DPK diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan yang proporsional agar nilai FDR tetap berada dalam kisaran yang optimal.

Semakin meningkatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah, begitu pula sebaliknya (Saba, 2021). Apabila bank syariah mengalami penurunan Dana Pihak Ketiga maka penyaluran pembiayaan juga mengalami penurunan (Saba, 2021). Hubungan yang saling terkait ini menunjukkan bahwa FDR merupakan cerminan dari keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah.

Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa DPK memiliki efek negatif dan signifikan terhadap FDR (Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011–2014, 2016). Hal ini dapat terjadi karena bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya, sehingga tidak semua DPK yang dihimpun langsung disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sebagian DPK dapat ditempatkan pada instrumen investasi lain seperti Operasi Moneter Syariah (OMS) yang dilakukan Bank Indonesia untuk menyerap ekses likuiditas perbankan syariah (Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011–2014, 2016).

4.3 Komposisi DPK dan Implikasinya terhadap FDR

Komposisi DPK yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito memiliki implikasi yang berbeda terhadap pengelolaan FDR. Produk simpanan yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat terdiri dari demand deposits (giro wadiah dan mudharabah), saving deposits (tabungan wadiah dan mudharabah), dan time deposits (deposito mudharabah berjangka) (Fitri et al., 2022). Setiap jenis simpanan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jangka waktu, biaya dana, dan stabilitas, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Deposito mudharabah merupakan produk simpanan yang paling populer dan memberikan proporsi terbesar dari total DPK bank syariah (Nura et al., 2023). Sebagai produk investasi yang tidak terikat oleh pihak ketiga karena penarikannya dilakukan pada waktu tertentu, deposito mudharabah memberikan stabilitas yang lebih baik bagi bank dalam mengelola likuiditas dan menyalurkan pembiayaan (Nura et al., 2023). Hal ini berarti bahwa komposisi DPK yang didominasi oleh deposito mudharabah dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank dalam mengelola FDR-nya.

Penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah (Wulandari & Oktaviana, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa ketika FDR meningkat, kepercayaan masyarakat akan semakin rendah karena dana yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Wulandari & Oktaviana, 2022). Temuan ini menunjukkan adanya trade-off antara optimalisasi penyaluran pembiayaan (yang tercermin dalam FDR yang tinggi) dengan kemampuan bank dalam menarik simpanan dari masyarakat.

5. FDR sebagai Indikator Likuiditas Bank Syariah

5.1 Konsep Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang normal (Prastiwi et al., 2021). Dalam konteks perbankan syariah, penilaian likuiditas merupakan indikator untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul (Prastiwi et al., 2021). FDR merupakan rasio utama yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank syariah, menggantikan LDR yang digunakan pada bank konvensional (Adi & Rifa'i, 2023).

Perhitungan rasio likuiditas menggunakan rasio FDR untuk dapat mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah, sehingga bank dapat mengimbangi kewajibannya dalam memenuhi permintaan para deposan ketika mereka ingin menarik dananya yang telah digunakan bank untuk pembiayaan (F. Fitri et al., 2023). Dengan demikian, FDR mencerminkan keseimbangan antara kewajiban bank kepada deposan dan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan.

Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas; rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Silfia et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan FDR yang baik memerlukan keseimbangan antara menjaga likuiditas yang memadai dan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan.

5.2 Hubungan FDR dengan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas yang diproksikan dengan FDR, yang berarti ketika GDP menurun, tingkat risiko likuiditas bank syariah akan meningkat (Adi & Rifa'i, 2023). Sementara itu, inflasi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diproksikan dengan FDR, yang berarti ketika inflasi meningkat, risiko likuiditas bank syariah juga akan meningkat (Adi & Rifa'i, 2023).

Dalam konteks manajemen risiko, FDR yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa bank syariah menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar, karena sebagian besar dana yang dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sebaliknya, FDR yang terlalu rendah mengindikasikan bahwa bank syariah tidak menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menjaga FDR dalam kisaran yang optimal untuk menyeimbangkan antara risiko likuiditas dan profitabilitas.

Karena tingkat likuiditas ini erat kaitannya dengan profitabilitas, maka tingginya likuiditas pada bank syariah akan menunjukkan rendahnya profitabilitas yang dimiliki bank syariah, dan sebaliknya apabila likuiditas menunjukkan angka yang rendah maka bisa diartikan profitabilitas bank syariah akan mengalami peningkatan (F. Fitri et al., 2023). Hubungan terbalik antara likuiditas dan profitabilitas ini merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan FDR pada bank syariah.

5.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Likuiditas (FDR)

Berbagai faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi tingkat FDR pada bank syariah. Faktor dari dalam yang berpengaruh terhadap likuiditas bank di antaranya kecukupan modal yang dimiliki bank diukur melalui rasio CAR, besar dana yang dihimpun oleh bank diukur melalui rasio DPK, dan pendapatan margin bersih diukur melalui rasio NIM (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi juga turut memengaruhi tingkat FDR.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel Z-score dan FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) (Hapsari & Widarjono, 2023). Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa FDR, NOM, dan ROE merupakan faktor-faktor yang memengaruhi NPF untuk segmen umum (Kuswahariani et al., 2020). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara FDR dan berbagai variabel keuangan lainnya bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan periode penelitian.

6. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah

6.1 Hubungan FDR dan Return on Assets (ROA)

Salah satu aspek yang paling banyak diteliti dalam literatur perbankan syariah adalah hubungan antara FDR dan profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Secara teoritis, semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK), dan dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh terhadap ROA (Nura et al., 2023). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa pembiayaan yang disalurkan akan menghasilkan pendapatan bagi hasil atau margin yang meningkatkan profitabilitas bank.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa FDR sebagai proksi rasio pembiayaan dana pihak ketiga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang dikonfirmasi dengan koefisien 0,0071 dan probabilitas sebesar 0,0000 (Zuhroh, 2022). Penelitian lain juga mengkonfirmasi bahwa FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah Indonesia (Janah & Siregar, 2018). Temuan-temuan ini mendukung pandangan bahwa optimalisasi penyaluran pembiayaan melalui peningkatan FDR dapat berkontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Nurismalatri, 2019; Rivandi & Gusmariza, 2021). Bahkan, ada penelitian yang menemukan bahwa semakin tinggi FDR maka semakin kecil ROA, yang berarti semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Tristiningtyas & Mutaher, 2016). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara FDR dan profitabilitas tidak selalu bersifat linear dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

6.2 Mekanisme Transmisi FDR ke Profitabilitas

Mekanisme transmisi pengaruh FDR terhadap profitabilitas bank syariah dapat dijelaskan melalui beberapa jalur. Pertama, melalui jalur pendapatan pembiayaan: semakin tinggi FDR, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, dan semakin besar pula pendapatan bagi hasil atau margin yang diperoleh bank (Pardian et al., 2022). Jika rasio FDR yang dimiliki oleh bank sesuai dengan batas ideal maka laba yang diperoleh bank akan meningkat (Pardian et al., 2022).

Kedua, melalui jalur risiko: FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas dan risiko pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas (Tristiningtyas & Mutaher, 2016). Namun, semakin tinggi FDR atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank, jika bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif dan kecilnya pembiayaan yang macet, maka laba perusahaan akan semakin meningkat (Elfadhli, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan merupakan faktor kunci yang menentukan apakah peningkatan FDR akan berdampak positif atau negatif terhadap profitabilitas.

Ketiga, melalui jalur efisiensi: apabila pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah rendah, maka dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas bank syariah terlalu tinggi sehingga hal ini menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (idle money) (Romdhoni & Chateradi, 2018). Dengan demikian, FDR yang terlalu rendah juga dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas melalui peningkatan biaya oportunitas dari dana yang tidak tersalurkan.

6.3 Penelitian Empiris tentang FDR dan Profitabilitas

Berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara FDR dan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Suryani (2011) yang menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Return on Asset (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia (Suryani, 2011). Penelitian ini menjadi salah satu referensi penting dalam memahami hubungan antara FDR dan profitabilitas bank syariah.

Penelitian Janah dan Siregar (2018) yang menganalisis pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia menemukan bahwa variabel FDR berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA (Janah & Siregar, 2018). Sementara itu, penelitian Pravasanti (2018) menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah di Indonesia (Pravasanti, 2018). Temuan-temuan ini secara konsisten menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara FDR dan profitabilitas bank syariah.

Di sisi lain, penelitian Aristyanto (2022) menemukan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA (Aristyanto, 2022). Penelitian Romdhoni dan Chateradi (2018) pada Bank BCA Syariah juga menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Romdhoni & Chateradi, 2018). Perbedaan temuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan sampel, periode penelitian, dan metodologi yang digunakan, serta kondisi spesifik bank yang diteliti.

Elfadhli (2022) pada PT. Bank BNI Syariah menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) (Elfadhli, 2022). Sementara itu, penelitian Zuhroh (2022) mengkonfirmasi bahwa FDR sebagai cerminan rasio pembiayaan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (Zuhroh, 2022). Secara keseluruhan, mayoritas penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara FDR dan profitabilitas, meskipun tingkat signifikansinya bervariasi.

7. Hubungan FDR dengan Non-Performing Financing (NPF)

7.1 Konsep NPF dan Hubungannya dengan FDR

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan (Pravasanti, 2018). NPF adalah rasio bank yang digunakan untuk mengetahui besarnya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya pembiayaan yang tidak dapat tertagih (Angraini, 2018). Rasio NPF dikatakan wajar ketika berada di sekitar 3%–5% dari total pembiayaan yang diberikan (Angraini, 2018).

Hubungan antara FDR dan NPF merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen risiko bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa FDR, NOM, dan ROE merupakan faktor-faktor yang memengaruhi NPF untuk segmen umum pada bank syariah (Kuswahariani et al., 2020). Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa model NPF bank syariah merespons negatif guncangan FDR, yang berarti bank syariah memiliki kualitas penyaluran pembiayaan yang baik dengan prinsip kehati-hatian sehingga ekspansi pembiayaan memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan laba perbankan (Kuswahariani et al., 2020).

Likuiditas bank yang diukur dengan FDR menunjukkan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah (Kuswahariani et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa ketika bank syariah lebih likuid (FDR lebih tinggi), bank cenderung lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan meskipun tingkat kemacetan sedang meningkat (Firmansyah, 2015). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko NPF jika tidak diimbangi dengan analisis pembiayaan yang ketat dan prinsip kehati-hatian.

7.2 Dampak NPF terhadap FDR dan Profitabilitas

NPF yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai FDR. Nilai NPF yang tinggi dan melebihi batas dapat mengganggu profitabilitas bank syariah (Kuswahariani et al., 2020). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah profitabilitas bank umum syariah (Angraini, 2018). Dengan demikian, pengelolaan NPF yang baik merupakan prasyarat bagi tercapainya nilai FDR yang optimal dan profitabilitas yang tinggi.

Pravasanti (2018) menemukan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah di Indonesia (Pravasanti, 2018). Sementara itu, penelitian Zuhroh (2022) mengkonfirmasi adanya hubungan negatif signifikan antara NPF dan profitabilitas bank syariah (Zuhroh, 2022). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa manajemen NPF yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjaga profitabilitas bank syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung optimalisasi FDR.

Dalam konteks hubungan antara FDR dan NPF, perlu diperhatikan bahwa peningkatan FDR yang tidak diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik dapat meningkatkan risiko NPF. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, memastikan bahwa setiap peningkatan FDR diikuti dengan analisis pembiayaan yang komprehensif dan manajemen risiko yang efektif (Maula et al., 2024).

8. Hubungan FDR dengan Capital Adequacy Ratio (CAR)

8.1 Peran CAR dalam Konteks FDR

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan ekspansi usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank (Elmadwita & Mubyarto, 2019). Dalam konteks FDR, CAR memiliki peran penting karena kecukupan modal yang dimiliki bank dapat memengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan.

Penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR pada perbankan syariah di Indonesia (Pravasanti, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyaluran pembiayaan yang tercermin dalam FDR dapat memengaruhi kecukupan modal bank syariah. Semakin tinggi FDR, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank, yang pada gilirannya memerlukan modal yang lebih besar untuk menyerap potensi kerugian.

Sementara itu, penelitian Khoirunisa dan Erdkhadifa (2022) menemukan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan modal bank syariah merupakan salah satu faktor penentu kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan. Bank syariah dengan CAR yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan, yang dapat meningkatkan nilai FDR.

8.2 Interaksi CAR, FDR, dan Profitabilitas

Interaksi antara CAR, FDR, dan profitabilitas merupakan aspek yang kompleks dalam manajemen keuangan bank syariah. Pravasanti (2018) menemukan bahwa secara simultan, variabel NPF dan FDR berpengaruh terhadap CAR, dan NPF, FDR, serta CAR berpengaruh terhadap ROA (Pravasanti, 2018). Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara ketiga variabel tersebut dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian Rivandi dan Gusmariza (2021) menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah (Rivandi & Gusmariza, 2021). Sementara itu, penelitian Zuhroh (2022) menemukan bahwa penambahan modal yang dicerminkan dari CAR² menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang mengindikasikan adanya hubungan non-linear antara CAR dan profitabilitas (Zuhroh, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat titik optimal dalam pengelolaan modal bank syariah yang dapat memaksimalkan profitabilitas.

9. FDR dan Fungsi Intermediasi Bank Syariah

9.1 Fungsi Intermediasi dan Peran FDR

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki fungsi utama dalam menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Saba, 2021). FDR merupakan indikator utama yang mencerminkan sejauh mana bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya. Kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasinya terlihat dari nilai rasio FDR (Hidayati et al., 2017). Penurunan nilai rasio FDR mengimplikasikan pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengalami penurunan, yang mengindikasikan kinerja perbankan syariah yang belum berjalan secara optimal (Hidayati et al., 2017).

Sementara itu, dari aspek fungsi intermediasi, perbankan syariah tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, di mana Financing to Deposit Ratio (FDR) mencapai nilai 95,49%, lebih besar dibandingkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional (Sartika, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa secara historis, bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan cukup baik, meskipun terdapat variasi antar periode dan antar bank.

Bank syariah yang memiliki rasio FDR terlalu rendah maka dalam kondisi kesusahan dalam menutup simpanan nasabah menggunakan pembiayaan yang tersedia (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Sebaliknya, rasio FDR yang semakin kecil atau rendah, maka bank dikatakan dalam keadaan sehat, namun banyak dana yang tidak tergunakan sehingga fungsi intermediasi bank belum terpenuhi (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya dilema dalam pengelolaan FDR: nilai yang terlalu rendah mengindikasikan fungsi intermediasi yang tidak optimal, sementara nilai yang terlalu tinggi mengindikasikan risiko likuiditas yang meningkat.

9.2 FDR dan Pertumbuhan Aset Bank Syariah

FDR juga memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan aset bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa rasio FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah (Pertiwi, 2021). Hal ini dapat dipahami karena pembiayaan yang disalurkan merupakan aset produktif bank syariah, sehingga semakin besar pembiayaan yang disalurkan (yang tercermin dalam FDR yang lebih tinggi) akan berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan aset.

Ariani et al. (2022) menemukan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia (Ariani et al., 2022). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa optimalisasi penyaluran pembiayaan melalui peningkatan FDR dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan aset bank syariah. Dengan demikian, pengelolaan FDR yang baik tidak hanya penting untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan aset yang berkelanjutan.

9.3 FDR dan Pangsa Pasar (Market Share) Bank Syariah

FDR juga memiliki implikasi penting terhadap pangsa pasar bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap market share perbankan syariah (Saputra, 2016). Jika rasio FDR meningkat dalam batas tertentu maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga akan meningkatkan market share bank syariah, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif (Saputra, 2016).

Namun demikian, penelitian Amalia dan Wardana (2024) menemukan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap market share, di mana tingginya rasio pembiayaan terhadap simpanan menyebabkan penurunan likuiditas bank syariah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan aset dan pangsa pasar (Amalia & Wardana, 2024). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara FDR dan market share bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

Fenomena ini terjadi karena selama periode penelitian pada beberapa bank umum syariah mempunyai rasio FDR melebihi batas 80%, sehingga akan berdampak juga terhadap total pendanaan bank syariah yaitu kelebihan dana yang dikumpulkan maka akan berisiko tinggi terkait tingkat likuiditas bank (Amalia & Wardana, 2024). Faktanya, bank syariah mempunyai likuiditas rendah sedangkan rasio FDR meningkat, dan laba yang dihasilkan dari pembiayaan relatif kecil, sehingga hal ini akan berdampak terhadap peningkatan aset yang juga rendah (Amalia & Wardana, 2024).

10. Faktor-Faktor yang Memengaruhi FDR

10.1 Faktor Internal

Berbagai faktor internal bank syariah dapat memengaruhi tingkat FDR. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi FDR. Penelitian menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Bank syariah dengan CAR yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan, yang dapat meningkatkan nilai FDR. Semakin tinggi Capital Adequacy Ratio (CAR) maka akan semakin baik kemampuan bank menanggung risiko dari setiap pembiayaan/aktiva produktif yang berisiko (Masmuna et al., 2023).

b. Non-Performing Financing (NPF)

NPF merupakan faktor internal lain yang dapat memengaruhi FDR. Tingginya NPF dapat membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru, yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai FDR. Penelitian menunjukkan bahwa FDR, NOM, dan ROE merupakan faktor-faktor yang memengaruhi NPF untuk segmen umum (Kuswahariani et al., 2020). Hubungan timbal balik antara FDR dan NPF ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif dalam pengelolaan bank syariah.

c. Return on Assets (ROA)

ROA juga dapat memengaruhi FDR melalui kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk ekspansi pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR (Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011–2014, 2016). Bank syariah yang lebih profitable memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan, yang dapat meningkatkan nilai FDR.

d. Net Interest Margin (NIM)

NIM merupakan faktor internal lain yang dapat memengaruhi FDR. Namun, penelitian menunjukkan bahwa variabel NIM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan margin bersih tidak secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

10.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal, berbagai faktor eksternal juga dapat memengaruhi tingkat FDR pada bank syariah:

a. Pertumbuhan Ekonomi (GDP)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi FDR. Penelitian menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas yang diproksikan dengan FDR (Adi & Rifa'i, 2023). Ketika GDP meningkat, permintaan pembiayaan dari masyarakat cenderung meningkat, yang dapat mendorong bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan meningkatkan nilai FDR.

b. Inflasi

Inflasi merupakan faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi FDR. Penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas yang diproksikan dengan FDR (Adi & Rifa'i, 2023). Ketika inflasi meningkat, risiko likuiditas bank syariah juga akan meningkat, yang dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022).

c. BI Rate

BI Rate merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi FDR melalui pengaruhnya terhadap permintaan pembiayaan dan biaya dana. Kenaikan suku bunga di bank konvensional menyebabkan pelanggan beralih ke bank syariah dalam pembiayaan karena rasio bagi hasil dianggap lebih rendah bila dibandingkan dengan bunga pinjaman yang harus dibayar (Najiatun, 2020). Peningkatan permintaan pembiayaan ini dapat mendorong peningkatan FDR bank syariah.

d. Kondisi Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap FDR bank syariah. Bagi bank syariah, setidaknya ada 8 item yang terkena dampak sebagai akibat dari krisis COVID-19, yakni pertumbuhan pembiayaan, Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR), Rasio Kecukupan Modal (CAR), likuiditas, Marjin Bunga Bersih (NIM), kualitas aset, operasi, dan hubungan pelanggan (Ginanti, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam LDR/FDR sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19 (Rimbawan, 2022).

11. FDR dalam Konteks Dual Banking System

11.1 Perbandingan FDR Bank Syariah dan LDR Bank Konvensional

Dalam sistem dual banking yang berlaku di Indonesia, perbandingan antara FDR bank syariah dan LDR bank konvensional memberikan gambaran yang menarik tentang perbedaan karakteristik kedua sistem perbankan tersebut. Dual banking system di Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (Hidayati et al., 2017). Dalam konteks ini, FDR bank syariah dan LDR bank konvensional menjadi indikator penting untuk membandingkan kinerja intermediasi kedua sistem perbankan.

Rata-rata FDR bank syariah BUMN yang lebih rendah dari rata-rata LDR bank umum persero mencerminkan dana pihak ketiga yang mengandung biaya dana (cost of fund) tidak dapat diimbangi dengan penyaluran pembiayaan sebagai sumber pendapatan bank, tetapi relatif lebih stabil karena sistem yang dibangun adalah profit sharing berbasis ekuitas (Rustendi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun FDR bank syariah mungkin lebih rendah dari LDR bank konvensional, sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Potensi dual banking system dapat dioptimalkan melalui strengthness share dan weakness cover, di mana bank syariah unggul dalam hal sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan pasar tetapi memiliki kekurangan dalam hal infrastruktur, sedangkan bank konvensional memiliki akses pasar dan modal yang besar serta infrastruktur yang lengkap tetapi rentan terhadap krisis (Rustendi, 2019). Dalam konteks ini, pengelolaan FDR yang optimal pada bank syariah dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang membedakannya dari bank konvensional.

11.2 Pasca Merger: FDR Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui merger beberapa bank syariah BUMN merupakan perkembangan penting dalam industri perbankan syariah Indonesia. Penelitian pasca merger menunjukkan bahwa BSI unggul dalam rasio FDR/LDR dibandingkan bank konvensional seperti Bank Danamon dan BTPN (Wanakusuma & Widiyanti, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa BSI telah berhasil menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik pasca merger.

BSI dan Danamon menunjukkan rasio keuangan yang sehat secara keseluruhan dan dianggap mampu menjalankan fungsi intermediasi mereka dengan baik (Wanakusuma & Widiyanti, 2023). Keunggulan BSI dalam rasio FDR ini menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan syariah melalui merger dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menjalankan fungsi intermediasinya secara lebih optimal.

12. FDR dan Pembiayaan UMKM

12.1 Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran pembiayaan. Pembiayaan UMKM merupakan program nasional yang berpotensi memberikan kontribusi bagi perekonomian secara makro (Setiawan et al., 2022). Dalam konteks ini, FDR yang optimal pada bank syariah dapat mendukung peningkatan pembiayaan UMKM yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan UMKM memberikan peran besar terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah dan peningkatan laju inflasi di Indonesia (Setiawan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi FDR melalui peningkatan pembiayaan UMKM tidak hanya bermanfaat bagi bank syariah itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran khusus dalam mendukung UMKM di daerah pedesaan. Peningkatan jumlah BPRS menunjukkan kemampuan pihak perbankan syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan pada daerah pedesaan maupun perkotaan, terutama pada sektor usaha UMKM (Umami & Rani, 2021). Dalam konteks ini, FDR BPRS menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana BPRS telah menjalankan fungsi intermediasinya dalam mendukung UMKM.

12.2 FDR dan Inklusi Keuangan

FDR juga memiliki relevansi penting dalam konteks inklusi keuangan. Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, yang ditunjukkan oleh peningkatan signifikan dalam pendanaan dan pembiayaan (Nengsih, 2015). Rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) perbankan syariah juga sangat baik berada pada batas yang ditetapkan BI yaitu 87%–100% (Nengsih, 2015; Pratama & Subhan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dalam mendukung inklusi keuangan.

Dalam mendukung inklusi keuangan, kontribusi bank syariah melalui penyaluran pembiayaan yang tercermin dalam FDR telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan menjaga FDR dalam kisaran yang optimal, bank syariah dapat terus meningkatkan jangkauan layanannya kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas keuangan yang diperlukan untuk keberlanjutan operasional.

13. Tantangan dan Isu Terkini dalam Pengelolaan FDR

13.1 Tantangan Likuiditas dan Optimalisasi FDR

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan FDR pada bank syariah adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas yang memadai dan optimalisasi penyaluran pembiayaan. Bank syariah jauh lebih menguntungkan daripada perbankan konvensional dengan alasan bahwa bank-bank Islam mendapat manfaat dari ketidaksempurnaan pasar, yaitu tersedianya simpanan dalam jumlah besar yang tidak perlu dibayar margin keuntungannya, namun perbankan syariah juga tetap mengalami kendala dalam hal likuiditas, risiko konsentrasi, dan efisiensi operasional dalam upaya meningkatkan profitabilitasnya (Nurismalatri, 2019).

Penurunan nilai FDR pada beberapa periode mengindikasikan bahwa bank syariah belum mampu memaksimalkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat ataupun melalui sektor riil (Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketatnya standar pembiayaan, meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, atau kurangnya permintaan pembiayaan dari masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian.

13.2 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap FDR

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap FDR bank syariah. Lemahnya aktivitas intermediasi perbankan disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit dengan pertimbangan risiko kredit yang tinggi di masa pandemi COVID-19 (Ginanti, 2022). Kondisi ini menyebabkan penurunan FDR pada banyak bank syariah, yang mengindikasikan berkurangnya penyaluran pembiayaan.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam LDR/FDR sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19 (Rimbawan, 2022). Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh OJK melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan, termasuk nilai FDR. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban debitur yang terdampak pandemi, namun juga berdampak pada perubahan nilai FDR bank syariah.

Pasca pandemi COVID-19, perbankan syariah menunjukkan pemulihan yang positif. Pada akhir 2022, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 15,63% (yoy), pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12,93% (yoy), dan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan sebesar 20,44% (yoy) (Izzaturrahman, 2022). Pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK ini mengindikasikan peningkatan nilai FDR pasca pandemi, yang menunjukkan pemulihan fungsi intermediasi bank syariah.

13.3 Diversifikasi Pembiayaan dan Implikasinya terhadap FDR

Diversifikasi pembiayaan merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan bank syariah untuk mengoptimalkan FDR sekaligus mengelola risiko. Penelitian menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) (Hapsari & Widarjono, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi pembiayaan dapat membantu bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, yang pada gilirannya dapat mendukung optimalisasi FDR.

BPRS, terutama yang berada di Provinsi Jawa Barat, harus mengurangi pembiayaan terkonsentrasi tinggi dengan mengoptimalkan kontrak PLS dan non-PLS (Hapsari & Widarjono, 2023). Diversifikasi pembiayaan ini tidak hanya dapat mengurangi risiko NPF, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada berbagai segmen masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai FDR secara keseluruhan.

14. Implikasi Manajerial dan Rekomendasi Kebijakan

14.1 Implikasi bagi Manajemen Bank Syariah

Berdasarkan kajian komprehensif tentang FDR pada perbankan syariah, terdapat beberapa implikasi penting bagi manajemen bank syariah. Pertama, manajemen bank syariah perlu menjaga FDR dalam kisaran yang optimal sesuai dengan ketentuan regulasi, yaitu antara 78% hingga 92% (Affandy & Arinta, 2022; Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Nilai FDR yang berada dalam kisaran ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas.

Kedua, manajemen bank syariah perlu memperhatikan kualitas pembiayaan yang disalurkan, bukan hanya kuantitasnya. Semakin tinggi FDR atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank, jika bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif dan kecilnya pembiayaan yang macet, maka laba perusahaan akan semakin meningkat (Elfadhli, 2022). Oleh karena itu, peningkatan FDR harus diimbangi dengan analisis pembiayaan yang komprehensif dan manajemen risiko yang efektif.

Ketiga, manajemen bank syariah perlu mengembangkan strategi penghimpunan DPK yang efektif untuk mendukung optimalisasi FDR. Semakin besar dana pihak ketiga yang dapat diperoleh suatu bank, maka kesempatan untuk mengelola hingga menghasilkan keuntungan semakin besar (Wicaksono et al., 2022). Dengan demikian, strategi penghimpunan DPK yang efektif merupakan prasyarat bagi tercapainya nilai FDR yang optimal.

14.2 Implikasi bagi Regulator

Bagi regulator, kajian tentang FDR pada perbankan syariah memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, regulator perlu memastikan bahwa ketentuan FDR yang ditetapkan mencerminkan kondisi aktual perbankan syariah dan mendukung optimalisasi fungsi intermediasi. Penetapan batas FDR yang terlalu ketat dapat membatasi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, sementara batas yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Kedua, regulator perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung diversifikasi pembiayaan bank syariah, sehingga bank dapat menyalurkan pembiayaan kepada berbagai segmen masyarakat dengan risiko yang terkelola dengan baik. Hal ini dapat mendukung peningkatan FDR sekaligus mengurangi risiko konsentrasi pembiayaan.

Ketiga, regulator perlu memperhatikan dampak kebijakan makroekonomi terhadap FDR bank syariah. Perubahan dalam BI Rate, inflasi, dan kondisi ekonomi makro lainnya dapat memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengelola likuiditas. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan perbankan syariah sangat penting untuk mendukung optimalisasi FDR.

15. Kesimpulan

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang paling penting dalam perbankan syariah, mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya melalui penyaluran pembiayaan dari dana pihak ketiga yang dihimpun (Suryani, 2011, 2012). Sebagai padanan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perbankan konvensional, FDR memiliki karakteristik yang unik yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah (Adi & Rifa'i, 2023; Silfia et al., 2022).

Kajian komprehensif tentang FDR pada perbankan syariah menunjukkan bahwa rasio ini memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai variabel keuangan lainnya, termasuk DPK, NPF, CAR, dan profitabilitas (Janah & Siregar, 2018; Pravasanti, 2018; Zuhroh, 2022). Mayoritas penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara FDR dan profitabilitas bank syariah, meskipun tingkat signifikansinya bervariasi tergantung pada konteks dan periode penelitian (Elfadhli, 2022; Janah & Siregar, 2018; Suryani, 2011). Hubungan ini dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi yang melibatkan pendapatan pembiayaan, risiko, dan efisiensi operasional.

Regulasi yang mengatur FDR pada perbankan syariah di Indonesia menetapkan batas minimal 78% dan batas maksimal antara 92% hingga 100%, tergantung pada peraturan yang berlaku (Affandy & Arinta, 2022; Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022; Wulandari & Oktaviana, 2022). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Pengelolaan FDR yang baik memerlukan keseimbangan antara menjaga likuiditas yang memadai dan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan.

Berbagai faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi tingkat FDR pada bank syariah, termasuk CAR, NPF, ROA, DPK, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan BI Rate (Adi & Rifa'i, 2023; Khoirunisa & Erdkhadifa, 2022). Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi manajemen bank syariah dalam mengembangkan strategi pengelolaan FDR yang efektif. Selain itu, tantangan-tantangan terkini seperti dampak pandemi COVID-19 dan kebutuhan untuk mendukung inklusi keuangan juga perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan FDR.

Secara keseluruhan, optimalisasi FDR pada perbankan syariah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi intermediasi yang efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan FDR yang baik, bank syariah dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan yang diperlukan untuk keberlanjutan operasional jangka panjang (Nengsih, 2015; Setiawan et al., 2022).