00509 - Konsep Harta Dalam Islam: Kajian Komprehensif

 Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep harta dalam Islam, meliputi definisi dan kedudukan harta, harta sebagai amanah Allah, prinsip-prinsip pengelolaan harta, kepemilikan harta, distribusi harta melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, hibah, dan waris, serta relevansi konsep harta dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam khazanah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab. Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah). Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi harta yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, terdapat dinamika yang menarik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan harta yang memerlukan ijtihad kontemporer yang bijaksana.

Kata kunci: Harta, Islam, Maqashid Syariah, Distribusi Harta, Hukum Islam Kontemporer

Abstract

Wealth is one of the fundamental aspects of human life that receives serious attention in Islamic teachings. This article comprehensively examines the concept of wealth in Islam, including its definition and position, wealth as a divine trust (amanah), principles of wealth management, ownership of wealth, distribution of wealth through various instruments such as zakat, waqf, hibah, and inheritance, as well as the relevance of the concept of wealth in the context of contemporary Islamic law in Indonesia. The method used is a literature review with a descriptive analytical approach to primary and secondary sources in the Islamic legal tradition. The results of the study show that wealth in Islam is viewed as a trust from Allah SWT that must be managed wisely and responsibly. The preservation of wealth (hifz al-mal) is one of the five main objectives of Islamic law (maqashid al-syariah). Islam provides various instruments for wealth distribution aimed at realizing social and economic justice. In the Indonesian context, there is an interesting dynamic between Islamic law, customary law, and positive law in the regulation of wealth that requires wise contemporary ijtihad.

Keywords: Wealth, Islam, Maqashid Syariah, Wealth Distribution, Contemporary Islamic Law

1. Pendahuluan

Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal, Islam tidak hanya mengatur dimensi spiritual kehidupan manusia, tetapi juga memberikan panduan yang rinci mengenai aspek material, termasuk konsep harta, cara memperolehnya, mengelolanya, dan mendistribusikannya. Dalam perspektif Islam, harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan duniawi semata, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya (Arviana et al., 2023).

Pandangan Islam terhadap harta berbeda secara fundamental dengan pandangan materialistik yang menganggap harta sebagai segalanya dan sebagai sumber kebahagiaan yang mutlak. Dalam Islam, harta hanyalah sarana untuk mencapai kesuksesan di akhirat (al-falah), serta "kehidupan yang baik" (hayat tayyibah) dan surga (jannah) (Arviana et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang konsep harta dalam Islam menjadi sangat penting bagi setiap Muslim agar dapat memposisikan harta dengan baik dan benar sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Budiantoro & Larasati, 2020).

Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif konsep harta dalam Islam, meliputi definisi dan kedudukan harta, harta sebagai amanah Allah, prinsip-prinsip pengelolaan harta, kepemilikan harta dalam Islam, distribusi harta melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, hibah, dan waris, serta relevansi konsep harta dalam konteks hukum Islam kontemporer.

2. Definisi Dan Kedudukan Harta Dalam Islam

2.1 Pengertian Harta (Al-Māl)

Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut māl yang berarti cenderung atau condong (Samsuri, 2023). Dalam terminologi Islam, harta mencakup segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dimanfaatkan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta meliputi emas, perak, kuda, hewan ternak, dan pertanian (Arviana et al., 2023). Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, bumi beserta isinya pun termasuk dalam kategori harta (Hazalia & Muliati, 2022).

Harta merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan spiritual (Siregar, 2024). Dalam Islam, harta tidak hanya terbatas pada uang saja, akan tetapi semua benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya itu termasuk harta (Hazalia & Muliati, 2022). Pemahaman yang luas tentang harta ini mencerminkan betapa Islam memandang harta sebagai elemen integral dari kehidupan manusia yang perlu diatur secara komprehensif.

2.2 Kedudukan Harta dalam Maqashid Syariah

Salah satu aspek terpenting dalam memahami konsep harta dalam Islam adalah kedudukannya dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Para ulama ushul fikih telah menetapkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) (Muchlis, 2021).

Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima kebutuhan dasar yang sangat penting dalam tatanan hukum Islam (Budiantoro & Larasati, 2020). Manusia membutuhkan harta untuk bisa bertahan dan menjalankan hidupnya di bumi. Oleh karena itu, tujuan dari syariat juga termasuk menjaga dan melestarikan harta (Ridlo & Muhajirin, 2022). Imam Ibnu Taimiyah membagi hifdz al-mal dalam tiga bagian penting, yaitu ketetapan syariat, penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi, dan penegakan syariat (Ridlo & Muhajirin, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, operasionalisasi menjaga harta dalam konsep maqashid syariah pada indikator kinerja dan manajemen menekankan pada aspek ekonomi (Muchlis, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan harta bukan hanya urusan individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Perlindungan terhadap mashlahah yang meliputi kehidupan (an-nafs), ilmu (al-'ilm), keimanan (ad-dien), kelangsungan keturunan (an-nash), dan harta (al-maal) merupakan tujuan utama syariat Islam (Muchlis, 2021).

2.3 Harta sebagai Amanah Allah

Salah satu prinsip fundamental dalam konsep harta Islam adalah bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pemegang amanah (khalifah) atas harta tersebut. Konsep harta merupakan amanah dari Allah yang dititipkan pada orang-orang yang dikehendaki-Nya, sehingga perlu pengelolaan secara bijak dengan harapan terciptanya kemaslahatan umum (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Pemahaman ini memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap cara seorang Muslim memandang dan mengelola hartanya.

Dalam pandangan Islam, harta dan cara mengelolanya adalah sebagai indikator dan peningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah SWT (Arviana et al., 2023). Konsep manajemen kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang kita emban, dengan mengakui bahwa harta adalah amanah yang Allah titipkan kepada mereka yang Dia kehendaki (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan harta harus dilandasi oleh kesadaran bahwa harta tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Islam

3.1 Prinsip Tauhid dalam Pengelolaan Harta

Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk pengelolaan harta. Prinsip tauhid dapat menumbuhkan keyakinan bahwa segala upaya manusia harus bergantung pada Allah (Arviana et al., 2023). Ketertundukan aktivitas ekonomi terhadap zat yang kekal (Allah) adalah dasar sekaligus asas fundamental dalam ekonomi Islam (Samsuri, 2023). Dengan prinsip tauhid ini, seorang Muslim tidak akan memandang harta sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai ridha Allah.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan acuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi bersumber dari syariat Islam mencakup prinsip tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan (Arviana et al., 2023). Prinsip-prinsip keseharian yang mendasar dalam ekonomi Islam mencakup keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, yang menjadi nilai-nilai penting dalam ranah ekonomi Islam (Siregar, 2024).

3.2 Cara Memperoleh Harta yang Halal

Islam memberikan panduan yang jelas tentang cara memperoleh harta yang dibenarkan oleh syariat. Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha (amal) atau mata pencaharian (maliyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memperoleh harta (Nurmaulida & Mustofa, 2023).

Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah mencari harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur riba, maysir, gharar, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infak dan sedekah (Budiantoro & Larasati, 2020). Selain itu, harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi (Budiantoro & Larasati, 2020).

Dalam perspektif kepemilikan Islam, pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitu pun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang (Nurhayati, 2021). Hal ini tergantung pada kesanggupan, kemampuan dan keterampilan masing-masing, sepanjang dilakukan dengan baik dan benar, yang mengandung arti halal menurut undang-undang dan hak sesuai dengan pedoman yang baik dan bijaksana (Nurhayati, 2021).

3.3 Larangan Penimbunan Harta

Islam secara tegas melarang penimbunan harta (ihtikar) karena bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dan kemaslahatan umat. Harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun demi tercapainya kemaslahatan (Budiantoro & Larasati, 2020). Prinsip ini mencerminkan pandangan Islam bahwa harta harus berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Dalam konteks pengelolaan harta negara, motivasi utama disusunnya dasar-dasar pengelolaan harta negara adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat (Ibrahim et al., 2023). Kemaslahatan merupakan salah satu konsep utama dalam Islam, sehingga merupakan hal yang menarik apabila dilakukan kajian pengelolaan harta negara berdasarkan pemikiran tokoh Islam (Ibrahim et al., 2023). Pemikir Islam seperti Baqir As-Sadr menekankan bahwa tujuan utama dari pengelolaan harta adalah kesejahteraan sosial (Ibrahim et al., 2023).

3.4 Pengelolaan Harta dalam Kerangka Islamic Wealth Management

Konsep Islamic Wealth Management (IWM) merupakan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep IWM, pengelolaan harta meliputi perolehan atau penciptaan harta kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan kekayaan, pemurnian kekayaan, dan pendistribusian kekayaan (Nurmaulida & Mustofa, 2023).

Pengawasan harta dalam Islam mencakup aspek penciptaan harta, peningkatan harta, keamanan harta, pembagian harta, dan pemurnian harta yang berdasarkan hukum Islam (Arviana et al., 2023). Harta dapat digunakan untuk banyak hal, tetapi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama (Arviana et al., 2023). Dalam perspektif al-baaqiyat as-sholihat (amal saleh yang kekal), pengelolaan harta yang memiliki nilai kebajikan mencakup lima tahap, yaitu penciptaan harta, konsumsi harta, pemurnian harta, distribusi harta, dan perlindungan harta sesuai dengan prinsip syariah atau ekonomi Islam (Arviana et al., 2023).

Pengelolaan harta dalam Islam terdapat tiga alokasi yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, sepertiga digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, dan sepertiga lagi digunakan untuk investasi (Budiantoro & Larasati, 2020). Jika seorang Muslim tidak mampu melakukan pengelolaan terhadap hartanya maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga (Budiantoro & Larasati, 2020). Cara yang digunakan dalam pengelolaan harta harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba (Budiantoro & Larasati, 2020).

4. Kepemilikan Harta Dalam Islam

4.1 Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Kepemilikan dalam hukum Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Nurhayati, 2021). Islam memiliki pandangan yang jelas tentang masalah properti, yang tidak sama dengan perspektif tentang kapitalisme dan komunisme. Harta sebagaimana ditunjukkan oleh Islam bukanlah milik pribadi semata (usaha bebas) dan bukan pula milik bersama (komunisme), namun memiliki tempat di sisi Allah (Nurhayati, 2021).

Dalam pembagian kepemilikan (al-milkiyah) dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Nurhayati, 2021). Pembagian ini mencerminkan pandangan Islam yang komprehensif tentang harta, di mana tidak semua harta dapat dimiliki secara pribadi, dan ada harta-harta tertentu yang merupakan milik bersama atau milik negara.

Zallum menyebutkan tiga jenis pengelompokan harta dalam Islam, yaitu: pertama, sumber daya alam dan barang tambang yang tidak terbatas jumlah; kedua, kaum Muslim dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan sarana dan prasarana umum yang wajib disediakan oleh negara; ketiga, yaitu harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya (Muchlis, 2021).

4.2 Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan

Islam mengakui beberapa cara yang sah dalam memperoleh kepemilikan harta. Pertama, harta atau barang diperoleh melalui pewarisan, yaitu harta atau barang yang dapat menjadi milik karena mendapatkan bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli waris, atau mendapat wasiat untuk memiliki harta dari pemberi wasiat (Rahmat & Rofiq, 2018). Kedua, kepemilikan dapat diperoleh melalui akad (al-'aqd), yaitu barang-barang atau harta yang kepemilikannya harus didahului oleh adanya akad, seperti harta yang diperoleh melalui transaksi jual beli (Rahmat & Rofiq, 2018).

Selain itu, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui mekanisme tadhmin dan ta'widh yang memberlakukan peralihan hak milik dari pemilik semula kepada pemilik baru (Rahmat & Rofiq, 2018). Dalam konteks pernikahan, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama (gono-gini) yang diatur oleh hukum adat dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (Suparji, 2019).

4.3 Harta Bersama dalam Perkawinan

Konsep harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu isu yang menarik dalam hukum Islam kontemporer. Pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para fukaha diakui juga sebagai fikih kontemporer (fikih baru), karena pemahaman syariat waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis ketika keadaan masyarakat belum mengenal konsep harta bersama (Elimartati & Elfia, 2020). Harta bersama di Indonesia dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (Elimartati & Elfia, 2020).

Kitab fikih tidak mengenal adanya percampuran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri, baik harta yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik bersumber dari warisan, hibah atau hasil usahanya sendiri (Elimartati & Elfia, 2020). Namun demikian, dalam fikih tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah (Elimartati & Elfia, 2020).

Konsep harta bersama bersumber dari hukum adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah gono-gini. Istilah ini telah dikenal di Jawa Timur sebagai harta campur kaya, di Jawa Barat disebut dengan guna kaya, di Minangkabau disebut dengan harta suarang dan di Aceh disebut hareuta seuhareukat (Suparji, 2019). Konsep harta bersama merupakan 'urf (kebiasaan) yang telah dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia (Bahrudin, 2022).

Dalam konteks musyarakah pada harta bersama, menurut ulama kontemporer yang lebih dekat dengan konsep permasalahan harta bersama dalam perkawinan adalah syirkah mufawadhah dan syirkah 'abdan (Nadia & Noval, 2021). Namun, jika melihat kembali ciri dari syirkah mufawadhah dan syirkah 'abdan dengan ciri harta bersama, terlihat beberapa perbedaan yang seharusnya tidak dapat disamakan hukumnya (Nadia & Noval, 2021). Harta bersama yang merupakan adat kebiasaan masyarakat yang kemudian dilegalkan oleh hukum di Indonesia, meskipun harta bersama tidak dikenal dalam tradisi Islam, namun ulama di Indonesia melahirkan produk ijtihadi dengan mengadaptasi urf dan perkongsian atau kerja sama dalam bisnis Islam yang kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Nadia & Noval, 2021).

5. Distribusi Harta Dalam Islam

5.1 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Harta

Zakat merupakan salah satu instrumen terpenting dalam distribusi harta dalam Islam. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil qath'iy sharih dan shahih, di samping itu kewajibannya juga disepakati oleh seluruh ulama (Afwan & Andri, 2022). Zakat menempati posisi dharuriyyat dalam tatanan hukum Islam (Afwan & Andri, 2022). Secara istilah, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT kepada orang miskin (Afwan & Andri, 2022).

Harta-harta yang wajib dizakatkan menurut ulama fikih klasik meliputi: mata uang (emas dan perak), hasil pertanian, hasil perdagangan, hewan ternak, rikaz, dan ma'adin (Afwan & Andri, 2022). Zakat mencerminkan bahwa hidup harus selaras dan saling melengkapi secara sistem kehidupan ekonomi, bukan untuk menciptakan sekelompok orang yang semakin kaya dan begitu pula sebaliknya (Syahputra et al., 2022). Penekanan wajibnya berzakat bagi orang yang telah diharuskan berzakat dalam Islam merupakan bukti Islam yang aware terhadap kelompok lemah agar harta manusia dapat terdistribusikan dengan baik (Syahputra et al., 2022).

Dalam konteks sosio-ekonomi, zakat merupakan salah satu indikator yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Syahputra et al., 2022). Keadilan dalam penyaluran zakat merupakan upaya lain dalam keadilan distribusi harta dalam ekonomi Islam (Syahputra et al., 2022). Zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW merupakan sistem Islam yang sangat kompleks dari sistem kapitalis maupun sosialis, di mana pelaksanaannya sebagai sebuah instrumen yang menjalankan proses distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan (Zayl et al., 2024).

Dalam Islam, ada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur bagaimana harta harus diperoleh, disimpan, dan digunakan. Zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, merupakan aspek penting dari pengelolaan kekayaan dalam Islam (Siregar, 2024). Selain itu, konsep riba (bunga) diharamkan, menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan tanpa eksploitasi (Siregar, 2024).

5.2 Wakaf sebagai Instrumen Pengelolaan Harta

Wakaf merupakan instrumen penting lainnya dalam pengelolaan dan distribusi harta dalam Islam. Wakaf dalam istilah syariah Islam adalah retensi hak milik atas hal-hal yang berwujud (al-'ain) untuk tujuan pembagian keuntungan atau keuntungan (al manfaa'ah) (Nurmadina, 2023). Rachmat Djatmika menegaskan bahwa wakaf adalah menahan harta (dengan kegunaan jangka panjang) dari peredaran transaksi dengan cara menahan diri dari jual beli, mewariskan, atau menghibahkannya, dan dengan menyumbangkan manfaat untuk kepentingan bersama (Nurmadina, 2023).

Harta wakaf terbagi menjadi dua yaitu harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak (Syamsuri et al., 2020). Wakaf dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, usaha masyarakat, dan umat beragama (Syamsuri et al., 2020). Konsep ini menandakan bahwa Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat (Syamsuri et al., 2020).

Dalam konteks pengelolaan wakaf, nazhir wakaf bukan pemilik harta wakaf merupakan konsep hukum yang dapat melindungi harta wakaf dari penguasaan nazhir (Alfurqan, 2020). Mendudukkan nazhir wakaf bukan sebagai pemilik harta wakaf merupakan konsep syariat dalam pemeliharaan harta wakaf (Alfurqan, 2020). Hal ini mencerminkan prinsip Islam bahwa harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan menjadi milik Allah yang dikelola untuk kepentingan umat.

5.3 Hibah dalam Pengelolaan Harta

Hibah merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan harta yang diakui dalam Islam. Pengaturan wasiat dalam Islam sebagai bentuk legalisasi terhadap konsep perpindahan kepemilikan harta dengan ketentuan harta tersebut dapat dimanfaatkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia (Hamid et al., 2024). Persoalan harta dalam Islam diberikan kebebasan untuk men-tasarruf-kan hartanya sesuai dengan keinginan dan kemauan pemiliknya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Hamid et al., 2024).

Batasan harta yang boleh dihibahkan menurut fikih Islam adalah tidak melebihi sepertiga dari harta benda milik si pemberi hibah (Rasyid, 2023). Pendapat ini merupakan hasil kesepakatan ulama, yakni aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1) (Rasyid, 2023). Dengan demikian, jumlahnya sama antara hibah dengan wasiat yakni tidak melebihi 1/3 (sepertiga) (Rasyid, 2023).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menggunakan hibah sebagai alternatif. Pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam (Sakirman, 2018). Potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaruan hukum Islam menuju hukum yang berkeadilan (Sakirman, 2018).

6. Hukum Waris Islam: Distribusi Harta Pasca Kematian

6.1 Konsep Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek terpenting dalam distribusi harta dalam Islam. Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak (bagian) nya (Ikhwanudin, 2023). Hukum waris Islam memiliki landasan yang kuat pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur mengenai pembagian harta warisan (Prasetya et al., 2024).

Hukum Islam menentukan bahwa pewarisan bertujuan untuk memelihara harta dan keturunan sebagaimana merujuk pada konsep maqashid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) (Aziz et al., 2023). Dalam Islam seseorang yang telah meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, yaitu meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta warisan (Arafat & Syibli, 2023). Adapun harta warisan belum dapat dibagi, sebab ada tiga hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan, yaitu biaya kepengurusan jenazah, melunasi utang jenazah, dan yang ketiga menjalankan wasiat jenazah, kemudian barulah pembagian warisan (Arafat & Syibli, 2023).

Waris dalam istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara' (Ikhwanudin, 2023). Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan di antaranya adalah hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan agama (Ikhwanudin, 2023).

6.2 Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Waris

Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam hukum waris Islam adalah prinsip keadilan dalam pembagian harta, khususnya terkait perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Rifenta, 2019). Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam (Rifenta, 2019).

Konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam bukan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi pembagian tersebut. Salah satunya ialah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Di mana perempuan mendapat nafkah, sekaligus mendapat hak warisan. Sedangkan laki-laki mendapat hak warisan, namun masih harus menafkahi kaum perempuan yang berada di dalam tanggungannya (Wahyuni, 2019).

Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggung jawab masing-masing (Ikhwanudin, 2023). Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggung jawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan (Ikhwanudin, 2023).

Keberlakuan sistem kewarisan 'ashabah tidak berimplikasi diskriminatif, sebaliknya justru mengandung nilai keadilan distributif, sebab keadilan dalam kewarisan tidak selalu diukur dari kesamaan peruntukan antara ahli waris, tapi juga ditentukan pada proporsionalitas berdasarkan besar-kecilnya beban tanggung jawab yang diembankan kepada masing-masing ahli waris, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Darussamin et al., 2023).

6.3 Wasiat dan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam distribusi harta pasca kematian dalam Islam. Ajaran Islam lebih mengedepankan pelaksanaan wasiat terlebih dahulu dibandingkan dengan warisan, sehingga dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian sosial (Hamid et al., 2024). Wasiat juga memiliki potensi dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus sebagai sarana menumbuhkembangkan hubungan sosial dan kekeluargaan (Hamid et al., 2024).

Konsep wasiat wajibah merupakan sebuah upaya pemberian harta warisan si mayit kepada seseorang yang pada dasarnya tidak berhak atas harta kewarisan tersebut dikarenakan terdapat ahli waris lain yang menjadi penghalang atas diberikannya harta waris tersebut (Rahim, 2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209, yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Astuti & Nofitasari, 2023).

Pembagian harta waris kepada anak kandung non-Muslim melalui wasiat wajibah pada intinya menentukan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan sebagaimana ketentuan wasiat dalam agama Islam (Aziz et al., 2023). Hal ini merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjawab tantangan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

6.4 Harta Warisan dan Sistem Kewarisan Adat

Salah satu isu yang menarik dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia adalah hubungan antara hukum waris Islam dengan sistem kewarisan adat yang beragam. Masyarakat Indonesia umumnya memilih sistem adat dalam pembagian harta warisan meskipun mayoritas beragama Islam yang juga memiliki sistem kewarisan yaitu faraidh (Tarmizi & Zubair, 2023). Terdapat beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian dengan mengutamakan anak laki-laki tertua dan pembagian dengan mengutamakan anak perempuan (sistem matrilineal) (Tarmizi & Zubair, 2023).

Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi dengan beberapa catatan. Hibah dihitung sebagai warisan masih dibolehkan sebagaimana Pasal 211 KHI, wasiat pun dibolehkan asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan (Tarmizi & Zubair, 2023). Begitu juga perdamaian dan musyawarah dibolehkan asal disepakati setiap ahli waris yang menyadari bagiannya (Tarmizi & Zubair, 2023).

Dalam konteks kewarisan adat Minangkabau, konsep pusaka tinggi merupakan harta milik bersama, sedangkan dalam pandangan hukum Islam harta yang dapat diwariskan adalah harta milik pribadi. Harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai harta warisan (Tarmizi & Zubair, 2023). Fikih mawaris tidak mengatur mekanisme pewarisan terhadap harta yang status dan kondisinya seperti harta pusaka tinggi (Iskandar, 2022).

7. Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer

7.1 Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Secara general, distribusi kekayaan dalam Islam tidak bisa lepas dari aliran kepemilikan harta (Samsuri, 2023). Islam memandang bahwa distribusi yang adil merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonominya. Dalam konteks keadilan sosial, fikih ekonomi Islam berpegangan teguh pada asas perbaikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi setiap umat Muslim dengan jalan ijtihad distribusi harta secara adil (Samsuri, 2023).

Konsep zakat tidak harus hanya dipahami sebagai kewajiban beragama, namun zakat mampu menumbuhkan keadilan sosial, serta meminimalisir kesenjangan ekonomi (Zayl et al., 2024). Berlangsungnya sistem zakat memberikan dampak dalam pemerataan pendistribusian harta kekayaan terhadap sosial masyarakat (Zayl et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan ekonomi umat manusia yang adil dan efektif hendaknya memiliki injeksi moral dalam perekonomian guna sebagai langkah stabilisasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi berkeadilan (Zayl et al., 2024).

7.2 Musyarakah dan Kemitraan dalam Pengelolaan Harta

Musyarakah merupakan salah satu model kemitraan dalam pengelolaan harta yang diakui dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, konsep musyarakah didasari oleh firman Allah dalam surat al-Nisa'/4: 12, "...maka mereka bersekutu dalam sepertiga harta" (Arifin, 2016). Dalam ayat ini Allah mengafirmasi kerja sama berbagai pihak (syuraka') dalam sepertiga harta yang dimiliki (Arifin, 2016).

Musyarakah dalam praktik perbankan syariah tidak dikonstruk melalui fikih an sich, tetapi telah diadaptasikan dengan situasi dan kondisi riil yang didasarkan pada fikih lokal kekinian, KHI atau fatwa MUI (Arifin, 2016). Di sinilah konsep musyarakah sebagai sebuah konsep yang menjunjung nilai-nilai kesalihan syariah dalam membangun kesejahteraan manusia (Arifin, 2016).

7.3 Rahn (Gadai) sebagai Instrumen Keuangan Islam

Rahn (gadai) merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Rahn adalah perjanjian utang antara rahin (peminjam) dan murtahin (pemberi pinjaman), yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan utangnya (Alexander et al., 2023). Kesepakatan dari para ulama fikih bahwa gadai atau rahn dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis (Alexander et al., 2023).

Dalam konteks maqashid syariah, penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pembiayaan modal kerja secara khusus bertujuan untuk mengamankan aset sahib al-mal (hifz al-mal), dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam elemen daruriyat al-khamsah (Nopriansyah et al., 2023). Oleh karena itu, menerapkan hukum jaminan diperbolehkan untuk melindungi aset sahib al-mal (Nopriansyah et al., 2023).

8. Perlindungan Harta Dalam Hukum Islam

8.1 Hifz al-Mal sebagai Tujuan Syariat

Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Tujuan dari syariat juga termasuk menjaga dan melestarikan harta (Ridlo & Muhajirin, 2022). Dalam konteks maqashid syariah, esensi nilai-nilai maqashid syariah pada konsep menjaga dan memelihara harta dalam pendekatan indikator kinerja dan manajemen, di bidang lingkungan, yaitu lingkungan hidup merupakan harta yang tak ternilai harganya (Muchlis, 2021).

Apabila penyandang disabilitas bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman, maka tujuan syariat untuk melindungi hak kepemilikan serta hifz al-mal (menjaga harta) telah tercapai (Maulana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam Islam bersifat universal dan mencakup semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut konsep maslahah yang diinisiasi oleh al-Ghazali, tujuan dari konsep maslahah ini adalah suatu kepentingan yang berkorelasi dengan memelihara maqasid syariah, yakni meliputi lima hal: aspek memelihara agama, aspek memelihara jiwa, aspek memelihara akal, aspek memelihara keturunan, dan memelihara harta (Rasyid, 2023). Dengan demikian, perlindungan harta merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang komprehensif.

8.2 Larangan Riba dan Transaksi yang Merugikan

Islam secara tegas melarang riba dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan dalam pengelolaan harta. Riba melibatkan baik penindasan (zhulm) maupun eksploitasi, dan riba mentransfer kekayaan dari yang miskin kepada yang kaya, meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan (Arifin, 2016). Larangan riba ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap harta dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks pembiayaan syariah, beberapa maqashid syariah yang diimplementasikan mencakup hifzu al-mal (menjaga harta) baik dari sisi memproduksinya maupun dari sisi memeliharanya, sad bab al-niza' wa subul al-dagha'in (menutup pintu perselisihan dan permusuhan), al-taysir (memudahkan) dan dar'u al-darar (menghindari bahaya) (Hanif et al., 2023).

8.3 Perlindungan Harta melalui Instrumen Hukum

Islam menyediakan berbagai instrumen hukum untuk melindungi harta, termasuk ketentuan tentang pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk pengambilan harta secara tidak sah. Dalam konteks hukum keluarga, Kompilasi Hukum Islam mengatur berbagai aspek perlindungan harta, termasuk harta bersama dalam perkawinan, harta warisan, dan hibah.

Tujuan menetapkan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi, kodifikasi dan tertib hukum, serta pemikiran untuk melindungi hak-hak istri dalam harta perkawinan (Elimartati & Elfia, 2020). Penetapan harta bersama dalam Undang-Undang dan KHI berbeda dengan ketentuan fikih, namun merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak dalam perkawinan (Elimartati & Elfia, 2020).

9. Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Surah Al-Kahfi Ayat 46

Surah al-Kahfi ayat 46 adalah salah satu ayat yang memberikan penjelasan tentang harta dan cara mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam (Arviana et al., 2023). Ayat ini mengajarkan tentang makna dan peran harta dalam kehidupan manusia, baik di dunia juga pada akhirat (Arviana et al., 2023). Dalam ayat tersebut, harta memiliki tiga posisi, yaitu sebagai perhiasan dunia, sebagai penopang kehidupan, dan sebagai amanah dari Allah SWT (Arviana et al., 2023).

Karena harta bersifat tidak kekal dan fana, Allah SWT mengingatkan manusia bahwa amal saleh yang kekal (baqiyat shalihat) adalah lebih baik dari harta duniawi (Arviana et al., 2023). Amal saleh yang kekal mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, termasuk memanfaatkan harta (Arviana et al., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, al-baaqiyat as-sholihat didefinisikan sebagai proses pengelolaan harta yang memiliki nilai kebajikan atau amal saleh (Arviana et al., 2023).

Allah SWT juga menyebut harta yang baik dengan kata thayyibat di beberapa surat, seperti al-Baqarah: 57, 172, 267, an-Nisa: 160, al-Maidah: 87, al-A'raf: 160, dan Thaha: 81 (Arviana et al., 2023). Kata thayyibat mengajarkan umat Islam untuk hanya menggunakan dan mengonsumsi harta yang baik dan halal (Arviana et al., 2023). Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik tentang harta, di mana aspek spiritual dan material tidak dapat dipisahkan.

10. Harta Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

10.1 Kompilasi Hukum Islam dan Pengaturan Harta

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan harta, termasuk harta bersama dalam perkawinan, harta warisan, hibah, dan wasiat. Tujuan menetapkan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi, kodifikasi dan tertib hukum (Elimartati & Elfia, 2020).

Kompilasi Hukum Islam memuat pengaturan komprehensif mengenai hukum waris dalam 23 pasal, mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193 (Prasetya et al., 2024). Analisis mendalam terhadap setiap pasal menunjukkan bahwa secara umum, ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, meski terdapat beberapa perbedaan dengan kitab-kitab fikih klasik, dapat dianggap sebagai kodifikasi hukum waris Islam dalam bentuk yang lebih modern (Prasetya et al., 2024).

Hal lain yang menjadi titik perbedaan antara fikih mawaris klasik dengan KHI adalah adanya harta bersama atau yang disebut sebagai harta gono-gini. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri setelah terjalinnya pernikahan (Hasanudin, 2021). Sedangkan dalam fikih mawaris klasik harta bersama tidak disinggung sama sekali (Hasanudin, 2021).

10.2 Ijtihad Kontemporer dalam Pengelolaan Harta

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, salah satunya adalah berbagai ijtihad kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan harta (Z. Arifin et al., 2022). Ijtihad-ijtihad ini berupaya untuk menjawab tantangan realitas sosial yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Salah satu contoh ijtihad kontemporer adalah konsep zakat profesi yang dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan umat (Afwan & Andri, 2022). Beliau mencoba memadukan prinsip kemaslahatan dan koridor ushul fikih dalam konsep zakat profesi yang ia tawarkan (Afwan & Andri, 2022). Meskipun demikian, sejak dicetuskannya, zakat profesi menyemai banyak polemik di tubuh umat Islam, dengan sebagian ulama menyatakan persetujuannya berlandaskan kemaslahatan yang dituju, dan tidak jarang pula yang menolak karena menganggap lemahnya dalil dalam ijtihad ini (Afwan & Andri, 2022).

Dalam konteks pengelolaan harta negara, pemikiran Baqir As-Sadr menawarkan konsep yang komprehensif. Tujuan utama dari pengelolaan harta menurut As-Sadr adalah kesejahteraan sosial (Ibrahim et al., 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diterapkan beberapa kebijakan strategis seperti kepemilikan yang harus ditiadakan untuk swasta dan diubah menjadi hak pengelolaan atau pemanfaatan saja (Ibrahim et al., 2023). Hal itu bertujuan untuk memastikan produksi yang tidak berlebihan dan bermanfaat bagi masyarakat (Ibrahim et al., 2023).

11. Kesimpulan

Konsep harta dalam Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

Pertama, harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat (Arviana et al., 2023).

Kedua, pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), yang menunjukkan betapa pentingnya harta dalam tatanan hukum Islam (Muchlis, 2021; Ridlo & Muhajirin, 2022).

Ketiga, Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi harta yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, termasuk zakat, wakaf, hibah, dan waris (Hamid et al., 2024; Ikhwanudin, 2023; Syahputra et al., 2022; Syamsuri et al., 2020).

Keempat, konsep kepemilikan harta dalam Islam bersifat terbatas dan bertanggung jawab, di mana tidak semua harta dapat dimiliki secara pribadi, dan ada harta-harta tertentu yang merupakan milik bersama atau milik negara (Muchlis, 2021; Nurhayati, 2021).

Kelima, hukum waris Islam merupakan sistem distribusi harta yang komprehensif dan adil, meskipun terdapat berbagai perbedaan interpretasi dan implementasi di berbagai konteks sosial dan budaya (Darussamin et al., 2023; Ikhwanudin, 2023; Tarmizi & Zubair, 2023).

Keenam, dalam konteks Indonesia, terdapat dinamika yang menarik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan harta, yang memerlukan ijtihad kontemporer yang bijaksana untuk menjawab tantangan realitas sosial (Elimartati & Elfia, 2020; Nadia & Noval, 2021; Suparji, 2019).

Dengan demikian, konsep harta dalam Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengatur aspek material kehidupan manusia, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual yang komprehensif tentang bagaimana harta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.