00536 - Kartu Kredit dalam Sistem Keuangan Islam

 Artikel ini mengkaji kartu kredit syariah dalam sistem keuangan Islam, meliputi landasan hukum, struktur akad, mekanisme operasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif, studi ini mensintesis berbagai sumber termasuk Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, penelitian akademik, dan studi praktik perbankan. Temuan menunjukkan bahwa kartu kredit syariah menggunakan tiga akad utama—kafalah, qardh, dan ijarah—untuk mengeliminasi unsur riba yang terdapat dalam kartu kredit konvensional. Dalam perspektif maqasid syariah, kartu kredit syariah berada pada tataran hajiyyah hingga tahsiniyyah, yang berarti keberadaannya memberikan kemudahan namun bukan merupakan kebutuhan primer. Tantangan implementasi meliputi jaminan kepatuhan syariah secara penuh, pencegahan perilaku konsumtif, dan peningkatan literasi masyarakat terhadap produk ini. Studi ini juga mengungkapkan perbedaan implementasi antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam akad yang digunakan. Disimpulkan bahwa kartu kredit syariah merupakan produk inovatif yang, apabila digunakan secara bijak, dapat menjadi alternatif instrumen pembayaran yang halal bagi konsumen Muslim.

Kata Kunci: kartu kredit syariah, syariah card, kafalah, qardh, ijarah, maqasid syariah, DSN-MUI

1. Pendahuluan: Evolusi Alat Pembayaran dan Kemunculan Kartu Kredit

Perkembangan peradaban manusia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem transaksi ekonomi. Sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, setiap transaksi dilakukan melalui cara barter, yang kemudian berkembang menjadi penggunaan uang sebagai instrumen pertukaran yang paling efisien dan efektif (Putri & Busyro, 2021). Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi dan risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar, muncullah inovasi berupa kartu plastik yang dikenal sebagai kartu kredit (credit card) (Norman, 2020a, 2020b). Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan (Firmanda, 2015; Riyadi & Hermawan, 2022).

Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank kepada nasabah, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran (Prayogo, 2016). Dalam bahasa Arab, kartu kredit disebut bithaqah i'timan, di mana kata bithaqah berarti kartu atau potongan kertas kecil, dan i'timan secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya (Khoiri & Muklisin, 2020; Utsmani, 2017).

Di Indonesia, penggunaan kartu plastik sebagai instrumen pembayaran masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sejak memasuki dekade 1980-an, di mana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa (Utami et al., 2019). Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember menjadi awal meluasnya penyebaran transaksi dengan menggunakan kartu kredit, dan berdasarkan peraturan tersebut produk kartu kredit digolongkan menjadi usaha jasa pembiayaan (Mutafarida, 2017). Perkembangan bisnis kartu kredit di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan tren masyarakat yang menuju less cash society (Astuti & Razak, 2018; Kristianti, 2014).

2. Definisi dan Konsep Dasar Kartu Kredit Syariah

2.1 Pengertian Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah, yang dalam terminologi resmi dikenal sebagai syariah card, merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada prinsip syariah (Alfian et al., 2022; Islami & Maulida, 2022). Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara para pihak, yaitu penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah), dan penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah) (Aryani et al., 2022; Elsanti, 2017).

Istilah syariah card banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi, di antaranya ada yang menyebutnya dengan: (a) Kartu Kredit berbasis Syariah, (b) Kartu Kredit Syariah, (c) Islamic Credit Card, dan (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syariah (Haida & Yahya, 2020; Norman, 2020a, 2020b). Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, istilah yang lebih tepat menurut sebagian praktisi adalah "Kartu Pembiayaan Syariah" karena kata "kredit" identik dengan bunga, namun karena masyarakat sudah familiar dengan kata kredit, maka istilah kartu kredit syariah tetap digunakan (Faiq, 2021; Farkhiyah & Sukamto, 2020).

Syariah card juga dapat didefinisikan sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan (Norman, 2020a, 2020b). Keberadaan kartu kredit syariah diklaim sebagai perubahan pada sistem perbankan syariah sebagai alat pembayaran yang aman, memberi kemudahan serta praktis, dan fungsinya sama dengan kartu kredit konvensional yang dapat digunakan pada transaksi langsung maupun online dan juga pada ATM dapat dilakukan penarikan secara tunai (Lutfi et al., 2023).

2.2 Sejarah Perkembangan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit berbasis syariah pertama kali di dunia diluncurkan oleh salah satu bank syariah di Malaysia pada tahun 1996 (Raharjo & Kristiyanto, 2019). Di Malaysia, kartu kredit syariah pertama kali dikembangkan oleh AmBank pada bulan Desember 2001, yang meluncurkan Al-Tsaqif Credit Card menggunakan akad bai' inah (Mulyawisdawati & Afif, 2018). Kemudian pada bulan Juli 2002, Bank Islam Berhad (BIMB) juga meluncurkan produk kartu kredit syariah yang menggunakan tiga akad berbeda, yaitu bai' inah, wadi'ah, dan qard hasan (Mulyawisdawati & Afif, 2018).

Di Indonesia, perkembangan kartu kredit syariah dimulai dengan penerbitan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (Fatoni, 2022). Sekitar enam bulan setelah keluarnya fatwa tersebut, Bank Danamon bekerja sama dengan MasterCard mengeluarkan produk syariah card-nya dengan nama Dirham Card, yang menjadi kartu kredit pertama yang menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 (Mutafarida, 2017). Selanjutnya diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, di antaranya BNI Syariah dengan Hasanah Card-nya dan CIMB Niaga Syariah (Astuti & Razak, 2018; Mutafarida, 2017).

Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) pada bulan Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard Internasional (Jirhanuddin et al., 2016). Bank BNI Syariah merupakan bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah (Haling et al., 2019). Pada tahun 2007, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang senada dengan fatwa berkaitan dengan batasan transaksi syariah card, yaitu Surat Bank Indonesia Nomor 9/183/DPbS/2007 tentang kartu kredit syariah, yang menjadi landasan hukum bagi bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit syariah (Mutafarida, 2017).

3. Landasan Hukum Islam Kartu Kredit Syariah

3.1 Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Hukum dasar kartu kredit syariah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan juga Ijma' (Hardiansyah, 2021). Prinsip kartu kredit yang berlandaskan utang-piutang termasuk amalan yang terpuji dalam Islam. Menurut Ibnu 'Asyur, Allah mensyariatkan praktik utang-piutang supaya umat tidak berasumsi bahwa pengharaman riba juga membatalkan praktik hutang (Nurzakka, 2021). Seseorang terkadang terpaksa berhutang supaya muamalah (baik pekerjaan, perdagangan maupun pertanian) yang dia tekuni tetap mendapatkan profit yang menguntungkan (Nurzakka, 2021).

Tinjauan hadis memperbolehkan praktik hutang jika memang yakin mampu untuk melunasi serta melarang berhutang untuk maksiat (Nurzakka, 2021). Hadis-hadis tersebut dapat dijadikan landasan akad-akad dalam kartu kredit syariah yang berkenaan dengan konsep halal dan haram, jaminan utang, anjuran untuk tidak menunda-nunda hutang dan membayarnya dengan tepat waktu, memberikan upah bagi yang melakukan pekerjaan, dan melakukan tolong-menolong (Hardiansyah, 2021).

Penelitian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 menunjukkan bahwa terdapat lima ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar analisis hukum dalam fatwa tersebut (Putra et al., 2023). Fatwa tersebut memandang syariah card sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit, dengan hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Putra et al., 2023).

3.2 Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

Dasar yang dipakai dalam menerbitkan kartu kredit syariah adalah Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card (Alfian et al., 2022; Islami & Maulida, 2022). Dalam fatwanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit di mana hubungan hukum antara pihak yang menerbitkan dan yang menggunakan diatur berdasarkan prinsip syariah (Islami & Maulida, 2022). Fatwa ini diterbitkan karena kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang syariah card (Rizaludin et al., 2022).

Fatwa DSN-MUI No. 54 juga mengatur mengenai ketentuan fee, ta'widh, dan denda dari fasilitas syariah card (Islami & Maulida, 2022). Dengan adanya fatwa DSN MUI tentang syariah card di Indonesia, bukan berarti semua umat Muslim di Indonesia bisa menggunakan kartu kredit tersebut secara bebas, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menawarkan produk kartu kredit ke semua elemen masyarakat baik yang membutuhkan maupun tidak (Yulianto, 2019).

3.3 Analisis Kaidah Fikih: Urf dan Sad al-Dzari'ah

Inovasi dalam dunia ekonomi khususnya dunia perbankan selalu bergerak dinamis, dan munculnya produk syariah card merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hadirnya sebuah produk kartu kredit yang sesuai dengan tuntunan syariah (Rizaludin et al., 2022). Dalam analisis kaidah urf, keberadaan kartu kredit sebelum lahirnya syariah card jika dianggap sebagai urf tentu tidak bisa diterima sebagai landasan hukum, karena mekanisme kartu kredit yang beredar mengandung unsur riba (Rizaludin et al., 2022). Namun DSN-MUI menyertakan dalil serta kaidah-kaidah lain yang bertujuan untuk mengokohkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku pada syariah card (Rizaludin et al., 2022).

Dalam perspektif sad al-dzari'ah, fatwa DSN-MUI mengatur batasan kartu kredit syariah sebagai berikut: (1) dalam transaksi tidak menimbulkan riba; (2) tidak boleh kartu tersebut digunakan untuk transaksi yang diharamkan atau maksiat; (3) tidak mendorong sikap boros (israf) dalam penggunaan kartu kredit; (4) tidak memberikan dampak berupa hutang tidak pernah lunas; (5) pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan (6) penerbit kartu tidak diperkenankan memberikan fasilitas yang menyalahi hukum syara' (Adam, 2021).

4. Akad-Akad dalam Kartu Kredit Syariah

4.1 Tiga Akad Utama

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, terdapat tiga akad yang harus digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah (Alfian et al., 2022; Islami & Maulida, 2022; Shabri & Nafis, 2022). Kartu kredit syariah di Indonesia menggunakan gabungan antara akad kafalah, ijarah, dan qardh (Raharjo & Kristiyanto, 2019). Penggunaan lebih dari satu akad dalam satu produk ini merupakan contoh dari hybrid contract atau al-'uqud al-murakkabah dalam perbankan syariah (Hasan, 2017; Kholijah, 2020).

Pertama, Akad Kafalah. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan merchant. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima ujrah kafalah (Hasan, 2017; Kholijah, 2020). Upah atas jasa kafalah berupa pemberian uang dari pemegang kartu kepada bank syariah dianggap sebagai upah, dan untuk hukumnya diperbolehkan karena sebagai pengganti jasa (Iskandar, 2021).

Kedua, Akad Qardh. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu (Kholijah, 2020). Bank Syariah Indonesia selaku penerbit kartu akan memberi pinjaman kepada pemegang kartu yang dilakukan melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank Syariah Indonesia (Mahfudloh et al., 2024).

Ketiga, Akad Ijarah. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee (Hasan, 2017; Kholijah, 2020). Sistem penetapan fee (ujrah) pada BSI Hasanah Card dipengaruhi oleh limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah, dan jumlah pemakaian nasabah, serta berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia (Aryani et al., 2022).

4.2 Kontroversi Fee pada Akad Kafalah

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pengambilan fee pada akad kafalah. Lembaga keuangan syariah internasional AAOIFI dalam mikyar adh dhamanat pasal 3/1/5 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah (fee) sebagai imbalan atas jasa kafalah, karena para ulama telah ijma' sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh (Fatoni, 2022). Namun, sebagian ulama membolehkan fee pada akad kafalah karena kondisi 'umum al-balwa (kebutuhan umum), sehingga jika tidak ada fee, tidak akan terwujud kemaslahatan dan pelaksanaan kebaikan (Maksum, 2022).

4.3 Akad Alternatif: Model Al-Muqassah dan Bay' Al-Inah

Selain tiga akad utama yang digunakan di Indonesia, terdapat model alternatif yang dikembangkan di berbagai negara. Model al-muqassah merupakan model alternatif kartu kredit syariah yang memungkinkan penerapan di Indonesia. Dalam model ini, setelah mengevaluasi kelayakan kredit dari pemohon, lembaga keuangan akan membuat rekening kredit dan mengalokasikan batas kredit (credit limit) bagi nasabah, namun lembaga keuangan tidak akan mentransfer sejumlah uang ke rekening kredit nasabah (Irsyad, 2020). Nasabah bisa memanfaatkan batas kredit yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa, dan lembaga keuangan akan memberikan jaminan (kafalah) dengan merchant untuk pembayaran atas nama nasabah (Irsyad, 2020).

Di Malaysia, produk syariah card Bank Islam Malaysia menggunakan multiakad yang lebih dinamis, yakni Bay' al-Inah, Wadiah, dan Qard al-Hasan (Shabri & Nafis, 2022). Akad bai' al-inah secara material menerima banyak penolakan, meskipun tidak secara mutlak, karena terdapat celah ribawi dalam mekanismenya (Prasetiawan & Erlina, 2023). Inovasi penggunaan akad terus dilakukan dengan pengembangan konsep baru syariah card berbasis Musyarakah dan Murabahah (Shabri & Nafis, 2022).

5. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah

5.1 Para Pihak dalam Transaksi

Berkenaan dengan transaksi syariah card, terdapat tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan merchant (Norman, 2020a; Utsmani, 2017). Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk syariah card otomatis akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad (Norman, 2020a). Para pihak tersebut adalah:

a. Penerbit Kartu (Mushdir al-Bithaqah): Bank syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah dan bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant (Rohim, 2021).

b. Pemegang Kartu (Hamil al-Bithaqah): Nasabah bank syariah yang menggunakan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran (Rohim, 2021).

c. Penerima Kartu (Merchant/Tajir/Qabil al-Bithaqah): Pedagang atau penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit syariah (Rohim, 2021).

5.2 Prosedur Penerbitan dan Penggunaan

Dalam implementasi kartu kredit syariah, salah satu syarat utama dalam menerbitkan kartu kredit syariah adalah pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial, dan standarnya berdasarkan jenis kartu yang diinginkan oleh nasabah yang bersangkutan (Haling et al., 2019). Secara umum, ada tiga jenis kartu kredit berdasarkan besaran limitnya, yaitu: (a) Kartu Kredit Silver dengan limit terendah; (b) Kartu Kredit Gold dengan limit sedang; dan (c) Kartu Kredit Platinum dengan limit tertinggi (Putri & Busyro, 2021).

Kartu kredit syariah juga didukung oleh multinational financial services corporation (MasterCard International), sehingga dapat digunakan hampir di 30 juta merchant dan mesin ATM berlogo MasterCard atau Cirrus di seluruh dunia (Raharjo & Kristiyanto, 2019). Dalam menerbitkan Hasanah Card, BNI Syariah melanjutkan kerja sama dengan MasterCard yang merupakan penyedia brand dan jaringan (Nurwulandari & Ismawati, 2018).

5.3 Ketentuan Penggunaan

Dalam implementasi kartu kredit syariah yang ada pada PT Bank BNI Syariah, secara otomatis dalam penggunaan kartu kredit akan terdeteksi dan tidak dapat digunakan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti membelanjakannya untuk pembelian alkohol, daging babi, dan di tempat-tempat yang tidak halal (Haling et al., 2019). Pihak BNI Syariah juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan kartu kredit syariah dengan cara pembatasan penggunaan untuk tidak digunakan bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dan pemegang kartu kredit syariah diwajibkan memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi pembayaran tepat waktu (Raharjo & Kristiyanto, 2019).

6. Perbandingan Kartu Kredit Syariah dan Konvensional

6.1 Persamaan

Terdapat beberapa persamaan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah, yaitu: (a) sama-sama berfungsi sebagai alat pembayaran; (b) memiliki biaya tahunan, biaya keterlambatan, dan biaya lain seperti biaya materai; (c) pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu sama; (d) prosedur transaksi dalam mekanisme pembayaran melibatkan tiga pihak yaitu bank penerbit (issuer bank), pemegang kartu (card holder), dan pedagang (merchant) (Hendarsyah, 2020; Syifa et al., 2019).

6.2 Perbedaan

Perbedaan mendasar antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah terletak pada beberapa aspek berikut.

Aspek Dasar Hukum: Kartu kredit berbasis syariah tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perbankan syariah, namun tetap berpegang pada fatwa DPS dan MUI, serta prinsip lembaga industri jasa keuangan (Naufal et al., 2023). Kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syariah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN (Riyadi & Hermawan, 2022).

Aspek Bunga dan Fee: Kartu kredit konvensional dikenakan bunga, sedangkan kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga melainkan dengan ketentuan dikenakan iuran keanggotaan bulanan dan adanya batasan yang telah ditetapkan oleh MUI (Hendarsyah, 2020). Ada perbedaan antara kartu kredit dan kartu kredit syariah dari segi perhitungan biaya bunga; dalam kartu kredit syariah ditetapkan biaya ujrah (sewa) yaitu jumlah iuran keanggotaan untuk layanan menggunakan kartu yang limitnya telah ditetapkan oleh bank (Aryani et al., 2022).

Aspek Denda Keterlambatan: Kartu kredit syariah tidak memiliki sistem bunga keterlambatan pembayaran, dan biaya keterlambatan kartu kredit syariah tidak ditambah dengan jumlah pokok terutang (Naufal et al., 2023). Sebagai bahan perbandingan, besarnya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional BNI yaitu 3 persen dari total tagihan atau maksimal Rp150.000,00, yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan persentase bunga (Elsanti, 2017).

Aspek Akad: Kartu kredit konvensional tidak menggunakan akad syariah, sedangkan syariah card menggunakan tiga akad, di antaranya kafalah, qardh, dan ijarah (Riyadi & Hermawan, 2022). Dalam kartu kredit konvensional, hubungan antara pemegang kartu kredit dengan penerbit kartu didasarkan pada perjanjian kredit dengan menggunakan perjanjian utang-piutang dan pemegang kartu dikenakan bunga sebagai bentuk pengambilan keuntungan (Noor, 2023).

Aspek Transaksi: Kartu kredit konvensional dapat digunakan di semua merchant, sedangkan kartu kredit syariah tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Jika nasabah menggunakan kartu di tempat terlarang tersebut maka otomatis kartunya akan tertolak (decline) di mesin EDC (Utami et al., 2019).

7. Ketentuan Ta'widh dan Denda Keterlambatan

7.1 Konsep Ta'widh

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo (Putra et al., 2023). Konsep ta'widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Bank Syariah selaku penerbit syariah card yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya (Elsanti, 2017).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah card, disebutkan bahwa penerbit kartu dapat dikenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo (Putra et al., 2023). DSN-MUI menggunakan dalil tersebut untuk membolehkan penerapan ta'widh berdasarkan ilat atau alasan untuk menghindari kerugian dari bank syariah atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya, dan konsep ta'widh tersebut bertujuan untuk menciptakan maslahah mursalah antara pihak bank dan pihak nasabah (Putra et al., 2023).

7.2 Denda Keterlambatan (Late Charge)

Denda keterlambatan (late charge) adalah denda yang diberikan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu dikarenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial (Khoiri & Muklisin, 2020). Denda keterlambatan dalam syariah card sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 diperbolehkan dengan catatan bahwa denda keterlambatan adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial (Khoiri & Muklisin, 2020).

Terdapat perbedaan pandangan mengenai denda keterlambatan ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa denda keterlambatan seperti ini sudah termasuk riba nasiah, yaitu adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan saat kemudian (Khoiri & Muklisin, 2020). Namun, fatwa DSN-MUI tetap membolehkannya dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana disebutkan di atas.

8. Produk Kartu Kredit Syariah di Indonesia

8.1 BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card merupakan produk kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit dengan menerapkan prinsip syariah di dalamnya (Mahfudloh et al., 2024; Mahfudloh & Asy'ari, 2023). Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menyediakan dan menawarkan produk pelayanan pembiayaan kartu kredit syariah (Mahfudloh et al., 2024; Mahfudloh & Asy'ari, 2023). BSI terbentuk sebagai bank hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah (Mahfudloh & Asy'ari, 2023).

BSI Hasanah Card menggunakan tiga akad sesuai prinsip syariah, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah (Islami & Maulida, 2022; Mahfudloh & Asy'ari, 2023). Konsep kafalah bil ujrah dalam BSI Hasanah Card digunakan dalam hal penjaminan atas kewajiban bayar para pemegang kartu BSI Hasanah Card oleh Bank Syariah Indonesia, yang kemudian atas penjaminan tersebut pemegang BSI Hasanah Card akan dikenakan ujrah monthly fee (Mahfudloh et al., 2024). Dalam penggunaan akad qardh, Bank Syariah Indonesia selaku penerbit kartu akan memberi pinjaman kepada pemegang kartu yang dilakukan melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank Syariah Indonesia (Mahfudloh et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada produk Hasanah Card oleh Bank Syariah Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan ta'widh, batasan penggunaan untuk mengurangi perilaku konsumtif, dan ketentuan transaksi di merchant non-halal yang belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik Hasanah Card (Islami & Maulida, 2022).

8.2 Dirham Card Bank Danamon Syariah

Dirham Card menjadi kartu kredit pertama yang menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 (Mutafarida, 2017). Kartu kredit syariah BNI Syariah merupakan yang kedua di Indonesia menyusul setelah bank swasta yaitu Bank Danamon Syariah yang telah menerbitkan Dirham Card lebih dulu pada tanggal 19 Juli 2007 (Nurwulandari & Ismawati, 2018).

8.3 Syariah Card CIMB Niaga

CIMB Niaga Syariah juga merupakan salah satu dari dua bank syariah di Indonesia yang menerbitkan kartu kredit syariah selain BNI Syariah (Astuti & Razak, 2018). Menurut Pandji, potensi kartu kredit syariah di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Pandji menargetkan portofolio Syariah Card CIMB Niaga di tahun 2018 meningkat mencapai di atas Rp700 miliar dan target akuisisi kartu kredit syariah baru mencapai 100.000 pada tahun 2018 (Irsyad, 2020).

9. Aspek Kepatuhan Syariah dalam Implementasi

9.1 Evaluasi Kepatuhan Syariah

Aspek kepatuhan kartu kredit syariah berdasarkan fatwa DSN MUI menjadi perhatian penting dalam praktik perbankan syariah (Yulianto, 2019). Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah produk tersebut dalam implementasinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bagaimana mekanisme perhitungan fee pada kartu kredit syariah, dan bagaimana penggunaan akad pada kartu kredit syariah (Yulianto, 2019).

Sebagai bank syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card, dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktik riba, gharar, dan israf (M et al., 2018; Nurwulandari & Ismawati, 2018). Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah, termasuk akademisi dan regulator, menganggap syariah card adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantu mengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menggunakan uang tunai (M et al., 2018; Nurwulandari & Ismawati, 2018).

9.2 Transaksi Subhat dalam Syariah Card

Secara yuridis formal, syariah card telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun dengan istilah yang kurang tepat yakni kartu kredit syariah, karena dalam ekonomi Islam sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, istilah kredit telah diganti dengan istilah pembiayaan (Fatahullah et al., 2021). Akad syariah card telah diakui mulai dari UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 keduanya tentang perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Fatahullah et al., 2021).

Kesyariahan kartu kredit syariah/syariah card telah mendapatkan legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006. DSN memberikan penekanan bagi bank syariah yang mengimplementasikan fatwa tersebut dalam produk/akad syariah card harus mematuhi ketentuan, misalnya transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah dan denda harus masuk semuanya sebagai dana sosial (Fatahullah et al., 2021).

10. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Kartu Kredit Syariah

10.1 Klasifikasi dalam Maqasid Syariah

Dalam tinjauan maqasid syariah, syariah card dalam cakupan maqasid al-syariah masuk ke dalam kategori al-hajjiyah, yang mana lebih kepada para pebisnis yang jika mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakannya mereka akan merasa kesulitan, tetapi memungkinkan juga syariah card ini masuk dalam cakupan tahsiniyyah untuk kalangan masyarakat biasa yang jika mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakannya mereka tidak akan merasa kesulitan (Malihatunnisa et al., 2021).

Penggunaan kartu kredit syariah masih pada tataran maslahah tahsiniyyah, namun dapat berubah menjadi hajiyyah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemegang kartu (Lutfi et al., 2023). Dalam hal ini, penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan dharuriyah (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima (oleh syar'i) seperti kartu debit, kartu ini tidak diperlukan (Mustofa, 2017).

10.2 Maslahah dan Mafsadat

Penerbitan syariah card sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang beragama Islam, karena mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran, memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak perlu membawa uang yang banyak, dan juga terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat (Yulianto, 2019). Adanya fakta bahwa Hasanah Card (Kartu Kredit Syariah) memang banyak dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel, juga karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat (Sutono, 2022).

Namun, berbagai manfaat atas kartu kredit tentu terdapat mafsadat yang masih dapat diminimalisir (Lutfi et al., 2023). Kartu kredit syariah seharusnya tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi israf (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif (Sutono, 2022). Dalam hal yang menyangkut kemudharatan ini, maka seharusnya pada syariah card harus ada badan pengawas yang secara sistemis dapat meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan kartu kredit syariah (Sutono, 2022).

Implementasi iB Hasanah Card ketika ditinjau dari maqasid al-syariah telah memenuhi tiga tingkatan maqasid al-syariah, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Farkhiyah & Sukamto, 2020). Kartu kredit syariah dalam perspektif maqasid syariah menggunakan konsep hifz al-maal (kekayaan/perlindungan harta) (Jannah & Kamsiah, 2023).

11. Dampak Sosial: Perilaku Konsumtif dan Kartu Kredit Syariah

11.1 Risiko Perilaku Konsumtif

Salah satu kekhawatiran utama terkait kartu kredit syariah adalah potensinya mendorong perilaku konsumtif di kalangan penggunanya. Fleksibilitas penggunaan kartu kredit syariah yang dapat digunakan hampir di seluruh dunia di sisi lainnya menimbulkan kekhawatiran mengenai pola hidup konsumerisme (Raharjo & Kristiyanto, 2019). Tidak mustahil bagi keberadaan kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi menjadi kartu untuk kemudahan berutang dan menyebabkan sikap konsumtif/boros yang jelas dilarang dalam konsep ekonomi Islam (Kristianti, 2014).

Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (collateral) dari para nasabah penggunanya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materiil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan risiko Non Performing Financing di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah (Farkhiyah & Sukamto, 2020).

11.2 Batasan DSN-MUI untuk Mencegah Konsumtivisme

Untuk mencegah perilaku konsumtif, DSN-MUI menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan syariah card, di antaranya: tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara, antara lain, menetapkan batas maksimum pengeluaran, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah (Utsmani, 2017). Selain itu, bank syariah juga melakukan pengawasan dengan cara pembatasan penggunaan untuk tidak digunakan bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah (Raharjo & Kristiyanto, 2019).

Jangan sampai dengan kemudahan yang ditawarkan malah membuat seseorang terjebak dalam pola hidup konsumtif dan berlebihan yang dilarang oleh syariat, dan hendaknya kartu kredit digunakan untuk hal yang produktif (Nurzakka, 2021). Bagi mereka yang sangat membutuhkan penggunaan kartu kredit, hendaknya mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak dalam kondisi darurat, maka sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit mengingat ada indikasi riba di dalamnya (sesuai dengan kaidah al-khuruj min al-ikhtilaf mustahab) (Nurzakka, 2021).

12. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Kartu Kredit Syariah

12.1 Faktor Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen dalam menggunakan kartu kredit lebih didominasi oleh faktor personal. Dengan dorongan kebutuhan dan gaya hidup, banyak konsumen yang tertarik menggunakan kartu kredit (Hendarsyah, 2020). Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat empat faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Melalui analisis jalur dapat disimpulkan bahwa variabel kepribadian dan psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penggunaan kartu kredit syariah, sedangkan variabel kebudayaan dan sosial tidak berpengaruh secara signifikan (Astuti & Razak, 2018).

Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kartu kredit syariah adalah faktor kelompok referensi (Putri & Busyro, 2021). Tingginya penggunaan kartu kredit syariah oleh pegawai wanita dipengaruhi oleh gaya hidupnya, di mana pegawai wanita cenderung memiliki gaya hidup achievers (Putri & Busyro, 2021). Semakin tinggi budaya (selalu mengikuti perkembangan teknologi), maka semakin tinggi penggunaan kartu kredit syariahnya (Putri & Busyro, 2021).

12.2 Faktor Kepercayaan, Sikap, dan Pendapatan

Kepercayaan, sikap, dan pendapatan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi minat dalam menggunakan kartu kredit syariah (Russetyowati, 2018; Zahra et al., 2021). Dengan diperkenalkannya kartu kredit, sebagai kepercayaan konsumen, penggunaan kartu kredit syariah akan meningkat (Zahra et al., 2021). Semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap kartu kredit syariah maka semakin banyak pula minat menggunakan kartu kredit syariah (Russetyowati, 2018).

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku konsumen. Dengan memengaruhi sikap konsumen, pemasar berharap dapat memengaruhi perilaku pembelian konsumen (Russetyowati, 2018). Norma dan sikap memiliki hubungan positif dengan niat memilih kartu kredit syariah, meskipun biaya keuangan memiliki hubungan negatif dengan tujuan penentuan kartu kredit syariah (Shabri & Nafis, 2022).

12.3 Faktor Pengetahuan dan Gaya Hidup

Pengetahuan, kepercayaan, dan gaya hidup secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah (Jamilah & Aulia, 2022). Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk perbankan syariah, sehingga masih banyak juga yang beranggapan bahwa kartu kredit syariah pada prinsip dan pelaksanaannya sama dengan produk kartu kredit yang diterbitkan pada perbankan konvensional (Jamilah & Aulia, 2022). Minimnya penggunaan kartu kredit syariah dapat dikaitkan dengan sejumlah penyebab, salah satunya adalah bahwa masyarakat umum tidak menyadari bahwa kartu kredit Islami ada (Zahra et al., 2021).

13. Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah

13.1 Risiko Gagal Bayar

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan potensi gagal bayar pada Hasanah Card adalah kesalahan analisis keuangan yang tidak tepat, sehingga fenomena ini dapat menjadi penyebab tidak bijaknya pengguna (card holder) dalam menggunakan kartu kredit (Irsyad, 2020). Tidak terdapat perbedaan aspek timbulnya kartu kredit macet antara BNI dan BNI Syariah, karena aspek timbulnya kartu kredit macet pada keduanya adalah sama (Prayogo, 2016).

13.2 Risiko Keamanan

Kartu kredit memiliki celah untuk hadirnya kejahatan dalam berbagai cara dan bentuk. Skimming merupakan metode yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk merekam data kartu kredit dengan menggunakan card skimmer, yang bisa membaca data kartu kredit yang menggunakan pita magnetik (Hendarsyah, 2020). Agar keamanan kartu kredit lebih aman dari kejahatan dan penipuan, maka perilaku konsumen harus diubah dengan cara menjaga kerahasiaan, kehati-hatian, dan kewaspadaan dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit (Hendarsyah, 2020).

14. Legislasi dan Regulasi Syariah Card di Indonesia

14.1 Kerangka Hukum

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum perlu menyiapkan landasan hukum positif yang jelas dan terperinci terkait dengan kemunculan dan tren penggunaan syariah card di Indonesia yang semakin meningkat (Riyadi & Hermawan, 2022). Diperlukan adanya pengaturan hukum yang tidak cenderung rigid dan tertinggal dengan adanya harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang implementasi syariah card di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Riyadi & Hermawan, 2022).

Pengertian kartu kredit syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card tidak jauh berbeda dengan pengertian kartu kredit yang disebutkan dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 meskipun dengan menggunakan redaksi yang berbeda (Noor, 2023). Dalam fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006, istilah yang digunakan tidak spesifik menyebutkan kartu kredit syariah atau kartu pembiayaan syariah namun menggunakan istilah syariah card yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kartu syariah, dan istilah ini mempunyai makna yang ambigu karena dapat juga memasukkan kartu debit syariah (Noor, 2023).

14.2 Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang syariah card dengan bank syariah penerbit, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku (Iskandar, 2021).

15. Perspektif Komparatif: Indonesia dan Malaysia

Terdapat perbedaan signifikan antara implementasi kartu kredit syariah di Indonesia dan Malaysia. Bank Syariah Indonesia menerbitkan syariah card dengan menggunakan tiga akad yakni akad Kafalah, Qard, dan Ijarah sesuai dengan aturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan produk syariah card Bank Islam Malaysia menggunakan multiakad yang lebih dinamis yakni Bay' al-Inah, Wadiah, dan Qard al-Hasan (Shabri & Nafis, 2022).

Perbedaan dalam produk dan instrumen keuangan syariah di kedua negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, mazhab atau aliran pemikiran yang digunakan oleh mayoritas masyarakat di masing-masing negara, posisi bank syariah dalam hukum, dan pendekatan pengembangan produk yang dipilih (Darma, 2021). Bank syariah di Malaysia menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah, termasuk akad-akad untuk card services (Darma, 2021).

16. Tantangan dan Prospek Pengembangan

16.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kartu kredit syariah di Indonesia antara lain: (1) minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya kartu kredit syariah; (2) persepsi masyarakat yang masih menganggap kartu kredit syariah sama dengan kartu kredit konvensional; (3) potensi mendorong perilaku konsumtif; (4) risiko gagal bayar; dan (5) tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah secara penuh (Jamilah & Aulia, 2022; Russetyowati, 2018; Zahra et al., 2021).

Sebagian pelaku bisnis bank syariah menilai bahwa dari segi manfaat syariah card sangat kecil sekali. Daud Bakar mengutarakan bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam, karenanya istilah yang paling tepat digunakan adalah kartu debit (Faiq, 2021; M et al., 2018). Dengan kata lain, ia pada prinsipnya meragukan tingkat kesyariahan dari syariah card tersebut (M et al., 2018).

16.2 Prospek dan Strategi Pengembangan

Potensi kartu kredit syariah di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam (Irsyad, 2020). Pengembangan produk bank syariah dapat dilakukan melalui duplikasi produk bank konvensional untuk kemudian disesuaikan dengan syariat Islam, salah satu contoh dari duplikasi adalah peluncuran kartu kredit yang telah disesuaikan metode penggunaannya dengan ajaran agama Islam (Z. N. T. Putra et al., 2022).

Bank syariah sebagai penerbit syariah card harus memperhatikan audiens yang ditargetkan, layanan yang ditawarkan terkait kartu kredit syariah, pengaruh mitra pelanggan, dan edukasi mengenai kartu syariah sebagai media transaksi (Shabri & Nafis, 2022). Studi juga menyarankan untuk mengedukasi pelanggan tentang kartu kredit syariah untuk bersaing dengan kartu kredit konvensional dan merencanakan pemasaran dengan menggunakan media sosial dan cara pemasaran lainnya (Shabri & Nafis, 2022).

Sebaiknya dibedakan antara divisi kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional agar tidak terjadi kebingungan terhadap pengguna kartu kredit (Yulianto, 2019). Ketersediaan kartu kredit syariah sangat bermanfaat bagi umat Islam, dan dapat menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan kartu kredit yang beroperasi di bawah sistem berbasis bunga dalam transaksi (Aryani et al., 2022).

17. Kesimpulan

Kartu kredit syariah atau syariah card merupakan produk inovatif perbankan syariah yang hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan instrumen pembayaran modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan hukumnya yang kuat melalui Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 memberikan legitimasi bagi penerbitan dan penggunaan kartu kredit syariah di Indonesia (Fatahullah et al., 2021; Islami & Maulida, 2022).

Penggunaan tiga akad utama—kafalah, qardh, dan ijarah—dalam kartu kredit syariah merupakan konstruksi fikih yang bertujuan menghilangkan unsur riba yang terdapat dalam kartu kredit konvensional (Alfian et al., 2022; Shabri & Nafis, 2022). Meskipun demikian, implementasi kartu kredit syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan kepatuhan syariah secara penuh, mencegah perilaku konsumtif, dan meningkatkan literasi masyarakat tentang produk ini (Islami & Maulida, 2022; Jamilah & Aulia, 2022).

Dalam perspektif maqasid syariah, kartu kredit syariah berada pada tataran hajiyyah hingga tahsiniyyah, yang berarti keberadaannya memberikan kemudahan namun bukan merupakan kebutuhan primer (Lutfi et al., 2023; Malihatunnisa et al., 2021). Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syariah hendaknya dilakukan secara bijak, sesuai dengan kemampuan finansial, dan untuk tujuan-tujuan yang produktif dan halal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya (Nurzakka, 2021; Utsmani, 2017).