00542 - Sharia Compliance pada Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

 Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks keuangan modern, sharia compliance menjadi pilar utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Kajian ini secara komprehensif membahas sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam, meliputi landasan filosofis, instrumen keuangan Islam, sukuk, tata kelola syariah, serta kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa sharia compliance bukan sekadar persyaratan agama yang bersifat formal, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang signifikan, mencakup inklusi keuangan, distribusi kekayaan yang adil, dan stabilitas keuangan. Namun demikian, implementasi sharia compliance dalam praktik masih menghadapi tantangan besar, termasuk dominasi instrumen berbasis utang, replikasi produk konvensional, kurangnya harmonisasi standar antaryurisdiksi, serta potensi konflik kepentingan dalam tata kelola syariah. Kajian ini merekomendasikan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan sistem ekonomi Islam dapat memenuhi janjinya sebagai alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan dari sistem keuangan konvensional.

Kata kunci: sharia compliance, ekonomi Islam, keuangan Islam, bagi hasil, sukuk, tata kelola syariah

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks keuangan modern, konsep sharia compliance atau kepatuhan syariah menjadi pilar utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Kepatuhan syariah bukan sekadar pemenuhan persyaratan formal, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam dalam bidang muamalah (Katterbauer et al., 2023). Keuangan Islam merujuk pada aktivitas keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (syariah), dan salah satu prinsip utamanya adalah larangan pembayaran dan penerimaan riba (bunga) dalam transaksi keuangan (Anami, 2024).

Industri keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan pertumbuhan tahunan hampir 20 persen dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan ketahanan dan daya tariknya yang luas, sebagian karena prinsip-prinsip yang mengatur aktivitas keuangan Islam, termasuk ekuitas, partisipasi, dan kepemilikan (Hussain et al., 2015). Perkembangan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim global akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah, serta dukungan regulasi dari berbagai negara yang berupaya mengintegrasikan keuangan Islam ke dalam sistem keuangan nasional mereka (Thommandru et al., 2024). Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang sharia compliance menjadi sangat krusial, tidak hanya bagi praktisi keuangan Islam, tetapi juga bagi regulator, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi dalam realitas kontemporer.

2. Landasan Filosofis dan Prinsip Dasar Sharia Compliance

2.1 Fondasi Teologis dan Etika

Sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi teologis yang kokoh, yang mencakup larangan-larangan fundamental serta anjuran-anjuran positif yang membentuk kerangka operasional lembaga keuangan Islam. Prinsip-prinsip dasar ini tidak bersifat arbitrer, melainkan merupakan derivasi dari maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh (Saied et al., 2024). Keuangan Islam beroperasi sebagai wahana untuk merealisasikan maqasid al-syariah, menyelaraskan aturan dan nilai-nilai etika untuk mengarahkan sumber daya keuangan menuju pelestarian dan perlindungan kekayaan, yang dianggap sebagai aspek esensial kehidupan menurut hukum Islam (Saied et al., 2024).

Larangan riba merupakan prinsip paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Semua bentuk bunga dilarang karena termasuk dalam kategori riba, dan larangan penggunaan bunga ini didasarkan pada Fiqh al-Muamalat, atau hukum transaksi Islam (Katterbauer et al., 2023). Riba tidak hanya mencakup bunga yang berlebihan (usury), tetapi meliputi semua bentuk bunga dalam transaksi keuangan, karena Islam memandang bahwa uang tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya tanpa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi riil (Anami, 2024). Selain larangan riba, sistem ekonomi Islam juga melarang gharar (ketidakpastian atau informasi asimetris), maysir (perjudian dan spekulasi), penimbunan, serta perdagangan dalam komoditas yang diharamkan seperti babi dan alkohol (Anami, 2024).

2.2 Prinsip Berbagi Risiko dan Keuntungan

Salah satu karakteristik paling distingtif dari sistem ekonomi Islam adalah prinsip berbagi risiko (risk sharing). Karena bunga dilarang, pemasok dana menjadi investor, bukan kreditur. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis sebagai imbalan atas bagian keuntungan (Anami, 2024). Prinsip ini mencerminkan filosofi keadilan ekonomi Islam yang menolak transfer risiko secara sepihak kepada salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Dalam teori, keuangan Islam bersifat tahan terhadap guncangan karena penekanannya pada berbagi risiko, batasan pada pengambilan risiko yang berlebihan, dan keterkaitan yang kuat dengan aktivitas riil (Hussain et al., 2015).

Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing/PLS) merupakan implementasi konkret dari konsep berbagi risiko ini. Pihak-pihak yang memasuki kontrak dalam keuangan Islam berbagi keuntungan/kerugian dan risiko yang terkait dengan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dapat memperoleh manfaat dari transaksi lebih dari pihak lain (Anami, 2024). Sebuah maksim yang menghubungkan risiko dan imbal hasil dalam transaksi ekonomi menyatakan bahwa "kerugian adalah imbalan dari manfaat" (al-ghurm bi al-ghunm), dan hubungan tersirat antara "hak atas keuntungan" dengan "tanggung jawab atas kerugian" dalam maksim ini biasanya digunakan untuk mendukung preferensi terhadap instrumen berbagi keuntungan-kerugian dalam keuangan Islam (Ahmed, 2014a, 2014b).

2.3 Keterkaitan dengan Ekonomi Riil

Prinsip penting lainnya dalam sharia compliance adalah bahwa setiap transaksi keuangan harus terkait dengan aset atau kegiatan ekonomi riil. Hukum Islam tidak mengakui uang dan instrumen moneter sebagai komoditas, melainkan hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, setiap imbal hasil harus dikaitkan dengan aset, atau partisipasi dan pengambilan risiko dalam usaha bersama (Anami, 2024). Prinsip ini secara efektif melarang instrumen utang murni dan mendorong penggunaan instrumen berbasis aset atau ekuitas. Keuangan Islam juga secara tegas melarang hoarding (penimbunan) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko berlebihan (Anami, 2024).

3. Instrumen Keuangan Islam dan Sharia Compliance

3.1 Instrumen Berbagi Keuntungan-Kerugian (PLS)

3.1.1 Mudarabah

Mudarabah merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan Islam yang mencerminkan prinsip berbagi risiko secara murni. Dalam mudarabah, satu pihak (penyedia dana atau rab-ul-mal) menyumbangkan modal keuangan dan pihak lain (pengelola dana atau mudarib) menyumbangkan modal manusia untuk menjalankan usaha bisnis dengan berbagi keuntungan atau kerugian (Khan, 2019). Kedua pihak berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan, namun penyedia dana menanggung kerugian finansial dan pengelola dana menanggung kerugian manajerial dengan tidak menerima imbalan atas upaya dan waktu yang dihabiskan dalam mengelola bisnis mudarabah (Khan, 2019).

Dalam model perbankan mudarabah, bank Islam menerima dana dari deposan dan menyalurkannya kepada peminjam atas dasar berbagi risiko. Bank Islam juga secara langsung menginvestasikan simpanan dalam usaha bisnis yang menguntungkan (Khan, 2019). Mudarabah hampir identik dengan trust finance dan reksa dana investasi bersama, karena keduanya memiliki dana, investor, dan pihak pengelola serta mekanisme berbagi keuntungan yang serupa (Дорофеев & GRIBAN', 2021). Mudarabah digunakan dalam keuangan Islam untuk menggantikan rekening deposito tradisional (Дорофеев & GRIBAN', 2021).

Namun demikian, terdapat kritik terhadap praktik mudarabah di perbankan Islam kontemporer. Beberapa pihak menunjukkan bahwa bank-bank Islam bersemangat untuk berpartisipasi dalam berbagi keuntungan tetapi memiliki toleransi yang rendah terhadap risiko (Bello, 2018). Kritik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi mudarabah, di mana bank-bank Islam cenderung mengadopsi teknik pembiayaan berbasis utang dan meremehkan metode pembiayaan berbasis bagi hasil (Jumaa, 2016).

3.1.2 Musharakah

Musharakah adalah kontrak kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyatukan sumber daya keuangan dan manusia mereka untuk menjalankan usaha bisnis dengan berbagi keuntungan atau kerugian (Khan, 2019). Dalam musharakah, semua mitra berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen proyek, dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing (Abubakar et al., 2022). Musharakah dianggap sebagai bentuk pembiayaan ekuitas paling murni dalam Islam (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021).

Musharakah memiliki berbagai aplikasi dalam keuangan Islam modern, termasuk pembiayaan perumahan melalui skema musharakah mutanaqisah (diminishing musharakah), di mana kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah (Minhajuddin et al., 2020). Namun, penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai penyimpangan dari prinsip-prinsip musharakah dalam praktik perbankan Islam kontemporer, termasuk pengabaian penetapan harga pasar dalam negosiasi sewa dan unit ekuitas, serta transfer semua risiko dan manfaat kepemilikan kepada satu mitra (Hanif, 2019).

Secara empiris, penggunaan instrumen PLS seperti mudarabah dan musharakah masih sangat terbatas dalam portofolio pembiayaan bank-bank Islam. Data menunjukkan bahwa rata-rata hanya 6,34 persen dari total pembiayaan oleh bank-bank Islam dalam sampel didasarkan pada instrumen PLS (mudarabah dan musharakah) selama periode 2004–2006 (Khan & Bhatti, 2008). Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara aspirasi teoritis keuangan Islam dan realitas praktis operasional perbankan Islam.

3.2 Instrumen Berbasis Jual Beli

3.2.1 Murabahah

Murabahah adalah instrumen pembiayaan berbasis jual beli di mana bank membeli aset atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya ditambah margin keuntungan yang telah disepakati (Anami, 2024). Murabahah merupakan penjualan barang dengan markup keuntungan yang disepakati atas biaya, dan merupakan perjanjian antara dua pihak (pembeli dan penjual) untuk pasokan barang; harga mencakup biaya barang ditambah keuntungan yang disepakati untuk penjual. Murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan dalam hukum syariah Islam, melainkan merupakan penjualan, dan oleh karena itu harus memenuhi semua kondisi yang berlaku untuk kontrak jual beli yang sah (Y. S. Abubakar et al., 2023; Oredein et al., 2023).

Murabahah telah menjadi instrumen yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam, dengan sekitar 70% dana Islam digunakan dalam sistem transaksi murabahah jangka pendek berisiko rendah (A. U. Abubakar et al., 2022). Berbagai produk yang menggunakan murabahah meliputi pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan barang, pembiayaan perdagangan berbasis LC, sukuk berbasis murabahah, swap tingkat keuntungan, dana Islam, dan kartu kredit (Anami, 2024).

Namun, dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan bank-bank Islam telah menimbulkan kekhawatiran tentang sharia compliance. Ketergantungan berlebihan pada murabahah dianggap mengurangi kemampuan bank-bank Islam untuk membiayai proyek-proyek ekonomi besar yang memerlukan pendanaan jangka panjang, dan kontribusi murabahah dalam menghasilkan model perilaku yang tidak dapat diterima dalam Islam seperti bias terhadap keuntungan cepat dan menghindari risiko (Jumaa, 2016). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa murabahah hanya merupakan penggantian nama dari bunga konvensional, karena margin keuntungan yang ditetapkan di muka menyerupai bunga tetap.

3.2.2 Salam dan Istisna

Salam adalah kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka (spot) sementara penyerahan barang dilakukan di masa depan (Hassan, 2012). Salam digunakan terutama untuk pembiayaan pertanian dan komoditas. Istisna, di sisi lain, adalah kontrak manufaktur atau konstruksi di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan (Anami, 2024). Kedua instrumen ini memiliki karakteristik yang berbeda dari murabahah dalam hal struktur pembayaran dan penyerahan barang, dan keduanya dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena melibatkan risiko yang lebih nyata bagi pihak-pihak yang terlibat (Hanif, 2018).

3.3 Instrumen Berbasis Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kontrak sewa yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dengan membebankan sewa atas aset yang disewakan kepada pengguna, alih-alih meminjamkan uang dan memperoleh bunga (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). Dalam kasus ijarah muntahia bittamleek, kepemilikan aset yang disewakan dipindahkan kepada nasabah pada akhir periode sewa, di mana sewa yang dibayarkan oleh nasabah mencakup biaya aset (Anami, 2024). Ijarah diterapkan dalam berbagai produk keuangan Islam, termasuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan layanan, dan sukuk ijarah (Anami, 2024).

Ijarah memiliki keunggulan dibandingkan murabahah dalam hal sharia compliance karena melibatkan kepemilikan aset yang nyata oleh bank selama periode sewa, sehingga risiko kepemilikan benar-benar ditanggung oleh bank (Hanif, 2018). Namun, dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa struktur ijarah hanya merupakan replikasi dari leasing konvensional tanpa substansi ekonomi yang berbeda (Hanif & Ayub, 2021).

4. Sukuk: Instrumen Pasar Modal Islam

4.1 Konsep dan Definisi Sukuk

Sukuk, yang sering disebut sebagai obligasi Islam, merupakan instrumen keuangan yang unik dan inovatif dalam ranah keuangan Islam. Berasal dari prinsip-prinsip hukum syariah, sukuk menawarkan alternatif yang berbeda dari obligasi konvensional dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba) (Afifi, 2024). Sukuk dikembangkan sebagai alternatif dari obligasi konvensional, yang dianggap oleh banyak Muslim tidak diperbolehkan karena melibatkan elemen-elemen yang dilarang atau tidak dianjurkan seperti riba, gharar, dan maisir (Oredein et al., 2023). Alih-alih utang berbunga, sukuk disusun sebagai sertifikat investasi, memberikan investor bagian kepemilikan dalam aset berwujud atau layanan (Afifi, 2024).

Menurut Islamic Financial Service Board (IFSB), sukuk adalah sertifikat yang mewakili kepemilikan proporsional pemegang dalam bagian yang tidak terbagi dari aset dasar di mana pemegang menanggung semua hak dan kewajiban atas aset tersebut (Bakar & Baba, 2020). Sukuk berbeda dari obligasi konvensional dalam hal bahwa sukuk merupakan kepemilikan parsial dalam piutang (sukuk al-murabahah), sewa (ijarah), proyek konstruksi (istisna), pengiriman aset yang ditangguhkan (salam), kemitraan bersama (mudarabah atau musharakah), atau investasi (istithmar); jumlah pokok biasanya tidak dijamin dan imbal hasil dikaitkan dengan kinerja aset dasar (Kammer et al., 2015).

4.2 Jenis-Jenis Sukuk dan Sharia Compliance

Sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kontrak yang mendasarinya. Sukuk berbasis utang adalah sukuk di mana aset dasar memberikan imbal hasil yang cukup dapat diprediksi kepada pemegang sukuk, seperti dalam kasus salam, istisna, dan ijarah (Y. S. Abubakar et al., 2023; Oredein et al., 2023). Sukuk berbasis ekuitas, di sisi lain, adalah sukuk di mana imbal hasil didasarkan pada berbagi keuntungan dan kerugian dalam aset dasar yang tidak menawarkan imbal hasil yang cukup dapat diprediksi, seperti musharakah atau mudarabah untuk tujuan perdagangan (Y. S. Abubakar et al., 2023; Oredein et al., 2023).

Sukuk Ijarah merupakan jenis sukuk yang paling umum dan paling banyak diterima oleh para ulama syariah. Sukuk ijarah sepenuhnya dapat dinegosiasikan/diperdagangkan karena aset dasarnya sepenuhnya merupakan aset fisik (Ulusoy & ELA, 2018). Sukuk ijarah al-ijarah menyediakan moda pembiayaan jangka menengah hingga panjang yang efisien. Kontribusi penerbitan sukuk ijarah mencapai 43% dari total penerbitan, diikuti oleh sukuk musharakah sebesar 27,5% dan sukuk mudarabah sebesar 1,4%.

Sukuk Mudarabah adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan kontrak mudarabah, di mana pemegang sukuk mudarabah memiliki aset mudarabah dan bagian keuntungan yang disepakati menjadi milik pemilik modal, sementara mereka menanggung kerugian yang terjadi (Hassan, 2012). Pemegang sukuk mudarabah berpartisipasi dalam proyek di mana penerbit bertindak sebagai manajer dan imbal hasil dibagi atas dasar keuntungan/kerugian.

Sukuk Musharakah adalah sertifikat bernilai sama yang diterbitkan untuk mobilisasi dana yang akan digunakan atas dasar kemitraan, di mana pemegangnya menjadi pemilik proyek atau aset yang relevan sesuai dengan saham mereka (Hassan, 2012). Pemegang sukuk musharakah berinvestasi dalam dan mengelola proyek serta berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya.

Sukuk Murabahah diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditas murabahah, dan komoditas murabahah menjadi milik pemegang sukuk ("IMPEDIMENTS FOR ISSUING SUKUK BONDS FOR IMPROVING ECONOMIC DEVELOPMENT IN PALESTINE (CASE STUDY, ISLAMIC BANKS IN PALESTINE)," 2020). Namun, sukuk murabahah memiliki keterbatasan dalam hal perdagangan di pasar sekunder karena merupakan instrumen utang, dan perdagangan utang tidak diperbolehkan menurut aturan syariah (Ulusoy & ELA, 2018).

Sukuk Hybrid menggabungkan dua atau lebih bentuk kontrak keuangan Islam dalam strukturnya, seperti struktur mudarabah dan ijarah, yang memungkinkan mobilisasi dana yang lebih besar (Hassan, 2012). Sukuk hybrid juga disebut sukuk aset campuran, yang secara alami dapat mencakup berbagai struktur sukuk termasuk istisna, murabahah, mudarabah, musharakah, dan ijarah secara bersamaan.

4.3 Isu Sharia Compliance dalam Sukuk

Meskipun sukuk dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, terdapat berbagai isu sharia compliance yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi. Pada November 2007, Sheikh Taqi Usmani menyatakan bahwa sebagian besar sukuk (sekitar 85%) di pasar (yang menggunakan struktur musharakah atau mudarabah) tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah karena komitmen pembelian, yang melibatkan janji untuk membayar kembali pokok, melanggar prinsip-prinsip berbagi risiko dan keuntungan yang menjadi dasar sukuk tersebut (Y. S. Abubakar et al., 2023; T. Hussain & Khalil, 2019; Oredein et al., 2023).

Isu utama dalam sharia compliance sukuk meliputi: pertama, masalah jaminan dan pembelian kembali aset, di mana AAOIFI telah mengizinkan aset yang ditebus oleh originator untuk ditebus pada nilai nominal, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap perintah Nabi Muhammad SAW bahwa keuntungan harus diperoleh dengan menanggung risiko kerugian (Y. S. Abubakar et al., 2023; Oredein et al., 2023). Kedua, masalah status kepemilikan dalam transaksi berbasis aset, di mana pemegang sukuk secara teoritis memiliki aset dasar tetapi dalam praktiknya tidak memiliki hak kepemilikan yang nyata (T. Hussain & Khalil, 2019). Ketiga, masalah denda keterlambatan pembayaran, yang dapat dianggap sebagai bentuk riba jika tidak distrukturkan dengan benar (T. Hussain & Khalil, 2019).

Untuk memastikan kepatuhan syariah, struktur sukuk harus mematuhi larangan hukum Islam seperti gharar dan riba, dan mekanisme perdagangan sukuk harus sesuai syariah (Ulusoy & ELA, 2018). Oleh karena itu, perdagangan beberapa struktur sukuk tidak diperbolehkan dalam syariah, seperti sukuk salam yang tidak dapat diperdagangkan kecuali pada nilai nominal karena komoditas dasarnya merupakan utang yang dimiliki oleh penjual (Ulusoy & ELA, 2018).

5. Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)

5.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tata kelola syariah merupakan komponen kritis dalam memastikan sharia compliance lembaga keuangan Islam. Karakteristik khas keuangan Islam adalah pembentukan dewan penasihat atau pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan sehingga dapat memberikan saran kepada lembaga keuangan Islam, perusahaan asuransi Islam, dana Islam, dan penyedia lainnya yang menawarkan produk keuangan Islam (Moniruzzaman, 2018). Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasi lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurkhin et al., 2018).

DPS memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem keuangan Islam. DPS memastikan bahwa bank-bank Islam menggunakan kontrak pembiayaan mudarabah, musharakah, murabahah, dan kontrak lainnya yang sesuai dengan syariah (Nurkhin et al., 2018). Selain itu, DPS juga memastikan bahwa pembiayaan PLS dan pembiayaan perdagangan Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurkhin et al., 2018). Dalam konteks sukuk, otoritas pengawas syariah adalah otoritas yang memeriksa struktur penerbitan dari perspektif syariah dalam hal legitimasi, dan merupakan otoritas yang menentukan apakah prosedur sukuk sah dan dapat dipercaya.

Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan latar belakang pendidikan DPS memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja zakat (pajak Islam) dan memiliki pengaruh negatif terhadap rasio pendapatan non-halal (Nurkhin et al., 2018). Namun, ukuran dan latar belakang pendidikan DPS tidak berdampak pada rasio pembiayaan PLS (Nurkhin et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun DPS efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap larangan-larangan syariah, mereka kurang efektif dalam mendorong penggunaan instrumen PLS yang lebih sesuai dengan semangat keuangan Islam.

5.2 Tantangan dalam Tata Kelola Syariah

Tata kelola syariah menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengkompromikan efektivitasnya dalam memastikan sharia compliance. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik kepentingan, di mana anggota DPS menerima remunerasi dari lembaga keuangan Islam yang mereka awasi, yang dapat menyebabkan legitimasi operasi, produk, dan layanan yang tidak sah atau meragukan karena insentif moneter (Henry et al., 2016). Praktik "fatwa shopping", di mana lembaga keuangan mencari ulama yang bersedia memberikan fatwa yang mengizinkan produk tertentu, juga merupakan masalah serius yang mengancam integritas tata kelola syariah (Bello, 2018; Collins et al., 2014).

Tantangan lain adalah kurangnya standardisasi dalam interpretasi syariah di berbagai yurisdiksi. Lebih dari 54% fatwa yang dikeluarkan antara Malaysia dan GCC bertentangan satu sama lain (Henry et al., 2016). Banyak sukuk Malaysia, misalnya, tidak diakui di GCC sebagai sukuk yang sesuai syariah (Henry et al., 2016). Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dan dapat menghambat perkembangan pasar keuangan Islam global.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola syariah telah gagal secara serius dalam memastikan kesucian agama, etika, dan sosial bank-bank Islam (Khan, 2019). Operasi keuangan pribadi, konsumen, dan pengambilan simpanan di bank-bank Islam didasarkan pada bunga dan nilai waktu uang, yang merupakan pelanggaran syariah yang jelas (Khan, 2019). Mayoritas kelompok bisnis dan masyarakat Muslim telah menunjukkan kekhawatiran yang meningkat atas masalah tata kelola dan kepatuhan syariah yang serius di bank-bank Islam (Khan, 2019).

5.3 Model Tata Kelola Syariah: Kasus Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan tata kelola syariah untuk keuangan Islam. Malaysia, yang memiliki sistem perbankan ganda dalam bentuk perbankan konvensional dan perbankan Islam, adalah negara dengan kerangka tata kelola perusahaan yang paling maju untuk perbankan Islam (Bükey & Çoban, 2022; Çeliker, 2022; Khairi & Muhamad, 2022; Razak, 2022; Türkan et al., 2022; Türkan & Kılıç, 2022; Zengin, 2022). Bank Negara Malaysia (BNM) telah memperluas kekuasaan Dewan Penasihat Syariah (SAC) untuk memastikan kepatuhan syariah yang lebih efektif dalam perbankan Islam, dan memberikan tanggung jawab kepada SAC untuk mengawasi semua hal yang berkaitan dengan keuangan Islam, termasuk menyelesaikan sengketa tentang isu-isu syariah (Bükey & Çoban, 2022; Çeliker, 2022; Khairi & Muhamad, 2022; Razak, 2022; Türkan et al., 2022; Türkan & Kılıç, 2022; Zengin, 2022).

Dewan Penasihat Syariah BNM mengatur DPS dari lembaga keuangan individu dan memastikan konsistensi putusan syariah (Henry et al., 2016). Pendekatan Malaysia yang terpusat ini bertujuan untuk mencegah praktik "fatwa shopping" yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah (Henry et al., 2016). Namun, meskipun sistem Malaysia lebih terstruktur, masih terdapat potensi konflik kepentingan karena skala gaji ulama syariah yang tidak diatur, terutama bagi ulama asing yang mahal (Henry et al., 2016).

6. Sharia Compliance dalam Perbankan Islam

6.1 Operasional Perbankan Islam

Perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. Visi Islam tentang keadilan sosio-ekonomi didasarkan pada penghapusan bunga, perjudian, spekulasi, dan elemen-elemen eksploitatif lainnya dari tatanan manusia (Khan, 2019). Perbankan Islam terutama mengandalkan instrumen berbagi risiko atau berbagi keuntungan dan kerugian dari mudarabah dan musharakah untuk menjalankan peran intermediasi antara penabung (deposan) dan peminjam (investor) (Khan, 2019).

Dalam praktiknya, bank-bank Islam menggunakan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: instrumen berbagi keuntungan-kerugian (PLS) dan instrumen berbasis markup (MUP). Prinsip pertama menyatakan bahwa bank diizinkan untuk mendapat manfaat dalam berbagi keuntungan dari pinjaman tertentu dengan syarat bank bersedia berbagi dalam risiko investasi; musharakah dan mudarabah adalah kontrak di bawah prinsip ini dan dianggap sebagai investasi ekuitas (A. U. Abubakar et al., 2022). Di bawah sistem markup, bank membeli barang berwujud, produk, peralatan, dan komoditas dari pasar terbuka dan kemudian menjualnya dengan harga markup yang disepakati kepada klien mereka (A. U. Abubakar et al., 2022).

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik dalam perbankan Islam. Praktik perbankan Islam kontemporer menunjukkan bahwa bank-bank Islam telah mengadopsi teknik pembiayaan berbasis utang dan meremehkan metode pembiayaan berbasis bagi hasil (Jumaa, 2016). Studi menunjukkan bahwa mudarabah dan musharakah hanya menempati kepentingan yang sangat marginal, mencapai rata-rata 1,62% untuk musharakah yang menurun, sementara untuk mudarabah yang tidak ada hanya 0,04% (Jumaa, 2016). Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan Islam yang sesungguhnya.

6.2 Manajemen Risiko dalam Perbankan Islam

Bank-bank Islam menghadapi hampir semua risiko yang dihadapi oleh bank-bank konvensional, namun juga terpapar pada risiko-risiko idiosinkratik yang memerlukan penyesuaian praktik manajemen risiko saat ini (M. A. Hussain et al., 2015). Risiko-risiko unik yang dihadapi bank-bank Islam meliputi risiko syariah (risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah), risiko fidusia, risiko reputasi, risiko tingkat markup, dan risiko komersial yang dipindahkan (displaced commercial risk) (El-Mubarak et al., 2020).

Risiko komersial yang dipindahkan terjadi ketika tingkat imbal hasil yang diperoleh dari aset yang dibiayai oleh deposan mungkin berkinerja di bawah tingkat pesaing. Dalam kasus ini, bank-bank Islam akan berada di bawah tekanan pasar untuk menawarkan imbal hasil tambahan (Parlakkaya et al., 2022). Untuk melindungi deposan yang ada dan terus menarik deposan baru, bank-bank Islam mungkin harus melepaskan sebagian atau seluruh bagian keuntungan mereka yang berasal dari kemitraan keuntungan/kerugian (Parlakkaya et al., 2022).

Manajemen likuiditas juga merupakan tantangan khusus bagi bank-bank Islam. Masalah umum yang terkait dengan instrumen likuiditas Islam adalah isu syariah, ketidakaktifan pasar sekunder, isu-isu kunci pada penerbitan sukuk jangka pendek, dan kesulitan transaksi lintas batas (Rizkiah, 2018). Bank-bank Islam tidak dapat menggunakan beberapa metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional dalam manajemen risiko karena kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam (Parlakkaya et al., 2022).

6.3 Kecukupan Modal dan Regulasi

Regulasi kecukupan modal merupakan aspek penting dalam memastikan stabilitas perbankan Islam. IFSB (2005) menetapkan bobot risiko kredit pada aset yang dibiayai oleh mode musharakah dan mudarabah sebesar 400% dan bobot yang sesuai pada instrumen berbasis jual beli (murabahah, istisna, salam, dan ijarah) sebesar 100% (Ahmed, 2014a, 2014b). Bobot risiko yang tinggi pada instrumen PLS ini secara efektif memberikan disinsentif bagi bank-bank Islam untuk menggunakan instrumen yang paling sesuai dengan semangat keuangan Islam.

Banyak ulama Islam tidak menyadari bahwa bank dan lembaga keuangan mendapat insentif dari regulasi prudensial modern untuk meminimalkan eksposur mereka terhadap instrumen berbasis ekuitas seperti musharakah dan mudarabah, kecuali jika instrumen tersebut hadir dalam bentuk sukuk dengan klausul mitigasi risiko tertentu (Farook & Farooq, 2011). Hal ini paling jelas terlihat dalam bobot risiko 400% yang dikenakan pada aset musharakah atau mudarabah, sesuai dengan Standar Kecukupan Modal IFSB (Farook & Farooq, 2011).

7. Sharia Compliance dalam Konteks Regulasi dan Kebijakan

7.1 Kerangka Regulasi untuk Keuangan Islam

Pengembangan kerangka regulasi yang memadai merupakan prasyarat penting untuk memastikan sharia compliance dalam sistem keuangan Islam. Berbagai negara telah mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur keuangan Islam, mulai dari sistem perbankan ganda (dual banking system) hingga sistem keuangan Islam yang sepenuhnya terintegrasi (Anwer et al., 2020). Pengalaman Iran, Sudan, dan Pakistan dalam mengembangkan perbankan sentral yang sesuai syariah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan instrumen, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai kepatuhan syariah yang penuh (Anwer et al., 2020).

Di Nigeria, regulasi keuangan tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap produk keuangan Islam yang inovatif dan mekanisme penyampaian Islam (El-Mubarak et al., 2021). Situasi ini tidak membantu dalam mencapai kinerja positif dalam layanan perbankan Islam di negara tersebut (El-Mubarak et al., 2021). Selain itu, keuntungan instrumen keuangan Islam tidak mendapatkan pertimbangan keringanan pajak yang setara dengan instrumen utang konvensional dalam konteks Nigeria (El-Mubarak et al., 2021).

Di Indonesia, perkembangan hukum perbankan syariah telah melalui beberapa tahap penting. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keberadaan perbankan syariah semakin kuat (Shofiana et al., 2019). Prinsip-prinsip syariah yang diakui dalam undang-undang ini mencakup mudârabah, musyârakah, murâbahah, ijârah, dan ijârah wa iqtinâ (Dahlan et al., 2023). Namun, perbankan Islam di Indonesia cenderung lebih aktif dalam melaksanakan pembiayaan berbasis jual beli daripada pembiayaan berbasis bagi hasil (Shofiana et al., 2019).

7.2 Standar Internasional: AAOIFI dan IFSB

Standar internasional yang dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi sharia compliance di seluruh industri keuangan Islam global. AAOIFI telah mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam (Alazzawi & Nișulescu-Ashrafzadeh, 2021). IFSB, di sisi lain, telah mengembangkan standar prudensial untuk perbankan Islam, termasuk standar kecukupan modal dan manajemen risiko (Ahmed, 2014a, 2014b).

Dewan Syariah AAOIFI merekomendasikan dan menyarankan lembaga keuangan Islam untuk membatasi ketergantungan mereka pada operasi yang sangat mereplikasi pinjaman dan peminjaman tradisional, dan untuk memanfaatkan transaksi musharakah nyata berdasarkan berbagi keuntungan dan kerugian, dengan cara yang lebih baik mencapai tujuan-tujuan syariah (Abdullah, 2011). Rekomendasi ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang kecenderungan industri keuangan Islam untuk mereplikasi produk konvensional dengan label syariah.

7.3 Sharia Compliance dalam Fintech Islam

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membuka dimensi baru dalam implementasi sharia compliance. Sektor fintech Islam menunjukkan sinyal kematangan dengan ukuran pasar sebesar $79 miliar pada tahun 2021, yang diproyeksikan mencapai $179 miliar pada tahun 2026 (Sudarwanto et al., 2023). Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia memimpin Indeks Global Islamic Fintech (GIFT) (Sudarwanto et al., 2023). Namun, kepatuhan syariah yang rendah masih menjadi isu dalam implementasi fintech Islam, yang disebabkan oleh dukungan regulasi yang masih kurang dan pengawasan kepatuhan syariah yang tidak optimal (Sudarwanto et al., 2023).

Untuk memastikan kepatuhan syariah dalam fintech Islam, diperlukan beberapa langkah: pertama, menciptakan regulasi kepatuhan syariah; kedua, menciptakan dewan pengawas syariah; dan ketiga, menstandarisasi tata kelola syariah fintech Islam (Muryanto, 2022). Prinsip-prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan Islam sesuai dengan ketentuan syariah dan bebas dari gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan elemen haram (Sudarwanto et al., 2023).

8. Kesenjangan antara Teori dan Praktik dalam Sharia Compliance

8.1 Dominasi Instrumen Berbasis Utang

Salah satu kritik paling mendasar terhadap industri keuangan Islam adalah dominasi instrumen berbasis utang dalam portofolio pembiayaan bank-bank Islam, yang bertentangan dengan semangat keuangan Islam yang menekankan berbagi risiko dan ekuitas. Praktik perbankan Islam kontemporer menunjukkan bahwa bank-bank Islam telah mengadopsi teknik pembiayaan berbasis utang dan meremehkan metode pembiayaan berbasis bagi hasil (Jumaa, 2016). Kesenjangan ini menghasilkan nama buruk dan harapan yang terkait dengan aspek moneter bank-bank ini (Jumaa, 2016).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa bank-bank Islam yang lebih konservatif sangat bergantung pada kontrak pengalihan risiko (risk-shifting contracts/RSFCs), sementara bank-bank yang lebih liberal hampir sepenuhnya bergantung pada RSFCs (Khandelwal & Aljifri, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa terlepas dari orientasi ideologis mereka, bank-bank Islam cenderung menggunakan instrumen yang lebih menyerupai produk konvensional daripada instrumen berbagi risiko yang sejati (Khandelwal & Aljifri, 2021).

Kecenderungan ini sebagian dapat dijelaskan oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, kerangka regulasi dan hukum yang ada sering kali tidak mendukung penggunaan instrumen PLS, sementara bobot risiko yang tinggi pada instrumen PLS dalam standar kecukupan modal memberikan disinsentif bagi bank-bank Islam untuk menggunakannya (Ahmed, 2014a, 2014b). Secara internal, pertimbangan ekonomi sering kali mengalahkan persyaratan syariah dalam proses pengembangan produk (Ahmed, 2014a, 2014b).

8.2 Replikasi Produk Konvensional

Kritik lain yang sering dilontarkan terhadap industri keuangan Islam adalah kecenderungan untuk mereplikasi produk konvensional dengan label syariah, tanpa substansi ekonomi yang berbeda. Beberapa produk perbankan Islam dikritik karena tidak memenuhi persyaratan syariah karena sangat meniru produk konvensional (Ahmed, 2014a, 2014b). Praktik ini sering disebut sebagai "Islamization of conventional products" atau "form over substance", di mana bentuk formal kepatuhan syariah dipenuhi tetapi substansi ekonomi dari transaksi tidak berbeda dari transaksi konvensional.

Contoh yang paling sering dikutip adalah penggunaan tawarruq (monetisasi) sebagai pengganti pinjaman konvensional. Dalam tawarruq, bank membeli komoditas dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara kredit, kemudian nasabah menjual komoditas tersebut di pasar untuk mendapatkan uang tunai. Meskipun secara formal memenuhi persyaratan syariah, transaksi ini secara ekonomi setara dengan pinjaman berbunga (Anami, 2024a).

Praktik "fatwa shopping" juga merupakan masalah serius yang mengancam integritas sharia compliance. Dalam praktik ini, lembaga keuangan mencari ulama yang bersedia memberikan fatwa yang mengizinkan produk tertentu, dan jika satu ulama tidak memberikannya, mereka mencari ulama lain dengan menawarkan sejumlah uang untuk jasanya (Bello, 2018; Collins et al., 2014). Praktik ini secara efektif mengkompromikan independensi dan integritas proses pengawasan syariah.

8.3 Upaya Perbaikan dan Reformasi

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam sharia compliance. Industri Jasa Keuangan Islam (IFSI) telah mencapai tujuan-tujuannya sampai batas tertentu, namun kontribusi yang terlihat terhadap pencapaian keadilan sosio-ekonomi belum muncul (Hanif & Ayub, 2021). Penerapan praktis alat-alat menunjukkan penyimpangan (dalam semangat) dari desain aslinya, terutama untuk mencapai integrasi dan koherensi dengan sistem keuangan konvensional yang berlaku (Hanif & Ayub, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, ulama syariah, praktisi keuangan, dan akademisi. Sistem penilaian kepatuhan syariah yang komprehensif dan kuantitatif, yang mempertimbangkan tujuan-tujuan sistem keuangan Islam, dapat membantu mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan dan mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Hanif, 2018). Sistem penilaian ini juga penting bagi dewan syariah dan regulator dalam perumusan kebijakan, bagi manajemen dalam mengatasi kelemahan dan mengambil tindakan korektif, dan berpotensi bagi badan penetapan standar (Hanif, 2018).

9. Dimensi Sosial dan Ekonomi Sharia Compliance

9.1 Inklusi Keuangan

Sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam memiliki dimensi sosial yang penting, terutama dalam konteks inklusi keuangan. Keuangan Islam menyediakan struktur pembiayaan alternatif seperti kemitraan (musharakah) dan berbagi keuntungan (mudarabah) yang selaras dengan cita-cita inklusi keuangan dengan memberikan akses modal kepada orang-orang yang kurang beruntung sambil menghindari praktik-praktik eksploitatif (R. A. A. Hassan, 2024). Selain itu, lembaga keuangan mikro Islam mendukung inisiatif inklusi keuangan dengan memenuhi kebutuhan keuangan orang-orang berpenghasilan rendah dan usaha kecil sambil menjunjung tinggi norma-norma yang sesuai syariah (R. A. A. Hassan, 2024).

Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara keuangan Islam inklusif dan pertumbuhan ekonomi (Mairiga, 2023). Keuangan bebas bunga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu negara-negara keluar dari resesi ekonomi dan tantangan makroekonomi lainnya (Mairiga, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa sharia compliance bukan hanya merupakan persyaratan agama, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9.2 Distribusi Kekayaan yang Adil

Salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata. Keuangan Islam bertujuan untuk mendorong orang-orang berpenghasilan rendah untuk bekerja dan berproduksi sehingga menyediakan sumber uang dan dengan demikian membantu mendistribusikan kekayaan, serta mendorong pemilik uang untuk menginvestasikan uang mereka, yang mengarah pada pengurangan penimbunan kekayaan (HASAN et al., 2023). Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir secara kolektif bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata.

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, juga merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Zakat adalah pajak sukarela yang dikenakan atas modal dan dibayarkan untuk orang-orang miskin (Дорофеев & GRIBAN', 2021). Dalam konteks perbankan Islam, kinerja zakat merupakan salah satu indikator penting dari sharia compliance, dan penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan latar belakang pendidikan DPS memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja zakat (Nurkhin et al., 2018).

9.3 Stabilitas Keuangan

Sistem ekonomi Islam, dengan penekanannya pada berbagi risiko dan keterkaitan dengan ekonomi riil, secara teoritis lebih tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan sistem konvensional. Bahkan selama krisis keuangan global dan sesudahnya, lembaga keuangan Islam kurang terpengaruh, dilindungi oleh prinsip-prinsip operasional fundamental mereka tentang berbagi risiko dan penghindaran leverage serta produk keuangan spekulatif (Bakar & Baba, 2020). Prinsip-prinsip ini secara efektif membatasi eksposur bank-bank Islam terhadap instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi yang menjadi penyebab utama krisis keuangan global 2008.

Namun, bukti empiris tentang stabilitas bank-bank Islam masih beragam. Sementara bank-bank ini menghadapi risiko yang serupa dengan bank-bank konvensional, mereka juga terpapar pada risiko-risiko idiosinkratik yang memerlukan penyesuaian praktik manajemen risiko saat ini (M. A. Hussain et al., 2015). Penelitian menunjukkan bahwa bank-bank Islam di Mesir berkinerja lebih buruk dalam hal manajemen risiko likuiditas dibandingkan bank-bank konvensional (Megeid, 2017), yang menunjukkan bahwa sharia compliance tidak secara otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

10. Tantangan dan Prospek Sharia Compliance

10.1 Tantangan Harmonisasi Standar

Salah satu tantangan terbesar dalam sharia compliance adalah kurangnya harmonisasi standar di berbagai yurisdiksi. Perbedaan interpretasi syariah antara berbagai negara dan lembaga menciptakan ketidakpastian bagi investor dan dapat menghambat perkembangan pasar keuangan Islam global. Dua dewan yang berbeda dapat mengevaluasi sukuk dengan cara yang berbeda, dan hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan; dewan syariah pusat di negara-negara yang memiliki layanan keuangan Islam dapat menjadi solusi untuk biaya terkait syariah yang tinggi dan pendapat yang berbeda dari dewan syariah yang berbeda (Ulusoy & ELA, 2018).

Standardisasi dalam sukuk dan platform perdagangan sukuk merupakan kebutuhan besar untuk mencapai pasar sekunder yang aktif (Ulusoy & ELA, 2018). Tanpa standardisasi yang memadai, investor menghadapi ketidakpastian tentang apakah instrumen yang mereka beli benar-benar sesuai syariah, yang dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi dalam pasar keuangan Islam.

10.2 Tantangan Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam keuangan Islam merupakan tantangan signifikan dalam memastikan sharia compliance. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran karyawan lembaga keuangan terhadap keuangan Islam masih rendah di banyak negara (Hidayat et al., 2020). Tidak adanya spesialis yang dapat mengembangkan segmen dalam lembaga keuangan, seperti Dewan Pengawas Syariah independen yang diperlukan untuk pengembangan instrumen yang sesuai syariah, merupakan hambatan utama (Hidayat et al., 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga akademik seperti universitas dapat memainkan peran penting dalam menawarkan mata pelajaran terkait keuangan Islam, sementara pemerintah sebagai badan regulasi harus mendukung inisiatif keuangan Islam (Hidayat et al., 2020). Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keuangan Islam merupakan prasyarat penting untuk memastikan sharia compliance yang efektif dalam jangka panjang.

10.3 Prospek Pengembangan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam tetap menjanjikan. Keuangan Islam telah mulai tumbuh dalam keuangan internasional di seluruh dunia, dengan beberapa konsentrasi di beberapa negara (M. A. Hussain et al., 2015). Pertumbuhan tahunan hampir 20 persen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketahanan dan daya tarik yang luas dari keuangan Islam (M. A. Hussain et al., 2015).

Pengembangan instrumen keuangan Islam yang inovatif, seperti sukuk hybrid yang menggabungkan berbagai struktur kontrak Islam, menawarkan potensi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang beragam sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Saied et al., 2024). Sukuk hybrid mewakili pendekatan revolusioner terhadap keuangan Islam, memadukan sukuk tradisional dengan derivatif keuangan inovatif dan berupaya untuk pelestarian kekayaan yang etis sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah (Saied et al., 2024).

Integrasi keuangan Islam dengan teknologi keuangan (fintech) juga menawarkan peluang baru untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan Islam. Sektor fintech Islam yang berkembang pesat menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan sharia compliance melalui teknologi yang lebih canggih dan transparan (Muryanto, 2022; Sudarwanto et al., 2023).

11. Kesimpulan

Sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang multidimensional dan kompleks, yang mencakup aspek teologis, hukum, ekonomi, dan sosial. Prinsip-prinsip dasar sharia compliance, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta anjuran berbagi risiko dan keterkaitan dengan ekonomi riil, membentuk kerangka yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional secara fundamental (Anami, 2024b; M. A. Hussain et al., 2015).

Instrumen keuangan Islam yang beragam, mulai dari mudarabah dan musharakah sebagai instrumen PLS, hingga murabahah, ijarah, salam, dan istisna sebagai instrumen berbasis jual beli dan sewa, serta sukuk sebagai instrumen pasar modal, menawarkan berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai syariah (Afifi, 2024; Khan, 2019; Khan & Bhatti, 2008). Namun, implementasi sharia compliance dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dominasi instrumen berbasis utang, replikasi produk konvensional, dan kurangnya harmonisasi standar di berbagai yurisdiksi (Hanif & Ayub, 2021; Jumaa, 2016; Khan, 2019).

Tata kelola syariah yang efektif, melalui Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten, merupakan prasyarat penting untuk memastikan sharia compliance yang sejati (Ahmed, 2014a, 2014b; Nurkhin et al., 2018). Namun, tantangan seperti konflik kepentingan, "fatwa shopping", dan kurangnya standardisasi masih perlu diatasi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas tata kelola syariah (Bello, 2018; Collins et al., 2014; Henry et al., 2016).

Ke depan, pengembangan sharia compliance dalam sistem ekonomi Islam memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, ulama syariah, praktisi keuangan, akademisi, dan masyarakat luas. Inovasi dalam instrumen keuangan Islam, harmonisasi standar internasional, pengembangan sumber daya manusia yang terampil, dan integrasi dengan teknologi keuangan modern merupakan langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat memenuhi janjinya sebagai alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan dari sistem keuangan konvensional (Hanif, 2018; Muryanto, 2022; Saied et al., 2024; Sudarwanto et al., 2023).