00799 - Ekuitas pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

 Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi ekuitas pada perbankan syariah, mulai dari konsep dasar, struktur, komponen, pengelolaan, hingga tantangan regulasi dan tata kelola yang melingkupinya. Ekuitas dalam perbankan syariah memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ekuitas pada perbankan konvensional, karena adanya instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang menempatkan nasabah investasi dalam posisi yang menyerupai pemegang ekuitas. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekuitas pada perbankan syariah melibatkan dua kelas utama, yaitu ekuitas pemilik dan ekuitas nasabah (Profit Sharing Investment Account/PSIA), yang masing-masing memiliki karakteristik, hak, dan risiko yang berbeda. Pengelolaan ekuitas yang efektif memerlukan keseimbangan antara memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berbagai tantangan regulasi, tata kelola, dan manajemen risiko masih dihadapi perbankan syariah dalam pengelolaan ekuitasnya, meskipun prospek pengembangannya tetap menjanjikan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peran strategis ekuitas dalam menjaga stabilitas, profitabilitas, dan kepatuhan syariah pada perbankan Islam.

Kata Kunci: Ekuitas, Perbankan Syariah, Profit Sharing Investment Account, Tata Kelola, Capital Adequacy Ratio

Abstract

This article comprehensively examines various dimensions of equity in Islamic banking, ranging from basic concepts, structures, components, management, to regulatory and governance challenges surrounding it. Equity in Islamic banking has far more complex dimensions compared to equity in conventional banking, due to the existence of profit-sharing-based financial instruments that place investment customers in a position resembling equity holders. This study employs a literature review method by examining various relevant prior studies. The results indicate that equity in Islamic banking involves two main classes, namely owners' equity and customers' equity (Profit Sharing Investment Account/PSIA), each with different characteristics, rights, and risks. Effective equity management requires a balance between maximizing value for shareholders and ensuring compliance with Islamic principles. Various regulatory, governance, and risk management challenges are still faced by Islamic banking in managing its equity, although its development prospects remain promising. This article is expected to provide a deep and comprehensive understanding of the strategic role of equity in maintaining stability, profitability, and Sharia compliance in Islamic banking.

Keywords: Equity, Islamic Banking, Profit Sharing Investment Account, Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio

1. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama sistem keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari aspek kuantitatif seperti jumlah aset dan jaringan kantor, tetapi juga dari semakin beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan (Siregar & Siregar, 2024). Dalam konteks ini, ekuitas pada perbankan syariah menjadi salah satu elemen fundamental yang membedakan institusi keuangan Islam dari lembaga keuangan konvensional, sekaligus menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan ketahanan operasional bank syariah.

Ekuitas dalam perbankan syariah memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ekuitas pada perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari sistem keuangan Islam yang menempatkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) sebagai landasan utama transaksi keuangan, sehingga batas antara ekuitas pemilik dan ekuitas nasabah menjadi kabur dan memerlukan perlakuan akuntansi serta tata kelola yang khusus (Harahap & Siregar, 2022). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis ekuitas didominasi oleh pemegang saham ekuitas dan pemegang Profit Sharing Investment Account (PSIA), sehingga sangat mudah terpapar pada risiko besar dari penarikan dana yang mengancam posisi mereka (Puspitasari et al., 2020b, 2020a).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi ekuitas pada perbankan syariah, mulai dari konsep dasar, struktur, komponen, pengelolaan, hingga tantangan regulasi dan tata kelola yang melingkupinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peran strategis ekuitas dalam menjaga stabilitas, profitabilitas, dan kepatuhan syariah pada perbankan Islam.

2. Konsep Dasar Ekuitas dalam Perbankan Syariah

2.1 Definisi dan Hakikat Ekuitas

Secara fundamental, ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ekuitas (equity) juga sering disebut dengan Aset Bersih (Net Assets) atau aset yang dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas sebuah perusahaan dapat berasal dari penambahan modal dari pemilik (investasi dari pemilik) ataupun laba dari kegiatan usahanya (Jufendri et al., 2023). Dalam konteks perbankan syariah, definisi ini mengalami perluasan yang signifikan karena adanya instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang menempatkan nasabah investasi dalam posisi yang menyerupai pemegang ekuitas.

Konsep Akuntansi Keuangan untuk Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah menambahkan kategori baru dalam laporan posisi keuangan antara kewajiban dan ekuitas pemilik untuk menyajikan ekuitas nasabah dan cadangan yang terkait. Dikatakan bahwa ekuitas nasabah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban karena bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterimanya jika terjadi kerugian (Harahap & Siregar, 2022). Dengan demikian, laporan posisi keuangan bank syariah mengenal dua kelas ekuitas, yaitu ekuitas nasabah dan ekuitas pemilik, yang masing-masing memiliki karakteristik, hak, dan risiko yang berbeda.

2.2 Ekuitas Berbasis Syariah: Landasan Filosofis

Landasan filosofis ekuitas dalam perbankan syariah berakar pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), maysir (spekulasi/judi), dan gharar (ketidakpastian berlebihan) (Budiono, 2017). Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam mendorong pembiayaan berbasis ekuitas yang menempatkan pembagian risiko dan keuntungan sebagai inti dari setiap transaksi keuangan. Perlu untuk memperkenalkan pembiayaan berbasis ekuitas perbankan syariah untuk membangun identitas dirinya sebagai alternatif yang efektif, karena sebenarnya ada perbedaan dalam substansi tidak hanya dalam bentuk bebas bunga (Hidayat, 2020).

Dalam kerangka Islam, ekuitas bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Tata kelola dalam struktur perusahaan Islam dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank adalah pemegang saham yang sebenarnya, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan saham (Dewi, 2020). Orientasi bisnis yang berbeda antara konvensional dan syariah dapat dilihat dari model tata kelola perusahaan (corporate governance), di mana bisnis syariah memiliki karakteristik khas dan unik dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan berbasis konvensional, dan tujuan dari tata kelola perusahaan Islam menempatkan Maqasid Syariah sebagai tujuan akhir guna melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholders (Hidayat, 2020).

3. Struktur dan Komponen Ekuitas pada Perbankan Syariah

3.1 Ekuitas Pemilik (Shareholders' Equity)

Ekuitas pemilik pada bank syariah pada dasarnya memiliki komponen yang serupa dengan bank konvensional, yaitu modal disetor, agio saham, laba ditahan, dan cadangan. Perusahaan pertama-tama harus mendapatkan modalnya dari keuntungan usaha, yaitu keuntungan bersih setelah pajak yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Jika laba ditahan tidak cukup untuk membiayai usaha atau proyek yang menguntungkan, perusahaan dapat meningkatkan modalnya dengan mencari dana dari utang, kemudian dari modal sendiri atau ekuitas (Yulianti et al., 2024).

Dalam konteks penilaian kesehatan bank syariah, ekuitas pemilik diukur melalui rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu perbandingan modal inti bank dengan rata-rata tertimbang aset produktif menurut risiko (Jacoub et al., 2020). Regulasi Basel 3 mewajibkan perbankan memenuhi ekuitas umum minimum dan rasio likuiditas minimum, di samping rasio modal minimum 8% (Gultom et al., 2022). Analisis perhitungan kecukupan modal perbankan syariah menunjukkan bahwa permodalan syariah sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia di mana rasio ini sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (Khudori, 2018).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007, Return On Equity (ROE) merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. ROE dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor, di mana cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio (Dewi, 2020). Rumus untuk menghitung Return on Equity (ROE) adalah: Net Income dibagi Total Equity, di mana Net Income adalah keuntungan bersih (setelah pajak dan biaya bunga) dan Total Equity adalah jumlah ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham (Saragih & Forever, 2024).

3.2 Ekuitas Nasabah: Profit Sharing Investment Account (PSIA)

Salah satu keunikan terbesar ekuitas pada perbankan syariah adalah keberadaan Profit Sharing Investment Account (PSIA) atau Rekening Investasi Bagi Hasil Terbatas (Restricted Profit Sharing Investment Account/RPSIA). PSIA merupakan sumber utama pendanaan bank syariah. PSIA mewakili sebagian besar liabilitas bank syariah dan sebagai pemegang ekuitas. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank (Puspitasari et al., 2020b, 2020a). Dengan demikian, pemegang PSIA berada dalam posisi yang ambigu: secara hukum mereka adalah deposan, tetapi secara ekonomi mereka menanggung risiko layaknya pemegang ekuitas.

Masalah lain terkait dengan PSIA adalah sebagian besar praktik bank syariah dalam memperlancar labanya dari waktu ke waktu yaitu dengan melakukan hedging terhadap kemungkinan pendapatan yang rendah di masa yang akan datang. Praktik seperti itu menghambat transparansi dan keandalan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan sangat membatasi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi aktual bank syariah (Puspitasari et al., 2020b). Selain itu, PSIA mendorong manajer bank syariah untuk mengambil lebih banyak risiko dan beroperasi dengan modal lebih sedikit (Puspitasari et al., 2020a).

Pemegang dari PSIA bisa menjadi sumber dari risiko moral dalam kasus kebangkrutan, karena bank tidak dibatasi untuk membayar dan melindungi pemegang PSIA karena prinsip bagi hasil (Puspitasari et al., 2020b). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis ekuitas yang didominasi oleh pemegang saham ekuitas dan pemegang PSIA, sangat mudah terpapar pada risiko besar dari penarikan dana yang mengancam posisi mereka (Puspitasari et al., 2020b, 2020a).

Saldo nasabah tergantung pada nilai aset yang dibiayai oleh rekening nasabah, dan karena aset ini harus disajikan secara terpisah dengan pengungkapan yang memadai mengenai nilainya dan risiko (Harahap & Siregar, 2022). Ini akan cocok dengan klasifikasi yang digunakan di sisi lain dari pernyataan posisi keuangan di mana dua kelas ekuitas disajikan (ekuitas nasabah dan ekuitas pemilik) (Harahap & Siregar, 2022).

3.3 Pembiayaan Berbasis Ekuitas: Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan berbasis ekuitas merupakan instrumen inti dalam sistem perbankan syariah yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. Pembiayaan bagi hasil dapat juga disebut sebagai pembiayaan ekuitas atau pembiayaan modal di mana pembagian keuntungan didasarkan pada ekuitas antara nasabah dan bank dengan prinsip keadilan yang tercermin dalam prinsip bagi hasil, yaitu untung dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama (Nadira et al., 2023).

Akad musyarakah adalah perjanjian di mana pihak bank dan nasabah menyumbangkan modal dengan berbagi risiko dan keuntungan (Nadira et al., 2023). Semakin besar proporsi pembiayaan ekuitas terhadap total pendanaan, semakin besar profitabilitasnya (Nadira et al., 2023). Sementara itu, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara dua pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengusaha (pengelola modal). Dalam kontrak ini, investor akan menyediakan modal dan pengusaha yang dikenal sebagai manajer bisnis akan menggunakan modal ini untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (investor), tetapi jika kelalaian disebabkan oleh pengelola modal (pengusaha), kerugian akan ditanggung oleh pengelola modal (Marianingsih & Rosiki, 2023).

Risiko utama yang dihadapi bank syariah dalam Equity-based financing (EBF) terutama di negara-negara ASEAN meliputi risiko kredit dan risiko ekuitas (Listyadewi, 2023). Faktor-faktor yang membuat perbankan syariah lebih memilih pembiayaan berbasis utang daripada berbasis ekuitas yaitu tingkat yang lebih tinggi risiko pembiayaan ekuitas dan perilaku manipulasi laba usaha (Hidayat, 2020).

4. Manajemen Ekuitas pada Perbankan Syariah

4.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Ekuitas

Manajemen ekuitas pada perbankan syariah harus mempertimbangkan dua dimensi utama: dimensi finansial (memaksimalkan nilai bagi pemegang saham) dan dimensi syariah (memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam). Tujuan dari tata kelola perusahaan Islam menempatkan Maqasid Syariah sebagai tujuan akhir guna melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholders (Hidayat, 2020). Akumulasi modal yang diterapkan bukan semata-mata berorientasi pada profit saja, namun juga harus menyeimbangkan orientasi memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap sesama (Mulyani, 2019).

Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan faktor internal adalah yang dapat dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi dan moneter, karakteristik deposan, kondisi pasar uang, dan peraturan. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada pengelolaan setiap instrumen likuiditas bank (Jufendri et al., 2023).

4.2 Kecukupan Modal dan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal sebuah bank dalam menutupi risiko kredit, operasional, dan risiko pasar. CAR adalah metrik keuangan fundamental yang digunakan di sektor perbankan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko (Haris et al., 2024). Modal bank sendiri dibagi menjadi dua yaitu modal inti atau yang biasa disebut tier 1 dan modal pelengkap atau yang biasa disebut tier 2 (Santioso, 2023).

Dalam penilaian kesehatan bank syariah menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital), komponen Capital (modal) diukur melalui CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71% pada tahun 2021, yang menunjukkan kondisi permodalan yang sangat sehat (Azizah, 2024). Faktor Capital yang diukur dengan nilai rata-rata CAR sebesar 23,67% menunjukkan bahwa BUS dalam predikat Sangat Sehat (Azizah, 2024).

Penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ditetapkan paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1 (Asraf, 2020). Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah (Haris et al., 2024).

4.3 Manajemen Ekuitas dan Likuiditas

Manajemen ekuitas tidak dapat dipisahkan dari manajemen likuiditas pada perbankan syariah. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Jufendri et al., 2023). Pada sisi liabilitas, bank-bank yang mengandalkan pinjaman jangka panjang akan memangkas pendanaan baru lebih banyak daripada bank-bank yang utamanya mengandalkan simpanan atau deposito biasa dan pendanaan ekuitas (Permatasari, 2018).

Hubungan antara ketiga komponen (modal, risiko, dan tren bisnis) bersifat prosiklikal yaitu ketika kondisi ekonomi sedang stabil maka bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi dengan tingkat kecukupan modal yang terjaga (Listyadewi, 2023). Namun, bank yang menahan dana terlalu besar untuk menekan risiko akan menyebabkan terganggunya aktivitas kredit. Adanya peraturan modal minimum akan memengaruhi bank dalam menentukan alokasi kredit dikarenakan bank harus tetap menjaga kebutuhan modal minimum dan risiko likuiditas (Kesuma et al., 2018).

4.4 Return on Equity (ROE) sebagai Indikator Kinerja Ekuitas

ROE merupakan sebuah indikator keuangan yang mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan menyandingkan laba bersih terhadap ekuitas pemegang sahamnya. ROE memberikan informasi tentang sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham (Saragih & Forever, 2024). ROE yang tinggi dapat disebabkan oleh utang yang tinggi, yang dapat meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami komponen ROE dan melihatnya bersama dengan faktor-faktor lain seperti struktur modal, risiko, dan pertumbuhan perusahaan (Saragih & Forever, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa merger ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, BRIsyariah, dan BNI Syariah) mampu meningkatkan kinerja keuangan, meskipun hasil uji-t sampel berpasangan menunjukkan hasil yang tak berbeda terhadap rasio pengembalian ekuitas (ROE) (Sucipto, 2022). Sementara itu, abnormal return, tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas, dan ekuitas tidak berpengaruh positif terhadap merger (Sucipto, 2022).

5. Tata Kelola Ekuitas pada Perbankan Syariah

5.1 Kerangka Good Corporate Governance (GCG) dan Islamic Corporate Governance (ICG)

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat (Dewi, 2020). GCG menurut Bank Indonesia (BI) adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Utama et al., 2023). Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder (Setiabudhi, 2022).

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah. Tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam (Rini, 2019). Dengan menggabungkan prinsip syariah dan fiqh (norma hukum Islam) membuat ruang lingkup ICG semakin terbatas dalam hal pertimbangan agama, etika, dan sosial dari sudut bank (Putri & Muhammad, 2023).

Prinsip-prinsip tata kelola yang terdiri dari keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) sejalan dengan nilai-nilai keislaman (Luthan, 2021). Tata kelola di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dari tata kelola menentukan tiga dimensi dari proses pengambilan keputusan, yaitu: (a) setiap keputusan harus diambil melalui syuro, (b) tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, dan (c) keputusan tata kelola memerlukan pengawasan keagamaan yang efektif untuk memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur dengan syariah (Luthan, 2021).

5.2 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Tata Kelola Ekuitas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci dalam sistem tata kelola syariah (shariah governance) yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah, termasuk pengelolaan ekuitas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem shariah governance, DPS berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).

Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Temuan lainnya adalah risiko pembiayaan (NPF) yang semakin meningkat akan memperburuk kualitas tata kelola perusahaan (Rama & Novela, 2015). Sementara itu, DPS dan Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam pengambilan risiko dan kinerja keuangan bank syariah (Africa, 2023).

Karakteristik DPS juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko bank syariah. Semakin tinggi tingkat pendidikan DPS akan mendorong bank syariah untuk mengambil risiko yang lebih besar, sementara semakin banyak anggota DPS yang memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan akan membatasi bank syariah dalam mengambil risiko (Luthan, 2021). Struktur tata kelola perbankan syariah yang berbeda dari bank konvensional, dengan adanya DPS, mampu mengontrol moral dan etika pelaku bank syariah, sehingga DPS akan membatasi pengambilan risiko dan bank syariah tidak mengalami turbulensi keuangan (Luthan, 2021).

5.3 Struktur Kepemilikan dan Ekuitas

Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek tata kelola yang penting dalam menentukan risiko dan kinerja bank syariah. Salah satu aspek tata kelola adalah struktur kepemilikan, di mana struktur kepemilikan saham merupakan faktor penting dalam menentukan risiko dan kinerja (Fadli & Sakti, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan struktur berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tata kelola pada perbankan syariah (Puspitasari et al., 2020b, 2020a).

Penelitian mengenai pengaruh tipe kepemilikan ultima keluarga dan negara terhadap risiko likuiditas bank menunjukkan bahwa bank yang dimiliki oleh keluarga dan negara mampu mengurangi risiko likuiditas bank. Hasil ini juga membuktikan bahwa pemilik ultima berperan sebagai salah satu mekanisme tata kelola untuk mengurangi masalah keagenan yaitu melalui pengaruhnya dalam pengambilan keputusan perusahaan (Fadli & Sakti, 2020).

Perbankan syariah dengan equity-based capital structure yang didominasi oleh kepemilikan PSIA memiliki risiko yang besar dengan adanya penarikan dana oleh para investment depositors atau pemilik akun PSIA (Katsurayya et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan indeks pengungkapan ICG lebih rendah pada bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan non-PSIA yang tinggi, sedangkan indeks pengungkapan ICG lebih besar pada bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan PSIA yang tinggi (Katsurayya et al., 2020).

6. Risiko Terkait Ekuitas pada Perbankan Syariah

6.1 Risiko Ekuitas (Equity Investment Risk)

Bank syariah menghadapi risiko yang unik dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Keunikan itu timbul dari sifat dasar kontrak syariah serta seluruh hukum, tata kelola (governance), dan likuiditas infrastruktur dari keuangan syariah (Heniwati, 2019). Bank syariah akan menghadapi 6 jenis risiko (versi IFSB), yaitu: Credit Risk (risiko kredit), Equity Investment Risk (risiko investasi ekuitas), Market Risk (risiko pasar), Liquidity Risk (risiko likuiditas), Rate of Return Risk (risiko tingkat return), dan Operational Risk (risiko operasional) (Hidayati et al., 2018).

Risiko investasi ekuitas (equity investment risk) merupakan risiko yang spesifik bagi bank syariah dan tidak ditemukan pada bank konvensional. Risiko ini muncul dari pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank menanggung risiko kerugian modal jika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Risiko utama yang dihadapi bank syariah dalam Equity-based financing (EBF) terutama di negara-negara ASEAN meliputi risiko kredit dan risiko ekuitas (Listyadewi, 2023).

Risiko komersial displaced juga dianggap sebagai risiko khusus bagi bank syariah yang terpapar atas risiko membayar laba dari ekuitas dalam periode ketika laba aktual lebih rendah daripada yang diharapkan (Jarir, 2017). Risiko penarikan menghadapkan bank kepada risiko kehilangan simpanan kepada kompetitor yang berasal dari bank syariah lain atau bank konvensional ketika tingkat pengembalian aktual lebih rendah dari yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang ditawarkan kompetitor (Jarir, 2017).

6.2 Risiko Tata Kelola Ekuitas

Risiko tata kelola mengacu pada risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan usaha dan memenuhi kewajiban kontrak, serta kelemahan lingkungan, kelembagaan internal dan eksternal, termasuk risiko hukum, ketika bank tidak dapat menegakkan perjanjian mereka (Jarir, 2017). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah menimbulkan berbagai risiko bagi industri perbankan syariah (Hartanto, 2020).

Tata kelola yang buruk memberikan dampak buruk terhadap risiko dan kinerja bank yang selanjutnya dapat memberikan dampak sistemik bagi perekonomian (Fadli & Sakti, 2020). Tata kelola risiko mencakup tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), serta kecukupan pengawasan aktif (oversight) oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi (Rahmawati et al., 2023).

6.3 Masalah Keagenan dalam Ekuitas Syariah

Masalah keagenan (principal-agent problem) merupakan tantangan serius dalam pengelolaan ekuitas pada perbankan syariah. Permasalahan Principal-Agent merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan pada perbankan syariah, terjadi akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara shahibul maal dan mudharib. Masalah Principal-Agent yang timbul tersebut dibagi menjadi dua yaitu adverse selection dan moral hazard (R. M. Harahap, 2016).

Nasabah terkena risiko ekuitas investor, namun mereka tidak memiliki hak tata kelola seperti hak suara, dan hak atas informasi yang memadai tentang kinerja keuangan (Harahap & Siregar, 2022). Selain itu, tata kelola perusahaan menimbulkan masalah besar dalam akad mudharabah. Nasabah terkena risiko ekuitas investor, tetapi tidak memiliki hak tata kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, termasuk DPS atau auditor eksternal (Harahap & Siregar, 2022).

Manajemen bank bertindak sebagai agen bagi pemegang saham, sedangkan bank sebagai mudharib bertindak sebagai agen untuk nasabah (Harahap & Siregar, 2022). Dalam perbankan syariah, para investment depositors menjadi bagian dari konflik agensi. Hal ini dikarenakan para investment depositors pada bank syariah berpartisipasi dalam laba rugi seperti halnya pemegang saham, namun mereka tidak memiliki jaminan atau hak suara untuk melindungi kepentingan diri mereka dari kesalahan manajemen (Katsurayya et al., 2020).

7. Penyajian Ekuitas dalam Laporan Keuangan Bank Syariah

7.1 Standar Akuntansi dan Penyajian

Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan bank syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional, mengingat adanya instrumen keuangan yang bersifat hibrida antara ekuitas dan kewajiban. Konsep Akuntansi Keuangan untuk Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah menambahkan kategori baru dalam laporan posisi keuangan antara kewajiban dan ekuitas pemilik untuk menyajikan ekuitas nasabah dan cadangan yang terkait (Harahap & Siregar, 2022).

Menyajikan nasabah dalam kategori terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca), tanpa mengklasifikasikan ulang aset dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan aset yang dapat diatribusikan kepada nasabah, menunjukkan bias yang tidak semestinya dalam laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan konsep pengungkapan penuh dan pandangan yang benar dan adil dari laporan keuangan (Harahap & Siregar, 2022). Cadangan yang disajikan di bawah bagian nasabah tidak dapat dengan mudah dipahami karena investor tidak memiliki hak atas cadangan ini (Harahap & Siregar, 2022).

Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) memberikan panduan tentang perlakuan akuntansi untuk kontrak mudharabah dan implikasinya terhadap keandalan dan keadilan laporan keuangan. Cadangan dapat mengakibatkan misalokasi keuntungan di antara nasabah dan terdapat tumpang tindih antara provisi dan cadangan, yang dapat memengaruhi keandalan dan keadilan laporan keuangan (Harahap & Siregar, 2022).

7.2 Ekuitas dalam Konteks Laporan Keberlanjutan

Dalam era modern, penyajian ekuitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan konvensional, tetapi juga mencakup laporan keberlanjutan (sustainability report) yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pelaporan keberlanjutan sering kali mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh standar-standar keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI), International Organization for Standardization (ISO), dan panduan-panduan mengenai tata kelola lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (LST) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Adirestuty et al., 2024).

Keberlanjutan ekonomi mengharuskan bisnis mengelola berbagai bentuk modal, termasuk modal finansial (ekuitas dan utang), modal tetap (mesin, tanah, dan furnitur), dan modal tidak berwujud (reputasi dan penemuan) (Mukhlis et al., 2022). Pengungkapan tata kelola pada Bank Syariah Indonesia sudah cukup baik dan sistematis, meskipun tidak memiliki laporan Good Corporate Governance secara terpisah (Adirestuty et al., 2024).

8. Tantangan Regulasi Ekuitas pada Perbankan Syariah

8.1 Tantangan Regulasi Keuangan

Regulasi keuangan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah dalam pengelolaan ekuitas. Terdapat tujuh tantangan dalam regulasi keuangan yang dihadapi perbankan syariah, yaitu: (1) perhitungan profit and loss sharing (PLS) masih mengacu pada sistem bunga, (2) praktik implementasi kontrak dibayangi oleh kontrak konvensional, (3) regulasi modal dan likuiditas minimum masih mengacu pada regulasi umum, (4) indikator regulasi dalam menilai efisiensi masih mengacu pada model umum (konvensional), (5) kelemahan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan syariah dalam pengawasan, (6) kelemahan kontrol regulasi dalam implementasi good corporate governance, dan (7) kelemahan pengadilan hukum syariah yang menangani pelanggaran hukum syariah (Gultom et al., 2022).

Regulasi keuangan belum sepenuhnya berpihak pada perbankan syariah. Regulasi keuangan harus terus disesuaikan dan ditata ulang sehingga perbankan syariah dapat berkembang secara sehat berdampingan dengan perbankan konvensional dan tangguh dalam menghadapi krisis (Gultom et al., 2022). Regulator harus mengembangkan regulasi proses kompilasi data yang memungkinkan pengukuran risiko yang tepat, termasuk melalui pengembangan pencatatan kredit dan ekuitas yang sesuai untuk keuangan Islam (Gultom et al., 2022).

8.2 Regulasi Modal Minimum dan Basel

Regulasi Basel 3 terdiri dari tiga bagian, yakni: peningkatan kemampuan untuk menekan risiko keuangan dan ekonomi dari manapun, meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola perbankan, serta memperkuat transparansi dan pengungkapan bank. Regulasi tambahan yang harus dipenuhi adalah bukan hanya rasio modal minimum 8% tetapi harus mewajibkan perbankan memenuhi ekuitas umum minimum dan rasio likuiditas minimum (Gultom et al., 2022).

Kerangka Basel III disusun untuk memperkuat modal dan likuiditas lembaga keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menciptakan sistem keuangan dan perbankan yang lebih kuat, sehingga lebih tahan terhadap guncangan (Permatasari, 2018). Dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, bank perlu memperkuat rasio modal, tata kelola ekuitas, meningkatkan etika dan budaya organisasi serta menekankan pada regulasi yang dapat menjaga likuiditas bank (Ashari & Nugrahanti, 2020).

8.3 Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, perbankan syariah diatur oleh berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang (UU) tentang perbankan dan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Utama et al., 2023). Sistem tata kelola syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) (Budiono, 2017).

Pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2018). Seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 ayat 1, "Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah harus menerapkan tata kelola dengan baik, terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, serta kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (Oktavia & Laila, 2021).

9. Ekuitas dan Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah

9.1 Peran Ekuitas dalam Stabilitas Bank

Ekuitas memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah. Profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kebangkrutan (ZSCORE) bank, dan faktor empiris yang memengaruhi risiko ini berbeda antara bank syariah dan bank konvensional (Heniwati, 2019). Pengelolaan atas keunikan risiko sektor perbankan syariah dapat diatasi melalui kecukupan modal dan cadangan (Heniwati, 2019).

Perbankan syariah secara umum memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional ketika diguncang oleh krisis keuangan sistemik. Hal ini karena sifat unik dari bisnis bank syariah yaitu dengan cara memperoleh keuntungan dari pembiayaan berbasis ekuitas dari keuntungan usaha yang diperoleh debitur sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal (Siswantoro, 2022). Berbeda dengan struktur bagi hasil yang digunakan dalam produk perbankan syariah, pembiayaan ekuitas dapat terus beroperasi bahkan dalam menghadapi krisis ekonomi domestik dan dunia (Rohmi, 2021).

9.2 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekuitas Bank Syariah

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekuitas perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya indikator rasio kecukupan modal yang mengalami perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Indonesia, sementara indikator lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (Siswantoro, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih cukup mampu mengatasi dampak pandemi sehingga tidak memberikan pengaruh serius terhadap kesehatan perbankan syariah.

Salsabilla et al. (2021) membuktikan bahwa kinerja return on assets menurun cukup tajam pada industri perbankan syariah selama pandemi (Siswantoro, 2022). Penurunan ini secara langsung berdampak pada kemampuan bank syariah untuk mengakumulasi ekuitas melalui laba ditahan, sehingga memengaruhi rasio kecukupan modal secara keseluruhan.

9.3 Ekuitas dan Potensi Kebangkrutan

Analisis potensi kebangkrutan pada perbankan syariah menggunakan model Altman Z-score yang dimodifikasi menunjukkan bahwa bank umum syariah mampu memenuhi seluruh kewajibannya dengan nilai buku ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio ini maka menunjukkan bank umum syariah mampu memenuhi seluruh kewajibannya dengan nilai buku ekuitas yang dimiliki oleh bank-bank tersebut (Ihsan & Kartika, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah masuk dalam zona aman selama periode 2010–2014 (Ihsan & Kartika, 2016).

Bank yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan, demikian pula dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, diperlukan suatu tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan perbankan syariah itu sendiri (Ihsan & Kartika, 2016).

10. Ekuitas dalam Konteks Merger dan Konsolidasi Perbankan Syariah

10.1 Merger Bank Syariah Indonesia

Merger tiga bank syariah nasional (PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRIsyariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah) pada Februari 2021 menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan salah satu peristiwa korporasi terbesar dalam sejarah perbankan syariah Indonesia (Sucipto, 2022). Merger ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga pangsa pasar perbankan syariah naik, serta menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 Top Global menurut kapitalisasi (Nugroho et al., 2022).

Data keuangan Bank Syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekuitas yang positif selama tahun pertama operasinya. Total Ekuitas BSI pada Triwulan I mencapai Rp22.497.810 juta, meningkat menjadi Rp23.341.917 juta pada Triwulan II, dan Rp24.122.079 juta pada Triwulan III (Wahedi, 2022). Pertumbuhan ekuitas yang konsisten ini mencerminkan kinerja keuangan yang positif pascamerger.

Namun, abnormal return, tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas, dan ekuitas tidak berpengaruh positif terhadap merger (Sucipto, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan merger tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan ekuitas, tetapi juga oleh faktor-faktor strategis lainnya seperti peningkatan pangsa pasar dan efisiensi operasional.

10.2 Dampak Konversi terhadap Ekuitas

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah juga memiliki implikasi penting terhadap struktur ekuitas. Tingkat pertumbuhan ekuitas perbankan syariah pascakonversi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aktiva (Adha et al., 2020). Hanya pada perbankan syariah berukuran kecil yang mengalami perubahan rasio ekuitas terhadap aset perbankan (Adha et al., 2020).

Perbankan syariah pascakonversi masih mempertahankan portofolio penyaluran pendanaan dengan risiko kerugian yang tinggi, yang ditandai dengan sebagian besar tambahan modal (Adha et al., 2020). Perbankan syariah juga kurang selektif dalam melakukan pengelolaan aktiva perbankan dengan tingginya aktiva tetap yang berimplikasi beban depresiasi yang semakin besar dan mengurangi tingkat profitabilitas bank (Adha et al., 2020).

11. Ekuitas dan Profitabilitas Perbankan Syariah

11.1 Hubungan Ekuitas dengan Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan, termasuk perbankan, karena tingkat profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai aset dan ekuitas (Rohmi, 2021). Semakin besar proporsi pembiayaan ekuitas terhadap total pendanaan, semakin besar profitabilitasnya (Nadira et al., 2023). Bank sebagai pihak yang memiliki modal akan menentukan persentase pembagian pendapatan atau nisbah (Nadira et al., 2023).

Penelitian mengenai dampak kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kualitas aset, sebagaimana diukur oleh Net Performing Financing, terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (Haris et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kedua bank syariah sangat rentan terhadap kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan bank untuk mengakumulasi ekuitas melalui laba ditahan.

11.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ROE Bank Syariah

Berbagai faktor memengaruhi Return on Equity (ROE) bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif Non Performing Financing terhadap ROE; semakin rendah NPF maka semakin tinggi kinerja keuangan karena semakin sedikit jumlah kredit bermasalah (Africa, 2023). Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE (Africa, 2023).

Semakin baiknya Islamic Corporate Governance akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan perbankan, sehingga indikator kesehatan bank seperti total aset, DPK, pembiayaan meningkat. Dengan meningkatnya itu semua maka akan meningkatkan ROA perusahaan (Fatikha & Yudiana, 2021). Bank syariah di Indonesia yang sudah konsisten dalam penerapan dan pengungkapan ICG sesuai dengan regulasi yang ada, akan tetapi mengalami ketidakstabilan kinerja keuangan atau ROE (Setiabudhi, 2022).

12. Ekuitas dan Pengungkapan Tata Kelola

12.1 Pengungkapan Ekuitas dan Transparansi

Pengungkapan Corporate Governance (CG) yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk menampilkan kualitas tata kelola yang mereka terapkan dalam rangka memperbaiki reputasi bank syariah di mata masyarakat (Katsurayya et al., 2020). Pengungkapan ICG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank (Katsurayya et al., 2020).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pengungkapannya dapat memfasilitasi dan meningkatkan kinerja perusahaan, membatasi manajer menyalahgunakan sumber daya perusahaan, dan perilaku oportunistik manajer dapat diawasi (Puspitasari et al., 2020b, 2020a). Semakin masif pengungkapan risiko yang dilakukan, maka biaya ekuitas menjadi semakin kecil (Angkawijaya et al., 2022).

12.2 Biaya Ekuitas dan Pengendalian Internal

Biaya ekuitas (cost of equity) merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan ekuitas perbankan syariah. Tidak adanya pengaruh kualitas corporate governance dengan biaya modal ekuitas menunjukkan bahwa penerapan corporate governance belum mampu menurunkan biaya modal ekuitas (Jufendri et al., 2023). Kerangka corporate governance harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham (Jufendri et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengungkapan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan variabel biaya ekuitas memperkuat hubungan tersebut (Angkawijaya et al., 2022). Semakin baik mekanisme tata kelola perusahaan, maka masalah keagenan yang terjadi antara pemilik dan agen ikut mengecil sehingga mengurangi biaya ekuitas perusahaan (Angkawijaya et al., 2022).

13. Tantangan dan Prospek Ekuitas Perbankan Syariah

13.1 Tantangan Utama

Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan ekuitas. Pertama, kurangnya inovasi dalam praktik manajemen risiko yang disesuaikan dengan perbankan syariah membutuhkan adopsi besar praktik manajemen risiko yang lebih tepat (Nelly et al., 2022). Kedua, perbankan syariah menghadapi tantangan tata kelola seperti struktur tata kelola yang lebih kompleks, masalah kepatuhan, keberadaan Investment Account Holders (IAH) atau penyimpanan yang membagi laba dan rugi, kurangnya transparansi, dan kekuatan pasar yang rendah (Putri & Muhammad, 2023).

Ketiga, perbankan syariah Indonesia ternyata hanya bisa memperoleh sebesar 5,85% market share dari keseluruhan market share perbankan nasional (Setiabudhi, 2022). Perolehan tersebut masih sangat terbilang kecil apabila dibandingkan dengan market share perbankan syariah di negara-negara muslim lainnya, misalkan Uni Emirat Arab sebesar 19,6%, Malaysia sebesar 23,8%, maupun Arab Saudi sebesar 51,1% (Setiabudhi, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa basis ekuitas perbankan syariah Indonesia masih perlu diperkuat secara signifikan.

Keempat, perbankan syariah Indonesia belum mampu memasukkan tata kelola syariah ke dalam kegiatan sehari-hari mereka (Yusifa et al., 2023). Kelima, kurangnya sumber daya insani di Indonesia dengan dual competency (hukum syariah dan keuangan) menjadi hambatan dalam implementasi tata kelola syariah yang efektif (Puspitasari & Muhammad, 2019).

13.2 Prospek dan Strategi Pengembangan

Untuk meningkatkan ekuitas dan market share perbankan syariah di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan strategis. Strategi peningkatan market share dari internal bank syariah ialah pembenahan dan optimalisasi produk perbankan syariah, permodalan, jaringan kantor pelayanan dan teknologi informasinya, SDI (Sumber Daya Insani), serta tata kelola yang baik (Hidayat & Trisanty, 2020). Implementasi tata kelola merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah (Abubakar & Handayani, 2018).

Perbankan syariah harus semakin meningkatkan bentuk market share, meningkatkan porsi pembiayaan dengan skim mudharabah, menguatkan lagi regulasi, menambah kualitas dan kuantitas sumber daya insani serta mengadaptasi kemajuan teknologi (Ishak et al., 2022). Selain itu, perlu adanya penguatan kebijakan dan regulasi terkait kelembagaan perbankan syariah, termasuk regulasi atau Undang-Undang yang lebih spesifik tentang perbankan syariah (Jas et al., 2023).

Implementasi tata kelola merupakan hal penting dalam industri perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mencapai tujuan akhir perbankan syariah, serta menjamin kepastian dan perlindungan bagi bank syariah dan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2018). Keberhasilan implementasi tata kelola syariah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, kesiapan regulasi, pelaku usaha, dan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2018).

14. Kesimpulan

Ekuitas pada perbankan syariah merupakan konsep yang multidimensional dan kompleks, yang mencakup tidak hanya aspek finansial tetapi juga dimensi syariah, tata kelola, dan sosial. Berbeda dari perbankan konvensional, ekuitas pada bank syariah melibatkan dua kelas utama: ekuitas pemilik dan ekuitas nasabah (PSIA), yang masing-masing memiliki karakteristik, hak, dan risiko yang berbeda (Harahap & Siregar, 2022). Keberadaan PSIA sebagai instrumen hibrida antara ekuitas dan kewajiban menciptakan tantangan tersendiri dalam penyajian laporan keuangan, tata kelola, dan manajemen risiko (Puspitasari et al., 2020b, 2020a).

Pengelolaan ekuitas yang efektif pada perbankan syariah memerlukan keseimbangan antara memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Islamic Corporate Governance (ICG) yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dengan nilai-nilai keislaman (Luthan, 2021; Rini, 2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan ekuitas sesuai dengan prinsip syariah (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015; Rama & Novela, 2015).

Dari sisi regulasi, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi modal yang belum sepenuhnya mengakomodasi keunikan sistem keuangan Islam, kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang hukum syariah dan keuangan (Gultom et al., 2022; Puspitasari & Muhammad, 2019). Namun, dengan adanya berbagai inisiatif seperti merger Bank Syariah Indonesia, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah, prospek pengembangan ekuitas perbankan syariah di Indonesia tetap menjanjikan (Abubakar & Handayani, 2018; Siregar & Siregar, 2024).

Ke depan, perbankan syariah perlu terus memperkuat basis ekuitasnya melalui peningkatan profitabilitas, diversifikasi produk berbasis ekuitas, penguatan tata kelola, dan inovasi dalam manajemen risiko. Dengan demikian, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam sistem keuangan nasional dan global, sekaligus mewujudkan tujuan-tujuan Maqasid Syariah yang menjadi landasan filosofis keberadaannya (Abubakar & Handayani, 2018; Hidayat, 2020).