00802 - Good Corporate Governance (GCG): Kajian Komprehensif atas Implementasi, Dampak, dan Perkembangan Terkini di Indonesia

 Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan dalam jangka panjang. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, prinsip, kerangka regulasi, mekanisme implementasi, dan dampak GCG terhadap kinerja serta nilai perusahaan, khususnya dalam konteks Indonesia. Melalui kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian empiris dan regulasi yang relevan, artikel ini mengidentifikasi bahwa GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, meskipun hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya GCG, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip GCG. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) yang lebih luas, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mengadaptasi kerangka GCG mereka untuk mengakomodasi tuntutan investor dan pemangku kepentingan yang semakin meningkat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi salah satu topik paling krusial dalam dunia bisnis dan manajemen perusahaan modern. Secara fundamental, GCG dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) (Sumarno et al., 2016; Syofyan & Putra, 2020). Konsep ini mencakup serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus sebagai alat pemantauan kinerja (Adinegara & Herliansyah, 2023).

Urgensi penerapan GCG semakin mengemuka, khususnya di Indonesia, setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997–1998 yang melanda negara-negara Asia Tenggara (Hidayat et al., 2019; Rifai, 2009). Krisis tersebut terjadi karena banyak perusahaan belum menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten, khususnya belum menerapkan etika bisnis yang baik (Shodiqoh et al., 2024). Menurut Pangestu dan Hariyanto, karakteristik lemahnya praktik GCG di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meliputi: (1) konsentrasi kepemilikan insider dan kekuatan pemegang saham, (2) lemahnya tata kelola di sektor keuangan, dan (3) tidak efektifnya regulasi internal serta kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas (Sumarno et al., 2016). Kondisi ini mendorong penataan kembali corporate governance dan berujung pada kebutuhan penerapan GCG secara menyeluruh (Arofah & Khomsiyah, 2023).

Pada tataran global, isu GCG juga dipicu oleh berbagai skandal korporasi besar seperti kasus Enron dan WorldCom yang melibatkan manipulasi laporan keuangan (Kurniyati & Khairiyani, 2020; Sembiring & Saragih, 2019). Di Indonesia sendiri, beberapa kasus serupa juga telah tercatat, seperti kasus PT Lippo dan PT Kimia Farma yang berawal dari terdeteksinya manipulasi laporan keuangan (Sembiring & Saragih, 2019). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa lemahnya penerapan corporate governance dapat menimbulkan kerugian besar tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh ekosistem pasar modal (Marlinda et al., 2022). Oleh karena itu, tuntutan atas adanya penerapan GCG merupakan salah satu isu penting untuk menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu negara (Santoso, 2007).

2. Definisi dan Konsep Dasar GCG

2.1 Pengertian GCG dari Berbagai Perspektif

Tidak terdapat satu definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai GCG. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Fujianti, 2023; Mangantar, 2019). Sementara itu, menurut Sutedi (2011), GCG adalah seperangkat regulasi yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Shodiqoh et al., 2024).

Dari perspektif yang lebih luas, G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) menjelaskan bahwa corporate governance menyangkut serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan komisaris, serta seluruh stakeholder yang bertujuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan alat monitoring kinerja yang telah ditentukan bersama oleh perusahaan (Adinegara & Herliansyah, 2023). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai harapan pemangku kepentingan (Zahwa et al., 2023).

Dalam konteks perbankan Indonesia, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 mendefinisikan GCG sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (Herdyanto, 2019). Definisi ini kemudian menjadi acuan bagi seluruh bank umum di Indonesia dalam menerapkan tata kelola yang baik.

2.2 Landasan Teoritis GCG

Secara akademis, kebutuhan GCG tumbuh selaras dengan principal-agency theory (Arofah & Khomsiyah, 2023). Teori keagenan (agency theory) menjadi dasar untuk memahami isu GCG, di mana permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Aulia & Suwandi, 2023). Hubungan yang asimetri antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham (Handayani et al., 2023). Untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut, dibutuhkan suatu konsep GCG yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat (Handayani et al., 2023).

Dalam perspektif yang lebih luas, GCG juga dapat dipahami melalui stewardship theory, yang menjelaskan asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa mereka pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta kejujuran terhadap pihak lain (Adiya et al., 2023). Teori ini digunakan dalam hubungan antara GCG dan kinerja keuangan, di mana manajemen yang dipercaya dapat bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan publik, sehingga diperlukan pengawasan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan (Adiya et al., 2023).

3. Prinsip-Prinsip Dasar GCG

3.1 Lima Prinsip Utama GCG

Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip utama GCG yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Muslih & Hartati, 2022; Syofyan & Putra, 2020; Widiyantara et al., 2024).

Pertama, Transparansi (Transparency): Merupakan tindakan keterbukaan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dan relevansi informasi di dalam perusahaan (Syofyan & Putra, 2020). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka (Yuwana & Dewi, 2021). Transparansi juga mencakup kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu (Syofyan & Putra, 2020).

Kedua, Akuntabilitas (Accountability): Merupakan kejelasan sistem dan fungsi akuntabilitas untuk manajemen perusahaan yang efektif (Syofyan & Putra, 2020). Akuntabilitas memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan tanpa melanggar semua peraturan yang berlaku (Risa, 2018). Prinsip ini juga mencakup kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sibarani & Lusmeida, 2021).

Ketiga, Responsibilitas (Responsibility): Merupakan kepatuhan dan kesesuaian dalam menjalankan perusahaan secara profesional sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Hermanto et al., 2021; Syofyan & Putra, 2020). Prinsip ini menekankan kepatuhan manajemen perusahaan terhadap hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Hermanto et al., 2021).

Keempat, Independensi (Independency): Merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan bebas dari tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Hermanto et al., 2021). Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keputusan manajemen diambil secara objektif dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Sibarani & Lusmeida, 2021).

Kelima, Kewajaran (Fairness): Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan regulasi (Hermanto et al., 2021). Prinsip ini memastikan bahwa semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (Pendong et al., 2022).

3.2 Prinsip GCG Berdasarkan OECD

Selain prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh KNKG, banyak perusahaan di Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang berasal dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (Subagiyo et al., 2024). Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD mencakup: (1) hak-hak para pemegang saham, (2) perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, (3) peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate governance, (4) pengungkapan dan transparansi, serta (5) tanggung jawab dewan komisaris (Herdyanto, 2019). Penelitian empiris menunjukkan bahwa prinsip-prinsip OECD yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan adalah hak pemegang saham, peran pemangku kepentingan, serta tanggung jawab dewan komisaris dan direksi (Sumarno et al., 2016).

4. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan GCG di Indonesia

4.1 Regulasi GCG di Indonesia

Penerapan GCG di Indonesia didukung oleh berbagai kerangka regulasi yang komprehensif. Fondasi hukum GCG di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Amartya & Inawati, 2023; K. M. B. Sembiring et al., 2023). Selain itu, untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mewajibkan setiap perusahaan yang listing di Indonesia Stock Exchange (IDX) untuk menerapkan GCG dalam proses bisnisnya (Adinegara & Herliansyah, 2023).

Dalam sektor perbankan, regulasi GCG diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Djanegara et al., 2022). Regulasi ini mewajibkan bank untuk melakukan self-assessment terhadap penerapan GCG yang mencakup berbagai aspek, mulai dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, penanganan konflik kepentingan, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal dan eksternal, hingga manajemen risiko (Djanegara et al., 2022).

Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG diatur melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri BUMN No: Per-01/MBU/2011 (Fawzi & Carolina, 2022). Regulasi ini menetapkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Widiyantara et al., 2024).

4.2 Lembaga-Lembaga Pendukung GCG

Beberapa lembaga memainkan peran penting dalam mendorong penerapan GCG di Indonesia. The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 atas prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia (Anwar & Hidayat, 2021; Natrion & Minar, 2017). IICG merupakan satu-satunya organisasi yang melakukan penilaian praktik tata kelola perusahaan di Indonesia (Kurniyati & Khairiyani, 2020).

Setiap tahunnya, IICG bekerja sama dengan majalah SWA menerbitkan penilaian yang dinamakan Corporate Governance Perception Index (CGPI), yang merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG di Indonesia (Budiatmaja, 2021; Damanik & Ningsih, 2019). Penilaian CGPI dilakukan melalui empat tahap penilaian berkelanjutan: self-assessment, evaluasi dokumen, penilaian makalah, dan kunjungan perusahaan, yang dilakukan oleh tim independen (Wahyudin & Solikhah, 2017). Perusahaan yang mendapat predikat terpercaya dalam CGPI adalah perusahaan yang telah menerapkan GCG dengan baik (Budiatmaja, 2021).

Selain IICG, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga berperan penting dalam menyusun dan merekomendasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bagi seluruh sektor bisnis di Indonesia (Pendong et al., 2022). KNKG telah menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia pada tahun 2006 yang menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku (Novianti et al., 2022).

5. Mekanisme Implementasi GCG

5.1 Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG (Muslih & Hartati, 2022). Keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris merupakan salah satu elemen kunci dalam implementasi GCG yang efektif (Rifai, 2009). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Herdyanto, 2019). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum adalah 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta GCG yang baik dalam perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Muslih & Hartati, 2022), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE (Herdyanto, 2019). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris sangat bergantung pada konteks dan kondisi spesifik perusahaan.

5.2 Komite Audit

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Pada awal tahun 1977, New York Stock Exchange (NYSE) mengadopsi persyaratan pencatatan yang menyatakan bahwa perusahaan domestik harus memiliki komite audit sebagai persyaratan utama ketika mencatatkan efeknya dalam bursa saham (Santoso, 2007).

Di Indonesia, bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, PT Bursa Efek Jakarta mewajibkan adanya komisaris independen dan komite audit dalam kepengurusan emiten tersebut (Santoso, 2007). Komite audit berperan penting dalam memastikan integritas laporan keuangan dan mencegah praktik manajemen laba yang merugikan pemegang saham (Supatminingsih & Wicaksono, 2020).

5.3 Kepemilikan Institusional dan Manajerial

Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme GCG yang penting. Kepemilikan institusional mencerminkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan (Suhadak et al., 2018). Sementara itu, kepemilikan manajerial merupakan indikator GCG yang baik karena menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham (Suhadak et al., 2018).

Penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional manajerial, dan publik menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Suhadak et al., 2018). Namun, penelitian lain menemukan bahwa kepemilikan institusional dan manajerial tidak menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik terhadap nilai pasar perusahaan (Adinegara & Herliansyah, 2023), menunjukkan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan dan nilai perusahaan bersifat kompleks dan kontekstual.

5.4 Pengungkapan dan Transparansi Informasi

Pengungkapan (disclosure) merupakan salah satu mekanisme GCG yang paling fundamental. Transparansi korporasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan secara luas mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, peluang investasi, tata kelola, nilai, dan risiko perusahaan yang diperdagangkan secara publik (Darmadi, 2013). Pengetahuan tentang struktur tata kelola perusahaan berguna untuk menilai kredibilitas informasi keuangan, serta untuk menetapkan ekspektasi secara akurat dan mengurangi ketidakpastian mengenai kinerja perusahaan (Darmadi, 2013).

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan GCG pada perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG masih rendah di kedua negara tersebut, dengan rata-rata 7 item dari 50 total item untuk Indonesia dan 9 item untuk Malaysia (Susilowati et al., 2022). Rendahnya tingkat pengungkapan ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG No. 16) yang berkaitan dengan tata kelola yang baik (Susilowati et al., 2022).

6. Dampak GCG terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan

6.1 GCG dan Profitabilitas Perusahaan

Salah satu dampak paling signifikan dari penerapan GCG adalah peningkatan profitabilitas perusahaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia memiliki dampak positif, signifikan, dan langsung terhadap profitabilitas perusahaan (Sumarno et al., 2016). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Asmara et al., 2022).

Penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016–2020 membuktikan bahwa GCG terbukti berpengaruh terhadap ROE, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan GCG yang baik dan berkesinambungan akan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan atas modal yang telah dikeluarkan dari para pemegang saham (Asmara et al., 2022). Demikian pula, penelitian pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).

Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan positif antara GCG dan profitabilitas. Beberapa penelitian menemukan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan (Anwar & Hidayat, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada bank BUMN di Indonesia (Naomi & Sinarwati, 2023). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan profitabilitas bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

6.2 GCG dan Nilai Perusahaan

Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pasar perusahaan, terutama di mata pemegang saham yang melihat bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik, sehingga dapat meminimalkan masalah keagenan dan mengurangi biaya keagenan (Adinegara & Sukamulya, 2021). Penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan hubungan positif antara implementasi GCG dan nilai pasar perusahaan, serta menunjukkan bahwa implementasi GCG di sektor keuangan IDX semakin membaik selama periode tersebut (Adinegara & Sukamulya, 2021).

Penelitian pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dan kinerja keuangan memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan (Hermanto et al., 2021). Sementara itu, penelitian menggunakan CGPI sebagai ukuran GCG menunjukkan bahwa CGPI dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap pertambahan nilai perusahaan BUMN (Hidayat et al., 2019). Penelitian lain yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ45 menemukan bahwa semakin tinggi GCG, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional manajerial, dan publik menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Suhadak et al., 2018).

Namun, beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pada perusahaan manufaktur menemukan bahwa mekanisme GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan (Rahayu & Wirakusuma, 2019), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q (Arofah & Khomsiyah, 2023). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan nilai perusahaan bersifat tidak linear dan dipengaruhi oleh berbagai variabel moderasi dan mediasi.

6.3 Peran Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan GCG–Nilai Perusahaan

Penelitian terkini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan nilai perusahaan seringkali dimediasi atau dimoderasi oleh variabel-variabel lain. Penelitian pada perusahaan yang mengikuti survei IICG menunjukkan bahwa praktik GCG memengaruhi nilai perusahaan secara tidak langsung, melalui praktik penghindaran pajak dan kinerja keuangan sebagai perantara (Risa, 2018). Penelitian lain menemukan bahwa kinerja keuangan (ROA) dapat memperkuat pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan (Arofah & Khomsiyah, 2023).

Penelitian pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa Enterprise Risk Management (ERM) mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan (Sibarani & Lusmeida, 2021). Sementara itu, penelitian pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa GCG sebagai moderasi memperkuat pengaruh pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance) terhadap kinerja keuangan (Putriningtyas et al., 2024).

7. GCG dan Kinerja Keuangan Perbankan

7.1 Implementasi GCG di Sektor Perbankan

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling intensif dalam menerapkan GCG, mengingat peran strategis bank dalam perekonomian dan tingginya risiko yang dihadapi. GCG sangat penting dalam memitigasi risiko yang semakin kompleks dan tantangan dalam industri perbankan karena kemampuannya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai etika yang berlaku (Djanegara et al., 2022).

Penelitian pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2020 menunjukkan bahwa variabel tata kelola yang diproksikan dengan efektivitas tata kelola memiliki efek positif terhadap kinerja bank (Djanegara et al., 2022). Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas tata kelola sebagai variabel moderasi dapat mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kinerja bank (Djanegara et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja dalam kondisi normal, tetapi juga memberikan ketahanan dalam menghadapi krisis.

Penelitian pada bank-bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, profil risiko, GCG, pendapatan, dan modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (Elly & Krisnawati, 2023). Kontribusi RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) terhadap harga saham bank BUMN adalah sebesar 40,2% (Elly & Krisnawati, 2023).

7.2 Penilaian GCG dalam Kerangka RGEC

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 mewajibkan bank untuk menilai kesehatan bank menggunakan pendekatan penilaian bank berbasis risiko yang mencakup empat komponen RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (Elly & Krisnawati, 2023; Naomi & Sinarwati, 2023). Penilaian GCG dalam kerangka RGEC dilakukan melalui self-assessment yang mencakup berbagai aspek tata kelola, mulai dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi hingga transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank (Djanegara et al., 2022).

Penelitian pada Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank tersebut dalam faktor GCG, di mana nilai GCG yang lebih kecil menggambarkan bahwa bank menjalankan kinerjanya secara optimal dan memiliki dampak yang baik bagi dana investor yang telah diinvestasikan (Mulatsih et al., 2024).

8. GCG dan Corporate Social Responsibility (CSR)

8.1 Hubungan antara GCG dan CSR

GCG dan CSR merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan memiliki hubungan yang erat. Praktik GCG yang baik berkaitan dengan komitmen terhadap transparansi, yang merupakan nilai inti dalam praktik CSR (Shodiqoh et al., 2024). Hubungan antara CSR dan GCG diakui karena keduanya saling melengkapi; CSR ditemukan berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan pilihan-pilihan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan korporasi dan mekanisme tata kelola perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan GCG memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) (Naraswari & Ratnadi, 2021). Penelitian lain menemukan bahwa GCG dan tekanan pemangku kepentingan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang menyumbang 77,5% dari variasi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan (Syahirah et al., 2023).

8.2 GCG sebagai Moderasi dalam Hubungan CSR–Kinerja Perusahaan

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran GCG sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan. Penelitian pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan (Siregar & Bukit, 2018). Penelitian lain pada perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa komite audit memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak (Suwito et al., 2023).

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan CSR, GCG, dan kualitas audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan kualitas audit menunjukkan pengaruh yang paling kuat (Judijanto, 2024). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya praktik CSR yang transparan, struktur tata kelola yang kuat, dan audit yang berkualitas tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan penilaian pasar (Judijanto, 2024).

9. GCG dan Pengungkapan Lingkungan

9.1 Peran GCG dalam Pengungkapan Lingkungan

GCG memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih komprehensif. Mekanisme GCG diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut kinerja perusahaan akan lebih baik dan GCG dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan (Sari et al., 2019). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Sari et al., 2019).

Penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan memiliki efek positif terhadap pengungkapan lingkungan, sementara variabel usia perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Nurvita & Priambodo, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG tidak selalu secara langsung mendorong pengungkapan lingkungan yang lebih baik.

9.2 GCG dan Kinerja Lingkungan

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara mekanisme GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan (Rahayu & Wirakusuma, 2019). Penelitian lain menemukan bahwa GCG sebagai moderasi mampu memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan, meskipun GCG tidak memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan (Miladiasari et al., 2021).

10. GCG dan Penghindaran Pajak

10.1 Peran GCG dalam Mengurangi Agresivitas Pajak

GCG memiliki peran penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG yang baik dalam perusahaan akan membuat perusahaan semakin mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Risa, 2018). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG melemahkan pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Rosalin & Chrismastuti, 2023).

Penelitian pada perusahaan ritel dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin baik implementasi GCG dalam perusahaan, semakin sedikit praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan (Rachman et al., 2020). Penelitian lain menemukan bahwa GCG dapat memoderasi atau memperkuat dampak akuntan internal dan eksternal terhadap kepatuhan pajak perusahaan (Amalya et al., 2023).

10.2 Keterbatasan GCG dalam Mengurangi Agresivitas Pajak

Meskipun GCG secara teoritis diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dengan proksi kepemilikan institusional, aktivitas komite audit, dan proporsi komisaris independen tidak secara signifikan mengurangi agresivitas pajak (H. Santoso & Utami, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas GCG dalam mengurangi agresivitas pajak sangat bergantung pada kualitas implementasi GCG itu sendiri, bukan sekadar keberadaan mekanisme GCG secara formal.

11. Tantangan dan Kegagalan Implementasi GCG di Indonesia

11.1 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi GCG

Meskipun berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk untuk mendorong penerapan GCG, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa 84,5% responden percaya bahwa pendekatan membangun hubungan yang tidak efektif, korupsi, dan mekanisme pengungkapan informasi yang tidak memadai di antara pemegang saham internal dan eksternal merupakan tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di perusahaan terbatas di Indonesia (Hartanto & Sulaksono, 2019).

Lemahnya GCG di Indonesia membuat perusahaan menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya standar hukum, minimnya pengawasan dari komisaris, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang diabaikan sehingga perusahaan tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik (Subagiyo et al., 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACGA (Asian Corporate Governance Association) pada tahun 2018 hingga 2020, peringkat penerapan GCG di Indonesia menempati posisi 12 dari 12 negara di Asia Pasifik (Fawzi & Carolina, 2022), menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

11.2 Kegagalan GCG pada Perusahaan Publik

Kegagalan penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia merupakan fenomena yang masih sering terjadi. Banyak perusahaan publik masih ragu untuk sepenuhnya menerapkan GCG (D. Santoso, 2007). Penerapan GCG seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi semata, bukan sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Fitranita & Coryanata, 2019). Hal ini tercermin dari fakta bahwa pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG di dalam perusahaan (Supatminingsih & Wicaksono, 2020).

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran emiten sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dalam mekanisme GCG (Jaswadi et al., 2022). Kasus-kasus kecurangan laporan keuangan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak hukum, melainkan perubahan budaya hukum yang akan membuat hukum dan institusi yang ada bekerja sebagaimana mestinya, serta komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG (D. Santoso, 2007).

11.3 Konflik Kepentingan dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh mayoritas tidak selalu adil bagi pemegang saham minoritas (Subagiyo et al., 2024). Konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas (Subagiyo et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa 97,8% responden percaya bahwa Undang-Undang Perusahaan Indonesia (ICL) telah mencapai tonggak penting dalam memandu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan secara eksplisit menguraikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemangku kepentingan minoritas (Hartanto & Sulaksono, 2019). Namun, dalam praktiknya, perlindungan pemegang saham masih belum diimplementasikan dengan baik oleh dewan direksi karena melanggar prinsip-prinsip fiduciary duty dan statutory duty (Subagiyo et al., 2024).

12. GCG dalam Konteks Perbandingan Internasional

12.1 GCG di Malaysia

Malaysia telah mengembangkan kerangka GCG yang komprehensif melalui Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) yang diperkenalkan pada tahun 2000 (Susilowati et al., 2022). MCCG telah menjadi fondasi institusional penting untuk reformasi tata kelola perusahaan dan telah memberikan dampak yang menguntungkan terhadap praktik tata kelola perusahaan di Malaysia (Susilowati et al., 2022). MCCG mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang diakui secara luas yang melampaui persyaratan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, atau Bursa Malaysia Berhad (Susilowati et al., 2022).

Di Malaysia, GCG diatur oleh Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) yang diterbitkan oleh Malaysian Securities Commission (SC) dan memberikan prinsip-prinsip serta rekomendasi yang harus diikuti oleh perusahaan, mencakup area seperti komposisi dewan, direktur independen, komite dewan, manajemen risiko, pengendalian internal, serta pengungkapan dan transparansi (Amartya & Inawati, 2023).

12.2 Perbandingan Tingkat Pengungkapan GCG

Penelitian perbandingan antara perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG lebih tinggi di antara perusahaan FinTech Malaysia, kemungkinan karena tekanan koersif yang lebih kuat dari regulasi pemerintah di Malaysia (Susilowati et al., 2022). Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan GCG masih rendah di kedua negara, dengan rata-rata 7 item dari 50 total item untuk Indonesia dan 9 item untuk Malaysia (Susilowati et al., 2022).

Penelitian pada perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara bank-bank yang terdaftar di Bursa Malaysia menunjukkan bahwa CSR, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Amartya & Inawati, 2023).

13. GCG dan Keberlanjutan Perusahaan

13.1 GCG sebagai Fondasi Keberlanjutan

GCG merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Implementasi GCG yang konsisten dari tahun ke tahun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan (Miladiasari et al., 2021). GCG memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Hermanto et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa GCG dan tekanan pemangku kepentingan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Syahirah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih transparan dalam melaporkan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

13.2 GCG dan Pencegahan Financial Distress

GCG juga berperan penting dalam mencegah terjadinya financial distress pada perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Cahyani & Diantini, 2016). Penerapan GCG yang baik pada suatu perusahaan akan menurunkan cost of capital dan meningkatkan kinerja perusahaan, yang berarti menurunkan kemungkinan financial distress (Cahyani & Diantini, 2016).

Penelitian pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dengan proksi dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap financial distress (Aulia & Suwandi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang efektif dapat menjadi sistem peringatan dini yang membantu perusahaan menghindari kondisi keuangan yang memburuk.

14. GCG dan Manajemen Laba

14.1 Pengaruh GCG terhadap Praktik Manajemen Laba

Salah satu tujuan utama GCG adalah untuk mencegah praktik manajemen laba yang dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian empiris menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di perusahaan yang ikut serta dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) (Budiatmaja, 2021). Namun, arah pengaruh ini bervariasi antarpenelitian.

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG, ukuran perusahaan, dan modal intelektual berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba (Supatminingsih & Wicaksono, 2020). Penelitian lain menemukan bahwa kualitas audit dan profitabilitas memengaruhi manajemen laba pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan GCG memiliki kapasitas untuk memitigasi dampak manajemen laba terhadap profitabilitas dan kualitas audit (Junidwan et al., 2024).

14.2 GCG dan Kualitas Pelaporan Keuangan

GCG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen dengan dimoderasi ukuran perusahaan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Fawzi & Carolina, 2022). Namun, secara terpisah, variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Fawzi & Carolina, 2022).

Penelitian pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, karena penerapan GCG di perusahaan-perusahaan di Indonesia belum benar-benar digunakan sebagai alat untuk meminimalkan asimetri informasi antara pemilik dan manajemen, tetapi semata-mata untuk mematuhi regulasi dan kondisi yang berlaku (Fitranita & Coryanata, 2019).

15. Determinan Kualitas Implementasi GCG

15.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas GCG

Penelitian mengenai determinan kualitas implementasi GCG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, investment opportunity set, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi GCG (Taman & Nugroho, 2011). Secara individual, variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi GCG (Taman & Nugroho, 2011).

Penelitian lain menunjukkan bahwa budaya organisasi juga memengaruhi implementasi GCG di Indonesia (Syofyan & Putra, 2020). Dalam banyak perspektif, teori keagenan lebih mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga tata kelola perusahaan lebih diarahkan menuju teori keagenan oleh manajemen perusahaan yang penuh dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku (Syofyan & Putra, 2020).

15.2 Peran IPO dalam Meningkatkan GCG

Penelitian eksplorasi mengenai dampak IPO terhadap praktik GCG menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam skor tata kelola bank setelah melakukan IPO (Arifin & Adhariani, 2019). Perubahan ini terutama berasal dari aspek tanggung jawab dewan dan pengungkapan serta transparansi (Arifin & Adhariani, 2019). Peningkatan pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh teori keagenan bahwa bank kini menghadapi masalah keagenan yang lebih tinggi setelah go public, sehingga lebih banyak informasi diungkapkan untuk mengurangi asimetri informasi (Arifin & Adhariani, 2019).

16. Perkembangan Terkini dan Masa Depan GCG

16.1 GCG dan ESG (Environmental, Social, and Governance)

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG yang lebih luas. United Nations Sustainability Exchange berharap pada akhir tahun 2030 semua perusahaan yang terdaftar di bursa telah melaporkan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelolanya (Arofah & Khomsiyah, 2023). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mendorong semua perusahaan, bukan hanya yang tercatat di BEI, untuk menerapkan aspek-aspek ESG dan membuat laporan keberlanjutan, sebagai akibat dari tuntutan investor asing yang telah memandang penting penerapan ESG (Arofah & Khomsiyah, 2023).

Penelitian pada perusahaan pertambangan di Indonesia dan Amerika menunjukkan bahwa GCG sebagai moderasi memperkuat pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan di Indonesia, meskipun di Amerika GCG tidak memiliki pengaruh serupa (Putriningtyas et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konteks institusional dan regulasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas GCG dalam mendorong praktik ESG yang lebih baik.

16.2 GCG di Era Digital dan FinTech

Perkembangan teknologi keuangan (FinTech) membawa tantangan baru bagi implementasi GCG. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG masih rendah di antara perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia (Susilowati et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan insentif yang lebih kuat untuk mendorong perusahaan FinTech menerapkan praktik GCG yang lebih baik.

Peningkatan risiko operasional dan keamanan siber yang terkait dengan digitalisasi layanan keuangan semakin menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, termasuk pengendalian internal yang memadai, untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan dalam bertransaksi secara online (Djanegara et al., 2022). GCG yang efektif dalam era digital harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek keamanan siber dan manajemen risiko teknologi ke dalam kerangka tata kelola yang lebih luas.

17. Kesimpulan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan kajian komprehensif terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, meskipun hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual (Adinegara & Sukamulya, 2021; Asmara et al., 2022; Hermanto et al., 2021; Sumarno et al., 2016). Profitabilitas memainkan peran yang lebih besar dalam memengaruhi nilai perusahaan manufaktur di Indonesia (Sumarno et al., 2016).

Kedua, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya GCG, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip GCG (Fawzi & Carolina, 2022; Hartanto & Sulaksono, 2019; D. Santoso, 2007). Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas implementasi GCG untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, GCG memiliki peran penting dalam berbagai aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari peningkatan kinerja keuangan, pencegahan financial distress, pengurangan agresivitas pajak, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, hingga mendorong pengungkapan lingkungan dan keberlanjutan yang lebih baik (Cahyani & Diantini, 2016; Risa, 2018; Rosalin & Chrismastuti, 2023; Shodiqoh et al., 2024).

Keempat, perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG yang lebih luas, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mengadaptasi kerangka GCG mereka untuk mengakomodasi tuntutan investor dan pemangku kepentingan yang semakin meningkat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Arofah & Khomsiyah, 2023; Putriningtyas et al., 2024; Syahirah et al., 2023).

Kelima, untuk meningkatkan efektivitas implementasi GCG, diperlukan komitmen dari semua elemen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat umum sebagai konsumen produk dan jasa (Amartya & Inawati, 2023; Syofyan & Putra, 2020). Perubahan budaya hukum dan komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG merupakan kunci keberhasilan implementasi GCG di Indonesia (D. Santoso, 2007).